Ditemukan 443 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1842 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
16640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/ MenjadiUraian(Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 820.200.746 820.200.746Sanksi Bunga 393.696.358 393.696.358Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.213.897.104 1.213.897.104 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP2006/WPJ.19/2014 tanggal 29 September 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1823/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.039.024.575 = 1.039.024.575Sanksi Bunga 498.731.796 498.731.796Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.537.756.371 1.537.756.371 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP116/WPJ.19/2014 tanggal 21 Januari 2015 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.200.686.207 1.200.686.207Sanksi Bunga 576.329.379 576.329.379Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.777.015.586 1.777.015.586 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2516/WPUJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari Nabati dan hewani
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN
14547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PT Tapian Nadenggan merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalambidang industri minyak kasar (minyak makan) dari Nabati dan Hewani dimana produk yang dijual oleh Wajib Pajak adalah minyak kelapa sawit(CPO) dan Inti Sawit (PK);2. Dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, PT Tapian Nadengganmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunankelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS).
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 —
1514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.224.805.2311 1.224.805.2311Sanksi Bunga 587.906.611 587.906.611Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 1.812.711.742 1.812.711.742 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor KEP2534/WPJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2015 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.796.574.795 1.796.574.795Sanksi Bunga 862.355.902 862.355.902Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.658.930.697 2.658.930.697 Permohonan Banding:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP118/WPJ.19/2015 tanggal 21 Januari 2015 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1816/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 2.637.383.641 2.637.383.641Sanksi Bunga 1.265.944.148 1.265.944.148Sanksi Kenaikan 0 0Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 3.903.327.789 3.903.327.789 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding Nomor : KEP2517/WPJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2014 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1822/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 528.575.654 = 528.575.654Sanksi Bunga 253.716.314 253.716.314Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 782.291 .968 = 782.291.968 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP2533/WPJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2015 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar (minyakmakan) dari nabati dan hewani
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — JADDA WARMAN Alias WARMAN Bin ANANG AHMAD.
3913
  • menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati adalah merupakan suatu unsurunsur dalam suatu perincian dari pasal tersebut,hal ini juga dimaknai sebagai suatu syarat yang menimbulkan akibat hukum, lebih lagiapabila dalam syarat tersebut bersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang dimaksud dengansatwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
3310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.965.166.474 7 1.965.166.474Sanksi Bunga 943.279.908 s 943.279.908Sanksi KenaikanJumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.908.446.382 2.908.446.382 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding nomor KEP2535/WPJ.19/2014 tanggal 17 Desember 2015 ataskoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani
Putus : 27-08-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN KOLAKA Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa
Tanggal 27 Agustus 2014 — AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA
45560
  • Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya,satwa buru, satwa elok, dan lainlain hewan, serta bagianbagiannya atau yangdihasilkannya;b. Bendabenda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuanekosistem dengan bendabenda hayati penyusun hutan, antara lain berupasumber air, udara bersih, dan lainlain yang tidak termasuk bendabendatambang;c.
Register : 07-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDRIK FAYOL, S.H.
2.ANRINANDA LUBIS, SH
Terdakwa:
RAHMAN bin BANYU
31061
  • tanggal 28Mei 2020; Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu ahli bekerja di Kantor BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai PengendaliEkosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama sejak tahun 2016, sejak tahun 2012menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhandan Satwa Liar sampai saat ini; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 5 Tahun 1990, Sumberdaya alam hayati adalah unsurunsur hayati di alam yang yang terdiri darisumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani
Putus : 16-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN Gto
Tanggal 16 Oktober 2015 — - GURENG DAUD alias KAGUGE
9428
  • Lingkungan(AMDAL C) tahun 2005 di Gorontalo, Pendidikan dan Pelatinan Perhitungan TingkatHalaman 37 dari 65, Putusan Nomor: 166/Pid.Sus/PN GtoEmisi Referensi tahun 2012 di Bogor (Balai Latihan Kehutanan) dan PenataanPersonil di Jawa Timur Sidoarjo ;Bahwa Ahli menerangkan yang termasuk hasil hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;Bahwa yang termasuk bendabenda hayati adalah unsurunsur alam yang terdiri darisumber alam nabati (tumbuhan) sumber daya non hewani
Register : 10-12-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN Liw
Tanggal 21 Desember 2015 — Terdakwa. I RAHMAN Alias Bin LABANAKA.Terdakwa.II MUHAJI Bin LABANAKA.
10128
  • ekositemnya, juga berfungsi sebagaiwilayah perlindungan sistem penyanga kehidupan, dalam hal ini kawasan suakaAlam terdiri dari Cagar Alam dan Marga Satwa.Bahwa menurut Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alamyang karena keadaan alamnya mempunyai kehasan tumbuhannya, satwa danekositemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannyaberlangsung secara alami.Bahwa semua jenis sumber daya alam hewani
Putus : 02-04-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 226/PID.SUS/2011/PN.SRG
Tanggal 2 April 2012 — - JOHAN KEHEK
5018
  • Menyimpan atau memiliki hasil hutan ;Menimbang, bahwa,menurut penjelasaan pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan , bahwa hasil hutan dapat berupa :e Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu , bambu rotan, rumput rumputan jamurjamur, tanaman obat ,getahgetahan dan lainlain serta bagian dari tumbuhtumbuhanatau yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan ;e Hasil hewani beserta
Register : 10-12-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Liwa
Tanggal 21 Desember 2015 — Terdakwa I.RAHMAN Als PUNGUT BIN LABANAKA, Terdakwa II. MUHAJI Bin LABANAKA
9930
  • ekositemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungansistem penyanga kehidupan, dalam hal ini kawasan suaka Alam terdiri dari CagarAlam dan Marga Satwa.Bahwa menurut Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yangkarena keadaan alamnya mempunyai kehasan tumbuhannya, satwa danekositemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannyaberlangsung secara alami.Bahwa semua jenis sumber daya alam hewani
Register : 22-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sdw
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
STEFANUS MUHARAM.L
Tergugat:
PERSEROAN TERBATAS RIMBA RAYATAMA JAYA
12075
  • Karena: yang melakukanpengerusakan dan pemusnahan tanh dan hutan warisan serta sumberdayaalam hewani dan nabati diatas lanan seluas 41,51 Ha dari luasan lahan 68,51Ha milik Penggugat yang termasuk didalam areal kerja Tergugat adalah PT.RRJ (TERGUGAT) demi kepetingan perusahaan perkebunan kepala sawitmiliknya.
Register : 31-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 171/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
10742
  • "Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumbersumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yangterkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telahdiusahakan oleh manusia ; Pasal 2Halaman 19 dari 95 halaman, Putusan Perkara Nomor : 171/G/2018/PTUN.SBYAir beserta sumbersumbernya, termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4dan 5 UndangUndang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesarbesar kemakmuranRakyat ;Pasal 3
Register : 19-11-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
1.PT. MAKMUR BERKAH AMANDA diwakili oleh JOHAN TEDJA SURYA
2.PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA
220106
  • Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumbersumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan olehmanusia;Pasal 2AirbesertaSumbersumbernya, termasukkekayaanalam yangterkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4dan5 Undangundang ini mempunyaifungsi sosialsertadigunakanuntuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat.IV.20.Bahwa, dengan di terbitkannya KTUN obyek sengketa tersebutmenjadikan fungsi air tidak
Register : 16-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/III/2012, 18-04-2012
Tanggal 18 April 2012 — KAPTEN INF YOYOK WAHYUDI
8946
  • Gajah dengan membunuhnya untukm diambil Gadingya adalahperbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.23 Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa tersebut Terdakwa sangatmenyesal dan menjadikn pelajaran, dan berjanji tidak pernah akanmengulanginya lagi.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke2 Dilarangmenyuruh lakukan untuk membunuhUnsur ke3: Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupBahwa yang dimaksud dengan Satwa menurut Pasal 1 ke5 UURI No.5 Thn1990 adalah semua jenis sumber daya alam hewani