Bukti T48: Fotocopy sesuai copy, Surat Izin Tempat Usaha No.503/K.14/KPPT/SITU/191/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab.Bolaang Mongondow;: Fotocopy sesuai copy, Surat Pernyataan Kesanggupan Program CSRdan Plasma Oleh PT. Karunia Kasih Indah tanggal 15 Juni 2015;: Fotocopy sesuai asli, Surat Kuasa dari Dwi Tjiptodharmono selakuDirut PT. Karunia Kasih Indah dan PT. Anugerah Sulawesi Indahkepada Max Muliawan selaku Regional Head PT.

Sawit di Atas LahanHAK GUNA USAHA Bolangat;: Fotocopy sesuai copy, Surat dari Dirjen Administrasi Hukum danUmum Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris Nelson EddyTampubolon, S.H., di Jakarta Nomor: AHUAH.01.1025225 tanggal10 Juli 2012;: Fotocopy sesuai copy, Surat dari Dirjen Administrasi Hukum danUmum Kementerian Hukum dan HAM kepada Notaris Nelson EddyTampubolon, S.H., di Jakarta Nomor: AHUAH.01.1025226 tanggal10 Juli 2012;: Fotocopy sesuai copy, Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) No.517/K.14/KPPT

.01.030007153 TANGGAL 28 Januari 2016 (fotokopi sesualdengan fotokopinya) ;Surat Keterangan Terdaftar Nomor S3598KT/WPJ.06/KP.1503/2015 tanggal 8 Desember2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya )NPWP Nomor 74.664.356.8076.000 atas nama PTInfrastruktur Lestari (fotokopi sesuai denganfotokopinya) ;Surat Keterangan nomor : 235/27.1.1/31.71.06.1004/071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha KantorBersama atas nama PT Infrastruktur Terbarukan Lestari(fotokopi Sesuai dengan fotokopi) ;Surat Keputusan Nomor : 02/KPPT

Guguak Panjang Kota Bukittinggisebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota BukittinggiNo. 518/KPTSITU/VIII/2002, Tanggal 10 Agustus 2002 yangHalaman 8 dari 45 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Bkt.10.11.diperpanjang dengan No. 503/331/HO/KPPT SIT U/X/2011 Tanggal 7Oktober 2011 oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KotaBukittinggi ;Menyatakan Tidak Sah Surat Izin Tempat Usaha Toko New YapYek atas nama Tergugat I (Arief Samalo) yang dibuat tanpa seizindan tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang

.-2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 00219549 Nama Badan Usaha CV HARI TEKNINDO, Tanggal 25 Februari 2013.3) Surat Pengukuhan Kena Pajak PEM-52/WPJ.02/KP.0603/2009, Tanggal 17 Juli 2009.4) Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 041434600622 Nama Perusahaan CV HARI TEKNINDO, tanggal 08 Maret 2013.5) Surat Izin Usaha Perdangan (Kecil) Nomor : 125/04.14/SIUP/IV/2012, Nama Perusahaan CV HARI TEKNINDO.6) Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 28/KPPT/SITU/2013 Nama Perusahaan CV HARI TEKNINDO

Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 00219549Nama Badan Usaha CV HARI TEKNINDO, Tanggal 25 Februari 2013.3) Surat Pengukuhan Kena Pajak PEM52/WPJ.02/KP.0603/2009, Tanggal17 Juli 2009.4) Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 041434600622 Nama PerusahaanCV HARI TEKNINDO, tanggal 08 Maret 2013.Hal 2Putusan Pengadilan TIPIKORNo.09/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbr12)13)14)24)25)Surat Izin Usaha Perdangan (Kecil) Nomor : 125/04.14/SIUP/IV/2012,Nama Perusahaan CV HARI TEKNINDO.Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 28/KPPT

untuk pembayaran Operasional Alat sebesar Rp25.000.000.2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 00219549Nama Badan Usaha CV HARI TEKNINDO, Tanggal 25 Februari 2013.3) Surat Pengukuhan Kena Pajak PEM52/WPJ.02/KP.0603/2009, Tanggal17 Juli 2009.4) Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 041434600622 Nama PerusahaanCV HARI TEKNINDO, tanggal 08 Maret 2013.5) Surat Izin Usaha Perdangan (Kecil) Nomor : 125/04.14/SIUP/IV/2012,Nama Perusahaan CV HARI TEKNINDO.6) Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 28/KPPT

apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Fotokopi Surat Izin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/4603/KPPT/201 2,tanggal 9 Juli 2012 tentang Izin Gangguan, diberitanda P.X;38. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor060614606558, tanggal 24 Juli 2012, diberi tanda P.XIl;39.

Tjt.e Tim Tekhnis (KPPT,DISHUTBUN, BPN,PENGENDALIANLINGKUNGAN, DINASPERTANIAN, BAPPEDA,ASISTEN I, PEMERINTAHKECAMATAN/ DESA)mengadakan pengkajian dalamhal ini perusahaan dimintauntuk melakukan presentasi didepan tim tekhnis dankemudian turun kelapangan.e Bila izin bisa diproseskemudian tim tekhnis memintakepada perusahaan untukrisalah pertimbangan tekhnispertanahanyang dilengkapidengan data lokasi di BPN.Bila data seluruhnya lengkap maka di rekomendasikan untuk dikeluarkan izinlokasi.Saksi menerangkan

INDO APOLLO,yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisilitanggal 24 Maret 2014, 1 (satu) fotokopi berkas Keputusan Kepala KPPTKota Madiun tentang IMB tanggal 25 Oktober 2012, 1 (satu) lembarfotokopi Keputusan KPPT Kota Madiun tentang Izin Gangguan(HO)/Tempat Usaha tanggal 07 November 2014, 1 (satu) lembar fotokopiSIUP tanggal 7 November 2014, dan 1 (satu) lembar fotokopi TDPtanggal 7 November 2014.b) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perijinan pendirianINDOMARET yang berlokasi

sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh jutaempat puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah), yakni :1) Penerimaan dana feefee Proyek berasal dari rekanan melalui PURWANTOANGGORO RAHAYU, SUPARNI (almarhum) dan SADIKUN Kabag AdbangSetda Pemkot Madiun sebesar Rp. 43.948.445.812,00 (empat puluh tigamilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh limaribu delapan ratus dua belas rupiah).2) Penerimaan dana yang berasal dari proses penerbitan perijinan yang dikelolaoleh KPPT

telah menerima uang sejak tahun 2010 sampaidengan tahun 2016, dari Pengurusan jin Prinsip di Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Pemerintah Kota Madiun yakni pada tahun 20102011 melalui TOTOKSUGIARTO sejumlah Rp1.124.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat jutarupiah) dan pada tahun 20122016 melalui GEMBONG KUSDWIARTO sejumlahRp3.753.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa terkait Pengurusan Perijinan Prinsip pada KantorPelayanan Perijinan Terpadu (KPPT

.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);24) BAKESBANG LINMAS sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus riburupiah);25) BPM KB sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);26) BKD sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);Dinas Pertanian sebesar Rp.7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);))27) Kantor Perpustakaan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);28) RSUD sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);29) KPPT

Penerimaan dana yang berasal dari proses penerbitan perijinan yang dikelolaoleh KPPT Pemkot Madiun melalui TOTOK SUGIARTO dan GEMBONGKUSDWIARTO sebesar Rp. 4.877.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuhpuluh tujuh juta rupiah).3. Penerimaan Dana Kebersamaan yang berasal dari SKPDSKPD di PemkotMadiun melalui SRI WAHYUNI sebesar Rp. 6.521.500.000,00 (enam milyar limaratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).4.

Termohon sangat membebaskan Pemohonuntuk melakukan hobbinya dan tidak pernah melarang untukmenyalurkan hobbinya yaitu mancing dan berburu, meskipunsebenarnya waktu untuk keluarga sangatlah kurang; Padahal temanteman sekantornya masih bisa meluangkan waktu untuk anakistrinya.Dan Termohon baru sadar penyebab Pemohon selalu pulang pagi adalahkarena pihak ketiga/WIL (Wanita Idaman Lain) yaitu bernama wil seorangPNS Pegawai KPPT Kabupaten Situbondo yaitu istri dari anggota POLRIPolsek PanjiSitubondo bernama

Riung, KabupatenNgada ANDREAS NAMPAR;Fotokopi Berita Acara tentang ProsesPenyelesaian Sengketa atas Tanahtanggal 12 September 2017 antaraPenggugat , Penggugat II dan Tergugat ,yang dikeluarkan oleh Pejabat KepalaDesa Benteng Tawa DARIUS TUJU,S.ST, beserta lampiran daftar hadir dankesimpulan;Fotokopi Notulen Perkara Tanah antaraPenggugat , Penggugat Il denganTergugat tanggal 7 November 2017,yang dibuat oleh Pejabat Kepala DesaBenteng Tawa DARIUS TUJU, S.ST;Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648/KPPT

Januari 2013 ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupunhubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksisebagai Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Semarang melaksanakan tugas tugas promosi investasi danpelayanan perijinan yang didelegasikan Bupati kepada saksi ;Bahwa sejak tahun 2009 s/d sekarang jin Mendirikan Bangunan atau IMBmenjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT

Kemudian diproses di KPPT di Seksi Pelayanan Perijinan Dasar apabilasesudah sesuai dengan syarat syarat maka diajukan kepada Pimpinanuntuk ditanda tangani dan dikeluarkan IMB ;Bahwa saksi menerbitkan IMB, PT Handayani Membangun setelahmemegang IMB nomor 138 tahun 2008 berniat merubah type rumah daritype rumah 45 ke type rumah yaitu :e Type 45 menjadi type 80 sebanyak 5 unit ;e Type 45 menjadi type 90 sebanyak 5 unit ;e Type 45 menjadi type 79 sebanyak 10 unit ;e Type 45 menjadi type 60 sebanyak 10

unit ;Bahwa berdasarkan perda Nomor 16 tahun 2006 pasal 4 ayat 3mengatakan setiap setiap orang atau badan yang akan mendirikanbangunan, merubah atau merobohkan bangunan dan atau menggunakanbangunan wajib mengajukan izin kepada Bupati atau pejabat yangpetunjuk, sehingga PT Handayani Membangun merubah kembali IMByang dimiliki, mengajukan IMB baru ke Kabupaten Semarang, oleh karena71itu kantor KPPT menerbitkan IMB sesuai yang dimohonkan oleh PTHandayani Membangun ;Bahwa PT Handayani Membangun telah

Wimbo Cahyono, sedangkan dengan saksiRustamaji dan saksi Karyono saksi tidak kenal, semuanya tidak adahubungan saudara dan tidak ada hubungan pekerjaan ;Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSemarang melaksanakan' tugastugas di Bidang PembangunanInfrastruktur, dan Koordinasi Pengendalian, Pemanfaatan Ruang ;Bahwa sampai dengan tahun 2008 masih menjadi kewenangan DinasPekerjaan Umum, sejak tahun 2009 s/d sekarang menjadi tugas dantanggung jawab Kantor Pelayan Perijinan Terpadu (KPPT

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmenerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Untuk IzinPengambilan Komoditas Tambang Di Sungai Tobaang,Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/P/FP/2018/PTUN.MdoNomor : UM.0103/BWSSI/522 yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah ProvinsiSulawesi Utara (Bukti P11), dimana dibuatnya surat tersebutadalah i bertujuan) =s untuk ~s menindaklanjuti PermohonanRekomendasi Teknis sebagaimana tersebut dalam surat nomor :503/KPPT

Matrix elektronic.1(satu) rangkap Formulir lsian Penilaian Kualifikasi tanggal 31 Agustus2015.1(satu) lembar Skep Menkumham RI Nomor : AHU11709.AHA.01.01.Tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum,tanggal 5 Maret 2010.1(satu) rangkap Akta Notaris Hasna Mokoginta, tanggal 29 Juli 2015.1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor : 71/33/I/2015, tanggal 20Januari 2015.1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 30 Juli 2015.1(satu) lembar Surat Izin Usaha Nomor : 00060003/KPPT/IZ/PM/I/2015(P.l

dari91 Putusan Nomor: 3/PID.SUSTPK/2018/PT GTO107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.1(satu) lembar Skep Menkumham RI Nomor : AHU11709.AHA.01.01.Tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum,tanggal 5 Maret 2010.1(satu) rangkap Akta Notaris Hasna Mokoginta, tanggal 29 Juli 2015.1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Nomor : 71/33/1/2015, tanggal 20Januari 2015.1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan tanggal 30 Juli 2015.1(satu) lembar Surat Izin Usaha Nomor : 00060003/KPPT

MAURYN JAYA PRATAMA Nomor: 503/102/KPPT-SIUP/KTW/X/2011.- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. MAURYN JAYA PRATAMA.- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-48748.AH.01.01. tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. MAURYN JAYA PRATAMA.- 1 ( satu ) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cabang sampit a.n. PURWANTO, No.

MAURYN JAYA PRATAMA No : 503/102/KPPT-SIUP/KTW/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 1 (satu) lembar Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. MAURYN JAYA PRATAMA, pada pojok atas kertas bertuliskan berikut . 1 (satu) lembar Bukti Formulir Pengiriman Uang dari BANK BNI tertanggal 22/06/2012 dengan Rekening penerima PT.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 54/Pat/2018/PT MDNtanggal 28 September 1951 tersebut di atas, pemerintah membentukKantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawahpimpinan Residen Sumatera Timur;. Tata cara membagikan tanahtanah seluas 125.000 Ha. yang disebutsebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan olehGubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/KepalaKantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub.

Dikeluarkan);Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi pemakaian Tanah SumateraTimur maka tugastugas yang selama ini diiaksanakan KPPT yang berkerjadibawah pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantortersebut di atas;10.Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN N II Persero)diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkanberhubungan masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belumdefinitive

ganguan dari salah satu pihak terhadap tanah yangmerupakan satu kesatuan dengan tanah yang dihibahkan oleh TurutTermohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;Bahwa yang lebih tragisnya sekarang ini saudara perempuan dariTermohon Kasasi yang bernama Zulfayeni telah membongkar kedaikedai yang lama dengan membangun ruko dengan melampirkan sertifikathak milik atas namanya sebagai bahan pertimbangan bagi PeraturanPemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengeluarkan IMB atas namaZulfayeni dengan Nomor 191/IMB/KPPT

MajelisHakim untuk memutuskan Terdakwa terbukti menggunakan suratKTPPT palsu, padahal Terdakwa tidak pernah menerangkan dipersidangan mengetahui bahwa KTPPT yang digunakannya palsu,tetapi keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahuiKTPPT itu palsu dan sepanjang pengetahuannya KTPPT yangdigunakannya adalah asli dan sah ternyata tidak tercatat/termuatdalam keterangan Terdakwa dalam Putusan, namun pada halaman 5garis ke6 Putusan ada mencatat keterangan Terdakwa yangmenerangkan bahwa yang mempunyai KPPT

diangkut ke Kawasan Pabean di KKPT;(2) Barang Ekspor dapat dipindahkan dari Kawasan Pabean diKPPT untuk diangkut ke Kawasan Pabean di Pelabuhan Muat Ekspor;(3) Barang Impor atau barang Barang Ekspor yang dipindahkandan diangkut dari Kawasan Pabean Sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) merupakan Barang untuk diangkut Lanjut; Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut anakut laniut untuk barang imporadalah Pemindahan barang dariKawasan Pabean dipelabuhanbongkaruntuk diangkutke KawasanPabeandi KPPT

Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.I1 ;Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat II telah mengajukan bukti SuratSurat Fotokopi Salinan Akta Nomor 20 Pendirian Perseroan Terbatas "PT ROTUX tanggal 21Oktober 2010 Notaris Semuel Laisina di Kota Sorong, bermeterai tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P.II1 ;Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 503/88/KPPT

Anisah, Rt. 01/03Cirebon, dari pembeli Surya Toserba dan penjual Muslim dan Sahara, tertanggal24 Agustus 2005.Bahwa atas terbitnya surat keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593.05 / KEP.178 /KPPT / 2012, tanggal 22 maret 2012 atas nama HENRI GUNAWAN, tentangIjin Mendirikan Bangunan (IMB), atas dasar dari terbitnya surat dari DPUPESDMKota Cirebon berupa SKRK (surat keterangan rencana Kota)No. 650 / 12.154 /SKRK / DPUPESDM, tanggal 21 maret 2012 yang di tanda tangani oleh KepalaBidang tata ruang dan