Pasal 14, Pasal 23 Ayata Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukanpemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitanhukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan danperalihnan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentinganPenggugat dan telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakanSertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan

pertimbanganpertimbangantersebut maka gugatan nafkah iddah selama tiga bulan Penggugatrekonvensi kepada Tergugat rekonvensi yang layak untuk dikabulkan adalahRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);Gugatan Mut'ahHal. 43 dari 47 hal. put. no.1996/Pdt.G/2017/PA.Mks.Menimbang bahwa gugatan mut'ah Penggugat rekonvensi adalahsebagaimana terurai tersebut di atas;Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yangdiajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi (PEMOHONKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI), maka berdasarkan pasal 149 ayata

Menyatakan terdakwa DARSANI Bin CARBANI, terdakwa IIROBIU Bin CARBO dan terdakwa III CARUBI Bin CARIBANbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakandengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimanadiatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP jopasal 55 ayata (1) ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa berupapidana penjara masing masing selama : 5 (lima) bulandikurangi selama mereka berada dalam tahanan.3.

RAHUDI Bin WARJUM bersalah~ melakukantindak pidana bersama sama dalam permainan judi,yang diadakan dijalan umum atau dipinggir maupunditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umumkecuali jika untuk mengadakan untuk itu ada ijindari penguasa yang berwenang yang melanggar dakwaansubsideir dalam pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP jopasal 55 ayata (1) ke1 KUHP. Menjatuhakn pidanterhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjaraselama : 4 (emapt) gulan dikurangi selama merekaberada dalam tahanan.5.

juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan:Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya sulit dimengert;Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:Setiap klausula baku yang telah ditetapbkan oleh Pelaku Usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayata

dan Anggaran Rumah Tangga.b Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat a diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.9 Bahwa pasal 32 Undang Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan:a Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik diatur di dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.b Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayata

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan a quo yang diambilTERGUGAT sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan jugatidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti Pasal 18 ayata 1 PPNomor 24 Tahun 1999 dan PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang terkait denganpendaftaran tanah yaitu :1.

Sobirin AlsNawan Bin La Ode Akuba yang membawa masingmasing sebilah parang tersebut dan iamelihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka Yang Melakukan Dan YangTurut Serta Melakukantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 439 ayata KUHPidana jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan

dan (4) Undangundang PERATUN menyatakanbahwa: 2) penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaankeputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusanHalaman 36Perkara No. 245/G/2019/PTUNMDNpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum3) permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukansekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu daripokok sengketanya; 4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata

memeriksa perkara AQuoagar mengeluarkan penetapan penundaan atas berlakunyaKeputusan Bupati 600/2012, karena berdasarkan ketentuan Pasal67 ayat 4 huruf (a) UU TUN 86, permohonan penundaan hanyadapat dimintakan apabila terdapat keadaan sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan apabila suatukeputusan tata usaha negara tetap dilaksanakan, sebagaimanadikutip di bawah ini:==Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUNJBIPermohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata

Kabupaten Bandung, telah jelas,tegas, hatihati serta telah sesuai dengan undangundang maupun peraturan dalampemberian hak milik atas kedua bidang tanah tersebut, dimana tindakan pemberianhak milik atas tanah negara tersebut kepada Intervenient adalah telah sesuai denganPeraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak atas Tanah Negara sebagaimana terurai dalam Bab Sub 2 (1), bab Il Sub 3 ayata

Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR(4) Permohonan penundaan Sebagaimana dimaksud dalam ayata. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yangSangat mendesak yang mengakibatkan kepentinganpenggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata usahanegara yang digugat itu tetap dilaksanakan;b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan mengharuskan dilaksanakankeputusan tersebut.2.

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan olehBendaharaD@S) 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nn nnn2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi: a) Buku kasUMUM j 222222 n nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nnn eeeb) Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;c) Buku Kas harianDeMbaNtu; 222 nn nn enn nn ene n=2.

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh BendaharaDesa.(2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakanPenatausahaan pengeluaran meliputi: a. Buku kasUMUM) 222222 non nnn nn nnn nen nn nnn nce n nn nen cnn en =b. Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;C. Buku Kas harianDEMDANIU 22 ne nen nn ene n nn en en nnenene ned.

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan olehBendaharaD@SQ)j 229222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnn nee(2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:a. Buku kasUMUM) 222222 nnn n nnn n nen ne neeb. Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;Hal 41 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.c. Buku Kas harianpembantu;d.

PekalonganTahun Anggaran 2003 menggunakan Keputusan DPRDKabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 29Maret 2003 Tentang Penggunaan Dana Biaya PenunjangKegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPekalongan (bukti PK.3); Realisasi Anggaran Belanja tersebut bertentangan denganUndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah Pasal 72 Ayat (1) bahwa untukmelaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundangundangan lain yang berlaku, Kepala Daerahmenetapkan Keputusan Kepala Daerah, dan Ayata

PekalonganTahun Anggaran 2003 menggunakan Keputusan DPRDKabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 29Maret 2003 Tentang Penggunaan Dana Biaya PenunjangKegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPekalongan (BUKTI PK.3); Realisasi Anggaran Belanja tersebut bertentangan denganUndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah Pasal 72 Ayat (1) bahwa untukmelaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundangundangan lain yang berlaku, Kepala Daerahmenetapkan Keputusan Kepala Daerah, dan Ayata

Kabipaten PekalonganTahun Anggaran 2003 menggunakan Keputusan DPRDKabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 29Maret 2003 Tentang Penggunaan Dana Biaya PenunjangKegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPekalongan (BUKTI PK.3): Realisasi tersebut bertentangan dengan UndangUndangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah padaPasal 72 Ayat (1) bahwa untuk melaksanakan Perda danatas kuasa peraturan perundangundangan lain yangberlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan KepalaDaerah, dan Ayata

No. 221 PK/Pid.Sus/20122.Pemerintahan Daerah Pasal 72 Ayat (1) bahwa untukmelaksanakan Perda dan atas kuasa peraturanperundangundangan lain yang berlaku, Kepala Daerahmenetapkan Keputusan Kepala Daerah, dan Ayata (2)keputusan tersebut pada Ayat (1) tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum, Perda dan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 27 Juni 2008 No.Reg.Perkr::PDS01/0.3.45/Ft/06/2008 rincian dan jumlah kerugian keuanganNegara/Daerah pada Anggaran

Perkawinan, (akibat putusnya perkawinan karenaperceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana aaperselisihnan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikeputusan / bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak, biala mana bapak dalam kenyataan tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut), dan Pasal 80 Ayata

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negaradisebutkan: (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaaanyang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugatsangat

Menyatakan terdakwa ANDRHIE HARDOYO ARIFIN, terdakwa IlILHAM BAKARI, terdakwa III RONAL KARIM, terdakwa IV HERMANTOHURADJU, terdakwa V MEYSKE DAUD, SE dan terdakwa VI NINDYAMELIA ABDUL GANI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam jabatan yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana pada dakwaan Kesatu melanggar 374 Jo Pasal 64 ayat (1)Jo Pasal 55 ayata (1) Ke1 KUHPidana;2.

tentang Perkawinan, (akibat putusnya perkawinan karenaperceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana aaperselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikeputusan / bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak, biala mana bapak dalam kenyataan tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut), dan Pasal 80 Ayata

Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenanganyang diberikan oleh undangundang (ex Jlege) dan bukan berdasarkan janjisebagaimana terdapat dalam APHT.Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayata (2) KUH Perdata merupakan suataupelaksanaan dari Suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahululdengan fiat eksekusi pengadilan.Bahwa

., melanggar Pasal 54 Ayata (4) PeraturanKepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah dan;Bahwa pengajuan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensijelas bertujuan untuk mengganggu ketentraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi hal mana merupakan suatu bentuk pelanggaranterhadap hak subjektif orang lain dengan memanfaatkan institusiHalaman 30 dari 43 hal.Put.

Apabila PIHAK KETIGA tidak dapat menyediakan dana untukmendukung kegiatan jangka pendek sesuai Pasal 4 (empat) ayata, maka PIHAK PERTAMA dengan serta merta dapat mencairkandeposito senilai Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) atasHalaman 15 dari48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2013/PN Lsknama Bank Dwipa pada Bank Pembangunan Daerah IstimewaAceh Cabang Lhokseumawe tanpa kompensasi apapun, dimanauang tersebut oleh PIHAK PERTAMA akan disetorkan ke kasdaerah sebagai penerimaan daerah Pemerintah