Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — PT. BALOK MAS INDAH VS PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
89 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 226 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.10Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelengaraan Negara dan AsasProfesionalitas;3.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.1610.11.16KPUTP/BD.02/2011 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I bertentangan denganundangundang.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.46 bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39436/PP/M.
    tindakan hukum TUN;4 Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5 Bersifat konkrit, individual dan final;12 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keputusan TUN obyeksengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 —
94 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 PK/TUN/2011
    PUTUSA NNomor 158 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Tata UsahaNegara telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. PT. AMEN MULIA, yang diwakili oleh MULIADA LINDY,selaku Direktur, beralamat di Jalan Veteran Nomor 429K, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada : Titis Rachmawati, S.H., M.H., Rosalina, S.H.
    : Hibzone Firdaus,S.H., dan Tamro Rowi, S.H., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Agustus 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatasekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi Il, , Ill/ Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat, Tergugat IlIntervensi 2 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/TUN
    Taman Ogan Permai;Bahwa dalil tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalamperkara Nomor 08/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari RangkumanPutusan MARI Tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadiakibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebihdahulu ke Peradilan
    tersebut adalah sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang, Pemohon Kasasi II : PT.Amen Mulia, Pemohon Kasasi Ill : Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan Ill untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor299 K/TUN
    atas nama Romi";Bahwa berdasarkan Bukti Baru (Novum) tersebut di atas, mohonkepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untukmembatalkan putusan Judex Facti Nomor 299 K/TUN/2010tanggal 11 November 2010 juncto Nomor 24/B/2010/PT.TUN.MDNTanggal 5 Mei 2010 juncto Nomor 16/G/2009/PTUNPLG Tanggal16 Desember 2009;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
236 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 K/TUN/2013
    Bahwa di tingkat Banding, Gugatan Penggugat ternyataditolak, putusan mana selanjutnya juga dikuatkan di tingkatKasasi Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.3.7.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
    Duta Inti PerkasaMineral, maka Ketua Pengadilan TUN Kendari selaku pengawas putusanHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/20135.pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menegurdengan keras, memerintahkan kepada:1. Pj. Bupati KonaweUtara dan PT.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/20138.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — ARLANSYAH, SH vs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 246 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013hari sesuai amanat pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7bulan, masih tersisa tahun, 5 bulan lagi;Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat)dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatanPenggugat untuk dipakai ke kebun;b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuktahun 2003.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikankepada instasi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yangtanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan parafdisertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setujupertimbanganpertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lainlain yang meliputi :1.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 40 PK/TUN/2009
    No. 40 PK/TUN/2009.16.17.18.19.20.als1998.Dra.
    No. 40 PK/TUN/2009.2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.3. Karena ditelantarkan.4.
    No. 40 PK/TUN/2009.RI.
    No. 40 PK/TUN/2009.Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohn Kasasi.29.
    No. 40 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2014
Tanggal 8 Maret 2014 — BUPATI BOGOR va. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20142.2."
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh TermohonKasasitermasuk informasi yang dikecualikan yakniinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanUndangUndang, dengan mempertimbangkan faktafakta sebagai berikut :1.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 jo.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 495 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b. Penetapan batas bidangbidang tanah ;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran ;d. Pembuatan daftar tanah ;e. Pembuatan surat ukur ;12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :1).
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015. Eksepsi Tergugat :a.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tandatanda batastersebut ; Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;c.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — PEMERINTAH PROVINSI BALI vs. I MADE SURASMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA BARU TIGA VS P.T.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
130 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 476 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 476 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTABARU TIGA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.14.
    (Tata Usaha Negara) berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUNtersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapatmenimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturanperundangundangan.
    Pasal 9a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Tergugat tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN yang diperkuat dengan putusanMajelis Hakim PT TUN Jakarta Nomor: 55/B/2013/PT.TUN.JKT yang mengambilalih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta khususnya padahalaman 4849 Putusan
    Adapun yangdiminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada Angka 5 petitumgugatannya adalah penerbitan Surat Keputusan atas Permohonan Pembetulan,sebagaimana tercantum:Dalam Pokok Perkara:Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20135.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraHalaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013ASHADL SHNip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — H. ROEKIMO RONODISASTRO, SH., ; H. AHMAD IRIANTO, SH., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2010
    No. 292K/TUN/2010Bangunan, maka pada tanggal 30 Maret2009, Penggugat mengajukan permohonanpeningkatan hak ke Kantor PertanahanKabupaten Demak dengan Surat Nomor16/Pdt.APH/111/2009 ;9.
    Dikeluarkan oleh Badan= atauPejabat Tata Usaha Negara (TUN)Keputusan TUN a quo merupakan keputusan yangHal. 7 dari 20 hal. Put. No. 292K/TUN/2010dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakanPejabat Tata Usaha Negara ;3.
    No. 292K/TUN/201010undanganyangberlaku ;13.
    No. 292K/TUN/2010Kesimpulan30dan diselesaikan menurut ketentuanketentuan dalam Keputusan PresidenNo. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini3.
    No. 292K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Drs. H. CHAIRUDDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, DK
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 363 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs.H.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014H. M. Marzuki Daeng Mallewa seluas 19.450 m2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor733/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggall5 Juni 1980, yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak antara H. M. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual dan Chairuddin, BAselaku Pembeli yang dibuat dihadapan M.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014dilakukan oleh PIt.Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor PertanahanKota Palopo yang dimohonkan oleh Sdr. Sukrimin, terdapat/ditemukan adanya overlap(tumpang tindih) sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 1015/Kelurahan Tompotikka,tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014"Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang bewenang memberikan hak yangbersangkutan menu rut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebutberasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan".
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN., dan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — ISAH Binti IDIN MAIDIN Alias MAIDIN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DKK
101 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 331 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/20153), Termasuk orang yang dirugikan Pasal 53Ayat (1).
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015berdasarkan surat kuasa mutlak adalah bataldemi hukum ;e. PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG RI. No.2584.
    Putusan Nomor. 331 / K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-12-2010 — Upload : 28-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — SARIATY PARDEDE, ; Drs RUDOLF MAZUOKA PARDEDE, ; Ny. MERRY LUMBANTOBING, dkk.
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2010
    No. 65 K/TUN/2010Tampubolon, SH, R.Naro Hutagalung,SH.,kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat dari Kantor Advokat ThomasTampubolon & Partners TambunanPartner,beralamat di Gedung Selmis, Kav. 4 & 5 Jl.
    No. 65 K/TUN/2010sekarang ini di UnitUnit Usaha di bawah naungan PT. Hotel DanauToba Internasional, managemennya kacau balau, karena baikTergugat Il Intervensi maupun Penggugat, masingmasing bertindaksebagai Presiden Komisaris sehingga membingungkan paraKaryawan, mengakibatkan operasional perusahaan terganggu,menimbulkan kerugian.
    No. 65 K/TUN/2010Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Hotel Danau TobaInternasional ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor AHU01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009,tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, PT. HotelDanau Toba Internasional ;4.
    No. 65 K/TUN/20101. Untuk mempersiapkan terjadinya suatu perbuatan perdata ;2.
    No. 65 K/TUN/2010Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs. STEFANUS DONI
196 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melawan:STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal diJalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai BaratKalimantan Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatantelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 614 K/TUN
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dandijaga sebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakupnama dan ldentitss Pemohon ljin Usaha Pertambangan yangditerbitkan oleh Pejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publiksudah barang tentu juga harus mendapat Perlindungan terhadapkerahasiaan identitas Pemilik Ijin Pertambangan, dengan demikianfakta menunjukkan bahwa oleh karena Permohonan
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016melakukan pencegahan secara prefentif guna mengantisipasi terhadapPenyalahgunaan terhadap Dokumen Perijinan oleh pihak lain yang yangtidak bertanggungjawab dengan maksud dan tujuannya selain daripadanya;Bahwa Sebuah Perijinan Pertambangan yang didalamnya tercakup namadan Identitas Pemohon ljin Usaha Pertambangan yang diterbitkan olehPejabat TUN yang nota bene adalah Pejabat Publik sudah barang tentujuga harus mendapat Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas PemilkIjin
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016besar Permohonan Pemohon berdasarkan Suratnya tanggal 17 Desember2013 sebagian besar sudah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan beritaacara Pertemuan Mediasi dan Klarifikasi No. 540/459/SEKT/II/2015 tanggal28 Februari 2014 diantaranya:a. Rencana Kerja Tahun 2012;b. Daftar data IUP Ekplorasi dan IUPOP;c. DPA tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. KutaiKartanegara;d. Laporan Kinerja Tahun 2012;e.
    Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016Panitera Pengganti,Ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya :1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi ................... Rp 5.000,003. Administrasi ............. Rp 2.489.000,00Jumlah ...............02.. Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 107 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
264 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — SUNARDI, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI JAWA TIMUR, DKK
98 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 651 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015berdasarkanSurat KuasaKhusus Nomor 004/SKpptg/ES/sby/14 tanggal 23 Januari 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat;melawan:l.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201510.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/201511.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak rakyatyang mendudukinya ;e Bahwa PT.
    Putusan Nomor 651 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/2013
Tanggal 10 Juni 2013 — BUPATI KAMPAR vs. TRISNO LAMIN Dt. SINGO
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 215 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 215 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. TARMIZI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,beralamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang ;2.
    No. 215 K/TUN/2013didalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan suatu Keputusan yangsangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja,Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2009 s/d 2014;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati KamparNomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012, Perihal Tentang
    No. 215 K/TUN/2013Perhentian Raja, Kab.
    No. 215 K/TUN/2013Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor tanggal 26Januari 2012 Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan PemerintahDaerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa PantaiRaja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 direkomendasikan sebagaiberikut :IsAgar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr.
    No. 215 K/TUN/2013Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilantingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh H. Yulius, SH, MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 426 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1010Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalahdidasarkan adanya :4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ;5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum HakimAgung, Prof. DR.
    buta ;Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194/K/TUN/2011 pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikapdiam (fiktif negatif) Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011 tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1414Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :68/Td.
    Menyangkut Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta No. 194K/ TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011.e Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II yang menjadikan putusan Kasasi No. 194K/ TUN/2011 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan Obyek Gugatanmerupakan perbuatan Termohon Kasasi II yang menyalahi hukum karena tidakmempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan "membabi buta"; Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan Kasasi No. 194/ K/TUN/2011tersebut pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2011
Tanggal 10 Maret 2011 —
351 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K/TUN/2011
    PUTUSANNo. 51 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI ROKAN HULU, bekedudukan di Jalan TuankuTambusai KM. 4, Komplek Pemda, Pasir Pengaraian ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Zulfikar Achmad, SH., MH., jabatan Asisten PemerintahanSetda Kabupaten Rokan Hulu ;2.
    No. 51 K/TUN/2011mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2huruf b UndangUndang 5 tahun 1986, yang telah dirubah UndangUndang No. 9 Tahun 2004 di antaranya yaitu :a. Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan dalam mengambilkeputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan atauKewajaran ;b.
    No. 51 K/TUN/2011objek sengketa, dengan bahasa sederhana Judex Factie hanyamelihat dari sisi normatif saja.
    No. 51 K/TUN/2011adalah pertimbangan hukum yang lemah dan sangat keliru danberalasan hukum untuk dibatalkan ;6. Bahwa selanjutnya tindakan Camat Rambah Samo yangmengusulkan Pjs. Kepala Desa Rambah Utama an. Junaidi kepadaPemohon Kasasi untuk menggantikan Termohon Kasasi adalahtindakan yang benar atau normatif guna kelancaran' rodapemerintahan di Desa Rambah Utama.
    No. 51 K/TUN/2011Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 51 K/TUN/2011
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 09-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 28/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 9 Maret 2011 — Penggugat: Ir. SISWA RACHMAT MOKODONGAN, dkk; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO dan PANGLIMA KODAM VII WIRABUANA;
201 — 134
  • No.28/G.TUN/2010/P.TUN Mado.Halaman 4Kesemuanya berkantor di Biro Hukum Setjen KemhanJalan Merdeka Barat No. 1314 Jakarta pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK/15/M/X/2010 tertanggal Jakarta, 29 Oktober 2010Selanjutnya disebut TERGUGAT ITINTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkarayang bersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Manado tertanggal 29 Juli 2010Nomor 27/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentangPenunjukan
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelistanggal 30 Juli 2010 No.26/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentangPemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidangtanggal 30 September 2010 No.28/Pen.HS/TUN/2010/P.TUN Mdo, tentang PenentuanHari Persidangan Pertama ; Telah membaca dan mempelajari bukti bukti suratyang diajukan oleh para pihak dalampersidangan ; Telah mendengarkan keterangan saksi saksidari Penggugat dan Tergugat
    Hal tersebutsejalan dengan penggarisan Yurisprodensi tetapMahkamah Agung RI no. 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang memberikan fakta hukumsebagai berikutmeskipun sengketa terjadi akibat dariadanya Surat Keputusan tetapi jika dalamperkara tersebbut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan harus32diajukan terlebih dahulu ke Peradilan wumumkarena jelas sudah sengketa perdata ;3.
    nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagimenuntut pelaksanaan hak tersebut apabiladalam waktu 2 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada =pemegangsertipikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan' gugatanke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertipikat itu,Hal tersebut di atas juga sejalandenganpenggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo. 330 K/TUN
    diterimanya keputusantata usaha negara yang digugat sedangkan UntukPihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdatayang tidak dituju secara langsung oleh SuratKeputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, makapenghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) haridihitung secara kasuistis sejak saat orang ataubadan hukum perdata (pihak ketiga) tersebutmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikandengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negaratersebut (Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 270 K/TUN