JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1671/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02961/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 7September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Agustus 2014,atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan KuninganMulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Putusan Nomor 4952/B/PK/Pjk/2020tanggal 16 Juni 2017, Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTVan Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00009/204/14/059/17, tanggal 16 Juni 2017, MasaPajak Agustus 2014, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung Multivision TowerLantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan, 12980, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3882/P J/2018, tanggal 30 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,dengan:1. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02867/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1490/B/PK/Pjk/20192.

Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU60/PJ/2019tanggal 8 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan 12980

KeputusanTergugat Nomor: KEP01783/ NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Juni 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00352/107/13/058/16 tanggal 18 Nopember 2016 Masa PajakDesember 2013, atas nama: PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Putusan Nomor 2415/B/PK/Pjk/2019nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3058.000,dengan alamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan KuninganMulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU486/P J/2019, tanggal 4 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi,Jakarta Selatan 12980

Putusan Nomor 3975/B/PK/Pjk/2019Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor: 00318/107/13/058/16tanggal 8 November 2016, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP:02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt.15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, alamatkorespondensi: Gedung B&G Tower, Lantai 8, Jalan Putri Hijau No.10Medan 20111:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor:KEP01852/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 15 Juni2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor: 00318/107/13/058/16 tanggal 8 November2016, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP:02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt. 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,yang diwakili oleh Mark Alexander Van der Hoeven, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Prof. Dr. D.Sidik Suraputra, S.H, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, dan Sutedjo, S.E.

Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, dengan:1. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02695/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/2019Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak;2.

Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa penerbitan STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00418/107/15/059/16 tanggal 9September 2016 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP428/WPJ.07/KP.09/2016 tanggal 21 Desember 2016 MasaPajak Maret 2015, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP01.002.221.8059.000

Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1472/B/PK/Pjk/20192.4.

Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2420/PJ/2020, tanggal 27 April 2020:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Akhmad ReizaHerbowo, jabatan Penelaah Keberatan Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision TowerLantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKlJakarta 12980

seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02862/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak atas Surat TagihanPajak Nomor 00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa PajakSeptember 2016 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02862/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 November 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa PajakSeptember 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh,NPWP 01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision TowerLantal 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12980 adalah telah sesuai dengan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00174/107/16/058/18 tanggal 20 April 2018 Masa Pajak September2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP01.854.614.3.058000, beralamat di Multivision Tower Lantal 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKIJakarta 12980 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum

Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2668/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni2016 Nomor 00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas namaPT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01646/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2016 Nomor00603/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

./2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:Hendrawan, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tanggal 1 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA, beralamat di GedungMultivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, SetiabudiJakarta Selatan 12980, yang diwakili oleh Simon Siburat,jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali

Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi Jakarta Selatan 12980, dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian RupiahJumlah Seluruh Penyerahan 23.986.726.951,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 7.221.382,00PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.750.536.544 00 PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar(1.743.315.162,00) Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,00 Jumlah PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar (1.743.315.162,00)

Bumi Sawit Kencana, NPWP02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt. 15Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor: 00047/407/13/058/14 tanggal 24 November 2014,atas nama PT.

Putusan Nomor 943/B/PK/Pjk/2020058.000, beralamat di Gedung Multivision Lt. 15 Jalan KuninganMulia Blok 9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3. 4.

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4779/P J/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya, permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02742/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 7 November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000 beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok9B, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980

Putusan Nomor 2567 B/PK/Pjk/2020Selatan, DKI Jakarta 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU3174/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:Hendrawan, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Agustus2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA, beralamat di GedungMultivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, SetiabudiJakarta Selatan 12980

Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi Jakarta Selatan 12980, dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian RupiahJumlah Seluruh Penyerahan 25.376.207.256,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 775.567 .328,00PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.209.701.867,00PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar (434.134.539,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,00Jumlah PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar (434.134.539,00) Menimbang

Putusan Nomor 948/B/PK/Pjk/2020Mulia Blok 9B, Setiabudi Jakarta Selatan 12980 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980,yang diwakili oleh Mark Alexander Van der Hoeven, jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Prof. Dr.

Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, dengan:Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1468/B/PK/Pjk/20191. Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02652/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;2.

Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ).Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut

kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1677/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VAN OORD INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02691/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi,Jakarta Selatan (12980

Putusan Nomor 266/B/PK/Pjk/2021Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Van OordIndonesia, NPWP: 01.002.221.8059.000, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980), terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5323/PJ/2019, tanggal 22 November 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WAWASAN KEBUN NUSANTARA,NPWP: 01.906.740.4.702.001, beralamat di GedungPermata Kuningan Lantai 16, Unit 05, Jalan Kuningan MuliaKav 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Wawasan KebunNusantara, NPWP 01.906.740.4.702.001, beralamat di Gedung PermataKuningan Lt. 16 Unit 05 Jalan Kuningan Mulia Kav 9C, Setiabudi JakartaSelatan 12980 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:007912.16/2018/PP, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 menjadi: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 3,537,024, 560,00PPN Kurang Bayar 353,702,456,00PPN disetor dalam Masa Pajak sama 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10,352,408,835,00Kelebihan

Wawasan Kebun Nusantara, NPWP01.906.740.4.702.001, beralamat di Gedung Permata KuninganLt. 16 Unit 05 Jalan Kuningan Mulia Kav 9C, Setiabudi JakartaSelatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Putusan Nomor 5266/B/PK/Pjk/2020beralamat di Gedung Permata Kuningan Lt. 16 Unit 05 JalanKuningan Mulia Kav 9C, Setiabudi Jakarta Selatan 12980, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2669/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradhikaYudhna Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor00601/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei2016 Nomor 00601/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas namaPT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01648/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor00601/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 #=Nomor00601/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2667/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradhikaYudhna Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor00506/107/16/058/17 tanggal 14 September 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakAgustus 2016 Nomor 00506/107/16/058/17 tanggal 14 September 2017atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000,beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01602/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016Nomor 00506/107/16/058/17 tanggal 14 September 2017, atasnama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000,beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2016 Nomor00506/107/16/058/17 tanggal 14 September 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2671/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada DanangPrasiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2016 Nomor00576/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2016 Nomor 00576/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017, atasnama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01649/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJanuari 2016 Nomor 00576/107/16/058/17 tanggal 15 November2017, atas nama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, Jalan KuninganMulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2670/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SARANA TITIAN PERMATA, beralamat di GedungMultivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret2016 Nomor 00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017, atas namaPT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01650/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2016 Nomor 00577/107/16/058/17 tanggal 15 November 2017, atasnama PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000,beralamat di Gedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5118/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI,NPWP: 01.835.668.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, JakartaSelatan 12980

Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00012/201/07/058/13 tanggal 2/7Desember 2013, atas nama PT. Karunia Kencana Permaisejati,NPWP 01.835.668.3058.000 beralamat di Multivision Tower Lt.15, JI.

Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2525/B/PK/Pjk/2020perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU266/P J/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KERRY SAWIT INDONESIA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9BGuntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1992/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00107/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUTP1096003.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096003.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 12Maret 2018, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower lantai 15,Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1992/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 Nomor 00107/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jalan KuninganMulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalahtelan sesuai dengan ketentuan

telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5962/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUMI SAWIT KENCANA, beralamat di GedungMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9BSetiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00871/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 8 April 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor00445/107/17/058/18 tanggal 10 Oktober 2018, Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: PT Bumi SawitKencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan,DKI Jakarta, 12980

Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00871/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 8 April 2019Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2017 Nomor 00445/107/17/058/18 tanggal 10 Oktober 2018,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP: 02.111.132.3058.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, Jl.Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,12980

Kuningan Mulia Blok 9B Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.