Ditemukan 735 data
14 — 8
melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanyaberdasar ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengankewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yangterdapat dalam Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah dibah
17 — 4
dari9 halamanPutusan Nomor: 0108/Pdt.G/2011/PA.Mgl.Ahkamul Quran juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapatMajelis yaitu: 2 2222222 222 eeeArtinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudiania tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dibah
18 — 4
tidak pernah kembali lagi, maka alasan permohonanPemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukumsebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah
30 — 7
untukdatang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanyauntuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkanalasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugatterbukti dan beralasan serta tidakmelawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 3Tahun 2006 terakhir dibah
17 — 2
Sesuai denganPasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohontelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
55 — 25
membuktikan dalil dalilgugatannya, maka petitum nomor 4 huruf a dari gugatanPenggugat Konpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Agamasecara defakto banyak terdapat' kekeliruan dalam redaksionalyang mengakibatkan salah tafsir, akibatnya salah dalammenerapkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim bandingmemandang perlu memperbaiki dan menyempurnakan denganpertimbangan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa pada halaman 33 putusan PengadilanAgama tertulis kalimat dibah
35 — 8
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, 1113114101780001,atas nama Dibah, tertanggal 15012018, yang dikeluarkan oleh DinasHal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pat.P/2019/MS.TtnKependudukan dan Catan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.3.
8 — 7
setelah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCandimulyo, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang serta pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangnomor tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir dibah
12 — 3
UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikahsetelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dibah
18 — 5
Putusan No.1 1/Pdt.G/2013/PA Kadi.kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 TentangPeradilan Agama);Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
7 — 12
Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untukmenghadirkan keluarga/orang dekat untuk didengar keterangannya di dalam persidangan,karena permasalahan rumah tangga cenderung lebih banyak diketahui oleh keluarga/orangdekat, oleh karenanya keterangan keluarga/orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagaiketerangan saksi;Menimbang, bahwa dua orang
9 — 4
telahdicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkarain, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangRelatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
17 — 5
Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 1979, Orang tualakilaki dari Anak ke (Alm) yang bernama Dugel telah meninggal dunia diBah Biak, disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor140/IX/N.BBK/2021 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Biaktertanggal 13 September 2021;9. Bahwa setelah Almarhumah (Almarhumah) meninggal dunia, pihak DireksiPT.
16 — 2
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
12 — 0
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalahmasalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2003 dan telah dibah
18 — 5
Dengan demikian makaPenggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang berperkara dan perkaratersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bekasi (Vide Pasal 4 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dibah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Jo.
12 — 0
untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran Kota JakartaPusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menetapkan biayaperkara menurut hukum majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karenaperkara ini adalah masalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2003 dan telah dibah
6 — 2
gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidanganyang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mengajukan dalildalil sebagaimanatelah dikutip dalam duduk perkaranya;Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terlah terbukti Penggugat bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dibah
6 — 3
berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anakyang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka MajelisHakim menetapkan anak, lahir di Semarang, tanggal 31 Maret 2010 dalam asuhan(hadhonah) Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak terhadap tergugat dicabut olehPenggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
12 — 4
Majelis Hakimberkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talakHal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 0637/Pdt.G/2016/PA.Gsgsatu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelahputusan berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UUNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dibah dan ditambah dengan UU Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama jo.