Ditemukan 4024691 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Wanprestasi
Register : 03-01-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.BJM
Tanggal 12 September 2011 — H. MUHAMMAD ADI YUSUF Vs PIMPINAN/DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PT. TUNAS INTI ABADI, Dkk.
103 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    US ANNomor 01/Pdt.G/20 11/PN.BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkanputusan sela sebagai berikut dalam perkara pihak pihak antaraH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 24-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — PT BIMA MULTI FINANCE VS ANDRI YUNIRSAL, S.H
71 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
    B 1275 HA;ATAUApabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara iniberpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telahmemberikan putusan Nomor 196/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Tng., tanggal 19 Mei2015, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon;2.
    Nomor 3 K/Pdt.SusBPSK/2016salah dalam mengambil putusan yang menyatakan adanya pelanggaranklausula baku tanpa melihat dan/atau memeriksa perjanjian tersebutyang mengakibatkan pihak Termohon Kasasi telah dirugikan tanpamempertimbangkan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi danmengakibatkan BPSK telah menjadi suatu badan dan/atau instrumentbagi pihak konsumen untuk melegalisasi suatu tindakan curang dantidak bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhi, olehsebab itu putusan Judex
    Nomor 3 K/Pdt.SusBPSK/2016d.Adanya kesalahan karena suatu hal telah dikabulkan, walaupun tidakdituntut atau mengabulkan suatu hal yang lebih daripada yangdituntut;Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Judex Factiseharusnya juga memeriksa dan mengadili alasan keberatan yangdiajukan Pemohon Kasasi atas dasar alasan lain di luar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1Tahun 2006;Ill.
    Bahwa Putusan Judex Facti Adalah Putusan Yang Salah Dan Tidak AdilSebab Telah Tidak Memeriksa Dan Mempertimbangkan Kekeliruan YangTelah Dilakukan Oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenYang Telah Bertentangan Dengan Undang Undang.Bahwa telah terjadi kekeliruan yang sangat prinsipil dan telah bertentangandengan undangundang atas pertimbanganpertimbangan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dalam putusannya yaitu antara lain:A.
    Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biayaperkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-12-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 745/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
PT. SARI INDO PRIMA LINE
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia
45 — 0

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;

    Dalam Pokok Perkara.

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 19-05-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 321/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 23 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
25 — 12
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan yang seadil-adilnya ;
    MUSIAZIR masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua didampingi Hakimhakim Anggota tersebut danNORA ADDINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugattanpa hadir Tergugat ;Hakim Ketua, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 20140321 halaman 8 dari 9 halamanHakim Anggota,Dra. ZULFIARTIPerincian Biaya :Drs.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-07-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 390/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat:
EVELIN HASIBUHAN
Tergugat:
HENDRY SINGAL PARULIAN SIAHAAN
15 — 2

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;
    3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Depok ;
    4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 09-04-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Tanggal 7 Mei 2012 — Pembanding VS Terbanding
133 — 62
  • Dan dengan mengadili sendiri- Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara tersebut.- Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa mengadili serta memutus perkara dimaksud.- Membebankan semua biaya yang timbul dalam tingkat banding ini kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
    No. 54/Pdt.G/2012/PTA.MksDALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ).Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukanpermohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan AgamaMakassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1709/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 05Maret 2012, dan permohonan banding
    No. 54/Pdt.G/2012/PTA.MksMenimbang, bahwa persoalan pokok dalam hal banding ini, adalah oleh karenagugatan Penggugat dalam hal ini oleh Pengadilan Agama Makassar dinyatakan tidakberwenang memeriksa perkara dimaksud sebagaimana termaktub dalam memoribanding Pembanding;Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh PengadilanAgama Makassar (dalam eksepsi) bahwa Tergugat I secara lisan di persidangan telahmengajukan eksepsi dengan menyerahkan 2 ( dua ) bundel berkas, masingmasing( bundel
    Selayar, demikian juga peristiwa perkawinan antara TergugatI dengan Tergugat II di laksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar,karenanya menurut Tergugat I Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara dimaksud dan terhadap alasan tersebut selanjunya PengadilanAgama Makassar dengan dasar Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 74 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam dan mengaitkannya dengan Pasal 142 ayat( 1 ) RBg. menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa
    Pasal 142 ayat ( 1 ) hal tersebutadalah lex generalis, dan dalam hal ini yang dipakai adalah lex specialis.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah merupakan kewenangan PengadilanAgama Makassar sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut harusdibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Agama Makassar memeriksa danmemutus perkara dimaksud sekaligus menetapkan biayanya yang memang menjadikewenangannya, ( vide : Putusan
    No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapatditerima;Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1709/Pdt.G/2011/PA.Mkstanggal 23 Februari 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H.Dan dengan mengadili sendiri Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara tersebut. Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa mengadili sertamemutus perkara dimaksud.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN SERANG Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg
Tanggal 25 Januari 2023 — Penggugat:
R. TOMMY GATOT SAMPURNO
Tergugat:
PT. TIGER WATER SOLUTIONS
201 — 100
  • Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg;
3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — CV. SEMI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelum mengambil putusan akhir:Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;
    dihubungkan dengan Kontra Memori PK dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Tergugat melakukan pemeriksaan telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga menyalahi prosedurdan bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan goodgouvernance dan olehkarenanya Majelis Hakim Agung menjatuhkanPutusan Selah sekaligus memerintahkan kepada Majelis Pengadilan Pajakuntuk memeriksa
    Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalicukup berdasar untuk dilakukan pembukaan sidang kembali denganmemeriksa pokok perkara terindikasi transfer pricing.Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapatmemeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karenaPengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhirmaka perlu diambil putusan sela dan Mahkamah Agung memerintahkanPengadilan Pajak
    pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangHalaman 11 dari 12 halaman Putusan Sela Nomor 704/B/PK/PJK/2016Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Sebelum mengambil putusan akhir:Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-08-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 18-01-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 26/G/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2023 — Pemohon Kasasi/Penggugat : ABDUL HADI, S.Ag., M.M. lawan Termohon Kasasi/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
126 — 108
  • Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara a quo (kompetensi absolut);2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 28-01-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 28 Januari 2015 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk (ADIRA FINANCE) VS AJAT SUDRAJAT
100 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
    Termohon Kasasi dahulu TermohonKeberatan/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa Termohondahulu. sebagai Termohon Keberatan/Penggugat BPSK telahmengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kabupaten Sukabumi Nomor 022/Prk/BPSK.Kabsi/V.2014 tanggal 8Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1.SukabumiMenyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupatenmemiliki kewenangan memeriksa
    menerapkan hukum, karena denganadanya ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (5) PERMA RINomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, maka ketiga alasan keberatan yangdapat diajukan dalam hal pengajuan keberatan terhadap putusan BPSKsebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (3) jelas tidak berlaku mutlakatau bersifat limitatif sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak, melainkan bersifat alternatif, karenanya Majelis HakimPengadilan Negeri Cibadak dapat mengadili dan memeriksa
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN KUDUS Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
1.MOCHAMAD CONDRO BUWONO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
2.NOOR HIDAYAT Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3.MOKH KHADIQ Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
4.SUDAR Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
5.M PANJI WAHYU MUKTI Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
6.NGASNO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
7.ACHMAD MUSTA'IN Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
8.ULIN NUHA Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
9.HARTONO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10.HERY YUDI PRATIKNO Ketua Panitia Pengisian Perangk
Tergugat:
WIDYA SETIABUDI SUMADINATA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Intervensi:
1.Teguh Santoso
2.Saiful Absor
3.Septian Ganda Pratama
4.Ikhsanudin Saputra
5.Syaiful Anam
6.Umi Roufatuz Zahro
7.Revangga Dwi Chaya
8.Mirza Selvira Aryani Putri
9.Habib Alwi
10.Junaidi
11.Anggun Hardianasari
12.Hadiyanto
13.Fahrudin
14.Intan Maddhiyatun Nisa
15.Muhammad Shiuulana Aniqon Niam
16.Bagus Burhanuddin Suhud
17.Amni Norwidasyaroh
18.Habibur Rohman
19.Auva Nashan Mushoffa
20.Agus Setiawan
21.Dwi Setiawan
22.Kholidatul Chilmiya
23.Salvi Umami
24.Irfan Eko Wahyudi
25.Muhammad Hanif
26.Imam Mafruch
27.Tomi Sebastian
28.Khoirotun Nisa Ussalamah
29.Camila Era Dina Zulfadila
30.Alfiani Nur Ramadani
31.Dewi Palupi
32.Faizah Haris
33.Nor Huda
34.Yusa Mahmudi
35.Lusiana Maulida
36.Ana Nor Laili
37.Fifi Tri Utami
38.Rahardian Surya Nugraha
39.Zumrotun
40.Sri Hartanti
41.Saidatul Fitroh
42.Huda Ardiana
4
349 — 182

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
    4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enampuluh enam ribu lima ratus rupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND USD 9 vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelum mengambil putusan akhir: Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;
    Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor:Put. 52890/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Juni 2014, dengan iniPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan untuk tidak dapatmenerima Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding atas Koreksi Positif atas Penghasilan
    specialist derograt lex generalis, sehingga manakala ada kepentinganhukum yang saling berbenturan, berlaku Teori Melebur (The OplossingTheory), maka kewenangan melakukan pengendalian atas Kontrak InvestasiKolektif ada dan berada pada manajer investasi, sehingga kewajiban secarayuridis untuk menandatangani ditangan Manajer Investasi, dengan demikiantelah memenuhi /egal standing dan olehkarenanya dalam mengedepankanprinsip keadilan hukum, Majelis Hakim Agung memerintahkan kepadaPengadilan Pajak untuk memeriksa
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Peninjauan Kembalicukup berdasarkan, dengan diawali dengan Putusan Sela karena terdapatketidak sesuaian dalam pengetrapan hukum.Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung belum dapatmemeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara ini, karenaPengadilan Pajak belum memeriksa materi pokok sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusanakhir maka perlu diambil putusan sela dan Mahkamah Agung memerintahkanPengadilan Pajak untuk
    pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Sela Nomor 575 B/PK/PJK/2016MENGADILI,Sebelum mengambil putusan akhir:Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2016 — - BINTANG J. SITUMORANG (PENGGUGAT) - SRI WAHYUNI (TERGUGAT)
140 — 63
  • - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawahini dalam perkara gugatan antara :BINTANG J. SITUMORANG, selaku Direktur Utama dan TETRESIATAMPUBOLON selaku Direktur Operasional dari PT. BPR GUNARAKYAT LUBUK PAKAM yang beralamat di JI. K.H. Anmad DahlanNo. 10 Komplek CBP Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang. Dalam halini bertindak untuk dan atas nama PT.
    Medan Barat, Kota Medan.Maka seharusnya BPSK Kabupaten Batubara menolak gugatan dariTERMOHON KEBERATAN (KONSUMEN).Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkarapada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dan kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapatmemberikan Putusan sebagai berikut :MENGADILI1.
    Batubara perkara nomor :37/PTSArb/BPSKBB/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang mengungkap hubunganhukum Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagaipelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungidengan undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenmerupakan sebuah lex specialis derogat lex generalis dan penangananya telahdiatur secara tegas menurut undangundang tersebut sehingga badan penyelesaiansengketa konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan
    Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sesuaiketentuan hukum yang berlaku.Apabila ketua pengadilan negeri medan melalui mejelis hakim pengadilan negerimedan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yangdipandang tepat dan adil menurut ras keadilan yang patut dituruti menurut hukum(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, PemohonKeberatan telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :1.
    Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No.37/PTSArb/BPSKB/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.MENGADILI SENDIRIL:DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Termohon Keberatan.Halaman 20Putusan Perkara No.292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.MdnDALAM POKOK PERKARA :1.Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.. Menyatakan surat perjanjian kredit No.
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Register : 21-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 23/Pdt/2014/PT.JMB
Tanggal 19 Juni 2014 — 1. MUHILY Bin H.A. MAJID, umur 68 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Jalan Budiman Rt. 08 Rw. 03 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi ; ------------------------------------------------------------------ 2. H. ISMAIL Bin H.A. MAJID, umur 81 tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Lintas Timur Rt. 07 Desa Penyengat Olak Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi ;----------------------------------------------- semula sebagai PARA PENGGUGAT ,sekarang sebagai PARA PEMBANDING------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------M E L A W A N :---------------------------- 1. MARZUKI Bin A. HAMID, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Lintas Timur Rt. 07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, semula sebagai TERGUGAT,sekarang sebagai TERBANDING I ;------------------------------------------------------------ 2. ALWI Bin A. HAMID, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 10 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi,semula sebagai TERGUGAT II,sekarang sebagai TERBANDING II ;----- 3. ZAINAL Bin A. HAMID, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 08 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi,semula sebagai TERGUGAT III,sekarang sebagai TERBANDING III ;--- 4. BASRI Bin. A. HAMID, Pekerjaan PNS, alamat di Jln. Lintas Timur Rt. 04 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi,semula disebut sebagai TERGUGAT IV ,sekarang sebagai TERBANDING IV 5. SABRINA Binti A. HAMID, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rt. 03 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi,semula sebagai TERGUGAT V,sekarang sebagai TERBANDING V ;------- 6. SULIANA Binti A. HAMID, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Rt. 05 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi,semula sebagai TERGUGAT VI,sekarang sebagai TERBANDING VI ;-----
27 — 18
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat;-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor :22/Pdt.G/2013/PN.Sgt. tanggal 11 Pebruari 2014; -------------------------MENGADILI SENDIRI - Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; ------------------------------------------------------------- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sengeti untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara; ------------------
    PUTUSANNomor : 23/Pdt/2014/PT.JMB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara antara :1. MUHILY Bin H.A. MAJID, umur 68 tahun, Pekerjaan Petani,alamat Jalan Budiman Rt. 08 Rw. 03 Kel. Budiman Kec. JambiTimur Kota Jambi ;2. H. ISMAIL Bin H.A.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 April2014 Nomor: 23PDT/2014/PT.JMB. tentang PenunjukanHakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding. 2.
    II/Penggugat II pada tanggal 4 April 2014;Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkarakepada Pembanding I/Penggugat tanggal 8 April 2014 , sedangkankepada pihak lainnya masingmasing tanggal 24 Maret 2014; Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, olehkarena itu. permohonan banding tersebut secara formil dapatditerima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
    Kab.Muaro Jambi dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara/berbatasan dengan GR.H.ISmail Majid;e Sebelah Timur berbatasan dengan BakarGR.A.Rahman:e Sebelah Barat berbatasan dengan IbrahimMenimbang, bahwa dari dalil para Pembanding/para Penggugatdan para Terbanding/para Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini adalahsengketa kepemilikan atas tanah dan bukan sengketa tentangwarisan , oleh karena itu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa
    Undangundang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum.Undangundang Nomor :48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, RBg, serta peraturanperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ; MENGADILIe Menerima permohonan banding dari para Pembanding/paraPenggugat;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor :22/Pdt.G/2013/PN.Sgat. tanggal 11 Pebruari 2014;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksadan mengadili perkara ini; Memerintahkan Pengadilan Negeri Sengeti untuk memeriksa
Pengadilan PN MEDAN
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 680/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2014 —
63 — 29
  • - Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    tersebut dan juga bertentangan dengan Ketentuan pasal13838 KUH Perdata yang akibatnya telah merugikan hak subjektif ParaPenggugat ;Bahwa karena Para Penggugat masih memiliki hak yang dijamin oleh hukumuntuk menerima pembayaran tunggakan gaji dan tidak ada pelanggaran yangdilakukan Para Penggugat terhadap isi Perjanjian Kerja Profesional yang telahdisepakati Penggugat , ll dan Penggugat Ill dengan Tergugat dan Tergugat Iltersebut, maka cukup alasan hukum kiranya Penggugat memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa
    yang tidak dapat diinterpretasikanmacam macam secara subjektif, Karena hal tersebut justru akanmenghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatandalam perjanjian ;Bahwa karena itu jelaslah pemilihan penyelesaian hukum yang telahdilakukan oleh para pihak yang bersengketa harus dihormati olehsiapapun, termasuk oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkanPutusan Sela No. 680/Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 47 dari 68 Halamandalil yang disampaikan diatas karena Pengadilan Negeri Medantidak berwenang memeriksa
    danbandingkan dengan petitum nomor : 12 secara jelas dan tegasmenyebutkan sebagai berikut :Posita Nomor : 21 Gugatan aquo :Bahvea karena Para Penggugat masih memiliki hak yangdijamin oleh hukum untuk menerima pembayaran tunggakangaji dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Para Penggugatterhadap isi Perjanjian Kerja Profesional yang telah disepakatiPenggugat I, Il dan Penggugat Ill dengan Tergugat danTergugat Il tersebut, maka cukup alasan hukum kiranyaPenggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa
    Seharusnya ParaPutusan Sela No. 680/Pdt.G/2013/PN.MdnHalaman 56 dari 68 HalamanPenggugat mampu memberikan dalil yang jelas didalam positaterhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TergugatIll, sehingga Tergugat Ill dapat memahami sepenuhnya secarautuh perbuatan Tergugat Ill yang mana yang merupakansebagai tindakan wanprestasi (default) ;Berdasarkan hal diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yangterhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pwt
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat:
1.PATRICIA HARJATI
2.DWI ASTUTI S Kep Ns MKep
Tergugat:
1.DRS SOENARYO M Kes
2.PANCA PRIYADI
Turut Tergugat:
ANTONIUS TRISNADI SETIAWAN
131 — 31
  • Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan realtif Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

    Sehingga Para Penggugatmohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per hari,setiap Para Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa yang menjadibagian tanggung jawab Para Tergugat sejak perkara aquomemperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum sampai dilaksanakannya ;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Para Penggugat mohonkepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto kiranyaberkenan memeriksa perkara
    a quo dengan memanggil Para Tergugatdipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang Para Penggugat: ajukanberkenan pula memberikan putusan dan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR1.
    untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat selainmengajukan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan eksepsimengenai kompetensi realtif, yaitu kewenangan Pengadilan NegeriPurwokerto untuk memeriksa
    dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Banyumas, bukan Pengadilan NegeriPurwokerto;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapateksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan relative PengadilanNegeri Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo beralasanhukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokertoharus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan realtifPengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan mengadill perkaraint;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo;3.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
MOCH NOVAL IBRAHIM
Tergugat:
1.BPR SYARIAH BUMI ARTA SAMPANG
2.WAHIDUN
3.JOKO SUTANTO
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
2.KPKNL Purwokerto
3.HASYIM TANTOWI
4.ABI HUDZAIFAH
5.ABDULAH ALANDI
135 — 68
  • Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 24-07-2023 — Putus : 15-11-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra
Tanggal 15 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 78

  • DALAM EKSEPSI

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut memeriksa perkara pembatalan homologasi;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa perkara pembatalan homologasi;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-06-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2016 — - AGUS SYAHPUTRA (PEMOHOIN I) - SUYANTO (PEMOHON II) - SYAWALUDDIN (PEMOHON III) - Komandan Datasamen Intelijen Daerah Militer I Bukit Barisan di Medan (TERMOHON I) - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan (TERMOHON II)
114 — 0
  • - Menetapkan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, Nomor 55 / Pid.Pra / 2016 / PN.Mdn
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 31/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Juli 2012 — 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR; 2. R. ANDRY TJAHJA KOESOEMO; Drs. H. SYARIF MUHADI;
40 — 19
  • Menyatakan badan peradilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
    PUTUSANNomor: 31/B/2012/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, KabupatenBogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.