Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehPemohon Kasasi selama ini : Pemohon Kasasi berterus terang selama persidangan, jujur danmengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidanaataupun pelanggaran disiplin.

Adapun kepala Pemerintahan daerah yang masih termasukHalaman 19 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMRdalam Pejabat Negara Menurut UndangUndang Aparatur Sipil Negarahanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Penjelasan lebih lanjut dapat kita simak dalam ulasan berikut ini:DEFINISI PEJABAT NEGARAUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (" UUASN") tidak menyebutkan definisi Pejabat Negara;Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh WICAKSANADRAMANDA

2012;181) 1 (satu) bundel asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;182) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;183) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;184) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK

Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;185) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;186) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 tanggal23 Mei 2012;187) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086

Batara Guru Belopa Tahun 2012;1 (satu) bundel aslidokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK

Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012tanggal 23 Mei 2012;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086/RSUDBG/LW/V/2013

.;92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor: 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014;) Form Cek List/Daftar Simak Pokja;) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);96) Bill of Quantity (BoQ);) Kerangka Acuan Kerja (KAK);) Spesifikasi Teknis;) SyaratSyarat Khusus Kontrak/SyaratSyarat Umum Kontrak;100) Gambar;101) Dokumen Pengadaan Nomor: 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014;102) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor 027

mengatakanBahwa Para Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal7 September 2011 sebab surat a quo baik dari segi bentuk/formatmaupun iginya bukan herupa Surat Pemutusan Hubungan Kerjasebagai mana lazimnya digunakan oleh pengusaha memPHKkaryawannya (surat tersebut hanya merupakan surat peringatan)";Bahwa dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa ParaPenggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan karena bila kita simak

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah maka harusdijelaskan apa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah melakukanperbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi dan hal tersebut jugaharus dibuktikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalami gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sangat jelas Penggugat tidak menjelaskan perbuatanhukum apa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam petitum danjuga tidak menerangkan salah satu pasal pun

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut: Menurut Simon, VOS Pompemaupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalamStrafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkke personen sedangkan hewandan badanbadan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subjecthukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.

Padahal sesungguhnya dalilpada bagian inilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya :Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinya datang melangcong keFlores.Mereka hendak menikmati pemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi dan pulang.Mereka mengatakan kepadaTergugat III bahwa mereka menikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat

Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputi dalildalil lain danselebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat II uraikan pada BagianEksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagi dalam tatanan moral danetika ketimuran yang senantiasa dipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakanperilaku yang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepada Tergugat II danTergugat III.

(vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan para Tergugat II dan TergugatIII, serta kegiatan Usahanya (Sea World Club) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatan melawan hokum olehTergugat II dan Tergugat III, yang disimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalahtidak benar dan tidak berdasar hukum;halaman 34 dari 77 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mme. 12.Hal ini juga dapat kita simak pada dalil

Yang Anehnya lagi, Mabes Polri barumasuk dalam system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangantahun 2012 yang didasarkan pada Lampiran Surat Keputusan MenteriKeuangan RI. Nomor. 246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.

Putusan Nomor 842/Pdt.G/2017/PA.TTDSaya sudah baca, simak, renungi dan coba memahami semua kalimat yangdibuatnya. Saya mengutip kalimat yang dibuat istri saya yaitu,siapapun ingin selalu dianggap benarBapak / ibu hakim, saya hanya menjawab pernyataan yang dibuat istrisaya secara logika.Mengapa sampai mempunyai dua orang anak baru ada ketetapan hatimembuat gugatan cerai ini jika saya berlaku kasar ?

diperiksa ternyata dari foto copy ke fotocopy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T1.14 ;15.Foto copy Peta Lokasi lapangan tembak dan daerah pengawasan Yonif613/RJA, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telahdiberi materai cukup, lalu diberitanda T1.15 ;16.Foto copy Data Aset Tanah TNI AD di wilayah KODAM VI/Mlw, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai cukup, lalu diberitanda T1.16 ;17.Foto copy SIMAK

Februari 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk latihan tembak Yonif 613 rajaAlam dan surat Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) BulunganTengah Nomor.383/BGT/1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk lapangan tempat, sebagaimanaterlampir dalam bukti surat Tergugat I; Bahwa benar saksi pernah melihat bukti tersebut karena bukti surattersebut berhubungan dengan kerjaan saksi untuk mendata danmelaporkan semua aset milik TNIAD dalam laporan Simak

PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus 2011 6. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran tanggal 9 Agustus 2011h. 1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri

Mdn.1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaanpenawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :. 1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. RORO SADA RIZKY1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.

Roro Sada Rizky ;Bahwa saksi beserta tim membuka kotak penawaran untuk melihat daftarsimak setelah pemasukan penawaran, menurut saksi tidak adakekurangan (lengkap) terhadap daftar simak milik CV. Manyabi Group dansudah memenuhi syarat menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 ;Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari pada waktu penawaran ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya..

Mdn.h.1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawarantanggal 9 Agustus 20115 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :1.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP2.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA3.1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.

(satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak

satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupban pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak

huruf (a) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960menyatakan "Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhirselanjutnya dalam huruf (e) nya menyatakanHak Guna Usaha hapus karenaditerlantarkan, hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 40 Tahun 1996, yaitu Pasal 17 ayat (1) menyatakan,Hak Guna Usaha hapus karena "dalam huruf a. berakhirnya jangka waktusebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Pemberian atauperpanjangannya dan "huruf e. karena diterlantarkan a) Apabila kita simak

Bahwa jika kita simak dalil posita gugatan Penggugat poin 1, jelasjelasmengarah pada peradilan perdata atau kewenangan absolute PeradilanUmum.

tercatat atas nama pemegang hak Departemen Pertahan RI (SekarangKementrian Pertahanan RI) dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg.30733006 Simak BMN No.2.010.101.002 yang hingga saat inidipergunakan untuk kompleks Yon Arhanudse15 Kodam/Diponegoro;Halaman 31 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGTergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6angka7 yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah dengan HakMilik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA Tahun 1960 adalah dalilyang tidak benar

data fisik dan data yuridis yangdigunakan Departemen Pertahanan RI untuk mengajukan permohonanHalaman 32 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGhak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, ditanggapi sebagai berikut; Bahwa tanah obyek perkara yang dimohonkan untuk diterbitkanSertipikat Hak Pakai oleh Departemen Pertahanan RI adalah tanahNegara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telahdikuasai oleh TNI AD sejak tahun 1950 dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg. 30733006 Simak

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Posita Tergugat Poin3 terbawah sampai dalil Posita Poin 8 sebab Tergugat seakan akanmengalihkan Pokok Permasalahan dengan menyatakan Penggugatmelakukan perbuatan syirik dan musyrik ( menyekutukan Allah )justru sebaliknya kalau Tergugat membaca dengan simak dan telitidalil Gugatan Penggugat :a.Posita Poin 8 Hal. 3 dalam petikannya....oada tanggal 30Agustus 2010 hanya karena Penggugat tidak diperbolehkankeluar rumah sama sekali oleh tergugat,tapi karena nekatmenjalani

Namun jika kita simak kembali, Surat Menteri KeuanganNomor S995/MK.04/990 tanggal 20 Agustus 1990, Surat Edaran TerbandingNomor SE17/ PJ.5.1/1990 tanggal 1 September 1990 dan Surat Edaran TerbandingNomor SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 tidak mengenakan PPN atas jasakepelabuhanan untuk kapalkapal dalam jalur pelayaran internasional dengan alasandan dasar pertimbangan adanya kelaziman internasional, hubungan integral antarajasa kepelabuhanan dan pelayaran internasional, serta adanya pertimbangan

Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barat telahterdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB: 012.23.07.344594.000.KD 22September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBarang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidangpertahanan dan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang(KIB) dengan Kode Barang: 10110112935, Kode UAKPB:012230652046103000KP tanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas Barang(

Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor00067/Kuta Barat telah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu IdentitasBarang (KIB) dengan Kode Barang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB:012.23.07.344594.000.KD 22 September 2021 di KementerianKeuangan selaku pengelola selurun Barang Milik Negara yangdigunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan dansebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) denganKode Barang: 10110112935, Kode UAKPB: 012230652046103000KPtanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barattelah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) denganHalaman 71 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAKode Barang : 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB : 012.23.07.344594.000.KD22 September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBMN yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanandan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang : 10110112935, Kode UAKPB : 012230652046103000KP

Nomor 53 PK/PID/2017Bahwa, jika kita simak dan pelajari dakwaan dan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara aquo karena perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.Bks yangdiputus pada tanggal 31 Oktober 2000 ada pada Pengadilan Negeri Bekasi,oleh karena itu mohon Mahkamah Agung memberikan keputusan : Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/sulindro; Membatalkan

dengan Pengadilan Negeri tempatdi mana terdakwa diketemukan.Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkanasas locus delicti apabila sebagian besar saksi yang akandipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat denganPengadilan Negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.Di tempat terdakwa ditahanSyaratsyaratnya adalah:a) tempat penahanan terdakwab) saksisaksi yang hendak diperiksa sebagian besarbertempat tinggal atau lebin dekat ke Pengadilan Negeritempat di mana terdakwa ditahanBahwa apabila kita simak