Ditemukan 525 data
1.SYAKIR SYARIFUDDIN, SH.
2.RIZKI SYAHBANA A. HARAHAP, SH.,MH
Terdakwa:
Hj. YANTI DARWIS, S.KM
169 — 95
2016
/div>21. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program kesling PKM Mapilli Bulan Januari Mei 201622. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program ispa PKM Mapilli Bulan Januari Mei 201623. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan program gizi PKM Mapilli Bulan Januari April 201624. 1 (satu) bundel dokumen POA (Perencanaan Program 2016)25. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Mini Lokakarya
Terbanding/Terdakwa : YADI SUNARYADI, S.T. Bin DEDI SUNARDI Alm
163 — 110
melakukan, atau yang turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya
23/TIPIKOR/2020/PT BDGlain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :> Bahwa awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mengirim surat kepada Walikota Sukabumi sebagaimana tercantumdalam Surat Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor:02.06Cp/106 tanggal 25 Juni 2013 perihal Lokakarya
121 — 101
Mangatas L Tobing,M.Si) selaku49atasan saya dan beliau bilang tolong ditandatangani, baru selang 2 harikemudian saya tandatangani, setelah saya tandatangani diserahkan ke pakTobing ternyata ada yang harus diubah, setelah diubah saya tandatangan lagi,sedangkan yang membuat surat tersebut saya tidak tahu ;Bahwa yang saksi ketahui Konsultan bisa dipakai kembali kalau ada lokakarya, sedangkan pada waktu itu belum pernah ada loka karya, dan saksikenal terdakwa dari PT Virama Karya, sedangkan konsultan
208 — 130
Tidak semua putusanhakim dapat menjadi yurisprudensi tetap,harus melalui proses, dalam kasus mengenaiOnrechmatgheid (tindakan melawan hukumoleh penguasa) pasal 1365 BW, putusanyang dijadikan yurisprudensi adalah putusantahun 1974 dalam kasus Yosonegoro,selanjutnya diadakan lokakarya sehinggaterbit SEMA tahuni 1977.
81 — 37
putusan perkara TipikorNomor : 29/PID.SUSTPK/2016/PTMDNdalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2) huruf d yangmenyatakan :Usulan/proposal hibah memenuhi ketentuan:1)Usulan/proposal hibah dari masyarakat termasuk lembaga badanhukum dan yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;2)Usulan/proposal hibah dari Panitia Pembangunan/PanitiaPenyelenggara Kegiatan/ Kelompok Masyarakat harus mencantumkansusunan panitia diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, kecuali untukkegiatan seminar / lokakarya
setempat (KepalaDesa/Lurah) sebagaimana disyaratkan dalam Permendagri No. 32Tahun 2011 Pasal 9 ayat (2) huruf d yang menyatakan :Usulan/proposal hibah memenuhi ketentuan:1) Usulan/proposal hibah dari masyarakat termasuk lembaga badanhukum dan yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurahsetempat;2) Usulan/proposal hibah = dari Panitia Pembangunan/PanitiaPenyelenggara Kegiatan/ Kelompok Masyarakat harusmencantumkan susunan panitia diketahui oleh Kepala Desa / Lurah,kecuali untuk kegiatan seminar / lokakarya
- Tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA15Pasal 128Cukup jelas.Pasal 129Cukup jelas.Pasal 130Cukup jelas.Pasal 131Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilihdilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan,simulasi, dan bentuk kegiatan lainnya.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 132Cukup jelas.Pasal 133Cukup jelas.Pasal 134Cukup jelas.Pasal 135Cukup jelas.Pasal 136Cukup jelas.Pasal 137Cukup jelas.Pasal 138Cukup jelas.Pasal 139Cukup jelas.Pasal 140...
FERRY DEWANTORO NUGROHO,S.H
Terdakwa:
ZAINUDIN Bin KUTAN
134 — 27
Cukai, karena saya telah bekerja diDirektorat Jenderal Bea dan Cukai selama 21 (dua puluh satu) tahun.Pendidikan dan pelatinan kedinasan yang pernah saya ikuti adalah DiklatHalaman 42 dari 87 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN BIs.Teknis Umum Elektronic Data Processing Auditing, Diklat TeknisSubstansi Dasar Kepabeanan dan Cukai, Diklat Teknis SubstansiLanjutan Kepabeanan dan Cukai, Diklat Intelijen Taktis, Diklat IntelijenAnalis, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat BussinessCommunication Lokakarya
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
padahal kita sekarangsedang merintis teori pemidanaan yang modern, yaitu:e Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan normahukum dari pengayoman masyarakat;e Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikianmenjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untukhidup dalam masyarakat;e Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat:e Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (vide, lokakarya
52 — 13
Entah mengapa, mertua meledak kemarahannya disebabkanoleh masalah sepele baju anakanak yang belum sempat disetrika olehPenggugat dan Tergugat;Padahal, Penggugat, pada malam harinya tanggal 29 Juni 2013 barusaja pulang dari luar kota mengikuti kegiatan Lokakarya/Workshopmewakili Dirut RS tempatnya bekerja;(8) Tanpa alasan sah, pagi itu 30 Juni 2013 ibu Penggugat langsung sajamelarang pergi semuanya, khususnya Penggugat. mertua bilang sebagaiberikut: rasah lungo!
55 — 10
Bangkalan selama tahun 2012 yang digunakan untuk dana verifikasi,pelantikan pengurus dan lainlain, dengan rincian sebagai berikut:Buka Puasa Bersama dan temu kader;Verifikasi Partai;Pelantikan Pengurus;Deklarasi Makmur;Bahwa besaran pengeluaran dana saksi tidak tahu secara detail, karena yang lebihmengetahui adalah bendahara, namun kegiatankegiatan tersebut memangdilaksanakan pada tahun 2012.Bahwa Secara Khusus pada tahun 2012 tidak ada kegiatan Pendidikan Politik sepertiseminar, lokakarya, dan workshop
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs. DARMAWAN, MT Diwakili Oleh : ZULFAN, S.H, AKHYAR SAPUTRA, S.HI, M.H, BAHRUL ULUM, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MARZUKI Diwakili Oleh : ZULFAN, S.H, AKHYAR SAPUTRA, S.HI, M.H, BAHRUL ULUM, SH, MH
73 — 28
pokok pengguna barang/jasa;dan/ataub. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi masyarakat setempat;dan/atauc. pekerjaan tersebut dilinat dari segi besaran, sifat,lokasi atau pembiayaannya tidak diminati olehpenyedia barang/jasa; dan/ataud. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapatdihitung/ ditentukan terlebin dahulu, sehingga apabiladilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar; dan/ataue. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,lokakarya
Dr. Dra. SRI MARDIYATI, M.Kom
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
364 — 948
.* Hasil penilaian tanggal 26 dan 27 Februari 2020, Tim Penilai yaitu Prof.Dr.Sutikno menolak usulan dengan alasan sebagaimana Kami kutip :hasil pemeriksaan lokakarya 2526 Februari 2020Proses peer review sangatcepat (received : May 26,2017; Accepted : June 17, 2017, untuk meyakinkanbahwa ada proses review substansi hasil penelitian perlu dilengkapi dengandokumen peer review yang dilakukan oleh pengelola jurnal.
196 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 ditetapbkan bahwa masukan secara lisan dan/atautertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi;dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Halaman 86 dari 102 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2015d.
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Tsvetanov Radoslav Ivanov
429 — 685
Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & PenuntutanKejahatan Internet di Malaysia.h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri.i. Pelatinan Audio dan Video Forensik di Jakarta.Adapun dasar saya memberikan keterangan selaku ahli dalampemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah TugasDirreskirmsus Nomor : Sp.
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Komunikasi pada tanggal terima 11 September 2008 ;1 lembar Proposal Mohon Kerjasama untuk pelaksanaan SAFARI &DAKWAH RAMADHAN pada tanggal terima 5 September 2008 ;1 lembar Proposal Mohon Bantuan untuk Keluarga Besar PersatuanPemuda Jawa (PENDAWA) SUMUT pada tanggal 1 September2008 ;1 lembar Surat KONSORSIUM Il LSM SUMUT pada tanggal 8September 2008 ;1 lembar Proposal Partisipasi Lustrum Fakultas KesehatanMasyarakat Universitas Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus2008 ;1 lembar kwitansi pembayaran Lokakarya
Komunikasi pada tanggal terima 11 September 2008 ;1 lembar Proposal Mohon Kerjasama untuk pelaksanaan SAFARI &DAKWAH RAMADHAN pada tanggal terima 5 September 2008 ;1 lembar Proposal Mohon Bantuan untuk Keluarga Besar PersatuanPemuda jawa (PENDAWA) SUMUT pada tanggal 1 September2008 ;1 lembar Surat KONSORSIUM II LSM SUMUT pada tanggal 8September 2008 ;1 lembar Proposal Partisipasi Lustrum Fakultas KesehatanMasyarakat Universitas Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus2008 ;1 lembar kwitansi pembayaran Lokakarya
Papan bunga ucapan selamat sukses pembukaan Health Rp. 250.000,00dan Hospital Plaza177 17 Agustus 2008 Papan bunga ucapan selamat bahagia Rp. 192.000,00178 02 Agustus 2008 Pembayaran berlangganan Surat Kabar Portibi untuk bulan Rp. 192.000,00Juli 2008179 03 September 2008 Pembayaran berlangganan Surat Kabar Portibi untuk bulan Rp. 470.500,00Agustus 2008180 08 September 2008 Koran Sketsa dan Iklan Pelantikan Gubsu Rp. 630.000,00181 06 September 2008 Belanja barang Rp. 3.700.000,00182 16 Juni 2008 Lokakarya
118 — 59
dicairkannya dana BOK (Bantua OperasionalKegiatan) adalah pertama Puskesmas Bula membuat POA (Plant Of Action), keduaberdasaerkan POA tersebut Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana untukkegiatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnyaBendahara Dinas Kabupaten / Kota akan mencairkan permintaan dana dariPuskesmas berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengelola Jamkesmas dan BOKtingkat Kabupaten / Kota , keempa untuk pencairan dana berikutnya dapatdilakukan denngan tetap membuat POA dari hasil lokakarya
Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POAdari hasil lokakarya mini dan melampirkan laporan pemanfaatan danasebelumnya serta laporan Pelaksanaan BOK oleh Puskesmas (Siknas On Line)4.
103 — 29
prosedur setelah ditunjukkan bukti berupasatu bendel buku proses kontrak pengadaan/lelang oleh penyidik yang menanganikasus ini . bahwa Isi dari proses kontrak tersebut antara lain : berita acara loka karya P2MPDtahun 2002, surat pimpro kepada Bupati Blitar perihal (permohonan rekomendasiuntuk penunjukan kembali KMD dan fasilitator P2MPD Kab Blitar tahunanggaran 2003) . bahwa keterkaitan dengan proses kontrak itu saksi tidak pernah tanda tangankarena untuk proyek P2MPD tahun 2002 tidak pernah ada lokakarya
114 — 172
yangmengakibatkan timbulnya kerugian yang menjadi tanggungjawabnyadisebabkan oleh karena Tergugat IV, telah melanggar hak dankepentingan Penggugat, sehingga tidak sebagaimana perkara a quoyang nota bene dalam proses terbitnya Akta Pengikatan Jual BeliNomor : 3 tertanggal 12 September 2007, terlebih lagi Akta PerjanjianNomor: 4 tertanggal 14 September 2007, sama sekali tidak terjadipenyimpangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.1I, dalam sidang Lokakarya
45 — 32
yangmengakibatkan timbulnya kerugian yang menjadi tanggungjawabnyadisebabkan oleh karena Tergugat IV, telah melanggar hak dankepentingan Penggugat, sehingga tidak sebagaimana perkara a quoyang nota bene dalam proses terbitnya Akta Pengikatan Jual BeliNomor : 3 tertanggal 12 September 2007, terlebih lagi Akta PerjanjianNomor: 4 tertanggal 14 September 2007, sama sekali tidak terjadipenyimpangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.1I, dalam sidang Lokakarya
- Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
tahapanPemilu Presiden dan Wakil Presiden;c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakatsecara luas; dand. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagipenyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yangaman, damai, tertib, dan lancar.Pasal 187Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu Presiden danWakil Presiden dan pendidikan politik bagi Pemilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapatdilakukan kepada Pemilih pemula dan warga masyarakatlainnya melalui seminar, lokakarya