Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 dan Pasal 15 ayat (3) KeputusanTerbanding Nomor KEP205/BC/2003 diatas dapat disimpulkan bahwabunga 2% setiap bulan selamalamanya 24 bulan yang dihitung sejaktanggal pendaftaran PIB hanya dikenakan kepada Pemohon Bandingapabila Pemohon Banding tidak merealisasikan ekspomya dalam waktu12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;2.

mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabantertulis sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat didup rukunbersama selama 2 tahun 10 bulan ;Bahwa Tergugat sangat setuju diajak membuka usaha, namun minta waktu12

CRO.SMR/0176/KMK/2014 tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani, yang telah diubah beberapa kaliyaitu berdasarkan:a. Addendum keI (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.SMR/0176/KMK/2014 tanggal 28 Mei 2014 pada tanggal 01 Juni 2015;b. Addendum keII (Dua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.SMR/0176/KMK/2014 tanggal 28 Mei 2014 pada tanggal 31 Mei 2016;c.

Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No.CRO.SMR/0176/ KMK/2014, tanggal 28 Mei 2014 senilai Rp1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani antara Pembanding/Penggugatsebagai pihak berhutang (debitur) dengan para Terbanding/Tergugat dan IIsebagai pihak berpihutang (kreditur) dengan jaminan tanah dan bangunanSHGB No. 1152, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, terdaftar a/n. H.

No. 165 K/Pdt/2003Bahwa Tergugat I, II dan III telah memperoleh fasilitas pinjaman kreditdari Penggugat, dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) sesuai perjanjian kredit No. 172/PK/BKKP/VII/97, berjangka waktu12 (dua belas) bulan yang diikuti dengan perjanjian kredit No. 32, dihadapanNotaris Maria Seikka, SH. serta tanda terima uang oleh nasabah, semuanyatanggal 29 Juli 1997 (bukti P3 s/d P5) ;Bahwa menurut UndangUndang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pasal11, serta Surat

Khusus mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara lebih daritiga tahun kadaluarsanya masa menuntut pidana hapus setelah lewat waktu12 Tahun ;b. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara aquo diancam pidana 6 tahun, ini berarti masa kadaluarsa penuntutan perkaraa quo demi hukum menjadi hapus setelah lewat 12 tahun.

Karya Murni Anugerah dan Terlapor Il: PT KaryaKasih Anugerah, untuk mengikuti tender yang bersumber dana AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) seluruh Indonesia selama jangka waktu 12 (dua belas)bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Melarang Terlapor Ill: PT Sangihetama Daya Karya, Terlapor IV : PTCitranusa Binakarya, dan Terlapor V: PT Manuwo Sangir Jaya untukmengikuti tender di wilayah Propinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu12

Manuwo Sangir Jaya untukmengikuti tender diwilayah Propinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukumtetap;A.

Manuwo Sangir Jaya untukmengikuti tender diwilayah Propinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;A.

Manuwo Sangir Jaya untukmengikuti tender diwilayah Propinsi Sulawesi Utara selama jangka waktu12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukumtetap;ll MENGENAI FORMALITAS PUTUSAN :Hal. 50 dari 99 hal. Put.

Selanjutnya pada tanggal 24Juni 2010 Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas SPTPPH Lebih Bayar tahun 2009 yang kami laporkan;Sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukanpemeriksaan harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangkawaktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap;Selanjutnya dalam ayat berikutnya yaitu Pasal 17 B ayat (2) UU KUPNomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu12

yang berisikan SKPKB tersebut baru diterima oleh petugaskantor pos pada tanggal 28 Maret 2011 untuk kemudian akan dikirimkanke alamat tujuan;Namun pada kenyataannya asli SKPKB PPh tahun 2009 tersebuthingga surat ini dibuat tidak pernah kami terima, hal ini terjadidikarenakan nama dan alamat yang tertera pada surat berbeda dengannama dan alamat yang tercantum dalam NPWP;Berdasarkan tanggal terima distribusi pos tersebut jelas menunjukanbahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut telah melewati waktu12

004SPB.PP/SA/2008 tanggal 30 April 2008 diterimaSekretariat Pengadilan Pajak tanggal 08 Mei 2008, maka Jatuh tempo 12 (duabelas) bulan pemeriksaan acara biasa jatuh pada tanggal 07 Mei 2009,sedangkan Majelis memutus sengketa tanggal 15 Juni 2009 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndangNo.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya,menyebutkan :Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak :" Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil jangka waktu12

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndangNo.14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak beserta penjelasannya,menyebutkan :Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak :Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil jangka waktu12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima" ;Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak :Dalam halhal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan ;Penjelasan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan

pembiayaan rekening koran atas jaminan SHGB No.566sebesar Rp. 200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) ditambah marginkeuntungan sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) dan Akad AlMusyarakah No.29 Tanggal 22 Juli 2010 atas Jaminan Tanah danbangunan SHGB No.284 sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah)ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,(Lima Puluh JutaRupiah) sehingga pinjaman Para Pelawan kepada Terlawan sebesar Rp.450.000.000,(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa waktu12

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas diketahuibahwa permohonan = restitusi yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali baru dinyatakan lengkappada tanggal 10 Juli 2003, oleh karena itu jangka waktu12 (dua belas) bulan untuk penerbitan SKP atas SPTLByang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalahdihitung sejak tanggal 10 Juli 2003 dan karenanya bataswaktu. paling lambat untuk menerbitkan SKP~ adalahtanggal O09 Juli 2004.Bahwa penerbitan SKPLB PPN Masa Pajak Januari sampaidengan

Putusan Nomor 75/B/PK/PJK/2013Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambatlambatnya 4 April 2003;Ayat (2) Cukup jelasSurat banding kami Nomor 09/SB/TBR/VII/2008 tanpa tanggal diterimaSekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juli 2008, putusan harus diambilpada tanggal 28 Juli 2009 sedangkan Pengadilan Pajak baru membacakanPutusan pada tanggal 23 Oktober 2009 sehingga telah melebihi jangka waktu12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima Surat Banding dengan demikianPutusan

Klau di persidangan, maka Hakim telahmemperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepadaTergugat, dan benar pula bahwa Tergugat telah meminjam uangkepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)pada tanggal 25 November 2005 dan akan dibayar lunas dalam waktu12 (duabelas) bulan sejak tanggal 25 November 2005, atau jatuhtempo pada tanggal 25 Nopember 2006, dimana dalam perjanjiantersebut Tergugat berjanji akan membayar bunga sebesar 14% (empatbelas persen) pertahun dan apabila

diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan dalildalildalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadiskresi Terggugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara a quo tidakmeninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yangprogresif dalam arti tidak sertamerta atau dengan sendirinya jangka waktu12

sebelumterjadinya tindak pidana maupun sesudahnya serta mampu mendengar dan menjawab pertanyaandengan baik, maka Terdakwa dengan demikian dikatagorikan sudah dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara,karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam penahanan yang sah maka lamanya waktu12

(Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus SebelasRibu Rupiah)dalam jangka waktu12 (Duabelas) bulan; dan sampai dengansaat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayarTergugat sebesar Rp.39.531.700, (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh satu ribu tujuh ratusRupiah)Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat dan Tergugat II tersebutmengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktivaproduktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesarRp.39.531.700, (Tiga

berikut; manne Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 dan P2, KoperasiSerba Usaha (KSU) Bina Artha Guna merupakan Koperasi yang berbadanhukum dan berdasarkan bukti bertanda bertanda P1 dan P2 tersebut, KoperasiSerba Usaha (KSU) Bina Artha Guna mempunyai Kantor Cabang diPurbalingga; wannnennane Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3, Tn Herry Sutanto(Penggugat I) memiliki simpanan berjangka di Koperasi Serba Usaha (KSU)Bina Artha Guna Kantor Cabang Purbalingga (Tergugat) dengan Jangka waktu12

Nomor 405/PDT/2017/PT DKI Nama DebiturSyamsunir Fasilitas KreditKredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat Tujuan Tambahan modal kerja untuk perdaganganPemberian pakaian jadi secara grosir dan retailKreditLimit Kredit Rp.500.000.000.Bunga 14% per tahun yang dihitung dari saldo debetpokok harian rekening Debitur Total KewajibanRp.541.916.468,57 (per tanggal 13 Oktober 2015) Jangka Waktu12 bulan terhitung mulai tanggal 11 November2011 s/d 10 November 2012 Agunan antaralain 1.

Perubahan Il Perjanjian Kredit Nomor 17/PK/BWI/IIV2010 tanggal 31 Maret2010, atas Perjanjian Kredit Nomor 047/PK/BWVIV/2008, tanggal 11 Maret2008 berupa: perpanjangan kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran)sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu12 bulan, mulai tanggal 11042010 sampai dengan 11042011, danperpanjangan kredit PTA (Pinjaman Tetap) sebesar Rp154.166.659,00(seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratuslima puluh sembilan rupiah) yang sedang

Bahwa kredit Penggugat telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahunsementara dari Perjanjian kredit tersebut harus sudah selesai dalam waktu12 (dua belas) bulan yang artinya kredit menunggak 3 (tiga) tahun dansudah masuk kategori kredit macet, kalaupun (quad non) Penggugatmemiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kreditnya hal itusudah melebihi batas waktu yang ditentukan, seharusnya Penggugat daridulu melunansinya tanpa menunggu adanya keinginan dari Tergugat untukmelakukan lelang terhadap