Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat NomorS2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, PejabatTata Usaha Negara, termasuk Tergugat perlu diberi kewenangan yang cukup,namun mengingat tugas pemerintahan yang demikian luas maka tidak mungkinwewenang dimaksud dirinci satu persatu didalam undangundang.

namun pelaksanaannya tetap harus dapatdipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga hams memperhatikanAsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiapKeputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai denganAsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbukauntuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan;Bahwa AsasAsas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 281, bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang Ketentuam

Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1Bahwa dari penjelasan dan buktibukti yang disampaikan nyataKeputusan Tergugat Nomor S2902/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 28 Oktober2008 dan Keputusan Nomor KEP1564/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal 24September 2007, merupakan keputusan yang cacat hukum dan tidak sahkarena bertentangan dengan keputusannya sendiri, tidak memperhatikankeputusan atasan, merupakan keputusan yang tidak konsisten, mengabaikankepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehingga melanggarAsasAsas Penyelengaraan

SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tertanggal 6 Maret 2006 juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undangundang No. 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang dimaksud dengan asasasas umum pemeritahan yang baikmeliputi : Kepastian hukum ; Tertib penyelengaraan Negara; Keterbukaan ; Proposionalitas; Akuntabilitas;Bahwa

No. 140 K/TUN/200835.36.37.berbagai tafsiran dan yang dituju harus dapat terlihat, kewajibankewajiban apa yang dibebankan kepadanya;Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undangundang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme angka 1 menyatakan yangdimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamNegara bukan yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelengaraan Negara:Bahwa sebagaimana

SPS.31/PUPNC.10.01/2006tertanggal 6 Maret 2006 jelas melanggar asas Kepastian Hukumdan asas Tertib Penyelengaraan Negara serta Asas Proporsionaldalam asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat point 31,Tergugat juga telah bertindak sewenangwenang, dimanaTergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menunjuk pihaklain untuk melakukan take over dan eksekusi atas kebun kelapasawit milik Penggugat.

Dan jika 10.500 KKtersebut memiliki 5 orang tanggungan, maka 52.850 orang akanhidup terlantar;Bahwa adapun yang dimaksud dengan Asas TertibPenyelengaraan Negara menurut Penjelasan Pasal 3 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme angka 2adalah Asas yang menjadi landasasan keteraturan, keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengaraan Negara;bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitasmenurut Penjelasan

yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurutPenjelasan Pasal 3 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme angka 4 adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelengaraan NegaraHal. 20 dari 45 hal.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Menetapkan nama calon Jemaah Haji Zainal Fanani Muhaji yang tertulis pada tanda bukti setoran pelunasan penyelengaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M adalah pemilik paspor nomor A 6966317 atas nama Panani Muhaji Besari ;3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami Eva Susiana,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Menetapkan nama calon Jemaah Haji Zaianl Fanai Muhaji yang tertulis pada tanda buktisetoran pelunasan penyelengaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M adalah pemilikpaspor nomor A 6966317 atas nama Panani Muhaji Besari ;3.

Menetapkan nama calon Jemaah Haji Zainal Fanani Muhaji yang tertulis pada tanda buktisetoran pelunasan penyelengaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M adalah pemilik paspornomor A 6966317 atas nama Panani M uhaji Besari ;3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah)Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami EvaSusiana,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Putusan Nomor 342/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor: S2944/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 30 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, PejabatTata Usaha Negara, termasuk Tergugat perlu diberi kewenangan yang cukup,namun mengingat tugas pemerintahan yang demikian luas maka tidak mungkinwewenang dimaksud dirinci satu persatu didalam UndangUndang.

pelaksanaannya tetap harus dapatdipertanggung jawabkan secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikanAsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik,bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat /badan tatausaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untukdiperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan,Bahwa asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28Fdan 28l,bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asas asas dimaksudtelah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam UndangUndang tentang Ketentuam

Putusan Nomor 342/B/PK/PJK/20122008 dan Keputusan Nomor KEP1629/WPJ.07/BD.05/2007 Tanggal28 September 2007, merupakan Keputusan yang cacat hukum dan tidak sahkarena bertentangan dengan Keputusannya sendiri, tidak memperhatikanKeputusan atasan, merupakan Keputusan yang tidak konsisten, mengabaikankepastian hukum, persamaan perlakuan serta tidak adil sehingga melanggarAsasAsas Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor23282/PP/M.IX/99/2010, Tanggal

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPengadaan Tanah;b.

Peraturan Presiden No. 71Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Pengadaan Tanah, sehingga Tergugat dan Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima.. Bahwa tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunanuntuk Jl.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo.

Peraturan Presiden No. 71Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk TeknisHalaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2020/PN KpnPelaksanaan Pengadaan Tanah terkhusus pada obyek tanah milikPenggungat, dapat dijelaskan tahapantahapannya adalah sebagaiberikut :1.

PeraturanPresiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sehingga Tergugat Il MenolakDalil poin 7 Gugatan Penggugat dan Mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.5.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ripal Bin Safri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak Ripal Bin Safri di dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan

masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang dijatuhkan;

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Putusan Nomor 324/B/PK/PJK/2012tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan YangBaik;Bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan denganbaik,Pejabatlata Usaha Negara,termasukTergugat perlu diberi kewenanganyang cukup,namun mengingat tugas pemerintahan yang demikian luas makatidak mungkin wewenang dimaksud dirinci satu persatu didalam undangundang.Dalam keadaan tertentu Pejabat Tata Usaha Negara diperkenankanmengambil tindakan berdasarkan diskresi,namun pelaksanaannya tetap harusdapat

dipertanggungjawabkan secara hukum,dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untukmemungut pajak,tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yangada didalam ketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harusmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik

;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara,didalamnya juga terkandung asas setiap setiapKeputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai denganAsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik selalu terbukauntuk diperbaiki atau dibatalkan;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastianhukum,konsistensi,perlakuan

yang sama serta keadilan;Bahwa asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 28 ;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan

Memberi izin kepada pemohon untuk merubah temat lahir pemohon pada biaya penyelengaraan ibah haji (BPIH) yang semula tertulis "Kuta Sayeh" menjadi "Aceh Bara".

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kepala Bank SyariahMandiri (BSM) Cabang UPS Meulaboh tentang peristiwa penting yang dialami oleh pemohon untuk dicatat dalam daftar register pencacatan sebagaimana ketentuan yang berlak.

4.

Stempat tanggal lahir Aceh Barat, 25 Desember 1953, Jenis Kelamin Lakilaki Anak Ke2 (dua); Bahwa benar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, Pada BPIH(Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang UPSMeulaboh nama pemohon tersebut didaftar dengan nama RUSLI SABIL BinMUHAMMAD SABIL tempat tanggal Lahir Kuta Sayeh 10 Mei 1953; Bahwa benar Pemohon ingin mengurus administrasi dalam rangka menunaikanibadah haji, sehingga memerlukan keseragaman data tentang

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan penyelengaraan RUPS PT.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

PUTUSANNomor 09 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :1Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2630/D/T/2000tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelengaraan Kelas jauh;Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1506/D/T/2005Tanggal

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan TinggiNomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh", 2.Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22September 2000 Perihal : Penyelengaraan Kelas jauh, 3. Surat Edaran Direktur JenderalPendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal KeabsahanHalaman 1 dari 54 halaman.

baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupunberdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil7 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkarapengujian :a Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :2559/D/T/1997tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";b Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelengaraan

Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia dengan dalil yang dikemukakan bahwa Pemohon bekerja diKejaksaan Negeri Maumere dan memperoleh Ijasah di Universitas MuhamadyahSurabaya sehingga dikategorikan sebagai Kelas Jauh dengan mendasari dalil pada aturanhukum yaitu : (1 ) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh ( 2 ) Surat EdaranDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September2000 Perihal : Penyelengaraan

ARGUMEN KONSTITUSIONAL BAHWA ( 1 ) SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 2559/D/T/1997TANGGAL 21 OKTOBER 1997 PERIHAL LARANGAN " KELAS JAUH " (2) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGINOMOR : 2630/D/T/2000 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2000PERIHAL =: PENYELENGARAAN KELAS JAUH. (3) SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 1506/D/T/2005TANGGAL 16 MEI 2005 PERIHAL KEABSAHAN GELAR IJASAH YANGDIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN JARAK JAUH/ KELAS JAUH/KELAS KHUSUS/KELAS EKSEKUTIF

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 AprilHal 39 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMG2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec.

Tahunan63.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.64.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.65.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 April 2016.60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan63. 1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk AwurKec.

Tahunan.65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.66. 1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec.

Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Tahap II Tahun 2010. 11. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Sari No : 067/984/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan Tahun 2010. 12. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga PKBM Kartini No : 067/818/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober

2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan Tahun 2010. 13. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Prima One No : 067/837/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Tahun 2010. 14. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP ER Comp No : 067/971/PNF/Disdik.SS

/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 15. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Ismi No : 067/973/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 16. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala

Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Aisyah No : 067/974/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 17. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LMPK YKPP No : 067/996/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Dana

Dekonsentrasi APBN-P Tahun 2010. 18. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LPBIK Widya No : 067/783/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan Tahun 2010. 19. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP MSI No : 067/782/PNF/ Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi

Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) Tahap IITahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Sari No : 067/984/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha OrientasiPerkotaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga PKBM Kartini No : 067/818/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan

Program Kursus WirausahaOrientasi Pedesaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Prima One No : 067/837/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) Tahun2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP ER Comp No : 067/971/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan

,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahap IITahun 2010.171819202122232425262728297 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LMPK YKPP No : 067/996/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) DanaDekonsentrasi APBNP Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir

SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LPBIK Widya No : 067/783/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus WirausahaOrientasi Perkotaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP MSI No : 067/782/PNF/ Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus WirausahaOrientasi Perkotaan Tahun 2010.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :338859Q

tentang Penyelengaraan Program Pendidikan KecakapanHidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahap II Tahun 2010.157 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumseldengan lembaga LKP Ismi No : 067/973/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan KecakapanHidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahap II Tahun 2010.Halaman 177 dari 187 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN.

Putusan Nomor 149 PK/TUN/20111.Wireless Access (BWA) dan Modern Licensing, tanggal 29 Agustus 2008,dengan permohonan sebagai berikut:Permohonan penetapan kode akses dan penomoran dengan dasarKeputusan Menteri Nomor 348 Tahun 2003 tertanggal 24 Desember2003 tentang : Izin Penyelengaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Switched Cakupan Nasional dengan layanan voice dan datadengan network based fixed and mobile yang mempunyai hak danmendapat jaminan dari pemerintah/menteri dapat terhubung denganjaringan

Penetapan kode akses dan penomoran sesuai Keputusan MenteriNomor 348 Tahun 2003 tentang izin penyelengaraan Jaringan TetapLokal Berbasis Packet Swicted Cakupan Nasional dengan layananvoice dan data dengan network based fixed and mobile yangmempunyai hak dan mendapat jaminan dari pemerintah/menteridapat terhubung dengan jaringan lainnya atau mendapat interkoneksidari penyelenggara lainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y) yang diatur berdasarkan rencana dasar teknik (FTP), KM tersebuthasil dari

Permohonan penetapan dan penomoran dengan dasar KeputusanMenteri Nomor 348 Tahun 2003 tertanggal 24 Desember 2003Tentang : Izin Penyelengaraan Jaringan Tetap Lokal BerbasisPacket Swicted Cakupan Nasional dengan layanan voice dan datadengan network based fixed and mobile yang mempunyai hak danmendapat jaminan dari pemerintah/menteri dapat terhubung denganjaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggaralainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y) yang diaturberdasarkan rencana dasar

).Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas.Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas KKN Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalahasas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara ;Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibanhukumnya dengan tidak menerbitkan :Penetapan kode akses dan penomoran sesuai Keputusan MenteriNomor 348 Tahun 2003 tentang izin penyelengaraan

Tahun 2008;Bahwa menurut Pasal Il UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 TentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, undangundang ini berlaku untuk hak dankewajiban perpajakan Tahun Pajak 2008, oleh karenanya tidak berlaku terhadapSengketa Pajak ini (menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 1996);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor: S2940/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 30 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

snamun pelaksanaannya tetap harus dapatdipertanggung jawabkan secara hukum,dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak,tidakhanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuanperundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsasUmum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/BadanTata Usaha Negara,didalamnya juga terkandung asas setiap setiap KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsasHalaman 4 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 333 B/PK/PJK/2012Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untukdiperbaiki atau dibatalkan;Bahwa Asasasas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian hukum,konsistensi,perlakuan yangsama serta keadilan;Bahwa Asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndangDasar 45 (setelah perubahan) antara lain dalam pasal 27, 28D, 28F dan 28l,Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asas asas dimaksudtelah dijadikan

norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang Ketentuam Umum dan Tata CaraPerpajakan;Bahwa dalam beberapa Putusan Makamah Agung RI AsasAsasPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut telah dijadikan acuan untukmenilai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian Asasasas

Ngaglik tanggal 16 April 2016. 60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan 63. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec.

Tahunan. 65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.66. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPv)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Hal 37 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMGTahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

STBL/851/N/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Tahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.