Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 13-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2011 Tanggal 24 Maret 2011 — TJONDRO INDRIA LIEMONTA,DKK VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,DKK
470 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
470 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 PK/TUN/2011
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2015 Tanggal 9 April 2015 — RINA NURJAYA, dk VS HENNY DORCE BOLUNG
98 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 K/TUN/2015
;Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung untuk mencabut Keputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 5344/Ds. Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 28Maret 2002 atas nama Rina Nurjaya dengan surat ukur Nomor 1377/2001tanggal 18 Desember 2001 seluas 5.500 m?
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Penggugat kabur (obscuur libel) selain hal tersebut dalam dasar gugatanatau dasar tuntutan (fundamentum petend!)
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan setempat lokasitanah objek sengketa tanggal 16 April 2014 telah mengakui bahwa SertifikatHak Milik Nomor 5344/Ds Ungasan Kecamatan Kuta, Kab.
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Ungasan dengan luas 5.500 m?
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 K/TUN/2015
Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 K/TUN/2015
Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010 Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 K/TUN/2010
No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
No. 281/K/TUN/20104.
No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2010 Tanggal 30 Juni 2010 — REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,dkk
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 K/TUN/2010
Nomor 181K/TUN/20102. MELKE MENTANG, S.H., Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan Kantor Pertanahan KotaJayapura ;Keduanya berkantor pada Kantor Pertanahan KotaJayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IVJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 01 April 2010 ;2. Ny.
Nomor 181K/TUN/2010Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, karena pada saat ituNy.
Nomor 181K/TUN/2010prosedur pengukuran tidak diperlukan lagi karena tanahyang diusulkan untuk perubahan hak telah diukur ketikaSertiflkat Hak Pakai diterbitkan tahun 1973.
Nomor 181K/TUN/2010Pemohon Kasasi/Penggugat lebih lebih dirugikan lagi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie menimbulkanpertanyaan hukum, apakah Sertipikat yang telah dipecahdan kemudian telah dialihkan kepada pihak lain tidakdapat dibatalkan?
Nomor 181K/TUN/2010Hal. 25 dari 19 hal. Put. Nomor 181K/TUN/2010
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 — ERNA TRININGSIH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
376 K/TUN/2017
Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik 4696/Kelurahan Babatan, Surat Ukur tanggal 21 Mei2001, Nomor 3792/Babatan/2001, luas 190 M?
Putusan Nomor 376 K/TUN/20175.
Putusan Nomor 376 K/TUN/2017Nomor 1/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya.
Putusan Nomor 376 K/TUN/2017a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4697/Kelurahan Babatan, Surat Ukurtanggal 21 Mei 2001 Nomor 3793/Babatan/2001, luas 192 M%, terbittanggal 03 Juli 2001, atas nama Andre Laksmana;b.
Putusan Nomor 376 K/TUN/2017
Register : 01-04-2010 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2010 Tanggal 28 Juli 2010 — THAMRIN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, ; MALIK,
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 K/TUN/2010
Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal10 November 1994 juncto Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002,tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistissejak Pihak Ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikankepentingannya ;8.
T IlINT.24 (Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W.3.TUN/387/HK.02.07/XIV/2009 tanggal 08 Desember 2009) ;Saksi Sdr.
No. 116 K/TUN/2010disebutkan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat HukumAdministratif.
No. 116 K/TUN/2010ALASANALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT :1.
No. 116 K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 116 K/TUN/2010
Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 K/TUN/2015
Putusan Nomor 289 K/TUN/201526. EFLIN ROTUA SINAGA, S.H.;27. JATENDRA J.W. HUTABARAT, S.H.;28. TULUS SIMANJUNTAK, S.H.
Putusan Nomor 289 K/TUN/2015d.
Putusan Nomor 289 K/TUN/201532.
Putusan Nomor 289 K/TUN/201522.Kepegawaian Negara (BKN) pada saat itu terkait perkara a quo.
Putusan Nomor 289 K/TUN/2015
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 — HARUN AMINAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
84 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 K/TUN/2010
No. 230 K/TUN/20101). Jumono, SH.2). llhamsyah, SH.3).
No. 230 K/TUN/2010puluh empat meter persegi) terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 3157 atas nama Pemegang Hak PT.
No. 230 K/TUN/2010Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menempatkan Tergugatsendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
No. 230 K/TUN/2010yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Termohon Kasasi !
No. 230 K/TUN/2010Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 230 K/TUN/2010
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011 Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-03-2014 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2014 Tanggal 6 Maret 2014 — TARDI,
VS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 K/TUN/2014
Putusan Nomor 16 K/TUN/20144.
Putusan Nomor 16 K/TUN/2014tertanggal 17 Juni 2013 telah memberikan jaminan kepastianhukum yang didasari atas kerelaan yang bersangkutan.f.
Putusan Nomor 16 K/TUN/201429.
Putusan Nomor 16 K/TUN/201435.36.37.38.b.
Putusan Nomor 16 K/TUN/2014
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2012 Tanggal 17 April 2012 —
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 K/TUN/2012
Nomor 155 K/TUN/2012penetapan batas wilayah sekarang dimekarkan menjadi RI. 25Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Demikian jugatanah Obyek Sengketa berbatas dan satu hamparan dengan tanah hakmilik A. Wahab Efendi luas 77.500 m?
Nomor 155 K/TUN/201214Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tanggal 19 November 1997atas nama pemilik Mahyudin tersebut;4.
Nomor 155 K/TUN/2012165.Tanah di atas Meterai tempel tertanggal 2 April 2009 dari ahli waris H.Abdul Karim yaitu M. Nor Ismet Bin H.
Nomor 155 K/TUN/201224Nomor 7002 tahun 1997 atas nama Ambok Intang yang bersepadandengan tanah yang disengketakan dimana sertipikat tersebut tercantumKelurahan Mayang Mangurai, Saksi FIRMANSYAH.
Nomor 155 K/TUN/201228Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) BANDUNG vs CHRISTINE CHANDRA alias Ny. TJOENG YIEN HOA
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 112 PK/TUN/201515.Nomor 00622/2006, luas 625 Mz?
Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Putusan Nomor 112 PK/TUN/20152.
Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Berkaitan Dengan Kepemilikan Terhadap Objek Sengketa Diantara PihakPihak Yang Sama (Pemohon Peninjauan KembaliTermohon PeninjauanKembaliTurut Termohon Peninjauan Kembali).1.
Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015
Putus : 08-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2014 Tanggal 8 Maret 2014 — BUPATI BOGOR va. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 K/TUN/2014
Putusan Nomor 150 K/TUN/20142.2."
Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.
Putusan Nomor 150 K/TUN/2014Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh TermohonKasasitermasuk informasi yang dikecualikan yakniinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanUndangUndang, dengan mempertimbangkan faktafakta sebagai berikut :1.
Putusan Nomor 150 K/TUN/2014c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 jo.
Putusan Nomor 150 K/TUN/2014
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
495 K/TUN/2015
Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b. Penetapan batas bidangbidang tanah ;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran ;d. Pembuatan daftar tanah ;e. Pembuatan surat ukur ;12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :1).
Putusan Nomor 495 K/TUN/2015. Eksepsi Tergugat :a.
Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b.
Putusan Nomor 495 K/TUN/2015berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tandatanda batastersebut ; Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;c.
Putusan Nomor 495 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015
Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2013 Tanggal 27 Juni 2013 — PT. BALOK MAS INDAH
VS
PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
95 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 226 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.
Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.10Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelengaraan Negara dan AsasProfesionalitas;3.
Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.1610.11.16KPUTP/BD.02/2011 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I bertentangan denganundangundang.
Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.46 bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39436/PP/M.
tindakan hukum TUN;4 Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5 Bersifat konkrit, individual dan final;12 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keputusan TUN obyeksengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan
Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/TUN/2014 Tanggal 9 September 2014 — PT. CIPTA MELAYU MAKMUR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
306 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 306 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
Putusan Nomor 306 K/TUN/2014. H. BAMBANG SUPRIADI, S.E., M.H., KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. JANUAR, Kepala Seksi Survei, Pengukuran danPemetaan, Kantor Pertanahan KabupatenBintan;3. WASRIAL, Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan, Kantor PertanahanKabupaten Bintan;4.
Putusan Nomor 306 K/TUN/201412.Bahwa seharusnya permohonan sertipikat tersebut ditolak, karenaKepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanahtanahyang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun1992.
Putusan Nomor 306 K/TUN/2014berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yangtetap;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama MidaulyDamanik, luas 19,997 m?, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;3.
Putusan Nomor 306 K/TUN/2014permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/2013/PTUN.TPI yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Putus : 05-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — WALIKOTA BANDA ACEH vs. SUMIHAYATI, S.Pd
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 65 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam UNo. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TengkuAbu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
Putusan Nomor .65 K/TUN/20141. Daris, S.H. ;2. Nya Musliman, S.H. ;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DARWIS, S.H., &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T.
Putusan Nomor .65 K/TUN/2014terakhir diubah dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang Keputusan WalikotaBanda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas namaSumihayati, S.Pd.
Putusan Nomor .65 K/TUN/2014perundangundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengara negara.
Putusan Nomor .65 K/TUN/2014