Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H. vs. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — NONI alias NONIE YOESOEF vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
202 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 464 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20154.
    isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang ditujuKeputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badanatau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutansudah lewat:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:a.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 464 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — ADAT PURBA, DK. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO, DKK
169 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. ADAT PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, KabupatenKaro, Sumatera Utara, pekerjaan Bertani;2.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juni 2019;lll.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor 30/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5 April2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,Nomor 76/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 13 November 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal:1.Sertipikat Hak Milik Nomor: 418/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.6/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?, atas nama Perlindungan Tarigan;Sertipikat Hak Milik Nomor: 419/ Desa Suka Tanggal 15 Juni 2006dengan Surat Ukur No.5/Suka/2006 Tanggal 9 Juni 2006 seluas4.352 M?
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — EVI ELVIA ABDULLAH, SH. vs. GUBERNUR BANTEN, DK
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 466 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputiwilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan,sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/201432antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang?
    Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor171.1/Kep. 514Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    Putusan Nomor 466 K/TUN/20143 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 171.1/Kep.514Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri.
    alasan bagiHakim PTUN sehingga terjadi multitafsir tentang keputusan peresmian PAWanggota DPRD bukan sebagai pangkal sengketa TUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — H.M. PIABANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, DK
123 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
    Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — TEMAS vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
158 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 126 K/TUN/2016
    Sentul City Tbk;Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.Azis Ganda Sucipta, S.H. ;2.Mitta R. Nashidik, S.H. ;3.Eva Fitriani, S.H.
    Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung DalamPerkara No. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yangHalaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016menyatakan: Tergugat seharusnya berhatihati danmempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkanKeputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun kepentingan pihak ketiga ;d.
    Rapat tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagaiKepututan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 UUNO.5 Th 1986, sebab belum merupakan keputusan TUN yang bersifatmenolak atau menerima permohonan Penggugat/Pembanding, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Pembanding.
    PT'UN Medan mempertimbangkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asaskecermatan dan kurang hatihati;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam PerkaraNo. 213K/TUN/2007 Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:Tergugat seharusnya berhatihati dan mempertimbangkan secaracermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut denganHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun
    Irfan Fachruddin, S.H., C.NHalaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016Panitera Penggantittd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Biayabiaya :1. Meteral.............. Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .............. Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 126K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20154.7.Dalam Rekonvensi:1.2. Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20157 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M? (tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milikPenggugat, telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakuin casu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor2077/Macege an.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015 Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertipikatnya sebanyak2 (dua) lembar masingmasing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001,Nomor 56/2001 luas 122 M?.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE-PARE vs. HJ. SITI AISYAH
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 13 K/TUN/201423.24.sertipikat atas nama Hj.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014M?
    Jawabnya1.Bahwa sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum acara Peratun jikaHakim TUN menilai suatu produk Tata Usaha negara yang dianggap salahlokasi, karena Hakim Pengadilan TUN tidak berwenang menilai secaramateril menyangkut objek perkara dalam hal ini tanah objek sengketakarena yang dinilai adalah Surat Keputusan TUN dalam hal ini Sertifikatobjektum itis, dan bagaimana mungkin Hakim TUN dengan sangatcerobohnya menyatakan bahwa sertifikat in litis telah salah lokasi, indikatorsalah lokasinya apa
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2014anding yakni 1) YAYU dan 2) MUH.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20143. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 22 dari 21 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — HAJJA ANDI ROSIQ BINTI ANDI MAPPASELI, HAJJA ANDI SITTI BINTI ANDI MAPPASELI, v; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, H.M AKSA MAHMUD,
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,
75 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 525 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi PrajaAndonohu, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal. S,S.H. dan Abdul Rahman, S.H., pekerjaan Advokat/KonsultanHukum beralamat di JIn.
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M2?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201410.11.Bahwa perbuatan Tergugat telan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang berbuny!
    Putusan Nomor 525/K/TUN/201412. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02243 Kel. Baruga, tanggal 2482011,Surat Ukur Nomor : 324 /Baruga/ 2011, tanggal 2282011, luas6.710 M2 atas nama Ali Nurudin ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 02016 Kel. Baruga, tanggal 1412010,Surat Ukur Nomor : 126/Baruga/2008, tanggal 28112008, luas11.067 M?
    Putusan Nomor 525/K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — SURACHMIN, S.H., M.H., ; SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
109 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2009
    No.115 K/TUN/2009Jabatan Struktural Eselon Ill A atas nama Sdr. Surachmin, S.H., M.H.
    No.115 K/TUN/2009sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
    No.115 K/TUN/20094. Bahwa Majelis Hakim judex facti juga mengabaikan faktadalam P9 : S.K.
    No.115 K/TUN/2009S.K. Sekjen BPKRI No.242/K/XXIlIL2/10/2007.
    No.115 K/TUN/2009bekerja serta berkurangnya penghasilan secara signifikan ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Prof. DR. Ir. SOENARNO Dipl.,HE vs. DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
60 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 475 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 475 K/TUN/201310.11.c.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013jika musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka Tergugat hanyaboleh membawa persoalan ini melalui gugatan Perdata kePengadilan ;30.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013sebagai bertentangan dengan kewajiban Judex Facti untuk memutustentang Pokok Gugatan yang menjadi kewajiban Judex Facti..
    Putusan Nomor 475 K/TUN/20135.
    Putusan Nomor 475 K/TUN/2013Usaha Negara Jakarta Nomor 63/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 17Juni 2013 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/TUN/LH/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — INTAN TAKAREDAS, DKK vs. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 K/TUN/LH/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — PT. DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 K/TUN/2010
    No. 22 K/TUN/2010.Plantation sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara ;8.
    No. 22 K/TUN/2010.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Pontianak dibenarkan Hakim Tingkat Banding dan diambil alin PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta.2.
    No. 22 K/TUN/2010.Prof. Mr. R. SOEPOMO yang ditulis kembali oleh SABRAN MUSTAFA, SH.
    No. 22 K/TUN/2010.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Handri Anik Effendi, SH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/2012
Tanggal 10 September 2012 — SUKARDI bin SASTROWARSITO, DKK VS PT. BERKAT SAWIT SEJATI
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 PK/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — Drs. H. SYAMSUL FALAH, SH., MH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
73 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 386 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015Penggugat mengambil berkasberkas permohonan sertipikat,sebagaimana ternyata dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/1/2012 tanggal O9 Pebruari 2012 besertaLampirannya:B.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015keberatannya oleh Ahli Waris Almarhum H. Asyari tersebut, jikahendak dipaksakan harus identik sama dengan bidang tanahyang merupakan Warisan peninggalan Alm. KH.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015DALAM EKSEPSL : Menolak eksepsieksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA :1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015hanya dapat dikategorikan sebagai Keputusan Penolakan secara fiktifnegatif apabila Pejabat TUN tersebut bersikap diam saja atau tidak berbuatapaapa terhadap suatu permohonan yang diajukan kepadanya.
    Putusan Nomor 386 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H. BAHASMI, DKK vs. BUPATI KONAWE SELATAN, DKK
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 520 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, sehingga timbul kerugian yangnyata terhadap Para Penggugat.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152011 Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015Batasbatasnya tidak jelas. Memang dalam gugatan a quodijelaskan mengenai batasbatas tanah di Utara, Timur, Barat danSelatan.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 520 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — BIASMARA vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
125 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 72 K/TUN/2014