substansi permohonannya tidakmengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syaratformil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yangberagama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri AgamaRI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Tk.ll

Pemegang HakPemda Tk.ll Jepara, dikeluarkan tanggal 29 Mei 1985 oleh KantorAgraria Jepara;:Fotokopi Sertipikat Hak Pengelolaan No. 6 Desa Jobokuto, an.Pemegang Hak Pemda Tk.Il Jepara, diterbitkan tanggal 30 November1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;: Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 030/176/01/2012, tertanggal 23012017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Jepara;Bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.+3 tersebut diatas telah sesuai denganaslinya

Pemegang HakPemda Tk.ll Jepara, dikeluarkan tanggal 29 Mei 1985 oleh KantorAgraria Jepara;T.23. :Fotokopi Sertipikat Hak Pengelolaan No. 6 Desa Jobokuto, an.Pemegang Hak Pemda Tk.Il Jepara, diterbitkan tanggal 30 November1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;T.24 :Fotokopi Surat Warkah No.147 / 1972, Milik No. 75, Desa Djobokuto,Asistenan : Jepara;T.25 :Fotokopi Kwitansi, tertanggal 2 Maret 1985, dari Hisom Prasetyo, SH.An.

GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT ADALAH SALAHALAMAT;Bahwa pada prinsipnya suatu wanprestasi timbul dari adanya suatu peranian,dimana dalam perkara a quo ini Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak dalamperjanian kerjasama pengeraan urugan sampai padat pada lokasi Terminal BaruCianjur terletak di Kampung Rawabango Desa Bojong Kecamatan Karang TengahDaerah TK.ll Cianjur berdasarkan Surat Kerasama Nomor : 001/DNV.K/KBBP/KS3tanggal 25 September 1993 antara Penggugat dengan Tergugat IL melairkanTergugat

Oktober 1994, selaniutnya Tergugat llmelakukan kesepakatan kerasama dengan Penggugat, dimanakesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Surat Kerjasama Nomor :001/DIV.KKBBP/X93 tanggal 25 September 1993 yang pada pokoknyamenerangkan antara Penggugat dan Tergugat il telan bersepakatmengadakan kerasama pengeraan urugan sampai padat pada lokasiHalaman 15 dari 43Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2016/PN Cjr.Terminal Baru Ciarjur terletak di Kampung Rawabango Desa BojongKecamatan Karangtengah Daerah Tk.ll

Tk.ll Cianjur Nomor 640/SK.72Pb/1993 tanggal 29 April 1993 tentangpenunjukkan Tergugat selaku pelaksana proyek Pembangunan terminal bus danproyek pusat perbelanjaan dan hiburan plaza Cianjur;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut diketahui bahwa sebelum terbitnyaSurat Perjanjian Nomor : 640/02/Hk/1994 dan Nomor : 48/ KBBPCR/ X/1994, tanggal26 Oktober 1994, pihak Turut Tergugat telah mengeluarkan SK Nomor 640/SK.72Pb/1993 tanggal 29 April 1993 tersebut;Menimbang, bahwa dalam pengerjaannya untuk

gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Tk.ll

gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, olen karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan PengadiianAgama/Mankamah Syariyan Tk.ll

tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan RujukBagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, maka kepadaPenggugat harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang atau yangbertanggung jawab dalam bidang kepegawaian dikesatuannya, demikian pulakepada Tergugat diwajibkan menyampaikan kepada pejabat yang berwenangmengenai adanya gugatan cerai dari Penggugat, dan untuk itu Penggugat telahmenyampaikan Surat Laporan masalah perceraian Nomor R/114/X1V/2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk.ll

kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah Tk.ll

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 19April 2015 saksi melaporkan ke Denpom VIV/6 untuk diprosessesual dengan hukum yang berlaku dan pada tanggal 27 April 2015saksi diperiksa di rumah sakit Tk.ll Pelamonia Kesdam VIVWrbuntuk dimintakan Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan :Kelamin luar tidak ada kelainan,Terlihat ada keputihan sedikit danselapu darah robekan lama arah jam 03, 05, dan 11 dengankesimpulan selaput darah sudah tidak utuh lagi.12.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadapsebidang tanah sertikat hak milik No.561, luas 780 M2, yang terletak diHalaman 5 dari 41 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2017/PN NgaDesa/kelurahan : Banjar Tengah, Kecamatan Negara, kabupaten daerah Tk.ll Jembrana, surat Ukur Nomor 2205/1987, dengan batas batas : UtaraJalan/Gang, Timur tanah milik Nyoman Suara, Selatan tanah milik Komang Suarta, Barat tanah milik Gusti Parwata;7.

Menyatakan hukum agar turut Tergugat (BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN JEMBRANA), untuk menerbitkan sertifikat dalam Prosesperobahan atas sertikat hak milik No.561, luas 780 M2, yang terletak diDesa/kelurahan : Banjar Tengah, Kecamatan Negara, kabupaten daerah Tk.ll Jembrana, surat Ukur Nomor 2205/1987, dengan batas batas : UtaraJalan/Gang, Timur tanah milik Nyoman Suara, Selatan tanah milik Komang Suarta, Barat tanah milik Gusti Parwata, tercatat atas nama MADE MAHADIKA, menjadi atas nama A.A

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tk.ll tersebut jelasjelas bertentangandengan yurisprudensi sebagai berikut:a. Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yangtemenyatakan: ...

Judex Facti Tk.ll salah menerapkan hukum terhadap eksepsiobscuur libel karena dasar hukum dari objek gugatan tidak jelas:1) Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya juga tidak jelasdalam menginstruksikan legal standing Termohon Kasasi ,apakah Termohon Kasasi adalah pembeli, pembeli jasa, atausebagai klien, sebagaimana tertera dalam butir 1 gugatan;Legal standing Penggugat:Bahwa Penggugat adalah pembeli jasa hukum dan ParaTergugat adalah penjual jasa hukum yang terikat dalamPerjanjian Jual Beli (sebagaimana

Oleh karenanya,pertimbangan hukum Judex Facti Tk.ll yang mengambil alihpertimbangan hukum Judex Facti Tk. merupakan suatu hal yangkeliru dan menyebabkan Judex Facti Tk.II telah salah menerapkanhukum:;4. Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon Kasasi di atas, maka jelasterlinat bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak didasarkan denganobjek gugatan yang jelas dan juga telah mencampuradukkan wanprestasidengan perbuatan melawan hukum.

:Pasal 1817 KUHPerdata:Si kKuasa dapat membebaskan diri dari kKuasanya denganpemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa;Mengacu pada pasal di atas, maka tentu dapat diketahui selainpenghentian pemberian jasa hukum juga merupakan hak dariPara Pemohon Kasasi, penghentian pemberi jasa hukum olehPara Pemohon Kasasi juga telah dilakukan dengan proseduryang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;8) Dengan demikian, Putusan Judex Facti Tk.ll telah kelirumenyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan

Bahwa pembebasan tanah tersebut dilakukan bersamasamaoleh Panitia pembebasan tanah berdasarkan SK Bupati KD Il TK.ll Muara Enim tanggal 10 Desember 1983 No.523/Kpts/H/1981 joPMDN No.15/1975 telah mengadakan pemeriksaan/penelitianatas tanah dan tanam tumbuh terletak dilokasi ; sebagian ke IUPMTBU dan sebagian masuk ke IUP Tambang Air Laya (TAL)wilayah Dumping Area, Mahayung dan Bukit Kancil desa KarangRaja dan Tanjung RajaKecamatan Muara Enim KabupatenMuara Enim yang dibebaskan untuk keperluan proyekpengembangan

Ini dapat dibuktikanberupa : Bukti T3a ; T3b ; T3c ; T3e ; T3f = Pemberian izin menempati rumahdinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah TK.ll Surabaya, baik dalam MEMBACA, MENIMBANG, MENGINGAT danMEMUTUSKAN semuanya menyangkut tentang Pemberian IzinMenempati Rumah Hunian sebagai pemegang hak sewa. Bukti T2a ; T2b ; T2c ; T2e ; T2f = Para Terdakwa membayar uangsewa kepada PD. RPH Kota Surabaya dan membayar pajak/PBB. Bukti T10 = Keputusan Direksi PD.

Bahwa sewaktu terjadi pengukuran oleh juru ukur BPN bersama Tergugat IVitu Penggugat telah melakukan protes sehingga waktu itu tidak terjadipengukuran, tapi sewaktu Penggugat pergi kelaut rupanya juru ukur BPNbersama Tergugat IV melanjutkan pengukuran kembali tanpasepengetahuan Penggugat, setelah mendapat informasi adanya pengukuranatas tanah objek perkara, maka kemudian Penggugat menyampaikan suratkeberatan (anvalan) tertanggal 6 September 1997 ke kantor BadanPertanahan Nasilnal Tk.ll Padang, namun

BPR BUNGBULANG) adalah Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tk.1 Garut dengan modal yang disetor olehPemerintah Kabupaten Daerah Tk.ll Garut sebesar Rp.141.724.674, (seratus empatpuluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empatrupiah) dari modal dasar yang seharusnya disetor oleh Pemerintah KabupatenDaerah Tk.1 Garut sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), yangdidirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhanperekonomian

BPR BUNGBULANG) adalah Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tk.l Garut dengan modal yang disetor olehPemerintah Kabupaten Daerah Tk.ll Garut sebesar Rp.141.724.674, (seratus empatpuluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empatrupiah) dari modal dasar yang seharusnya disetor oleh Pemerintah KabupatenDaerah Tk.1 Garut sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), yangdidirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhanperekonomian

Dan terhadap tanahtersebut berasal dari Marliyah berdasarkan alas hak yaitu SK BupatiKDH Tk.ll Deli Serdang Nomor : 67115/A/IV/5 tanggal 02 Agustus1974 yang mana luas keseluruhannya yaitu + 3.449 M2;> Bahwa Penggugat sekitar Tahun 2015 baru mengetahui tanahkepemilikannya telah didirikan bangunan dan diterbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No. 450/ Desa Bandar Kalippa yang terdaftaratas nama Tergugat (ic. PT.

Dan terhadap tanahtersebut berasal dari Marliyah berdasarkan alas hak yaitu SK BupatiKDH Tk.ll Deli Serdang Nomor : 67115/A/IV/5 tanggal 02 Agustus1974 yang mana luas keseluruhannya yaitu + 3.449 M2;> Bahwa Penggugat sekitar Tahun 2015 baru mengetahui tanahkepemilikannya telah didirikan bangunan dan diterbitkan SertipikatHalaman 31Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN LbpHak Guna Bangunan No. 450/ Desa Bandar Kalippa yang terdaftaratas nama Tergugat (ic. PT.

Terdakwamelakukan Rikkes di KSA Yonif 734/SNSselanjutnya di rujuk ke RSUD P.P.MargarettiSaumlaki sesuai nomor SR/439/IV/2019 tanggal11 April 2019 tentang permohonan pemeriksaandan penatalaksanaan lebih lanjut diagnosis LimfaDenitis kKemudian dilakukan pemeriksaan fotothorax Pa oleh Dr.Fauzan Assegaf di RSUDP.P.Margaretti hasilnya dalam batas normalnamun dari RSUD P.P.Margaretti memberikansurat rujukan dengan No. 2507T0010419B000003tanggal 12 April 2019 untuk pemeriksaan lanjutterhadap Terdakwa ke RS Tk.ll

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesiamengabdikan diri pada Negara sebagai Dukuh di PedukuhanJangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, sejak tahun1996, bahwa jabatan Dukuh tersebut didasarkan SuratKeputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan NgemplakNomor : 31.4/KPTS.CAM/1996 tanggal 18 Maret 1996 yangbertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tk.ll Sleman ; Bahwa Penggugat selaku

hukum sebagai berikut :10.1.10.2.Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, memanfaatkan/menggunakan danmembangun gedunggedung sekolah di atas tanah sengketa dengan segalafasilitas penunjangnya, bukanlah merupakan perbuatan PMH sebagaimanayang didalilkan Para Penggugat, melainkan justru sebaliknya adalah perbuatanyang berdasarkan hukum ;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban sebelumnya, bahwa tanahsengketa seluas : 13.472 M2 (persegi) pada tahun 1973/1974 telah dibebaskanoleh Pemerintah Daerah Tk.ll

Kalimantan Timur dan telah ditemukan tanah tersebuttelah digarap oleh para penggarap termasuk orang tua Para Penggugat danterdapat tanamantanaman diatasnya sebagaimana Surat Pendaftaran TanahNomor 225/1971 tanggal 30101971 ;Bahwa Para Penggugat mengakui pada tahun 1973/1974 telah terdapatpembebasan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Tergugat Il) kepada penggaraptermasuk didalamnya sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat, dan setelahitu pada tahun 1982 terdapat surat penunjukan Walikota KDH Tk.ll

Il Tangerang No.593/1277 Pem Um/93 tertanggal 10 Mei 1993 ;Bukti baru P16 =: fotokopi Hasil Pengukuran Sisa Tanah eks PerkebunanTigaraksa dan Cikuya (Cisoka) dari Kantor PertanahanKabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Moch.Supartono sebagai Pemeriksa Pemerintahan ;Bukti baru P17 ~: fotokopi Surat Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tk.ll Tangerang kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTangerang, perihal penyelesaian KK Kapling Selatan,tertanggal 7 Februari 1996 ;Bukti baru P18 =: fotokopi