dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.Halaman 29 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN Bks(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan

Pada mulanya, Tergugat III melakukan perjanjian investasi sahamdengan sekelompok orang yang Tergugat III ketahui bernama Alvin danAmel.

Hal tersebut telah disetujui dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Maret 2007 yang dituangkan dalamBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H.Nomor : 64 tanggal 29 Maret 2007, yang memutuskan menerima dan menyetujui Perusahaanuntuk penambahan modal disetor tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu danrestrukturisasi hutang Perusahaan kepada Quarading Limited Hongkong sebesarRp.52.002.027.095,00 dikonversi menjadi saham sebanyak 104.037.316 lembar sahamdengan

Meskipun sudahmengetahui bahwa PT Mobile 8 Telecom akan melakukan penawaranumum perdana, namun Tergugat dengan sengaja membuat PerjanjianOpsi 9 Juni 2006 sebelum penawaran umum perdana dilakukan, dimanaPerjanjian Opsi 9 Juni 2006 tersebut dibuat tanpa memenuhi ketentuanyang berlaku di bidang pasar modal untuk suatu perdagangan sahamdengan hak opsi/perjanjian opsi;. Penyelundupan hukum didalam Perjanjian Opsi 9 Juni 2006 tersebutadalah sebagai berikut:a.

Putusan 135/G/2014/PTUNJKTCcberdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatpersetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yangmemiliki paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3X (tigaperempat) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sahdalam rapat Bahwa jelas Surat Penyerahan Hak Atas Tanah aquo hanyaditandatangani oleh Tommy Laurens (sebagai Direktur), seandainya

perseroan,yang dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) dikatakan bahwa : Gugatanyang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut danmengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yangsudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari ;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007, Penggugat selaku pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Sedangkan Penggugat sendiri adalah pemegang sahamdengan jumlah suara dan kepemilikan saham yang sama, jugatidak pernah melakukan penegoran.Dengan demikian, bukankah dalil Penggugat yang mengatakantindakan Tergugat yang tidak melakukan penegoran itu adalahperbuatan melawan hukum, berarti Penggugat dalam gugatannyasendiri menyatakan dirinya telah melakukan perbuatan melawanhukum?

Sbr,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:GUGATAN INI TELAH MEMENUHI SYARATSYARAT FORMIL PENGAJUANGUGATAN DERIVATIF SESUAI PASAL 97 AYAT (6) UUPT DAN OLEHKARENANYA PATUT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSAPERKARA;Pasal 97 ayat (6) UUPT mengatur tentang suatu mekanisme pengajuangugatan yang dalam keilmuan hukum dikenal dengan istilan gugatanderivatif, yang berbunyi sebagai berikut:Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Tuan Ilyas, selaku pemegang 91 (Sembilan puluh satu) lembar sahamdengan nilai nominal secara keselurunhan sebesar USD 9.100 (sembilanribu seratus Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan 3,03% (tigakoma tiga persen) dari selurunh modal disetor dan ditempatkan dalamperseroan; dane.

Pasal 97 ayat (6) UUPT mengatur tentang mekanisme pengajuan gugatanyang dikenal dengan istilah Gugatan Derivatif (Derivative Action), yangberbunyi sebagai berikut:Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;Kemudian pada bagian penjelasan pada Pasal 97 ayat

Bahwa berdasarkan asas Pemisahan antara pemegang sahamdengan perusahaan dalam Hukum Peseroan ataupun dalam Undangundang Perseroan Terbatas Nomor.40 Tahun 2007, harta kekayaanyang dimiliki oleh Pelawan bukan merupakan harta kekayaan dariPelawan Il selaku salah satu Pemegang Saham Pelawan ;Bahwa Hal ini juga dengan sejalan dengan prinsip dasar dalamHukum Perseroan terbatas terkait pemisahan kekayaan menurutGatot Supramono, SH., dalam bukunya yang berjudul HukumPerseroan Terbatas Yang Baru, yang diterbitkan

Intan WijayaInternasional Tbk, sebanyak 115.925.749 lembar sahamdengan nominal Rp.500, (lima ratus Rupiah) atau sejumlahRp.57.962.874.500, (lima puluh tujuh miliar sembilan ratusenam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribulima ratus rupiah) ;Hal. 19 dari 31 hal. Put.

atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakanRUPSLB TERMOHON apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yangmewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Bahwa Pasal 97 Ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas menyatakan:Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikitsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaianya menimbulkan kerugian pada Perseroan;Bahwa berdasarkan penafsiran yang bersifat sistematis berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Ltd bukan pemegang sahammayoritas, karena hanya mempunyai kepemilikan sahamdengan prosentase 0,05%. Dengan kepemilikan sahamyang hanya 0,05% Detpak Holdings Pte. Ltd sama sekalitidak dapat disebut memiliki hubungan istimewa denganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),karena masingmasing pihak tidak mempunyai pengaruhsifnifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusankeuangan dan operasional;b.

Sehingga seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) sahamdengan nilai nominal seluruhnnya sebesar Rp. 4.000.000.000(empat miliyar rupiah) 5. Bahwa berdasarkan presentase modal yang ditanamkan dalam PT Kisoji Teiadalah sebagai berikut:a. Penggugat memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham;b. Tergugat memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham;c. Tergugat II memiliki 30% (tiga puluh persen) saham.6.

Penghadap Tuan Timotius Djoko Oentoro tersebutsejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilainominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satumiliyar dua ratus juta rupiah) Sehingga seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) sahamdengan nilai nominal seluruhnnya sebesar Rp. 4.000.000.000(empat miliyar rupiah) 78.

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.juta rupiah), Tergugat Il sejumlah 12.000, ( dua belas ribu ) sahamdengan nilai Nominal Rp. 1.200.000.000, ( satu milyar dua ratus jutarupiah) sehingga seluruhnya Rp. 4.000.000.000, ( empat milyar rupiah), Bahwa benar komposisi pengurus : Direktur Utama Wanita Selvia, Lim /Tergugat , Direktur Jeam Mapaliye / Penggugat dan Komisaris TimotiusDjoko Oentoro/Tergugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan diatas hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat

Cessietersebut ;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,menyebutkan :Pasal 88 ayat (1) berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikanJaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.Pasal 88 ayat (3) berbunyi : Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang sahamyang mewakili paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

AHU0044249.AH01.02 Tahun 2019 tertanggal 31Juli 2019yang masingmasing pemilik dan pemegang saham yaitu :Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNDJUNAWAN JAKOB, pemegang dan pemilik 1.500 lembarsaham dengan nilai nominal sebesarRp. 1.500.000.000,(satumilyar lima ratus juta rupiah) dan bertindak sebagai Direktur ;NGARIYANTO, pemegang dan pemilik 500 lembar sahamdengan nilai nominal sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) dan bertindak sebagai Komisaris Utama; UDIN TANTOSO, pemegang

dan pemilik 125 lembar sahamdengan nilai nominal sebesar Rp.125.000.000, (Seratus duapuluh lima juta rupiah) dan bertindak sebagai Komisaris;THOMAS, pemegang dan pemilik 375 lembar saham dengannilai nominal sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah);ll.

Kasasi,sehingga semakin membuktikan bahwa tidak ada kerugian yangdiderita oleh Termohon Kasasi) dan bukan untuk mengalihkantanggung jawab Termohon Kasasi berdasarkan LOU pertama danLOU kedua kepada Turut Termohon Kasasi , Turut TermohonKasasi Il, Turut Termohon Kasasi Ill, Turut Termohon Kasasi IV danTurut Termohon Kasasi V sebagaimana terjadi di dalam perkara ini;Pasal 97 (6) UUPT:Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.Pasal 114 (6) UUPT:Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yangHal 67 dari 73 hal.

bangunanbangunan untuk penunjang kegiatan usahapariwisata;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 PT Batu Wisata Resource ditetapkansebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU48012.AH.01.01 Tahun2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan mencantumkanpada Pasal 4 ayat (2) Akta Perseroan Terbatas PT Batu Wisata ResourceNomor 1 tanggal 3 Mei 2010 bahwa dari modal dasar tersebut telahditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima prosen) sahamdengan

No. 643 K/Pid.Sus/2016ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima prosen) sahamdengan nilai seluruhnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus jutarupiah) padahal faktanya uang penyertaan modal yang diterima oleh PTBatu Wisata Resource adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah);Selanjutnya sekitar tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa meminjamkanuang perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepadaAbdul Latief Chaled tanpa adanya perjanjian kerjasama investasi denganmenyerahkan

PERDANA PERKASAELASTINDO (PERSAELS) antara Penggugat Il selaku Penjualdengan Tergugat selaku Pembeli yaitu Penjual dengan ini telahmenjual dan menyerahkan kepada Pembeli sahamsaham miliknyaPenjual dan Pembeli dengan ini menerangkan telah membeli danmenerima penyerahan dari Penjual atas 400(empat ratus) sahamdengan nilai nominal sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) dalam perseroan tersebut, berikut perangkat deviden dantalon untuk menerima tanda deviden Yang baru dan telahmendapatkan persetujuan

gugatan di Pengadilan Negeri dimana Para Tergugatbertempat tinggal bukan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Sangat jelas dan nyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo.Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas (kwalitas) UntukMelakukan Gugatan.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 angka 2 menyatakanberdasarkan Pasal 97 ayat 6 UUPT yang memberikan hak para pemegangsaham minimal 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Modal dasar semula sebesar Rp.1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkannegara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangannegara yang dipisahkan, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) sahamdengan nilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehinggaseluruhnya Rp. 350.000.000.000, (Tiga ratus lima puluh milyar) ; Kemudianterakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000

Modal dasar semula sebesar Rp.1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkannegara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangannegara yang dipisahkan, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) sahamdengan nilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sehinggaseluruhnya Rp. 350.000.000.000, (Tiga ratus lima puluh milyar) ; Kemudianterakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000