Bahwasesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2)UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan SuratKeputusan Ketua Otorita Batam No.: 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal06 Desember 2000, maka IZIN USAHA TETAP PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD akan berakhir sampai dengan bulanSeptember 2030.73. Bahwa selain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, masih adaperusahaan lain yang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapatpemegang saham asing, antara lain PT. HOLCIM INDONESIA.8.

SINTAl INDUSTRI SHIPYARD, yangditerbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan turutannya di atasnya.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak diPropinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan batu Aji, Kelurahan TanjungUncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan Jalan BrigjenKatamso, KM 6, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkaitPenetapan Pengadilan Negeri Batam No. :529/PDT.P/2013/PN.BIMtanggal01 Agustus

BATAM, diberi tanda bukti P13 ;Foto copy Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak DanaInvestasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modan dan lampiran atamasuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan No.18/V/PMDN/1996 N.K.P : 3813/384109354/OB, tanggal 13 Desember1996;Foto copy Surat Keputusan Otorita Batam No. 41/TUT/PMDN/XII/2000,tertanggal 6 Desember 2000, tentang Pemberian ljin Usaha Tetap, diberitanda bukti P15 ;Halaman 49 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm16.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Kantor Advokat AlfredSimanjuntak & Partners kepada Otorita Batam dan Kantor BadanPertanahan Batam, tanggal 25 Juni 2014 ;Buktibukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telahdisesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P4,P6,P7,P8,P9,P12,P13,P15,P17tidak ada aslinya ;Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut, Penggugatmengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya di mukapersidangan yaitu :Saksi I.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berlaku sampaidengan bulan September tahun 2030 dengan status sebagai PMDN ; Bahwabenarsuratsurat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeridi keluarkan oleh Otorita Batam ; Bahwaselain PT. SINTA INDUSTRI SHIPYARD, ada Perusahaan lainseperti PT.

Bahwa pada sekitar tahun 1997, Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur DivisiPengairan Barat (Sekarang TERGUGAT 1!) memberikan izin kepadamasyarakat khususnya PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemanfaatansebidang lahan untuk bercocok tanam yang berada di 2 (dua) Kelurahanyakni Kelurahan Pekayon dan Kelurahan Jaka Setia (Selanjutnya disebutsebagai objek dalam perkara a quo);Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks6.

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat ljin Pemanfaatan LahanSementara (SIPLS) sebagai bukti tertulis telah memberikan izin kepadamasyarakat untuk melakukan pemanfaatan lahan, Bahwa adapunpemberian izin tersebut berlangsung di sepanjang tahun 1997 s.d 2006,dimana masyarakat yang mendapatkan izin pemanfaatan lahan diwajibkanuntuk membayar sejumlah uang sewa tahunan kepada TERGUGAT I.Bahwa setelah Perusahaan Umum Otorita Jati Luhur Divisi Pengairan Barat( Sekarang TERGUGAT I) memberikan Ijin Pemanfaatan

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur pasal 4 huruf c tentang Tujuandan Lapangan Usaha yang menyatakan sebagai berikut.menyelenggarakan usahausaha didalam bidangbidang lainnyadalam batasbatas =kemungkinan teknis serta dapatdipertanggungjawabkan berdasarkan prinsipprinsip ekonomiyang rasionil.c.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur Bagian Keempat, Lapangan Usaha Pasal 7huruf c yang menyatakan sebagai berikut.usaha pariwisata, jasa konsultasi dan usahausaha lainnya yangdapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bksd.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita Jatiluhur jo.

Nomor : 57 PK/Pdt/2005Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat Intervensi dari pemilik asalyaitu lelaki Hadaming, melalui Badan Otorita Panakkukang Plan dan IndustrialArea Kotamadya Ujung Pandang, sesuai kwitansi tanggal 20 Nopember 1975,Nomor : /Daf.18A/PR/75, yang ditandatangani di hadapan Camat Tamalate,Kotamadya Ujung Pandang, secara tegas menerangkan peralihan kepemilikanatas tanah Persil 22 S Il, Kohir 561 PI dimaksud dari lelaki Hadaming kepadaPenggugat Intervensi (PT.

Demikian pulaPengadilan nyatanyata telah keliru dan khilaf karena sekalipun dalamputusannya mengutip keterangan saksi ABD HALIK KALEANG, yangmenyatakan bahwa tanah yang dibebaskan oleh otorita adalah tanahHadaming, tetapi ternyata tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan atauHal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor : 57 PK/Pdt/2005dijadikan dasar pertimbangan secara keliru, sehingga putusan Pengadilantersebut nyatanyata mengandung unsur kekeliruan atau kekhilafan yangnyata ;6.

Bambang Pujiantodan Linus Gusdar (fotokopi); Surat Keputusan Kepala Otorita Batam No.373/SKEP/KA/10/1988 tanggal 3 Oktober 1988 (fotokopi):Surat Perjanjian No.415/SPJ/KA/XI/1988 tanggal31 Oktober 1988 (fotokopi);Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukansaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan 2 (dua)orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaanyang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar

DOHAR MANGALANDO HASIBUAN Saksi menerangkan ; Bahwa Sejak 27 Agustus 2015 sebagai Kabid Penanaman Modal danpelayanan satu pintu; Halaman36dari74 halaman Putusan No. 16/G/2016/PTUNTPISebelum di Pelayanan satu Pintu saksi bertugas pada tahun 2012sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan penataan Wilayah;Bahwa Tahun 20022004 sebagai staf bidang perizinan pada masaperalihan dari otorita kepada Pemerintah Kota Batam; Bahwa bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota BatamNomor 1 Tahun 2016 bidang tugasnya

jelaskan, gunanya dokumen tanahdalam proses IMB untuk melihat kesesuaian dokumen tanah dan datapemohon, karena permohonan IMB tersebut lahannya memang milikpemohon atau bangunannya milik pemohon tetapi tanahnya sewa(harus ada Perjanjian sewamenyewanya) ; Bahwa dokumen yang diperlukan apabila tanahnya milik pemohonsendiri dalam pemeriksaan lapangan selama proses IMBadalah Aktajual beli, knusus di Batam dilengkapi dengan Penetapan Lokasi (PL),Surat Keputusan (SKEP) dan Surat Perjanjian (SPJ) dari otorita

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No. 373/SKEP/KA/10/1988 tentangPenetapan Penggunaan Tanah Kepada PT. Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11e):f. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Nomor 25/SIBP/VI/2010 (Bukti T1 1f);g. Dokumen Lingkungan berupa Rekomendasi UKLUPL atas nama PT.Barelang Elektrindo Eracemerlang (T 15);4.

Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11d) serta SuratKeputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 373/SKEP/KA/10/1988 tentang Penetapan PenggunaanTanah Kepada PT. Bangun Bintan Sejahtera (Bukti T11e) ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dapat diketahuiterdapat ketidaksesuaian dokumen dari Tergugat II Intervensi2 yang nyatanyata diterima oleh Tergugat yaitu berupa: 1.

Surat Keterangan Nomor 21/03/1003/TR/SKD, yang dikeluarkan oleh LurahTanjung Riau tanggal 05 Pebruari 2013 (bukti P 2) Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yaitu :1.SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru TK,tempat tinggal di Perumahan OB Otorita No.07 RT 01 RW 07, Kelurahan TanjungRiau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat

Plamo Karya,tanggal 14 Desember 2006, dikeluarkan oleh Direktur PengelolaanLahan, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; diberitandaFotocopy dari fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan, tanggal 27 May 2010, atas nama wajib pajak DollyNovie Rumuat; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Surat, Soehendro Gautama, S.H.

,M.Hum.Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 27 May 2010, yang dialamatkankepada Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam, perihalPermohonan izin Peralihan Hak atas Tanah; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Faktur Tagihan Biaya Administrasi PeralihanNo. 2893/FBAP/PL/5/2010 tanggal 27 Juni 2010, atas nama DirekturPengelolaan Lahan Ka.Sub.Dit.

SUPARMAN/suami saksi setelah mengalami masaobservasi 2 ( dua ) hari dirumah sakit umum Tanjungpinang dantelah melakukan City scan diRumah sakit Umum Provinsikepulauan Riau dan dokter menyatakan bahwa saudaraSUPARMAN/suami saksi mengalami pembekuan darah di otakdan tengkorak kepala juga mengalami retak dan harus dilakukanoperasi, untuk menindak lanjuti keadaan tersebut pihak Rumahsakit umum daerah Tanjungpinang langsung membuat rujukan kesalah satu Rumah sakit yang ada di daerah Batam yaitu RumahSakit Otorita

Batam untuk melakukan operasi terhadap saudaraSUPARMAN/ suami saksi, kemudian selama 12 ( dua belas ) harisaksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Otorita Batam dankembali ke Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2014 saudaraSUPARMAN/suami saksi masih menjalani rawat jalan, sedangkansaksi sendiri mengalami luka ringan ( robek pada bibir bagiankanan atas ),sementara kedua kendaraan mengalami kerusakanringan.Bahwa benar Saksi membenarkan Sketsa Gambar yangdiperlihatkan oleh Polisi atau Penyidik Pembantu saat

paraahil waris yang sah dari Pakki Hadji, padahal faktanya antara Pakki Hadjidengan orang tua para Terlawan in casu Andi Pakki atau Petta Pakki atau HajiPakki merupakan orang yang berbeda seria tidak ada huoungan kekeluargaandengan Pakki Hadj;Bahwa adapun dasarkepemilikanpara terdalwan atas obyek sengketa a quo vide alatbukti surat yang di ajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa, bukti surat P1(simana Boetaja/ Tanae tahun 1941) atas nama Pakki, kemudian bukit surat P2(Undangan Sekretaris Otorita

September 2013 jo.Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 226/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 8Mei 2013, telah terbukti tanah yang dimohonkan ekseskusi oleh Terlawan diatas adalah milik dari Terlawan, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjutsebagaimana didalilkan pelawan adalah bahwa dasar kepemilikan ParaTerlawan atas obyek sengketa a quo vide alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa : Bukti P.1 (Simana Boataja/Tanae tahun1941) atas nama Pakki, bukti P.2 (Undangan Sekretariat Otorita

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan denganHAK PENGELOLAAN kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam ;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.

Penggugat telah melanjutkan proses pengecekan pajakuntuk di Validasi oleh Dispenda, akan di lanjutkan proses (IPH) jinHalaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN Btm.Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam (OB),Tergugat pada saat akanmelakukan Pengajuan Ijin Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam, Salahsatu abang kandungnya selaku ahli waris PANDI DIDI RAHADI bernamaJOHARMAN menumui TERGUGAT sekaligus memblokir Sertifikat No :9660 atas nama PANDI DIDI RAHADI,di ketahui yang bernama

,selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT DALAM KONPENSI / KUASA PENGGUGATDALAM REKONPENSI ;KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN dan OTORITA PELABUHANENDE, berkedudukan di Jalan Adi Suciptolppi Ende Nusa Tenggara Timur,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni2016, memberikan kuasa kepada : FAUHIDZIZULISTIAN, SH, M.Si, 2. DILVITA ADHAYANTI, SH, 3.WANDES T. RAJAGUKGUK, SH, 4. RICARDOALFRED SIRINGORINGO, SH, 5. BHAYU INDRAKUSUMA, SH, 6.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan denganHAK PENGELOLAAN kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam ;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;De Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.

Btm.menyebutkan semua aset Otorita Batam Daerah Industri Pulau Batamdialihkan menjadi aset Badan Penguusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam ;b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pasal 4 ayat (1)menyebutkan Hak Penggelolaan atas tanah yang menjadi kewenanganOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaanatas tanah yang menjadi kKewenangan Pemerintah Kota Batam yang beradadi Kawasan Perdagangan

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3. Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.

Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian PemberianHak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di daerah Industri Pulau Batam memutuskan:Pertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh

Fotocopy Bukti pelunasan Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO),diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi (PL) atas nama PT. Wira Nata Tamtama,diberi tanda bukti P4 ;5. Fotocopy jin Prinsip (IP) No.37/IP/KA/I/2016, diberi tanda bukti P5 ;6. Fotocopy Fatwa Planologi, diberi tanda bukti P6 ;7.

cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS); Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akandipergunakan untuk cek fisik; Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita

Terdakwa dan di cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS);Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dipergunakanuntuk cek fisik;Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.1;2.

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.2;3.

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.3;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga mengajukanbukti saksi, sebagai berikut :Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

gugatan sebelum dijualbelikan, dan akhirnya berubahstatus hukumnya menjadi tanah Bersertifikat Hak Milik, semula adalah tanahberstatus hak tanah adat garapan perorangan, atas nama: Ibu Maria Koranodengan suaminya Derek WoriasiKorano, yang telah terlepas dari tanah adatumum secara komunal, yang mana penguasaannya tidak lagi berada padaotorita Kepala Suku besar yang membawahi 5 (lima) marga besar di kampungNunsiari Dawai, karena tanah adat garapan perorangan tersebut telah diakui hakgarapannya oleh otorita

tempat usahanya diPutusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 6 dari 14 Halaman20.21.22.23.Kampung NunsiariDawai tersebut; (Bukti: P 6, copy dan leges Surat KeteranganKematian);Bahwa sejak saat itulah Tergugat bernama: Agus Woriasi, Pekerjaan: TokohMasyarakat, dengan mengklaim diri dan mengangkat dirinya sendiri menjadikepala suku dengan mengaku bahwa dirinya diangkat berdasarkanpenunjukkan dirinya menjadi kepala suku oleh Bupati Kabupaten kepulauanYapen, yang sesungguhnya menurut hukum adat dan fakta otorita

tertulis.Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT.BDGBahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjangDaerah Aliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat yang diserah kelolakan kepadaPerusahaan Umum Jasa Tirta Il berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlahdan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita

sehingga tidak memilikihak atas bangunan yang berdiri diatasnya;Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjang DaerahAliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat yang dioperasikan kepada Perum Jasa Tirta IIberdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita

tanda P8;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 28Nopember 2008, diberi tanda P9;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 27Februari 2009, diberi tanda P10;Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Uang Tunai Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) oleh HAJARUDIN HARAHAP, Pangkat Brigadir Kepala, Jabatan AnggotaPolisi Unit III SatReskrim Polresta Barelang, tertanggal 20 September 2010, diberitanda P11;Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita

No.1625/F/VII/2008, tertangal 23 Juli2008, diberi tanda P12;Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Nomor:0027/KPTS/KDL$/XI/2008,tertanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda P13;Fotocopy Surat Perjanjian Pengalokasian, Pengunaan dan Pengurusan Tanah AtasBagianBagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan17Daerah Industri Pulau Batam, Nomor :0031/SPJ/KDL$/XI/2008, tertanggal 27Nopember 2008, diberi tanda P14;15.

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.3.

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober 2010

Nomor 3428 K/Pdt/2015dari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggal 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 m? (tujuh ribu tujuh ratusmeter persegi) yang terletak di Kavling Pelopor Batu Aji, WilayahPengembangan Tanjung Uncang, Kota Batam;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2010 Pembina Yayasan PendidikanKartika H. Amaluddin Nasution telah meninggal dunia dan semenjakmeninggalnya H.

Jual Beli (PPJB) Nomor :0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmMasa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada SertifikatTanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN KotaBatam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan denganjJangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh BadanOtorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebutpada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saatini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telan menjelaskan bahwa secaraketentuanperundang undangan bahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atauBadan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir.