Ditemukan 439 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-08-2004 — Upload : 20-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VIII/2004
Tanggal 18 Agustus 2004 — Sertu JAENAL HARIS
5918
  • Sebelum masuk menjadi anggota Yonif 321, Sertu Jaenal Harisadalah BP Korum Yonif 323/ Raiders.3. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Dan Brigif 13/1 KostradNomor : STR/02/1/2004 tanggal 8 Januari 2004 tentang perintahpenyiapan satuan Yonif 321 ke Aceh, Terdakwa di Bp Kan dari Yonif323 ke Yonif 321.4. Sertu. Jaenal Haris berasal dari Yonif 323/Raiders melalauipetinjuk Brigif dia pindah menjadi anggota Yonif 321 tetapiYonif323 minta dia untuk menjadi Korum Yonif 323.5.
    Awal mula keterlambatan Sertu) Jaenal Haris mengikuti LathanTahap Il Yonif 321 bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2004sekira 19.00 wib, Saksi menerima anggota yang BP Korum 323, Saksimenanyakan ke mereka yang bertiga kemana Sertu Jaenal Haris, katamereka : Sudah dicari tetapi belum ketemu, kalau sudah ketemuSaksi laporkan dan pada malam hari Sertu Jaenal Haris menghadap KaKorum agar jangan berangkat ke Aceh karena sedang mengurus nikahlalu. petunjuk Ka Korum tidak berwenang harus ijin Dan
    Waktu) kejadian perkara ini Terdakwa dinas di Yonif 321Kostrad dan mendapat tugas untuk ikut penugasan ke Aceh di Yonif321 secara tertulis dari Ka Korum Yonif 323 untuk ikut penugasandi Yonif 321 ke daerah rawan Aceh berdasarkan ST Dan Brigif 13/1Kostrad.3. Terdakwa tidak ikut ke Aceh karena Terdakwa terlambat datanguntuk mengikuti Pratugas dengan alasan Terdakwa mengurus suratijin untuk nikah di Yonif 323/Raiders.4.
    Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah secaratertulis dari Ka Korum Yonif 323 untuk ikut penugasan di Yonif 321ke daerah rawan Aceh.3. Bahwa benar dalam perintah itu) Terdakwa harus berangkat dansudah berada di Yonif 321 tanggal 17 Februari 2004 pukul 16.00 wibnamun Terdakwa berangkat tanggal 18 Februari 2004 pukul 09.00 wibkemudian Terdakwa menghadap Pasi 3 Lettu Inf Francisco (Saksi 2)dan ditanya Kenapa kamu terlambat ?
    Inf Sugiri untuk segera berangkat mengikuti Penugasan Yonif321/13/1 Kostrad ke Aceh dan harus sudah berada di Yonif 321/13/1Kostrad pada tanggal 17 Februari 2004 jam 16.00 wib dan perintahKa Korum Yonif 323/13/1 Kostrad adalah perintah dinas karenadikeluarkan oleh Atasan Terdakwa dan untuk kepentingan dinas.4.
Putus : 19-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 75-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 19 Juli 2013 — - Terdakwa-I : Toni Handoko Serda - Terdakwa-II : Haris Sutanto Koptu - Terdakwa-III : Hendri Yanto Kopda - Terdakwa-IV : Terry Prayoga Pratu - Terdakwa-V : Vinse Anggara Prada
7566
  • Remi. 10) 1 (satu) lembar surat Ka Korum Yonif 200/Raider No.B/581/XI/2012 bulan Nopember 2012 tentang permohonan pinjam pakai barang bukti. 11) 1 (satu) lembar surat perwakilan Kepala Dusun V No.004/DusunV/DMM/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011. 12) 1 (satu) lembar surat perintah tugas No.578 SPT/Dishut-3.1/I/2013 tanggal 28 Januari 2013. 13) 5 (lima) lembar out foto/gambar truk, kayu, senjata laras panjang SS1 R5 dan munisi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.
    Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi Serka Deni Wahyudimenghadap Dan Korum untuk membahas pembuatan gedung Komunikasi danmembahas mencari bahanbahan bangunan tersebut.9. Bahwa Saksi Serka Deni Wahyudi mengusulkan kepada Dan Korum agarTerdakwa yang mencari kayu Dan Korum mengijinkan lalu Dan Korum bertanyakepada Terdakwa Apa saja yang dibawa ~ dijawab Terdakwa Dibuatkan sajaproposal yang ditujukan kepada pengusaha kayu olahan.10.
    Bahwa setelah proposal jadi Terdakwa dan Saksi Serka Deni Wahyudimenghadap Dan Korum untuk menyerahkan proposal tersebut untukditandatangani oleh Dan Korum.14.
    Bahwa benar setelah proposal jadi TerdakwaHI dan Saksi2 SerkaDeni Wahyudi menghadap Dan Korum (Saksi1) untuk menyerahkanproposal tersebut untuk ditandatangani oleh Dan Korum (Saksi1).17.
    Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi2 dan Terdakwalll,Saksi2 Serka Deni Wahyudi mengusulkan kepada Dan Korum agarTerdakwaIII yang mencari kayu kemudian Dan Korum (Saksi1)mengijinkan, selanjutnya Dan Korum bertanya kepada TerdakwaIII Apasaja yang dibawa dijawab TerdakwaIII Dibuatkan saja proposal yangditujukan kepada pengusaha kayu olahan.9.
    Bahwa benar setelah proposal jadi TerdakwaHI dan Saksi2 SerkaDeni Wahyudi menghadap Dan Korum (Saksi1) untuk menyerahkanproposal tersebut untuk ditandatangani oleh Dan Korum (Saksi1).12.
Putus : 02-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 268-K/PM.II-09/AD/XII/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — SERDA FAISAL UTOMO
98
  • Serda Faisal Utomo NRP.21110046810392 BaYonif R/303/13/1 Kostrad yang di legalisir oleh Ka Korum YonifR/303/13/1 Kostrad Kapten Inf Mohammad Sutopo.2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa.3. 1(satu) lembar Surat dari Dan Yonif Raider 303/13/1 Kostrad NomorB/140/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang tidak dapatmenghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serda Faisal UtomoNRP.21110046810392 Ba Yonif Raider 303/13/1 Kostrad karena sampaisaat ini belum kembali ke kesatuan
    caracara sebagai berikut :1 Bahwa Terdakwa (Serda Faisal Utomo) adalah Prajurit TNI AD yang masihberdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di YonifR/303/13/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 21110046810392.2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 saat dilakukan pengecekanapel pagi sekira pukul 07.30 WIB, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpaketerangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandansatuan, Ka Korum
    Serda Faisal UtomoNRP.21110046810392 Ba Yonif R/303/13/1 Kostrad yang di legalisir olehKa Korum Yonif R/303/13/1 Kostrad Kapten Inf Mohammad Sutopo telahdiperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan danbersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yangmenyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanyadapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapatdijadikan barang bukti dalam perkara ini.Bahwa barang bukti berupa I(satu) lembar
    Serda Faisal Utomo NRP.21110046810392 Ba Yonif R/303/13/1Kostrad yang di legalisir oleh Ka Korum Yonif R/303/13/1 Kostrad KaptenInf Mohammad Sutopo atau selama 48 (empat puluh delapan) hari dan 1(satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebihlama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktahukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatterdapat
    Serda Faisal Utomo NRP.21110046810392 Ba YonifR/303/13/1 Kostrad yang di legalisir oleh Ka Korum Yonif R/303/13/1Kostrad Kapten Inf Mohammad Sutopo.2 1 (satu) lembar Berita Acara belum Diketemukannya Terdakwa.3. 1 (satu) lembar Surat dari Dan Yonif Raider 303/13/1 Kostrad NomorB/140/I1/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang tidak dapatmenghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Serda Faisal UtomoNRP.21110046810392 Ba Yonif Raider 303/13/1 Kostrad karena sampaisaat ini belum kembali ke kesatuan
Putus : 19-03-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 PK/Pdt/2012
Tanggal 19 Maret 2013 — LIE THIEN PING, dk VS SOEHARDJO GONDO, DKK
6441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Rapat dinyatakan dihadiri oleh Tergugat I, Pemilik 1.350 (seribu tiga ratus limapuluh) saham, sebagai Direktur Utama dan Henny Kasmoro, isteri Tergugat Isebagai Komisaris Utama, dan Turut Tergugat yang membuat berita acara Rapatdinyatakan "sudah mencapai korum" kerena dihadiri lebih dari 1/3 (sepertiga) dariHal. 5 dari 28 hal. Put.
    Rapat dinyatakan "sudah memenuhi korum" karena dihadiri lebih dari1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (la)Anggaran Dasar Perseroan ;Rapat memutuskan pengeluaran saham dan diambil bagian oleh Tergugat I sehinggajumlah saham Tergugat I dikatakan menjadi 32.350 (tiga puluh dua ribu tiga ratuslima puluh) saham ;4 RUPS sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.
    Sani Mitra Lestari, tentangmodal yang diambil bagian oleh Tergugat I ;Karenanya, persyaratan korum tidak terpenuhi untuk peningkatan modal dasar, yangmerupakan pengubahan Anggaran Dasar, dengan ketentuan korum yang harusdipenuhi yaitu 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham.
    Walaupun persyaratan korumtidak dipenuhi pada RUPS tanggal 2 Desember 2002, namun pada RUPS tersebutdinyatakan seakanakan korum sudah terpenuhi, sebab secara salah pada RUPStersebut digunakan persyaratan korum Pasal 22 Akta Pendirian/Anggaran Dasar,yaitu 1/3 (satu per tiga) sehingga dianggap korum sudah terpenuhi. Padahal untukperubahan Anggaran (peningkatan modal dasar) harus mengacu pada korumHal. 7 dari 28 hal. Put.
    Sidodadi Baru 9 Surabaya sebagaimana RUPSpada huruf b ;Perubahan anggaran dasar perseroan mengenai peningkatan modal dasartidak dicantumkan dalam agenda rapat ;RUPS hanya memenuhi korum untuk kehadiran, tetapi tidak memenuhikorum untuk perubahan anggaran dasar yaitu 2/3; (korum hanyamencapai kurang dan 1/2) ;Saham yang dikeluarkan seluruhnya diambil oleh Tergugat I Asal/Termohon I Peninjauan Kembali seharusnya diambil bagian secaraproporsional oleh segenap pemegang saham ;Pengangkatan pengurus baru
Putus : 04-06-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 37-K/PM II-11/AD/IV/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — Jen Mato Kopda Nrp.31020361610483
4622
  • setelah sampai di rumah Ka KorumTerdakwa dibujuk oleh Ka Korum agar mau menyerahkan senjata namunTerdakwa tidak mau dan bersikeras akan menemui Saksi1, kemudianTerdakwa pulang ke rumahnya.6.
    Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul00.15 Wib dilakukan pengecekan personil atas perintah Danyonif 405/Skkepada Ka Korum Kapten Purwanto (Saksi5), yang pertama pengecekan diKompi B , kemudian sekira pukul 00.15 Wib Ka Korum masuk Batalyondan memerintahkan Saksi untuk membunyikan alarm guna pengecekananggota, kemudian Saksi menghubungi piket komunikasi untukmembunyikan alarm dan berkumpul di lapangan Ki Bant.5.
    Bahwa Saksi kemudian mengecek senjata dan bok munisi, senjatayang berada di rak senjata tinggal 6 (enam) pucuk dengan rantai sudahterlepas, bok masih terkunci dan satu magazen kosong berada diatas raksenjata kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ka Korum danpetunjuk dari Ka Korum agar Saksi menghubungi Pjs Pasi Intel LetdaGunawan (Saksi6) dan ternyata Saksi6 berada di Mako kemudian Saksimerapat ke Mako.9.
    Bahwa pada saat melintasi di depan asrama Ka Korum Saksiberhenti dan melaporkan ke Ka Korum dan Ka Korum bertanya Sekarangdimana posisi Kopda Jen Mato dan Saksi jawab Kopda Jen Mato menuju39rumah dinas Letnan Syahrul di ikuti Letnan Gunawan dan beberapaanggota, selanjutnya Saksi menuju rumah dinas Saksi1.11.
    Bahwa pada saat Penyidik Polisi Militer melakukan penggeledahandi rumah Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah resmi dan memintaijin kepada Ka Korum terlebih dahulu karena Ka Korum adalah yang tertuamengingat Dan Yonif 405/Sk sedang melaksanakan tugas PAM perbatasandi Kalimantan.6.
Putus : 17-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 97-K/PM I-04/AD/V/2013
Tanggal 17 September 2013 — Praka Yudi Aprianto
6919
  • Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Terdakwa langsung menghadapKa Korum dan Saksi3, kemudian Ka Korum menanyakan kepada TerdakwaKamu kenal dengan Sdr. Sucipto dan di jawab oleh Terdakwa Siap kenaldan Ka Korum memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi1 (Sdr.Sucipto) telah ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang dimana barang buktiberupa shabushabu didapat dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsungpanik kemudian Danyonif 144/JY memerintahkan agar Terdakwa dimasukkanke dalam sel Yonif 144/JY.5.
    Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 Lettu Inf Ujang Haerudin, Saksi5(Lettu Inf Botani Kenedi) mengambil sample urine milik Terdakwa dan PrakaEdi Utoyo, setelah mengambil sample urine tersebut Saksi langsungmelaporkan kepada Ka Korum dan Ka Korum memerintahkan Lettu Inf UjangHaerudin, Saksi5 dan Saksi6 untuk membawa sample urine tersebut keRumkit Polban DKT Curup untuk dilakukan pemeriksaan.6.
    Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Terdakwa langsung menghadapKa Korum dan Saksi3, kemudian Ka Korum menanyakan kepada TerdakwaKamu kenal dengan Sdr. Sucipto dan di jawab oleh Terdakwa Siap kenaldna Ka Korum memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi1 (Sdr.Sucipto) telah ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang dimana barang buktiberupa shabushabu didapat dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsungpanik kemudian Danyonif 144/JY memerintahkan agar Terdakwa dimasukkanke dalam sel Yonif 144/JY.5.
    Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 malam hari Ka Korum (KaptenBudiyanto) memberikan informasi mengatakan ada info dari Intel Kodimanggota Yonif 144/JY yang terindikasi Narkoba dengan Tersangka orang sipil.4.
Register : 09-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 108/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2014 — MULTI SKIES NUSANTARA LIMITED >< Tuan Hans Purnajo,Cs
310178
  • Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Karunia Anugerah Mitra Utama adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham;4.
    Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;6.
    Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Karunia Anugerah Mitra Utama yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ; 7. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Karunia Anugerah Mitra Utama berdasarkan penetapan ini;8.
    Karunia Anugerah Mitra Utama untuk seluruh agenda Rapat;5: Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapanini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) , tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6.
    Karunia Anugerah Mitra Utama yang diselenggarakan dengankorum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalahsah;7. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketua ataupimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karunia AnugerahMitra Utama berdasarkan Penetapan ini;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Karunia AnugerahMitra Utama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmembawa serta memberikan seluruh dokumen PT.
    Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.KaruniaAnugerah Mitra Utama adalah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dariseluruh jumlah saham;4.
    Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;6.
    Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.Karunia Anugerah Mitra Utama yang diselenggarakan dengankorum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalahsah ;7. Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atauPimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Karunia Anugerah MitraUtama berdasarkan penetapan ini;8.
Register : 15-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon:
JUNIANTO
Termohon:
1.SUYANTI ANG
2.YU TAK CHAN
366293
  • Tong Heng Invesment Indonesia;
  • Menetapkan korum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tong Heng Invesment Indonesia adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
  • Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    Tong Heng Invesment Indonesia; dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tong Heng Invesment Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
  • Menyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    Tong Heng Invesment Indonesia dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;
  • Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    Menetapkan korum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tong Heng Invesment Indonesiaadalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Tong Heng Invesment Indonesia dapat diambil secara sahberdasarkan suara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlahseluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.
    Tong Heng Invesment Indonesia; dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalamHal 12 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utrjangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluhsatu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TongHeng Invesment Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6.
    Tong Heng Invesment Indonesia dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tong Heng InvesmentIndonesia;8.
    Tong Heng Invesment Indonesia; dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalamjangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluhsatu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TongHeng Invesment Indonesia, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.
    Tong Heng Invesment Indonesia dengan korum kehadiran dan korumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tong Heng InvesmentIndonesia;8. Memerintahkan Termohon dan Termohon II untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;9.
Register : 24-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 71/Pdt.P/2018/PN Dps
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
Indrawati
Termohon:
1.Nano Masurtono
2.Andika Sefatia Mendrofa
3.Wilkin
9089
  • Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
  • Menyatakan bahwa keputusan Rapat
    ESC Urban Food Station, yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;
  • Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Station berdasarkan Penetapan ini ;
  • Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris serta Para Pemegang Saham dalam perseroan terbatas PT.
    Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini,dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu haripemanggilan;4.
    ESC Urban Food Station, yang diselenggarakan dengan korumkehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;5. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ESC Urban Food Stationberdasarkan Penetapan ini;6. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris serta Para Pemegang Sahamdalam perseroan terbatas PT.
    ESC URBAN FOOD STATION yang diselenggarakandengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan.5. Menolak untuk Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. ESC URBAN FOOD STATION.6. Menolak seluruh Direksi dan Komisaris serta Para pemegang sahamdalam perseroan terbatas PT. ESC URBAN FOOD STATION, untukhadir dalam rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.
    ESC Urban Food Station yang diselenggarakan dengankorum kehadiran dan korum pengambilan Keputusan dalam penetapan adalah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berkedudukan sebagaiDirektur maka cukup alasan untuk menetapkan Pemohon atau kuasanya sebagaiHalaman 39 dari 42 halaman Penetapan No. 71/Pdt.P/2018/PN DpsKetua atau pimpinan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.
    Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapanini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) , tidak termasuk waktu haripemanggilan ;4.
Upload : 06-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 PK/PDT/2009
H. GUSTI SYAIFUDDIN, SH.DK.; HENDRIK HAKIM (PRESIDEN DIREKTUR PT. GUSHER TARAKAN DK)
7240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 741PK/Pdt/2009yang sedang berobat di Singapore, tetapi RUPS tidak dapatberjalan karena korum tidak tercapai dengan hanya dihadiriYe jumlah pemegang seluruh saham ;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, keluarga GustiSyaifuddin selakupemegang saham 250 saham PT.
    Bahwa untuk mengatasi gagalnya RUPSkarena korum tidak tercapai, makakuasa hukum Tergugat I, AntoniBangun, SH telah mengajukanpermohonan kepada Ketua PengadilanHal. 10 dari 45 hal. Put. No. 741PK/Pdt/2009Negeri Tarakan, agar:oO Menetapkan syarat korum RUPS luarbiasa PT.
    P/ 2006/ PN.T rk tanggal 2fSeptember 2006, yaitu) syarat korum minimum 175 sahamyang hadir dan putusan sah dengan '% suara yang hadir.Bahwa syarat korum khusus untuk RUPS dengan acara yangsangat mendasar, seperti perubahan Anggaran Dasarberdasarkan Pasal 74 UU No.1 Tahun 1995. (lihatPenjelasan Pasal 74 UU No.1 Tahun 1995)..
    Dengan butir acara antara lain tentangperubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidakdihadiri oleh pemegang saham Gusti Syaifuddin (175saham) karena sedang sakit di Singapore dan DenyMardani (75 saham) ;Para Tergugat mengetahui bahwa korum untuk RUPS denganacara perubahan Anggaran ODasar perseroan, yaituperubahan Modal dasar, modal ditempatkan dan disetoradalah korum khusus, pengecualian dari korum biasa,yaitu. harus dihadiri oleh 2/3 jumlah pemegang sahamdanHal. 11 dari 45 hal. Put.
    GUSHERTARAKAN tanggal 6 Oktober 2006, tidak mencapai korum danoleh karena itu tidak sah ;.Menyatakan keputusan RUPS tg!
Register : 07-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt
Tanggal 12 Maret 2019 — Pemohon:
LIE TJWAN NAM
5723
  • INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila
    INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==
Register : 06-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 35-K/PM.III-18/AD/V/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — Oditur:
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
SERDA EDMONDUS ALIAMAN MNUNE
4922
  • Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 734/SNS a.n. Letnan Satu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

    4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

    Menetapkan barang bukti berupa Suratsurat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif734/SNS TMT Bulan Februari 2020sampai dengan Bulan Maret 2020 yangditandatangani olehKepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu Inf Wisman KadirNRP 21980303441 276.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.
    Rolan Corneles Lutluturmelaporkan kepada Ka Korum Yonif 734/SNSLettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Saksi1Serda Rianto Mangar Saksi2 (Praka GigihWijanarko ) beserta personel Yonif 734/SNS untukmelakukan pencarian ke rumah Terdakwamaupun ke tempattempat yang sering dikunjungiTerdakwa namun tidak diketemukan.c.
    Bahwa selanjutnya Sertu Selprin Mangopangmelaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepadaLettu Inf Wisman Kadir (Ka Korum Yonif734/SNS).4. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Lettu InfWisman Kadir memerintahkan Saksi, Saksi1(Serda Riyanto Mangar) beserta anggota Yonif734/SNS melakukan pencarian ke rumahTerdakwa maupun ke tempattempat yang seringdikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.5.
    Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga denganadanya barang bukti berupa suratsurat 2 (dua)lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT BulanFebruari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu. Inf Wisman Kadir NRP21980303441276.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwaUnsur Kedua Yang dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa jjin telah terpenuhi.Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 35K/PM.
    Menetapkan barang bukti berupa suratsurat 2 (dua) lembar DaftarAbsensi Yonif 734/SNS TMT Bulan Februari 2020 sampai denganBulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 35K/PM.
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 643/Pdt.P/2019/PN Dps
Tanggal 24 September 2019 — Pemohon:
K.H.Nur Hadi
Termohon:
1.HJ. Suryani
2.H. Mohamad Saifudin
3.I Gede Semester Winarno,SH.
9058
  • Rapat Pembina Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila :a. dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotaPembina;b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;Cc. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ,harus dilakukann paling lambat 7 hari sebelumrapatdiselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilandan tanggal rapat;d.
    Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b,harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;d. Rapat Pembina ke Dua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) haridan Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RapatPembina Pertama;e.
    kalau rapat dihadiri 2/3 atau lebih dari % dandapat disimpulkan dalam tanda tangan peserta rapat ;Bahwa, yang wajib tanda tangan rapat adalah : Ketua rapat, Notulen, kalauanggota 2 ( dua ) orang cukup ditanda tangani oleh keduanya, tidak harusdicantumkan korum ;Bahwa, kalau rapat tidak korum kemudian dinyatakan korum berarti salah,hasil rapat tidak sah ;Bahwa, Pengurus itu) dapat berhenti karema meninggal dunia danmengundurkan diri ;Bahwa, kalau penguruSs mengundurkan diri harus 30 hari sebelum
    ia harikapan mengundurkan diri secara tertulis, setelah itu pengurus mengadakanrapat untuk mengganti pengurus yang mengundurkan diri ;Bahwa, Pengurus juga dapat mengganti pengurus dalam masa jabatansepanjang dilakukan dalam rapat dan dengan alasan yang kuat;Bahwa, pemberhentian Pengurus oleh Pembina wajid korum karena iadiputuskan dalam rapat yang korum ;Bahwa, anggaran Dasar Yayasan merupakan rule of law, maka harus wajibdiikuti Anggaran Dasar Yayasan tersebut, karena hal itu merupakan Undangundang
    Rapat Pembina Adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila :dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;a. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina Kedua;b. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b , harusdilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan, dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;c.
Register : 30-04-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 277/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : Hasanuddin Nasution, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Irmawaty Habie, S.H.
235250
  • Bahwa mengenai Tempat dan Panggilan MUNAS, Pimpinan danBerita Acara MUNAS PERADI, Korum, Hak Suara, Dan KeputusanMUNAS, diatur dalam AD PERADI, yaitu:a.
    Pasal 32:Korum, Hak Suara, Dan Keputusan MUNAS(1). MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2 (Satu per dua)jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari setiapcabang (utusan cabang) sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasalini.(2).
    Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktusedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibukakembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNASdapat mengambil keputusankeputusan secara sah berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkanmusyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan sura terbanyak biasa.(3).
    Perhitungan Korum MUNAS;3. Pengesahan Tata Tertib MUNAS;4.
    Apabila korum tidak tercapail, MUNASdiundur untuk waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNASdinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, dan selanjutnyaMUNAS dapat mengambil keputusankeputusan secara sah berdasarkanmusyawarah untuk mufakat.
Register : 04-04-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 14 Januari 2015 — PT. DUTA JAKARTA SEJAHTERA lawan 1. PT. INTITACON LESTARI 2. Sdr. DJAJANG TANUWIDJAJA, 3. PT.BUMIMAS MEGAHPRIMA, 4. Sdr. HARYANTO,S.H., 5. Sdr. ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.,MH., 6. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
9001123
  • Dengan licik dan akal bulus, penggugat sedemikianrupa memutar balik fakta yaitu mengubah pasal 22 tersebut dalamSirkuler sehingga menjadi, korum kehadiran sah bila dihadirioleh 2/3 bagian suara dan sah jika disetujui 2/3 suara hadir.Perubahan Pasal tentang pengaturan Korum kehadiran aquo, padaSirkuler, Februari 2009,tanpa setahu dan tanpa persetujuanTergugat dan Tergugat Il . Oleh karena perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai tindakan penipuan dan/atau tipu muslihat dariPenggugat.
    kehadiran, yaitu,korum kehadiran sah jika dihadiri lebih dari 2 suara sah, dan sahjika disetujui lebih dari /2 bagian suara sah yang hadir.
    Tergugat Il sehingga menjadi, korum kehadiran sah biladihadiri oleh 2/3 bagian suara dan sah jika disetujui 2/3 suara hadir.Perubahan Pasal tentang pengaturan Korum kehadiran aquo, dalamSirkuler, bulan Februari 2009,aquo merupakan pasal susupan diluarkesepakatan sehingga perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai suatu tipumuslihat yang dilakukan Penggugat.
    Sebabketentuan Korum kehadiran sesuai penjelasan diatas, sesungguhnyatidak muncul tiba tiba seperti dilakukan Penggugat sekarang ini, akantetapi secara bersama sama termasuk Penggugat sepakat danmenyetujui akta No 118 tahun 1998 khususnya Korum kehadiran sah jikadihadiri lebih dari 2 bagian.
    Sebab, dalam akta No 118 tanggal16 Maret 1998, pada pasal 22 menyatakan bahwa korum kehadiran sahjika dihadiri lebih dari Ye bagian suara sah yang hadir, dan disetujui lebihdari %2 bagian suara yang hadir.
Register : 18-11-2010 — Putus : 03-12-2010 — Upload : 04-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2010
Tanggal 3 Desember 2010 — AHMAD BIN KHAERUDIN ; Prada ; 31060768820786 ; Tamudi Dan/Wadan 2 Kima ; Yonif 744/Syb
6418
  • Bahwa.MenimbangBahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama masih terlalu ringankarena saat Terdakwa pergi meninggalkan dinastanpa ijin dari Ka Korum, Kesatuan TerdakwaYonif 744/SYB sedang melaksanakan tugas PamtasRI RDTL.Terdakwa selaku) anggota Korum tidak sepantasnyamelakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpaijin selama 1 (satu) tahun 19 (Sembilan belas)hari dengan = alasan merasa ketakutan dankebingungan karena Terdakwa telah melakukanhubungan pacaran yang berlanjut menjadihubungan
    Diana sewaktu Terdakwa berada di Ambon.Terdakwa sebagai anggota Korum dimana KesatuanYonif 744/SYB sedang melaksanakan tugas PamtasRl RDTL, keberadaan Terdakwa sangat diperlukandi Kesatuan untuk melaksanakan tugas tugaspokok satuan, menjaga Kesatuan, menjagakeamanan dan ketertiban keluarga anggota yangsedang melaksanakan tugas Pamtas RI RDTL, namunTerdakwa justru pergi meninggalkan Kesatuantanpa ijin sampai dengan Terdakwa ditangkap dirumah kost orang tuanya oleh petugas PomKupang.Perbuatan Terdakwa
    perlu diperberat sebagaimana yangtercantum dalam diktum putusan ini.Bahwa mengenai pidana tambahan yang telahdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapenjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan daridinas~ militer dipandang sudah tepat dan adil,sesuail dengan kesalahan Terdakwa dan oleh karenanyaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat7haruslah dikuatkan karenaBagi institusi TNI.Perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkandinas tanpa ijin Ka Korum
Register : 10-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Yyk
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon:
1.ALI RIZA, S.E.,M.H
2.HERRYAU TOMMY MANURUNG, SH
3.KAIRUL ANWAR, S.H.,M.H
Termohon:
1.SADELI SETIAWAN
2.EVELYNE HARTANTO
5420
  • ARGA DUMILAH, dengan agenda rapat sebagai berikut:
    • Laporan Kegiatan Perseroan;
    • Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan tahun 2018;
    • Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) ;
    • Penjualan/pengalihan saham ;
  • Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    ARGA DUMILAH untuk seluruh agenda rapat;
  • Menetapkan penyelenggaraan rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini dengan jangka waktu pemanggilan 14 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
  • Menyatakan bahwa keputusan rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT.
    ARGA DUMILAH yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;
  • Menetapkan Pemohon atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. ARGA DUMILAH berdasarkan penetapan ini;
  • Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. ARGA DUMILAH untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Register : 06-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 35-K/PM.III-18/AD/V/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — Oditur:
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
SERDA EDMONDUS ALIAMAN MNUNE
5728
  • Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 734/SNS a.n. Letnan Satu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

    4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

    Menetapkan barang bukti berupa Suratsurat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif734/SNS TMT Bulan Februari 2020sampai dengan Bulan Maret 2020 yangditandatangani olehKepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu Inf Wisman KadirNRP 21980303441 276.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.
    Rolan Corneles Lutluturmelaporkan kepada Ka Korum Yonif 734/SNSLettu Inf Wisman Kadir memerintahkan Saksi1Serda Rianto Mangar Saksi2 (Praka GigihWijanarko ) beserta personel Yonif 734/SNS untukmelakukan pencarian ke rumah Terdakwamaupun ke tempattempat yang sering dikunjungiTerdakwa namun tidak diketemukan.c.
    Bahwa selanjutnya Sertu Selprin Mangopangmelaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepadaLettu Inf Wisman Kadir (Ka Korum Yonif734/SNS).4. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Lettu InfWisman Kadir memerintahkan Saksi, Saksi1(Serda Riyanto Mangar) beserta anggota Yonif734/SNS melakukan pencarian ke rumahTerdakwa maupun ke tempattempat yang seringdikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.5.
    Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga denganadanya barang bukti berupa suratsurat 2 (dua)lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT BulanFebruari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu. Inf Wisman Kadir NRP21980303441276.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwaUnsur Kedua Yang dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa jjin telah terpenuhi.Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 35K/PM.
    Menetapkan barang bukti berupa suratsurat 2 (dua) lembar DaftarAbsensi Yonif 734/SNS TMT Bulan Februari 2020 sampai denganBulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif734/SNS a.n Lettu Inf Wisman Kadir NRP 21980303441276.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 35K/PM.
Putus : 16-05-2005 — Upload : 22-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 69 -K/PM.II-09/AD/V/2005
Tanggal 16 Mei 2005 — Koptu FIRMANSYAH
3914
  • Menetapkan agar barang bukti berupa surat surat 1(satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum YonifLinud 330/17/Il/Kostrad Nomor : Sket/69/VI/2004 tanggal 7Juni 2004 sebagai pengganti daftar absensi an. KoptuFirmansyah Nrp. 639394 Ta Yonif 330 Yonif330/17//Kostrad, 1(satu)... 1(satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatanMiliter (Schorsing) an.
    Firmansyah cukup baik dan baru sekali ini ta melakukandesersi.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter ke persidangan berupa surat surat 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud330/17//Kostrad Nomor : Sket/69/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp. 639394Ta Yonif 330 Yonif 330/17//Kostrad, 1 (satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer(Schorsing) an.
    militer, oleh karenanyaMajelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinasmiliter.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas Majelis ber pendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupasurat surat 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum
    Menetapkan barang bukti berupa surat surat 1 (satu) helai Surat Keterangan dari Ka Korum Yonif Linud 10330/17/l/Kostrad Nomor : Sket/69/ VI/2004 tanggal 7 Juni 2004sebagai pengganti daftar absensi an. Koptu Firmansyah Nrp.639394 Ta Yonif 330 Yonif 330/17/I/Kostrad, 1 (satu) helai Surat Pemberhentian dari jabatan Militer(Schorsing) an. Terdakwa Nomor : R/18 /VI/2003 tanggal 11Juni 2003 dari Dan Yonif Linud 330/17/I/KostradTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.
Putus : 23-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Mei 2011 — NYONYA WIWIEK TJOKROSAPUTRO DK VS TUAN HUNAWAN WIDJAYANTO DK
8547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti menyatakan : " Menimbang bahwaselanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut MajelisHakim, pada intinya untuk dapat melaksanakan/terlaksananya RUPS,tolak ukurnya pada KORUM (QORUM), hal ini bisa menganalog ketentuanPasal 22 Anggaran Dasar PI.
    No. 2199 K/Pdt/2010jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;(6).Dalam hal korum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksuddalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan korumditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.e Pasal 22 ayat (1) AD. PT. KLI secara jelas dan tegas menyatakan :a.
    Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka ataspermohonan Perseroan korum ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri yang wlayahnya meliputi tempat kedudukanPerseroan; "b) Judex Facti melanggar hukum, yaitu melanggar hukum Pasal 75UU PT No. 1/1995 dan Pasal 25 AD. PT.
    KLI, yang mengaturketentuan hukum mengenai aturan korum dan tatacarapengambilan keputusan RUPS yang mengambil keputusanmengubah/merubah Anggaran Dasar, sedangkan sengketa perkaraa quo adalah mengenai RUPSLB PT.KLI tanggal 17 Juli 2000 yangmengambil keputusan: MENGUBAH/MERUBAH ANGGARANDASAR. PT. KLI, sehingga aturan hukum mengenai korum dan tatacara pengambilan keputusan RUPS yang harus diterapkan danharus digunakan dalam memutus perkara a quo adalah ketentuanHal. 41 dari 58 Put.
    KLI yang bukan merupakan aturan tentang korum dan tata carapengambilan keputusan suatu RUPS yang mengambil keputusanmerubah/mengubah Anggaran Dasar.