Santoso)telah mendirikan PO Safari Dharma Raya, yaitu perusahan perorangan dibidang pengangkutan orang dan barang, dan hal itu dikuatkan dengan telahditerbitkannya Surat KeputusanBupatiKepalaDaerahTingkatIlTemanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengakutan KepadaPO Safari Dharma Raya yang saat itu diberikan kepada Tn. SantosaDarmoyuwono (Tn. Santoso). (FC SK Terlampir); 3. Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Bahwa ternyata pada saat inventarisasi, baru diketahui jika ternyata AsliSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Temanggung Nomor:551.2/02/tahun 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang diberikan kepada (alm.)Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) tidak dapat diketemukan,sedangkan surat keputusan tersebut adalah surat vital guna melanjutkanHal. 4 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.inventarisasi asetaset milik (alm.) Tn.

Santosa telah mendirikan PO SafariDharma Raya dan hal itu dikuatkan dengan telah diterbitnya SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor:Hal. 6 dari 48, Putusan Nomor:010/P/FP/2016/PTUN.SmgAj.551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian IzinMendirikan Perusahaan Pengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya yangsaat itu diberikan kepada Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso); Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn.

Santoso); Asas Kemanfaatan Bahwa dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20Februari 1999 tentang Pemberian Ilzin Mendirikan PerusahaanPengakutan Kepada PO Safari Dharma Raya dapat dipastikan akanmenimbulkan dampak kemanfaatan bagi banyak pihak karena hal ituakan semakin membuat terang manamana aset milik (alm.) Tn.Santosa Darmoyuwono (Tn.

BuktiP2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat iTemanggung Nomor : 551.2/02/TAHUN 1999, tanggal 20Pebruari 1999 Tentang Pemnerian Izin Mendirikan PerubahanPengangkutan Kepada PO. Safari Dharma Raya (Fotokopisesual dengan bukti yang dilegalisir); 3. BuktiP3 : Akta Nomor O06 tanggal 12 Desember 2011 tentangKeterangan Hak Pewarisan yang dibuat Betty Listyowati, SH,Notair di Temanggung (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Aj.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebutbternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagaiPara Penggugat telah mengqugat sekarang TermohonKasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atasdalilBahwa pada tahun 1990 dengan persetujuanKetua RW dan Lurah Dukuh Kupang, Kecamatan DukuhPakis, Pemerintah Kota Surabaya, Para Penggugattelah menghuni dan mendirikan

diatas ;Bahwa Para Penggugat menghuni dan mendirikanrumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XK/55 Surabaya tersebut tidak saja dituntut secara pidanasebagaimana tersebut diatas; namun juga digugatsecara perdata untuk mengosongkan tanah di JalanDukuh Kupang XX/55 Surabaya selanjutnya menyerahkannya kepada Puspita Djuwita Tanuwidjaja dan ;Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya denganputusannya tertanggal 4 Oktober 1994 No. 798/Pdt.G/1993/PN.Sby mengabulkan gugatan dan menyatakanPara Penggugat menghuni dan mendirikan

2001tanggal 14 Pebruari 2001 yang hingga sekarang belumada keputusan, menurut hukum status tanah di JalanDukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas adalahMasih berstatus sengketa antara Para Pengquaatdengan Puspita Djuwita Tanuwidjaja ;Bahwa selanjutnya dengan motivasi ssertaberlatar belakang apa tidak dapat diketahui denganpasti bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 ParaPenggugat mendapat panggilan dari Terqugat (in casu ereDinas Polisi Pamong Praja Pemkot Surabaya) dan diperiksa sebagai Tersangka mendirikan

2s e..ess ee esom,Penggugat VI No. 658.12/63/402.4.21/2003 ;Penggugat VII No. 658.12/61/402,.4.21/2003Periggugat VIII No. 658.12/57/402.4.21/2003 ;yang pada intinya pemberitahuan pembongkaran rumahrumah Para Penggugat diatas tanah Jalan DukuhKupang XxX/55 Surabaya pada tanggal 16 Januari2003, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/Pid e/2000 >Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Nopember 2000 yang menghukum Para Penggugat bersalah mendirikan

rumah/bangunan diatastanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanpamemiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalahhukuman membayar denda Rp. 50.500, (lima puluhribu lima ratus rupiah) dan tidak terdapat Diktumyang memerintahkan pembongkaran rumahrumah ParaPenggugat yang berada di Jalan Dukuh Kupang XX/55Surabaya ;Bahwa pelanggaran pasal 2 (1) Perda No. 7Tahun 1992 mendirikan rumah/bangunan tanpa memilikiIjin Mendirikan Bangqunan (IMB) adalah suatu perbuatan Pidana, menurut hukum eksekusi keputusannyabukan

gugatan para Penggugat sebagian;

bangunan rumah diatas objek perkara tumpak I (pertama) merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

besar, yaitu antara lain e PENGGUGAT telah kehilangan bangunan miliknya akibat dibongkar; e PENGGUGAT tidak dapat mendirikan bangunan pengganti miliknya yangtelah dibongkar,dan : Halaman 15 dari 62 halaman Putusan No.207/G/2011/PTUNJKT16e PENGGUGAT tidak dapat menikmati haknya atas bidang tanah tersebutberupa wang sewa yang seharusnya diterima PENGGUGAT dari pihakpenyewa tanah yang akan mendirikan gedung perhotelan;Berdasarkan kerugiankerugian yang telah diderita PENGGUGAT tersebut, makaKetentuan

Surat Keputusan No. 9949, tertanggal 15 September 2011, tentang PenerbitanSurat Izin Mendirikan Bangunan di atas bidang tanah yang terletak di JalanSukardjo Wiryopranoto No. 14, RT. 002 RW.01, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, atas nama Mustafa Kamal Pasha ; Surat Keputusan No. 9877, tertanggal 14 September 2011, tentang PenerbitanSurat Izin Mendirikan Bangunan di atas bidang tanah yang terletak di JalanSukardjo Wiryopranoto No. 14 B, RT. 002 RW.01, Kelurahan Kebon Kelapa,Kecamatan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 76Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan danKelayakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pasal 2(dua) dapat dilihat bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi daripemohon dalam upaya mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkaitperihal bukti kepemilikan tanah adalah : a. Fotocopy suratsurat tanah;b.

Bukti TH 5Bukti T II 6Bukti T II 7Izin Mendirikan Bangunan atas nama DR. Mustafa kamalPasha, tertanggal 15 September 2011. (fotokopi sesuai denganAslinya); Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama DR.

(fotokopi sesuai dengan Aslinya);Surat Izin Pembebasan Pemakaian PenggunaanPerumahan (SP3P) dari Kepala Dinas Perumahantertanggal 7 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);Izin Mendirikan Bangunan, atas nama DR.

SUMARTIN tahun 2011;- Izin mendirikan Bangunan (IMB)asli an. SUWARNI yang diterbitkan oleh Kantor PTSP Kota Jambi (arsip PTSP) Nomor : 511.3/1141/k/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012;- Surat Asli pemberitahuan I pembatalan IMB an.

LORENZO RAY KIRANA;- Foto Kopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an.

LORENZO RAY KIRANA;Foto Kopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an.

CHARLES ROBIN LIEBin ROBIN ALISANTO LIE;Bahwa diterbitkannya izin mendirikan bangunan atas nama SUWARNI pada tanggal 12 Juni 2012namun saksi tidak mengetahui kapan mulai dikerjakan mendirikan bangunan;Bahwa yang harus mengurus ijin pelaksanaan kontruksi adalah Charles Robin Lie selakuDirektur PT.

Bangunan (IMB) atas nama pemilik SUWARNI Nomor Registrasi:5113/1141/K/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012 tidak sesuai sebagaimana prosedurpenerbitan izin mendirikan bangunan karena tidak ada rekomendasi dari SKPD terkai dan selainitu pada persyaratan tidak ada gambar teknis;Bahwa Izin Mendirikan bangunan yang diperlihatkan Penyidik bukan saksi yang menerbitkandan penerbitan Izin mendirikan bangunan tersebut tidak sesuai sebagaimana prosedurpenerbitan izin Mendirikan bangunan yang saksi terangkan

Ayah sayatersebut mendirikan gudang ikan dari kayu beratap seng dengan lebar7 meter lebar 12 meter dan tempat penjemuran ikan sampai ke tepilaut.Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Psb. Bahwa + pada tahun 1984 ayah kandung penggugat menjual gudangikan tersebut kepada sahabatnya yang bernama Mainur tapi tidakdengan tanahnya..

Bahwa + pada tahun 1990 tergugat telah mendirikan rumah di atastanah penggugat dengan ukuran 1 5 x 30 Meter berbatas sebagaiberikut:e Sebelah Utara Dengan Tanah Penggugat Seluas 5 Metere Sebelah Selatan Dengan Tanah Penggugat Seluas 5 Metere Sebelah Barat Dengan Tanah Penggugat Seluas 30 Metere Sebelah Timur Dengan Tanah Dulain Seluas 30 Meter(Gambar Terlampir).

Menyatakan tanah yang dipakai oleh tergugat untuk mendirikan rumahtergugat adalah milik penggugat.3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah penggugatyang dalam penguasaan tergugat.4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau adabanding dan kasasi (uit voorbaar by vorraad).5.

Benar Penggugat mendirikan rumah, tapi bukan diatas tanah yang dibelinya melainkan tanah yang diambilnya begitu saja. Bahkan padatahun 1978 Kecamatan kami bukan koto Balingka tetapi SungaiBeremas.2. Tidak benar ayah penggugat menanam pohon kelapa. Kakek sayayang menanam kelapa ditanah tersebut dari pada itu membuatdapurlah ayah dari penggugat maka ditebang nyalah pohon kelapakakek saya tanpa minta izin terlebin dahulu.

Kami mendirikan rumah pada tahun 1980 dilahan kami sendiri tanpaada satupun bekas kelapa ayah penggugat. Memang ada pohonkelapa di belakang dapur kami itu terjadi karena ayah pengugugatmenumpang ingin menanam kelapa pada kakek saya..

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah,air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggukeseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsiprasarana dan sarana umum yang bersangkutan;Jo.

Jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil,Jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalandengan pagar halaman yang diijfinkan pada lokasi yangbersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,dan/atau per kawasan;Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat 4 tentang syaratsyarat IMB yang berbunyi:Perumahan dan kawasan pemukiman harus memenuhi syaratsyaratyang meliputi:a.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitaruntuk pembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunanlainnya;E. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota TangerangSelatan Nomor 5003/335 aBP2T/2012 tentang Standar OperasionalProsedur IMB;8. Fakta fakta hukum Objek Gugatan;A.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2756BP2T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny,tanggal 16 Oktober 2015 tidak ada satupun bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN.

Putusan Nomor 81 K/TUN/2017Bahwa objek gugatan bukan "Persetujuan Perijinan MendirikanBangunan", melainkan Surat Keputusan Walikota Tangerang SelatanNomor: 648/2756BP21T/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas namaFanny yang ditandatangani atas nama Walikota Tangerang Selatan olehKepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015mengatur bahwa ljin Mendirikan Bangunan Gedung diberikan olehPemerintah Daerah, kecuali bangunan

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013tertanggal 16 September 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama Tjung Kin Siu ;B.

Mendirikan Bangunan atas nama TjungKin Siu diatas tanah yang menjadi perselisihan antara Penggugatdengan Tjung Kin Siu tanpa diadakan suatu musyawarah mufakatsesuai yang diinstruksikan oleh pihak Tergugat ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat KeputusanBupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tertanggal 16September 2013 yang isinya tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama Tjung Kin Siu. diatas tanah yang masih dalam perselisihanantara Penggugat dengan Tjung Kin Siu adalah

Putusan Nomor 162 K/TUN/2015Azas Kecermatan karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkansurat keputusan tersebut karena salah satu persyaratan didalamketentuan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan harus jelasbahwa = diatas tanah tersebut tidak ada silang sengketa karenafaktanya bahwa antara Penggugat dengan sdr.

Bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena objekperkara dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah KeputusanBupati Karo Nomor 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tanggal 16 September2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan An Tjung Kin Siu.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2006 TentangRetribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yang menyatakan bahwa KepadaPemilik Bangunan diwajibkan mendirikan plang IMB didepanlokasibangunan yang akan dibangun untuk memudahkan pengawasan. Makadengan demikian sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu(veraring) ;4.

Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan ; . Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Sukoharjotertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang PembongkaranBangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin MendirikanB@NQUNAN 5 ~~~ nn nn nn nn nnn nen nnn nnn nnn nnmnn nn nnnnn ne manannannenanonannannnasn 4.

Gunawan yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.

Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan ; Bahwa dari segi kewenangan, obyek sengketa dalam perkara ini yang berupaSurat Keputusan Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor:503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.

Gunawan12Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti P4=T28), diterbitkanoleh Tergugat/Terbanding berdasarkan kewenangan secara atribusi oleh suatuketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Daerah junctoPeraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang PersyaratanPenerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam menetapkan bangunan untukdibongkar dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten sukoharjo ....Sukoharjo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, tindakan

Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan tanggal 4Oktober 2012 yang kemudian keputusan a quo diberitahukan kepada Penggugatoleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (vide bukti P5= T 29 ) ; Bahwa dari segi substansi, obyek sengketa dalam perkara ini yang berupa SuratKeputusan Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.

Pelindo sejumlah uangRP100.000.000,00 terbilang Seratus Juta Rupiah untuk pembayaranRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (TAHAP PERTAMA);1 (satu) lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN,tercantum rincian : Retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemasdan Bangunan Penunjang lainnya Lainnya (Tahap 1), jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

PELINDO CABANG BITUNG uang sejumlahRp150.000.000,00 terbilang Seratus Lima Puluh Juta Rupiah untukpembayaran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan PetiKemas dan Bangunan Penunjang Lainnya di Kelurahan Bitung TimurKecamatan Bitung Timur (Panjar Tahap II);1 (satu) lembar foto copy Surat PEMBERITAHUANPEMBAYARAN, tercantum Rincian : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Peti Kemas dan Bangunan Penunjang Lainnya Permanen (PanjarTahap Il), jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

No. 69 PK/Pid.Sus/201526.a28.29).30.31.32.Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (tahap pertama);1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pembayaran, tercantumRincian : Retribusi ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (Tahap J), jumlahRp100.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. H.D. SoetantoKepala Dinas Tata Kota, tanpa tanggal, tahun 2006, tercantum namaD.S.

Pelindo sejumlah uangRP100.000.000,00 terbilang (Seratus Juta Rupiah) untuk pembayaranRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pelabuhan Peti Kemas danBangunan Penunjang Lainnya (TAHAP PERTAMA);1 (satu) lembar fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN,tercantum rincian : Retribusi ijin mendirikan Bangunan (IMB) Peti Kemasdan Bangunan Penunjang lainnya (Tahap 1), jumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.

Pelindo IV TerminalPetikemas Bitung adalah sah dan dibenarkan oleh Perda Kota Bitung,tertuang dalam Bab H pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perda Nomor 13Tahun 1998tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;Pasal 2 ayat (1) berbunyi:"Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadiatau badan"Pasal 2 ayat (2) berbunyi:"Tujuan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalahuntuk melindungi kepentingan umum"Pasal

karena saksi merasa dirugikan, oleh paraTerdakwa dan juga para Terdakwa memakimaki serta memukul saksi ;Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul18.30 wib di Jalan Diponegoro Banda Aceh ;Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi melihat Terdakwa Heriansyah masihberjualan tepatnya di Pasar Aceh Jalan Diponegoro dan selanjutnya saksidatang dan langsung meletakkan rak atau teratak jualan milik saksi, danmendirikannya yang dibantu oleh anak saksi Andi Putra, dan pada saatsedang mendirikan

teratak tersebut, Terdakwa Heriansyah melarang kamimendirikan tratak didepannya dengan mengatakan Jangan mendirikan rak/teratak itu di depan saya dan saksi menjawab Rak itu kan bukan sayaberdirikan di depan kamu, tapi diatas badan jalan, kemudian TerdakwaHeriansyah langsung mengeluarkan katakata kotor Babi kau dan saat itudatang anggota satpol PP memisahkan kami.Bahwa setelah dipisahkan, tibatiba datang Terdakwa Pribadi memakimakisaksi dan mendorong tenda saksi lalu para Terdakwa memukul saksi danjuga

tenda didepan tempat Terdakwa Heriansyah berjualansehingga Terdakwa Heriansyah melarang mendirikan tenda tersebut danpihak saksi korban Budiamin dan anaknya tidak menerimanya sehinggaterjadilah keributan diantara mereka dan Terdakwa Heriansyah dikeroyokdan secara kebetulan Terdakwa datang dan melihat Terdakwa Heriansyahsedang dipukul dan Terdakwa mau melerainya namun tangan Terdakwadiplinting sedangkan Terdakwa Heriansyah lari;Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Heriansyah tidak ada membalasmemukul

tenda tersebut karena saat itu Terdakwa IlHeriansyah masih berjualan.Bahwa benar pada saat sedang mendirikan teratak tersebut, Terdakwa IlHeriansyah melarang saksi dan anaknya untuk mendirikan teratak didepannyadengan mengatakan Jangan mendirikan rak/teratak itu di depan saya dan saksimenjawab Rak itu kan bukan saya berdirikan di depan kamu, tapi diatas badanjalan, kemudian Terdakwa II Heriansyah langsung mengeluarkan katakata kotorBabi kau dan saat itu datang anggota Satpol PP memisahkan kami.Bahwa

tenda tersebut karena saat itu Terdakwa masihberjualan.Bahwa benar pada saat sedang mendirikan teratak tersebut, Terdakwa IIHeriansyah melarang saksi dan anaknya untuk mendirikan teratak didepannyadengan mengatakan Jangan mendirikan rak/teratak itu di depan saya dan saksimenjawab Rak itu kan bukan saya berdirikan di depan kamu, tapi diatas badanjalan, kKemudian Terdakwa II Heriansyah langsung mengeluarkan katakata kotorBabi kau dan saat itu datang anggota satpol PP memisahkan kami.Bahwa benar setelah

Bangunan untuk (satu) unitRuko bertingkat 2 (dua) di kantor Turut Tergugat dengan disebutkan bangunan didirikandi atas tanah Penggugat, yaitu sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :122/BPMD&PPT/BPIMB/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan TurutTergugat ; 22922 none nnnnn nn nnn nnn nnn nena5 Bahwa Tergugat akhirnya membangun (satu) unit Ruko berlantai 2 sendiri dan tidaklagi memperdulikan Penggugat, seharusnya sebelum mendirikan bangunan, Tergugatmembuat kesepakatan terlabih dahulu

dengan Penggugat tentang status kepemilikanRuko yang akan dibangun, apakah akan menjadi milik bersama atau akan dimiliki olehsalah satu pihak dengan pembayaran ganti rugi ;6 Bahwa dalam pembangunan (satu) unit Ruko berlantai 2 tersebut, yang didasarkan padaIzin Mendirikan Bangunan pada poin 4 di atas, tanah Penggugat terpakai atau terkenabangunan Ruko tersebut kurang lebih 45 M?

bangunan, dan oleh Penggugat disetujui, serta telahmenandatangani surat persetujuan sempadan; 4 Bahwa tidak benar Tergugat membangun (satu) unit Ruko diatas tanah Penggugatseperti apa yang disebutkan Penggugat pada poin 4 dan ini adalah dalildalil yangmengadangada, bahwa setelah Tergugat mendapatkan persetujuan dari sempadan tanahyaitu Penggugat maka barulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)lengkap dengan persyaratannya ke Kantor Turut Tergugat, dan oleh Turut Tergugatditerbitkanlah

sertifikat Tanah milik Tergugat, maka Tergugat mengirimkannya kePenggugat untuk dipelajari, setelah tidak berapa lama Penggugat menelepon Tergugatyang mengatakan bahwa ia member persetujuan dan telah menandatangani SuratPersetujuan sempada tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat makabarulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di akntorTurutTergugatdengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan;Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada poin 6, yang mengatakan

Bangunantelah Tergugat siapkan, maka Tergugat datang ke Kantor Turut Tergugat, lalu tergugatmengajukan permohonan izn mendirikan bangunan (IMB) yang oleh Turut Tergugat diterimaserta dipelajaridan untuk selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin MendirikanBangunan No. 122/BPMD&PPAT/BPIMB/V/2012, oleh karena izin mendirikan bangunantersebut atas nama Tergugat, tentu Tergugat membangun Ruko diatas tanah milik Tergugatyang berpedoman kepada Sertifikat Hak Milik No. 3552atas nama DEDI DETIAWAN

Bahwa akan tetapi Tergugat telah melakukan pembangunan rumahrumahteresbut tanpa ada Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan setiap Penggugatmempertanyakan tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut Tergugat menyatakan telah melakukan pengurusan sehingga membuat Penggugatmengizinkan tersebut;.

atas namapenggugat telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 10 (sepuluh)unit rumah.

Apakah Tergugat wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melakukankewajiban untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 12(dua belas) bangunan rumah khususnya rumah yang menjadi bahagianPenggugat ;2.

Memohon dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan sertamendirikan bangunanbangunan diatas tanah yang akan disebut berikutint;b.

Memohon dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan serta mendirikanbangunanbangunan diatas tanah yang akan disebut berikut ini;2.

1. Menyatakan Terdakwa HILARIUS SILI HEGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Reklame Atau Menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi di Daerah Tidak Memiliki Izin Reklame dan Media Informasi "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

   Menyatakan terdakwa HILARUS SILI HEGE telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan pelanggaran MENDIRIKAN REKLAMEATAU MENYELENGARAKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DIDAERAH TIDAK MEMILIKI IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;3.

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.

Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari

Bahwa pada waktu perdamaian, Penggugat menanyakan IzinMendirikan Bangunan (IMB) kontrakan milik Tergugat dan Tergugatberjanji secara lisan akan memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) kepada Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernahmenunjukkan Izin mendirikan Bangunan (IMB) kontrakan tersebut.karena Penggugat merasa kompensasi yang diberikan Tergugat sajatidak cukup dan Penggugat juga khawatir terhadap bangunan milikTergugat yang diduga tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB).karena

dengan adanya izin mendirikan bangunan (IMB) merupakansalah satu produk hukum sehingga tercipta ketertiban, keamanan,keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum bangunanmilik tergugat.5.

Mohon kepada Dinas Tata Kota Palembang untuk menyatakan bahwaperbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum danmenyatakan perbuatan tergugat telah melanggar UU No 28 Tahun2002 Tentang Bangunan Gedung dan Perda No 5 Tahun 2010Tentang Izin Mendirikan Bangunan;4.Mohon menyatakan secara sah sita jaminan terhadap harta miliktergugat atas benda yang bergerak maupun tidak bergerak ;5.

Bangunan (IMB), dan tidak benarbangunan Tergugat tidak memiliki IZin Mendirikan Bangunan (IMB),Bangunan Tergugat telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dari tahun 1996 berdasarkan keputusan nomor 259/1M/1996 yangditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIPalembang serta Tergugat telah melakukan revisi Izin MendirikanHalaman 15 dari 36 hal.Put.No.117/PDT/2017/PT.PLG.Bangunan (IMB) pada tahun 2017 sebagai Warga Negara yang baik ;8.

Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota Palembang untuk menetapkan bahwa perbuatanTergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakanperbuatan tergugat telah melanggar UU No 28 Tahun 2002Halaman 24 dari 36 hal.Put.No.117/PDT/2017/PT.PLG.Tentang Bangunan Gedung Pasal 39 Ayat 1 huruf (c) dan PerdaNo 5 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.5.

suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada waktu dan tempat diuraikan diatas,terdakwa AhmadJemain bin Yayah yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi dan Bagunan) danIMB (Izin Mendirikan

Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksi NasrullahAhmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwa menghubungiterdakwa;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN JmbBahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untuk melakukanpengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, lalu terdakwamenyanggupi;Bahwa terdakwa menyuruh saksi Nasrullah menyerahkan uang kepadaterdakwa, pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dengan cara

Bahwa terdakwa yang bisa mengurus PBB (Pajak Bumi danBagunan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, lalu saksiNasrullan Ahmar bin Abidin yang memiliki nomor handphone terdakwamenghubungi terdakwa;Menimbang, bahwa saksi Nasrullah meminta tolong pada terdakwa untukmelakukan pengurusan Izn Mendirikan Bangunan untuk 7 (tujuh) ruko, laluterdakwa menyanggupi.

Uang yangdiberikan saksi Nasrullah kepada terdakwa digunakan untuk melakukanpenggurusan izin Mendirikan Bangunan orang lain, dan sebagian uangnyaterdakwa gunakan untuk membuat kandang ayam;Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima tidak ada izin dari saksiNasrullah untuk digunakan keperluan lain selain untuk pengurusan IMB.Terdakwa ada meminta kepada saksi Wahyu untuk membuat gambar danterdakwa ada memberi uang kepada saksi Wahyu sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah).

Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

BAEK BANG JAYA diwakili oleh JINA BANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pulamengajukan barang bukti berupa: Uang receh sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telahdiperlinatkan kepada saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barangbukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkaraini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ZACKY FAUZI N.tersebut di atas telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan

Menyatakan Terdakwa SUHENDI tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda No.4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.