• Machrani Moertolo, S.SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan Berita Negara R.I.

  No. 43,tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464 (P2m) ;Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3 April2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris diJakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB PTSumi Asih (P2n) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihal Berita AcaraRUPSLB PT Sumi Asih (P20) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri

  Machrani Moertolo, S.SH, Notaris diJakarta perihal Berita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan BeritaNegara R.l No. 43, tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464(P2m);Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3April 2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH,Notaris di Jakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luarRUPSLB PT Sumi Asih (P2n);Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT

  Sumi Asih (P2o);Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih, Berita Negara R.I.

  No. 268 K/Pdt.Sus/2012sebagai Pengganti RUPSLB No. 1 / 3 Maret 2009 di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalPernyataan Tentang KePutusan Para Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPSLB, Berita Negara R.I.

• melalui RUPSLB 18 Maret 2005 merupakanmateri yang disengketakan dalam perkara WNo.10yang masih berjalan, sehingga pembuktian dalamperkara ini menjadi tidak sederhana.

  3.5 di atas, meskipun PENYELESAIAN TRANSAKSI ANTARATERMOHON DAN BERKAH telah dituntaskan secara sepihakoleh Berkah dengan dilaksanakannya InvestmentAgreement oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% sahamdi TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret2005, namun ....

  /(PT.Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan:i) penyelenggaraan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidaksah karena mengandung cacat hukum secara materi!(yaitu. substansi RUPSLB 18 Maret 2005 tidakmemenuhi ketentuan hukum yang berlaku) dan cacathukum formil (yaitu. proses pelaksanaan RUPSLBHal. 23 dari 21 hal. Put. No. 036PK/Pdt.Sus/201124yang melanggar hukum);ii) penutupan akses (pemblokiran) data Turut Tergugat (PT.

  Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) diSISMINBAKUM secara tanpa hak/melawan hukumsehingga pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17Maret 2005 Turut Tergugat (PT. Cipta TelevisiPendidikan Indonesia) yang tertuang dalam AktaNotaris Buntario Tigris Darmawa Ng.

  Justru Termohon PK mendalilkan dalam Repliknyadi perkara No.10, bahwa perkara No. 10 = hanyalahmembahas mengenai dugaan perbuatan melawan hukumterkait penyelenggaraan RUPSLB PT. CTPI tanggal 18Maret 2005 dan pemblokiran akses SISMINBAKUM, hal manatidak terkait sama sekali dengan hutang CILMP danTSJP. Dengan demikian perkara No. 10 tidak patut untuk24dikait kaitkan dalam perkara a quo ;7.

• Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

  Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

  Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

  Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

  Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.

• Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam

  Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

• Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindotertanggal 8 Februari 2011 sebagaimana tertuang dalam akta No. 14tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari, Sarjana Hukum tentang Pernyataan KeputusanRapat PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo,Penggugat diangkat sebagai Direktur Usahadan Penggugat Il sebagai Direktur Administrasi dan KeuanganPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, masingmasing

  Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan RUPSLB PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam akta No. 27 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuatdihadapan Notaris Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 8 Februari 2015 dan diangkat kembali

  Bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Para PenggugatPriode ke 1 didasarkan pada keputusan RUPSLB (Rapat UmumPemegang SahamLuar Biasa) dan pengangkatan dan pemberhentianPara Penggugat Priode ke 2 juga didasarkan pada keputusan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) yang dihadiri oleh SemuaPemegang Saham pada Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat juga menempatkan selurun Para Pemegang Saham padaPerseroan Terbatas Jakarta TourisindoATergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini;4.

  Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidakmenempatkan seluruh Para Pemegang Saham yang hadir pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakanpada tanggal 8 Februari 2011, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 27Januari 2015 serta tanggal 12 Januari 2016, mengakibatkan gugatanPara Penggugat kurang Pihak, sehingga oleh karena gugatan ParaPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/NietOnuan klijke Verklaarrd);B.

  Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar imbalan Direksi PT.Jakarta Tourisindo berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal25 April 2011;5. BuktiP5 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar Penghasilan DireksiPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Berdasarkan RUPSLB Tanggal 21 Juli 2014;6.

• Mangala Sutra dengan RUPSLB yangditandatangni oleh para pemegang saham tanggal 30 Oktober 2012,kemudian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 30 Oktober 2012 yangdibuat di hadapan Notaris Cuaca Candra Sedana, SH. seharga Rp.2.436.840.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapanratus empat puluh ribu rupiah) tanpa diterjemahan ke dalam bahasaInggris, sehingga pemohon tidak mengerti dan paham apa yang dimaksudisi dalam perjanjian tersebut;Bahwa Pemohon tidak menyetujui untuk menjual asset

  ;Photo copy Surat perihal Permitaan untuk mengadakan RUPSLB,tertanggal 3 Juni 2017, bukti P.9. ;10. Photo copy tanda bukti pengiriman dokumen dari PT Pos Indonesia(Persero) tertanggal 03 Juni 2017, bukti P.10. ;11. Photo copy surat tanda bukti pengiriman surat dari Pemohon kepada Made Oka Adnyana, tanggal 09 Juni 2017, bukti P.11.

  ;Photo copy surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yangcukup dan diajukan photo copy dari photo copynya, kecuali bukti P.8. dan P.11.telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti suratsurattersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing dibawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi : PUTU ASTUTIHUTAGALUNG,SH :Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untukmengadakan RUPSLB pada PT Bali Villas

  ,tetapi surat dari Pemohon tersebut tidak ada tanggapan dari semuapemegang saham dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan inike Pengadilan ;Hal 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Padt.P/2017/PN Dps14Bahwa aset dari PI Villas semua telah dijual, namun karenahasilpenjualan tersebut Pemohon tidak tahu, makanya Pemohon mengajukanpermohonan RUPSLB ;Bahwa kalau permasalahan pokok dari Pemohon dengan PT Bali Villasmaupun dengan semua pemegang sahan dari PT Villas, saksi tidak tahu ;Bahwa mengenai

  Bali Villasuntuk dilakukan RUPSLB akan tetapi tetap tidak mendapat tanggapan;Hal 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2017/PN Dps23Menimbang bahwa dengan menyimak fakta dari keterangan saksisaksitersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualanaset PT.

• ) SHJ dengan hasil RUPSLB adalah menyetujuipengalinan seluruh saham milik Tergugat 1 di SHJ.

  Padahal RUPSLB untuk menyetujui Divestasi tersebut baru dilakukantanggal 15 Oktober 2009.

  Asas asas ini semestinyamenjadi pilar di dalam transaksi mengalihkan saham dan menentukannilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yangditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

  DALAM RUPSLB Tergugat PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2009 ... dst...

  2010, Perihal ; Usulan Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB-nya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Majelis Hakim mengabulkan PPRUPSLB Pemohon dengan agenda;

  • Mengubah masa jabatan direksi dan komisaris yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun pada Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT.

  Dwimitra Nuansa Satria;

• Persetujuan segala akibat yang timbul pada saat kekosongan hukum tersebut ditanggung oleh Para Pemegang Saham;
• Memperbaharui maksud dan tujuan dalam Perusahaan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46639 menjadi KLBI: 46633, 46634, 46635, 46636,46637, 46638, dan 46639;

Dimana RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan perseroan tersebut, dimana Keputusan RUPSLB tersebut haruslah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

• Serta menunjuk Pemohon PPRUPSLB sebagai ketua dalam forum Rapat tersebut;

3.

• Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang merespons SuratNomor 61 dengan mengirimkan Surat Nomor:179/KOM/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.Jobroindo Makmur (Surat Nomor 179) dan Surat Nomor:177/DIR/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT. Jobroindo Makmur(Surat Nomor 177) yang pada intinya kedua surat tersebut meminta Penggugat (yang pada waktu itu berkedudukansebagai Direktur Utama PT.

  SURAT NOMOR 7 DIBUAT OLEH TERGUGAT II TELAHSESUAI DENGAN PASAL 106 UU PT SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARAPENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA.1.

  Berdasarkan agenda RUPS LB yang diagendakan adalahmendengarkan pembelaan diri dari Penggugat telahsesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) UU PT, sehingga tidaktepat dan harus dikesampingkan dalil angka 13 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa agenda RUPSLB tersebut adalah akalakalan saja..

  Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

  X1/2014 tertanggal27 Nopember 2014 perihal : Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.06/SPT/JOB/10/4/2015 tertanggal 10 April2015 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, yangdibuat oleh TERGUGAT II adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.07/SPT/JOB/16/4/2015 tertanggal 16 April2015 Perihal : UNDANGAN RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR,yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah

• RUPSLB) dimana dalam RUPSLB dimaksud para pemegang sahampada pokoknya telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:a. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Komisarisperseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit etdecharge);b. Menyetujui untuk mengangkat Sdr.

  Isi dari Notulen Rapat RUPSLB tersebut pada pokoknyamengenai pemberhentian seluruh Direksi dan Komisaris perseroan yanglama serta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru padaPenggugat;Berdasarkan Notulen RUPSLB tersebut yang menjadi anggota Direksidan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:DIREKSI:Direktur Utama : Tuan Christoforus Richard;Direktur : Tuan Ir. Andy M.

  NusantaraRagawisata (Penggugat) No. 19 tanggal 20 Januari 2000 yang dibuatoleh Notaris Imas Fatimah, S.H., selaku Notaris di Jakarta, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Nusantara Ragawisata (Penggugat) ;Bahwa dengan demikian pengangkatan Tergugat Il sebagai KomisarisPenggugat telah dilakukan menurut hukum, yaitu berdasakanpersetujuan RUPSLB PT.

  30 Oktober 2003 Perseroan TerbatasPenggugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), yang mana dalam RUPSLB dan Komisaris PerseroanHal 57 Putusan No.120/PDT/2018/PT.

• AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.

  ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.

  Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.

  Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.

  ., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

• Golden Lobstertersebut ;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat Rekonvensi adalahmerupakan wujud perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan IIRekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi,karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, para Penggugat Rekonvensitelan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik untukkepentingan lobster dan ikan hias ;Bahwa sebagai akibat tindakan

  Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Penggugatberupa P27, P28, P29, P30, P31, P32, serta P35 dan P36 berupapenyelesaian kewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada turut Tergugat Vdan Tergugat VI. dan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupaBukti Surat T.III6, yang diperhitungkan sebagai modal yang ditempatkandi Perseroan oleh para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan RUPSLBtanggal 25 September 2007 dan RUPSLB tanggal 08 Oktober 2007sebagaimana Risalah RUPSLB PT.

  Golden Lobster No. 8 tanggal 25September 2007 dan RUPSLB No. 9 tanggal 08 Oktober 2007, belummemenuhi sepenuhnya sebagaimana isi Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007,sehingga belum dikatakan sebagai Pemegang Saham sebagaimanaditentukan bagi para Penggugat sesuai isi Pasal 4 dari Akta No. 3 tanggal22 Juni 2007, karenanya menurut Majelis Hakim, RUPSLB tersebut tidakdapat dinyatakan sah karena tidak dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat IIsebagai Pemegang Saham Mayoritas sehingga Akta Pernyataan KeputusanRapat

  Golden Lobster secarahukum juga tidak sah karenanya RUPSLB PT.

  Golden Lobster dengan Akta pendiriannya berupa Akta No. 3tanggal 22 Juni 2007 dan RUPSLB dari PT.

• GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

  Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

  Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

  Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

• Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

  AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

  Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

  TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

  Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

• AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

  Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

  FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

  AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

  ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

• IBRAHIM HASAN PglIBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 3 Menetapkan barang bukti berupa :e Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;e Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir ;e Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;e Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

• Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;

• Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama pada Perseroan Tergugat II (PT.

  Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;

• Menyatakan secara hukum bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;
• Menyatakan secara hukum bahwa seluruh hasil keputusan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah dinyatakan tidak sah;
• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh

• ., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

  tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

• JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON) telahterlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telah memperolehHalaman 6 Nomor 32/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pstpersetujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPernyataan Pailit secara sukarela terhadap PEMOHON, sesuai buktibukti sebagai berikut: Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KING SANDINTERNATIONAL;Bahwa Akta No.5 tersebut dibuat karena PT. KING SANDINTERNATIONAL adalah sebagai pemegang saham di PT.

  JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);(Bukti P.15) Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYA PACIFICPROPERTINDO. (Bukti P.16)Kedua akta RUPS tersebut dibuat di hadapan IDING SUPANDI, SH.,MKn., Notaris di Tangerang, tertanggal 9 Maret 2020.Adapun isi keputusan RUPSLB PT. KING SAND INTERNASIONAL,antara lain:Menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit Perseroan Terbatas(vide Bukti 15 halaman7)Dan isi keputusan RUPSLB PT.

  JAYA PACIFICPROPERTINDO telah terlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telahmemperoleh persertujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPailit terhadap PT.

  JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Akta No. 7, tertanggal 01 Agustus 2008, perihalBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), dibuat dihadapan RUSTIANAH, S.H., M.Kn.

  JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo.B.24/24/SK/IUPOP/2014, tanggal 11 November 2014;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KINGSAND INTERNATIONAL;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYAPACIFIC PROPERTINDO;: Fotocopy adalah surat dari Badan Meteorologi Klimatologidan Geofisika Bandar Lampung, tertanggal 27 April 2015,tentang Keadaan Cuaca PT.