Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.PdnAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/T ergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2.

kandungnya dengan memperhatikan kesiapan (mental)Si anak;Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak adalahtermasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankanmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhuyah syar'iyyah

dan dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

ls ule prio swlasll I>Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:ale(aalb wolall ale glb roi) arg ll aty pre ruil Sle)plrolArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak satu

BL 4251 ZS;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa 2 (dua) ekorlembu yang telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon dan Termohon tidakkeberatan dengan pencabutan objek tersebut, maka Majelis Hakimmenyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah yang

Bogor, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK TERGUGATPengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini berupa Hadist Nabiyang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang berbunyi :ole Ygolmole Lely> Jol ol Ye eyo Lxbo YI guoluoll gu pile cbL> Jal 9l Yb eye Us pw YI aglhs wwArtinya

Selanjutnya disebutsebagai: "PIHAK KESATU", ENDIN HASANUDIN alaias ENDIN HASANOEDIN Bin H,ABU BAKAR,Pengadilan Agama tersebut ;umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswastatempat tinggal di Dusun kawali RT 004/004, DesaPancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;Selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA 51Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Bersama; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syar'iyyah

Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaHalaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Pdntelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Oleh karena itu, terdapat kepentingan hukumPemohon dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah sehingga dapatdipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohon aquo;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:SyVg aarg JI is SQ FaJ 059 le ain, Ig) Wrgui IsleHal. 12 dari 17 Hal.

mengucapkan ikrar talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

> ule prio awlaslll,sArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatsebagai berikut:voll ale wll rgd argu arty pre ruil ly)elpol ale(aalbArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudahsedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talaksuaminya dengan talak satu;Menimbang, bahwa Hakim

menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagikedua belah pihak dan atau bahkan bagi keluarga untuk masamasa yang akandatang, sehingga tidaklah perlu mempermasalahkan siapa yang salah dalamhal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dansulit dipertahankan.Menimbang, bahwa selain itu. juga Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah

dilangsungkan untukmendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amarputusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitum permohonan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah

/PAMshMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar sertajumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yangsudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihakdan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyisebagai berikut:cell Gils (le aaie uuslicll yaArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripadamengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

ule ule prio wwlaoll LoArtinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:auli(aall qolall ale gl lero i) arg ill acy pre ruil SleJelLollArtinya: Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikianmemuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengantalak

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

Rekonvensimengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum syar'iyyah

dipettimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolakselain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamadan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kaidah syar'iyyah