Oemar Seno Adji menentukan prinsiplegality merupakan karakteristik yang essentieel, baik iadikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh fahamRechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secararetroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azasnullum delictum dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakansuatu refleksi dari prinsip legality;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Btm4.

Kepastian hukum menghendaki adanyaupaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihakyang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspekyuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsisebagai suatu peraturan yang harus ditaati.Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakan karakteristik yangessentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun olehfaham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.

The party was founded in 1909 as the SocialDemocratic Party(SDP) and merged with the Pacifist Socialist Party, the Political Party of Radicals and Him 26 dari 104 hlm Put No.425/PID.SUS/2019/PT MKSthe Evangelical People's Party in 1991, forming the centreleft GreenLeft.

Bahwa patut disangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksaBantahan atauPledoi (Pembelaan) Saya hanya dalam waktu 2 (dua) hariSaja, sehinggaMajelis Hakim Tingkat Pertama bisasaja dapat menghakimiTerdakwa (Saya) secara tidak manusiawi karenaseharunya terlebin dahulumeluangan waktu yang cukup untuk tahu dan paham Sejarah Komunis diIndonesia, antara antara lain;Henk Sneevliet, Pendiri Partai Komunis di Indonesia (Political party;Revolutionary Socialist (Workers') Party = Partai Politik; Partai

Netherlands) serta Serikat BuruhKereta Api dan Trem (VSTP, Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel).VSTP atau Vereniging van Spooren Tramwegpersoneel adalah serikat buruhkereta api dan trem pertama, berdiri pada tahun 1908.Sejak 1906, Sneevliet aktif untuk SDAP di Zwolle; di sana ia menjadi anggotadewan kota pertama dari kelompok demokrat sosial dalam pemilihnan umumpada 1907.VSTP, Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel (Serikat Buruh KeretaApi dan TremHenk Sneevliet, Nama Partainya : Revolutionary Socialist

Oemar Seno Adji menentukan oprinsip legalitymerupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakanoleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaatdahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality. Demikianmisalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktifatau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas nullumdelictum dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakansuatu refleksi dari prinsip legality4.

yang baik.Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalamperundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang danberwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapatmenjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatuperaturan yang harus ditaati.merupakan karakteristik yang essentieel, baikHalaman 14 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Gnsia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh fahamRechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist

Kepastian hukum menghendakiadanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yangdibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehinggaaturanaturan itu. memiliki aspek yuridis yang dapat menjaminadanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturanyang harus ditaati;Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality.

yangtelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi BeritaAcara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkasdan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana fotokopi Kartu Tanda PengenalAdvokat yang masih berlaku dan aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan ;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepadaPenerima Kuasa tertanggal 27 Desmber 2017, yang dibuat di Srilangka berbahasaInggris yang telah disahkan di Consulate Democratik Socialist

Oemar Seno Adji menentukan prinsip '/egality marupakan karakteristikyang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule Of Law' konsep, maupunoleh faham ' Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality.Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktifatau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum'dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dariprinsip Legality.Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid. Pra/2018/PN.Gns4.

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia,The Lao Peoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, TheUnion of Myanmar, The Republic of the Phillipines, The Republic ofSingapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic ofVietnam and The Peoples Republic of China.Bahwa pemberlakuan tarif ACFTA dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) juga yang telah disahkan dengan KeputusanPresiden Republik

harus dijalankan dengan cara yang baik.Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalamperundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang danberwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapatmenjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatuperaturan yang harus ditaati;Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egalit merupakan karakteristikyang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupunoleh faham Rechtstaaf dahulu, maupun oleh konsep Socialist

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, TheLao Peoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union ofMyanmar, The Republic of the Phillipines, The Republic of Singapore,The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic of Vietnam and ThePeoples Republic of China.Bahwa pemberlakuan tarif ACFTA dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) juga yang telah disahkan dengan KeputusanPresiden Republik

Kepastian hukum menghendakiadanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yangdibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanyakepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yangharus ditaati;Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun olehkonsep Socialist Legality.

dijalankan dengan cara yang baik.Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalamperundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang danberwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapatmenjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatuperaturan yang harus ditaati.Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakan karakteristikyang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupunoleh faham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist

OEMAR SENO ADJI menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality. Demikian misalnya laranganberlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalamHukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dariprinsip legality,4.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakan karakteristik yangesensial, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh fahamRechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.

Kepastian hukum menghendaki adanyaupaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihakyang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspekyuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsisebagai suatu peraturan yang harus ditaati;Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakan karakteristik yangessentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun olehfaham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.

dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality. Demikian misalnyalarangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam Hukum Pidana,kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip legality4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negaradilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakan karakteristik yangessentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun olehfaham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.Demikian misalnya larangan berlakunya Hukum Pidana secara retroaktifatau retrospective, larangan analogi, berlakunya Azas nullum delictumdalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsiplegality.d.

Kepastian hukum menghendaki adanya upayapengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yangberwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridisyang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatuperaturan yang harus ditaati;Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakan karakteristik yangessentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh fahamRechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.

This is not merepandering to the dictates of socialist thought; it is rather areassertion of the proper status of the people in their mortalcreation, the state, and a proper delineation of the oftennebulousconnection between the government and the governed,Dikarenakan negara adalah hubungan antara pemerintahan(lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara), makasetiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang palingdirugikan adalah warga negara (vide Putusan Mahkamah KonstitusiNomor