NURBANDI Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupapenolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskanke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

sudah diajukan ke dinas terkait (Dinas KLH/UKL PemdaSleman namun masih dalam proses/belum jadid Surat jin Mendirikan Bangunan, sudah ada, yaitu Surat Nomor : 02011559/IMB/KPTS/Taba/D/2014, tertanggal 11 Juni 2014, terdapat cap dan tandatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.Slemanan.Ir.NURBANDI Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi

yang isinya berupapenolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskanke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

dilakukan orasi, pertama saksi Agnes RitaDharani kemudian terdakwa ikut orasi dan berakhirdengan kejadian pengrusakan srana promosi;Bahwa PT.Bukit Alam Permata saat sosialisasi tidakmenunjukkan semua ijin untuk pembangunanapartemen;Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidaksetuju dengan dibangunnya apartemen dan condotelselanjutnya membentuk paguyuban yang dikoordinasioleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisiyang isinya berupa penolakan akan dibangunnyaapartemen tersebut tetapi petisi

JustruPenggugat bersama dosendosen yang lain membuat petisi dengan tujuanmempertanyakan hak hak Dosen berupa gaji, Jika dilinat dari ketentuan UUNomor 14 Ttahun 2005 Pasal 1 ayat (15) dengan tegas dijelas bahwa Gajiadalah hak yang diterima oleh atau dosen atas pekerjaannya daripenyelenggar pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansialsecara berkala sesuaiu dengan peraturan perundang undangan.

nomor712/A.K.VII/2019, merupakan hasil evaluasi Tergugat setelah dikeluarkansurat nomor 478/A.K.VII/2019, yang mana pemberian sanksi sebagaimanasurat nomor 478, bukan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Penggugat,justru Penggugat bersama beberapa Dosen membuat Petisi dan jugaPenggugat tidak lagi melaksanakan aktifitas sebagai Dosen sampaiditerbitkannya surat dengan nomor 712/A.K.VII/2019.

TteX.Bahwa terkait dengan pengajuan petisi olen beberapa Dosen bersamapenggugat hanya dilakukan untuk mempertanyakan hakhak berupa gajikepada tergugat, bukan untuk upaya hukum seperti penggugat lakukan,sebagaimana isi surat pernyataan beberapa dosen untuk menarik diri daripetisi akibat dari semangat penyampaian petisi yang oleh Penggugat ditindaklanjutisampai ke upaya hukum.Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10; Bahwasekalipun tergugat sudah mengeluarkan surat skorsing mengajar tehadappenggugat

Selain itu setelahpemberian sanksi oleh Ketua STKIP Kie Raha Ternate Nomor 478/A.K.VII/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Sanksi dansurat 478/ A.K.VII/2019 dengan perihal yang sama yang berkaitan dengantugas bimbingan dan menguji, Penggugat tidak lagi menunjukkan etikat baikuntuk ke kampus STKIP Kie Raha Ternate, justru Penggugat bersama dosen dosen yang lain membuat petisi dengan tujuan mempertanyakan tentangHak Hak Dosen berupa Gaji.

yang berjumlah sekitar 30an orang dosen;Bahwatujuan membuat petisi adalah untuk menuntut hak hak dan gaji dosenyang belum dibayarkan mulai bulan Oktober 2018 dan Januari 2019 danseterusnya;Bahwa saksi dan dosen yang lain keluar dari petisi;Bahwa gaji September 2019 sampai dengan sekarang sudah dibayar full;Bahwa penyebab gaji tidak dibayar adalah jumlah mahasiswa yang menurun;Bahwa pertemuan bulan Agustus adalah membicarakan kontrak baru;Bahwa setelah Agustus 2019 gaji dicicil 500 ribu sebulan;Bahwa

NURBANDI;Bahwa ada sebagian warga Dusun Karangwuni yang tidak setujudengan dibangunnya Apartemen dan Condotel selanjutnya membentukpaguyuban yang dikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuatpetisi yang isinya berupa penolakan akan dibangunnya Apartemen tersebuttetapi petisi tersebut tidak ditembuskan ke kantor marketing yang ada di lokasiakan dibangunnya Apartemen tersebut;Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIBwarga Dusun Karangwuni yang tidak menyetujui pembangunan

alias STEPANUSPIGAI Alias BULE (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) bersamadengan Terdakwa MIKAELBUKEGA bertugas sebagai orator, SaksiYOS IYAIAlias YOS (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) bertugas sebagai jurubicara, saudara AGUS MOTE bersama dengan saudara MELKI PEKElbertugas sebagai Koordinator lapangan dan saudara JACK MOTE yangbertugas sebagai keamanan dalam pengurusan tali komando yangtergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme (FRAR), dengan pembahasandalam rapat tersebut mengenai petisi

yang berisi tentang rasisme dan papuamerdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditujukankepada Bupati Kabupaten Deiyai agar petisi tersebut dapat ditandatanganioleh Bupati Kabupaten Deiyai selain itu rapat tersebut juga membahaspembagian tugas dan perlengkapan demonstrasi yang akan dilakukan padahari Senin, tanggal 26 Agustus 2019.

Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wit sampai sekitarjam 12.00 Wit Terdakwa MIKAEL BUKEGA bersama dengan SaksiSTEVANUS PIGAI alias STEPANUS PIGAI Alias BULE (terdakwa dalampenuntutan yang terpisah), Saksi YOS IYAI Alias YOS (terdakwa dalampenuntutan yang terpisah), saudara AGUS MOTE, saudara MELKI PEKEI,saudara YULIANUS MOTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)dan saudara JACK MOTE yang berkumpul dirumah saudara AGUS MOTEuntuk mengadakan rapat untuk kedua kalinya yang membahas mengenaipemberian surat petisi

,M., M.Pdyang pada pokoknya menerangkan Pernyataan Sikap (Petisi) terdapat katakata atau kalimat yang intinya bersifat menghasut atau mengajak ataumempengaruhi massa untuk memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia atau tidak mengakui Papua sebagai bagian dari NegaraKesatuan Republik Indonesia atau tidak mengakui Papua sebagai bagiandari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Katakata atau kalimat itu sebagaiberikut :1.

EFFENDYSARAGIH, S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan isi PernyataanSikap (Petisi) yang dibacakan dihadapan massa pengunjuk rasa danmemaksa pejabat daerah menandatangani surat pernyataan (petisi) tersebutmenggunakan kekuatan massa, jelas merupakan perbuatan penghasutandan juga terkait pidato atau orasi yang dilakukan oleh terdakwa yangmengucapkan Papua kemudian saksi STEVANUS PIGAI alias STEPANUSPIGAI alias BULE dansaksi YOS IYAI alias YOS bersama denganmassamenjawab Merdeka dan yang merasa monyet

Tergugat yang semenamena serta tidak peduli atautidak merespon masalah yang disampaikan Penggugat dan Dosen Tetaplainnya, maka Forum Dosen membuat dan menandatangani PernyataanSikap pada tanggal 6 Agustus 2019;Bahwa, selain memberikan sanksi akademik, Tergugat juga memberikanskorsing ke Penggugat lewat surat Pemberian Sanksi Nomor604/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 yang isinya Penggugat tidakdiberikan kewajiban mengajar selama semester ganjil tahun 20192020hanya karena Penggugat membuat petisi

Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8, Bahwa Selainmemberikan sanksi akademik, tergugat juga memberikan skorsing ke Penggugatlewat surat pemberian sanksi No.604/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019yang isinya Penggugattidak diberikan kewajiban mengajar selama semester ganjitahun 2019 2020 hanya karena penggugat membuat petisi bersama forumDosen Tetap STKIP , Surat mana telah disampaikan tembusannya kepadatergugat Il; Bahwa pemberian sanksi berdasarkan surat Nomor 604/A.K.VIII/2019

nomor604/A.K.VII/2019, merupakan hasil evaluasi Tergugat setelah dikeluarkansurat nomor 478/A.K.VII/2019, yang mana pemberian sanksi sebagaimanasurat nomor 478, bukan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Penggugat,justru Penggugat bersama beberapa Dosen membuat Petisi dan jugaPenggugat tidak lagi melaksanakan aktifitas sebagai Dosen sampaiditerbitkannya surat dengan nomor 604/A.K.VII/2019.

10 Februari 2014, uraian biaya makanminum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterimaoleh ZULKIFLI.1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over(biaya) sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bonsementara untuk petisi

10 Februari 2014, uraian biayamakan minum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013sejumlah Rp 1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasirWIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.e 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over(biaya) sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima olehWIWIN.1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bonsementara untuk petisi

Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupapenolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskanke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

SEMA No. 2Tahun 1991 bagian V angka 3: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegaraALASAN DIAJUKANNYA GUGATANBahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan NomorD.36/FK/TU/UP/UI/1979, tanggal 4 = April 1979 ;Bahwa pada tanggal 5 Mei 1980, PENGGUGAT bersamasama dengan 50 tokoh masyarakat turutmenandatangani Petisi

terhadap kemajuan UKI dan Para Penggugat selalumendukung Tergugat dalam menjalankan visi dan misi UKI yaitu : Rendah Hati,Berbagi, Dan Peduli, Profesional, Bertanggung Jawab Dan Disiplin ;Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan interaksi sosial Para Penggugatterhadap karyawan Tergugat lainnya maka Para Penggugat pun bergabung ke dalamPergerakan Kelompok Fakultas Kedokteran UKI, dan pada tahun 2006, PergerakanKelompok Fakultas Kedokteran UKI bersamasama dengan Ikatan Karyawan (IKA)UKI mengeluarkan Petisi

yang ditujukan kepada Tergugat yang inti dari Petisi tersebutadalah Para Penggugat yang adalah anggota Pergerakan Kelompok Fakultas KedokteranUKI bersama dengan Ikatan Karyawan (IKA) UKI meminta, antara lain :1 Kenaikan gaji bruto 100 % (seratus persen) ;2 Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan ;3 Perbaiki Sistem Asuransi Pensiun ;4 Berikan Jamsostek ;5 Perbaiki Sarana dan Prasarana ;Bahwa adapun sejarah dan alasan Para Penggugat yang adalah anggotaPergerakan Kelompok Fakultas Kedokteran UKI bersatu

dengan Ikatan Karyawan(IKA) UKI mengeluarkan Petisi yang ditujukan kepada Tergugat tersebut adalahdikarenakan beberapa fakta sebagai berikut :a Tergugat tidak profesional dalam mengelola manajemennya ;b Tergugat membayar upah para karyawannya, termasuk dosen di bawah UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, dan tentunya tindakan Tergugat ini telahmelanggar ketentuan :e Pasal 90 poin a UndangUndang RI No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dilarang membayar upahlebih rendah

No. 3 Tahun 1992Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berbunyi:Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalampasal 4 ayat (1), pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 18ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 19 ayat(2) ; Pasal 22 ayat (1) ; dan Pasal 26, diancam dengan hukumankurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000, (imapuluh juta Rupiah) ;Bahwa setelah melalui tahapantahapan perundingan, akhirnya Tergugatmenerima Petisi

Bahwa ada sebagian warga Dsn.Karangwuni yang tidak setuju dengandibangunnya apartemen dan condotel selanjutnya membentuk paguyuban yangdikoordinasi oleh saksi Agnes Rita Dharani dengan membuat petisi yang isinya berupapenolakan akan dibangunnya apartemen tersebut tetapi petisi tersebut tidak ditembuskanke kantor marketing yang ada di lokasi akan dibangunnya apartemen tersebut.

KPK DI PAPUA; LAPANGAN INTERNASIONAL DI PEGAF; 2 PROPINSI; SEMUA BUPATI TTGAN MERAH PUTIH; DOTERS HAM/PETRA NAUW 085244226295; PAULUS SYAMA; NO PENGIRIMAN 9238522590; UANG 9.347800.00;

November 2019diperingati hari ulang tahunnya, maka yang telah dipersiapkan: Fotocopy Bendera Bintang Kejora ukuran lebar sekitar19 cm (Sembilan belas centimeter) dan tinggi 9 cm (Sembilancentimeter) sebanyak 70 (tujuh puliuh) lembar; 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk SUZUKI warnahitam nomor Polisi : PB 8593 SC; 1 (Satu) unit TOA WARNA PUTIH; 1 (SATU) UNIT GENSET WARNA HITAM KUNINGMERK GAMBINO; 1 (SATU) UNIT RECIVER;. 2 (DUA) BUAH SOUND SYSTEM (LOUDSPEAKER); 1 (SATU) buah STAVOL; 1 (Satu) bundel Petisi

Sorong; Bahwa awalnya Terdakwa pada hari selasa tanggal 26November 2019 sekitar jam 11.00 wit Terdakwa berangkat darirumah keluarga di puncak rafidin kota sorong menuju tempatkumpul yakni TOKO THIO dengan membawa berupa satu lembarSPNADUK bertulis HAPY INDEPENDENCE DAY DIRGAHAYU KEXXIl TAHUN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEAPROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997/PROKLAMASI 27NOVEMBER 2019 YANG DIPROKLAMIRKAN DI PARLEMEN UNIEROPA DI BRUSEL BELGIA; tiga lembar BENDERA BINTANGKEJORA; DOKUMEN dengan nama PETISI

sorong kota; Bahwa Terdakwa peroleh uang dari DANIEL JITMAU sebesarRp.8.000.000.00, (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dikirimdari Australia oleh BALDUS NAA melalui kantor pos yangditujukan kepada atas nama DANIEL JITMAU dengan jumlahseluruhnya sebesar Rp.20.000.000.00, (dua puluh juta rupia); Bahwa Terdakwa sendiri menyiapkan berupa: Terdakwa mencetak dokumen yang berasal dariPRESIDEN NEGARA PAPUA BARAT bernama MICHAEL F.KARET dengan nama UNDANGAN yang akan ditujukankepada masyarakat papua; PETISI

selaku ketua koordinator, dan SIMONAIFAT sebagai sekretaris merupakan panitia dalam rangkamemperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara republic westpapua new guinea (Negara Republik Papua Barat) yang ke 22Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sontahun yang rencananya akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal27 November 2019 pada jam 08.00 wit di Halaman KantorWalikota Sorong, kami tidak mempunyai organisasi; Bahwa Dokumen berupa UNDANGAN yang akan ditujukankepada masyarakat papua; PETISI

kekuasaan NEGARA KESATUANREPUBLIK INDONESIA; Bahwa menurut Terdakwa sebuah negara terbentuk karena tigafaktor utama yakni pertama adanya penduduk, kedua adanyawilayah dan ketiga adanya pengakuan negara yang berdaulat ataswilayah tersebut; Bahwa NEGARA PAPUA BARAT belum mendapatkanpengakuan dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIAdan kami mendukung kemerdekaan PAPUA BARAT karena kamimempunyai keyakinan bahwa NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA akan mengakui kemerdekaan NEGARA PAPUABARAT karena di dalam petisi

Nendi Supendimenyatakan keluar dari FSPM dengan menyatakan akan membentukSerikat Pekerja Nasional (SPN) yang berafiliasi kepada FSPN;13.Bahwa Kepengurusan Asep Budiana dkk setelah mengirimkan surat yangmenyatakan keluar dari FSPM tertanggal 6 September 2014, selanjutnyamereka melakukan sosialisasi kepada pekerja untuk bergabung kepadaSPN;14.Bahwa ternyata ada sebagian anggota SPM HRB yang menolak keluar dariFSPM dan juga menolak pembubaran SPM HRB, yang selanjutnyamembuat surat petisi yang ditandatangani

Bahwa surat petisi tertanggal 10 September 2014 yang tetapmenginginkan adanya Serikat Pekerja Mandiri yang berafiliasidengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri.235. Menyatakan kepengurusan SPM HRB dengan ketuanya sdr AsepBudiana sudah tidak diakui dalam Struktur SPM HRB dan FSPM;16.Bahwa SPM HRB menyampaikan PEMBERITAHUAN KEPENGURUSANBARU SPM HRB dengan ketuanya Sdri.

Bahwa selanjutnya, sebagian anggota SPM HRByang menolak pembubaran SPM HRB kemudian48membuat surat petisi yang ditandatangani olehanggota SPM HRB tertanggal 10 September 2014yang isinya menyatakan bahwa keberadaan SPM diHRB tetap ada, dan tetap menjadi anggota SPMHRB yang berafilasi kepada FSPM di tingkatnasional dan IUF di tingkat Internasional;10.Bahwa pada tanggal 15 September 2014, perwakilananggota yang menolak pembubaran SPM melakukanrapat untuk menyusun kepengurusan baru,mengukuhkan kepengurusan

Bahwa surat petisi tertanggal 10 September 2014 yang tetapmenginginkan adanya Serikat Pekerja Mandiri yang berafiliasidengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri.10.Menyatakan kepengurusan lama SPM HRB sudah tidak diakui dalamStruktur SPM HRB dan FSPM;Bahwa dengan demikian sejak tanggal 15 November 2015, SPM HRB yangdiketuai oleh TERGUGAT Ill, dengan pengurus didalamnya termasukTERGUGAT dan TERGUGAT II adalah Serikat Pekerja yang sah, karenamenggunakan nomor bukti pencatatan Nomor: Kep.234/KW.9/KD.1/

Foto copy Petisi Kerja tertanggal 10 September 2014, diberi tanda buktiT5 ;6. Foto copy photo Surat Nomor Bukti Pencatatan SPN No. 250/PSP SPNHotel Hyatt/Ctt. 19 Disnaker/2014 tanggal 23 Oktober 2014, diberi tandabukti T6 ;7.

.- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bon sementara untuk petisi 35 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 14 Nopember 2013, uraian biaya perjalanan YUSRI (WALHI) ke lokasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 19 Februari 2014, uraian biaya-biaya Pemetaan Partisipasi

Februari 2014, uraian biaya makanminum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterimaoleh ZULKIFLI.e 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over (biaya)sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000, (lima ratus riburupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.e 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bonsementara untuk petisi

10 Februari 2014, uraian biaya makanminum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterimaoleh ZULKIFLI.1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over (biaya)sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000, (lima ratus riburupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bonsementara untuk petisi

Februari 2014, uraian biaya makanminum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN danditerima oleh ZULKIFLI.e 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over(biaya) sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.e 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bonsementara untuk petisi

Pada tanggal 15 Juni 2015, Para Penggugat secara bersamasamatelah ikut serta melakukan demonstrasi dan atau orasi terbuka yangisinya berupa penghasutan untuk melawan pimpinan sertamenyampaikan alasanalasan yang tidak didasari aturan yangberlaku di SMTM Trisaksi termasuk membentangkan spanduk yangberisikan provokasi, peninstaan tertulis terhadap nama balk pimpinanyang sah dan mengadakan petisi berupa selebaran denganmengatasnamakan Forum Karyawan Reformis yang tidak dikenal dantidak ada legalitas

Pada tanggal 15 Juni 2015 secara bersamasama saudara telah ikutserta melakukan demonirasi dan/atau orasi terbuka yang isinya berupapenghasutan untuk melawan pimpinan serta menyampaikan alasanalasan yang tidak didasari aturan yang berlaku di STMT Trisaksitermasuk membentangkan spanduk yang berisikan provokasi,peninstaan tertulis terhadap nama baik pimpinan yan sah danmengadakan petisi berupa selebaran dengan mengatasnamakanForum Karyawan Reformis yang tidak dikenal dan tidak ada legalitasnyadi STMT

Penggugatbahwa adapun alasan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungankerjat terhadap Para Penggugat dikarenakan pada tanggal 15 Juni 2015,Para Penggugat secara bersamasama telah ikut serta melakukandemonstirasi dan atau orasi terbuka yang isinya berupa penghasutan untukmelawan pimpinan serta menyampaikan alasanalasan yang tidak didasariaturan yang berlaku di SMTM Trisaksi termasuk membentangkan spandukyang berisikan provokasi, peninstaan tertulis terhadap nama balk pimpinanyang sah dan mengadakan petisi

Sehingga residen atauPPDS sepakat mengajukan petisi yang ditujukan kepada KepalaDepartemen Anestesiologi yang isinya berkeberatan terhadaptindakan yang dilakukan oleh dr.

Tantani Sugiman,SpAnkKIC(Penggugat) dan meminta supaya tugas dan fungsi Ketua ProgramStudi dan Sekretaris Program Studi dikembalikan lagi kepada KetuaProgram Studi dan Sekretaris Program Studi yang menjabat saat itu.Menanggapi situasi tersebut Departemen Anestesiologi segeramengadakan rapat staff medis untuk membahas petisi PPDS. Rapattersebut menghasilkan keputusan bahwa~ dr.

Tantani Sugiman,SpAn(Penggugat) kepada Tergugat II adalah tidak benar dilakukan secaratibatiba melainkan sudah didahului dengan adanya petisi pada bulanSeptember 2003 dari Residen/ PPDS yang ditindaklanjuti dengan rapatstaf medis dan teguran lisan dari Tergugat Ill kepada Penggugattanggal 2 Desember 2008.

Pid/2021 Screenshot, berita elektronik JOGJAPOLITAN berjudul SebelumTewas Ditabrak, Terduga Klitin di Seyegan Mengancam Korban : TakPateni Kowe yang terbit pada 7 Desember 2018, T6; Screenshot, berita elektronik SOROT SLEMAN berjudul KorbanMelawan, Dua Pemuda Pelaku Kejahatan Khiltih Tewas Di Seyeganyang terbit pada 7 Desember 2018: Screenshot, berita elektronik SOROT SLEMAN berjudul SosiologKiriminalitas UGM Belum Tentu Pengemudi Mobil Jadi Tersangkayang terbit pada 9 Desember 2018; Screenshot, Petisi

, mengingat bentuk kepedulian Tergugat ,sudah dapat dilihat dari upaya upaya yang dilakukan oleh dan untukkepentingan kampus STKIP Kie Raha Kota Ternate, selain itu doronganTergugat kepada Penggugat untuk melanjutkan studi Strata 3 (S3) sertamendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratan gunamempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yang berhubungan denganantisipasi kondisi yang akan dihadapi dimasa depan.Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen dosen

Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen dosen yang menamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudah diresponoleh Penggugat berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, dan hasiltersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen dan pegawai STKIP KieRaha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa dosen yangmenandatangani pernyataan sikap dengan membuat pernyataan untukmenarik diri dari penantanganan surat pernyataan ketika penggugat denganbeberapa dosen

lanjutdi Malang, gajinya tetapdibayar oleh para Tergugat; Bahwa Penggugat juga mempunyai cicilan kredit di Bank Tabungan Negaracabang Ternate;Halaman 29 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Padt.SusPHI/2020/PN Tte Bahwa untuk membayar cicilan kredit, dilakukan pemotongan gaji Penggugatoleh Bendahara dan disetorkan ke Bank BIN;Bahwa Penggugat tidak ikut menemui Ketua STKIP Kie Raha Ternate(Penggugat 1), dalam hal menyanyakan tentang gaji yang tidak dibayar;Bahwa dalam Forum Dosen Penggugatikut menanda tangani PETISI

dengan bulan Agustus2019;Bahwa gaji yang dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalahuntuk gaji bulan November 2018 dibayar pada bulan Januari 2019,sedangkan untuk bulan Desember 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;Bahwa Penggugat menerima gaji sebesar Rp.2.400, perbulan, dan tidakpernah menerima tunjangantunjangan lainnya;Bahwa mengenai penetapan pembayaran gaji dosen (Penggugat) di STKIPdan Yayasan tidak diatur dalam perjanjian;Bahwa Penggugat ikut menanda tangani surat pernyataan sikap (PETISI

membayar gaji Penggugat termasuk dosenlainnya, sebagaimana keterangan Asyhari A.Usman dan Syahril, sebagai saksi yangdiajukan oleh para Tergugat, dan ketika Penggugat dan kawankawan dosen lainnyamendatangi pihak Tergugat untuk menanyakan tentang gaji yang belum dibayar olehpihak Tergugat , akan tetapi pihak Tergugat tidak dapat menjelaskanpermasalahanpermasalahan tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 2019 melaluiforum dosen Penggugat dan dosen tetap lainnya membuat dan menanda tanganipernyataan sikap (Petisi

TotalOil Indonesia ; Halaman 17 dari 125 halaman, Putusan Nomor 159/G/2011/PTUN JKTCc.18Pada tanggal 22 Oktober 2010, PARA PENGGUGATdan warga mengirimkan "petisi penolakan"pembangunan SPBU PT. Total Oil Indonesia yangditandatangani oleh hampir semua wargaRT. 13/RW 05 dan dikirimkan kepada WalikotaJakarta Barat, Camat Kebun Jeruk, Lurah KedoyaUtara, Direksi PT.

DinasKetentraman dan Ketertiban Jakarta Barat ;Pada tanggal 8 Juni 2011 warga menyerahkan18g.Petisi dan Surat Penolakan warga ke Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta ;Pada tanggal 4 Juli 2011 PARA PENGGUGAT danwarga mengkonfirmasi dan menanyakan status Petisidan surat penolakan yang sudah dikirim danmendapat informasi surat tidak diterima olehSekretariat Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Provinsi DK Jakarta jPada tanggal 6 Juli 2011 PARA PENGGUGAT danwarga kembali mengirimkan salinan Petisi

(S2) serta mendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratanguna mempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yangberhubungan dengan antisipasi kondisi yang akan dihadapi dimasadepan.Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) olehdosen dosen yang manamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudahdirespon oleh Penggugat berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen danpegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana

Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) olehdosen dosen yang manamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudahdirespon oleh Penggugat berdasarkan hasil rapat tanggal 30 AgustusHalaman 23 dari 53 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2020/PN Tte2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen danpegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan olehbeberapa dosen yang menandatangani pernyataan sikap denganmembuat pernyataan untuk menarik diri dari penantanganan

tahun 2014Bahwa gaji yang diterima oleh Penggugat secara gelobal adalah sebesarRp. 3.081 .007,Bahwa gaji yang Penggugat yang belum dibayar oleh para Tergugat adalahsejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei2019;Bahwa saksi alasn karena tidak dibayar karena Yayasan mengalamikendala keuangan;Bahwa Penggugat ikut mendatangi ketua STKIP untuk menanyakanmengenai gaji yang belum dibayarkan oleh pihak para Tergugat;Bahwa Penggugat juga ikut menanda tangani surat pernyataan (PETISI

gaji selama 4 bulan; BahwaPenggugat mempunyai pinjaman di BTN Cabang Ternate; Bahwasaksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat; Bahwa Penggugatmengikuti studi lanjut di Malang, gaji Penggugattetapdibayar; BahwaPenggugat mengikuti studi lanjut sejak tahun 2017; Bahwa Penggugat tidak menerima uang THR, hanya menerima dalambentuk doi ayam; Bahwa saksi sejak tahun 2014 pernah diberikan uang d THR dalambentuk doi ayam sebesar Rp.500.000, Bahwasaksi juga ikut mennanda tangani surat pernyataan (PETISI

fakta bahwa para Tergugatmengakui bahwa oleh karena kondisi keuangan kampus mengalami penurunanmaka para Tergugat mengalami keterlambatan untuk membayar gaji Penggugattermasuk dosen lainnya, dan ketika Penggugatdan kawankawan dosen lainnyamendatangi pihak Tergugat , untuk menanyakan tentang gaji yang belumdibayarkan, akan tetapi pihak Tergugat tidak dapat menjelaskanpermasalahanpermasalahan tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 2019melalui forum dosen membuat dan menanda tangani pernyataan sikap (Petisi

ProvinsiSumatera Utara, sehingga dakwah Islaminya menjadi hilang, secarahukum perubahan tersebut baik formil mapun secara hukum materiilbertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit HajiMedan dan bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2004 TentangYayasan Jo Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;Bahwa oleh karena itu, Umat Islam secara perorangan maupun secaraOrganisasi Islam (Ormas) tidak ridho melihat perbuatan Termohon dan Termohon II tersebut, dengan langkah mengadakan pertemuan,mengajukan Petisi

Melakukan pertemuan formil dan informil dengan Termohon dandengan pihak Termohon Il, melakukan dengar pendapat denganTermohon Il, menyurati/ mem Petisi Termohon dan Termohon Il,(vide bukti P5 s/d P17.c) ;b. Melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan(Reg.No. : 20/G/2012/PTUN.Mdn (vide bukti P13) ;c. Melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dalamperkara Reg. No. : 441/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi SumateraUtara, vide bukti P 15 ;Petisi Para Pengurus Organisasi Umat Islam tertanggal 02 Desember 2013perihal Penolakan Tentang Pengalihan Hak Kelola Rumah Sakit Haji MedanSebagai Wakaf dari Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ke PemerintahDaerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara,Ketua DPRD SU, dan Badan Legislatif Daerah Provinsi Sumatera Utara,vide bukti P 16a ;Daftar Hadir Rapat Petisi RS Haji Medan di MUI Sumut tanggal