Ditemukan 5561 data
232 — 72
Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri(bukan peraturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yoPMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.
22 — 17
., M.H. memberitahukan bahwa mediasi yangdilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan hasil mediasinomor: 122/Pdt.G/20132/PA.Set tanggal 21 Mei 2013;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonanPemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon denganpenambahan keterangan lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Mei 2013yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Mudagolongan
160 — 92
. : 335006 HLA Th. 20132. REDY,SPd Penata 1k. , Penilik PLS Camat SK BupatiNIP.19690225 199310 1 Ill/d Dinas Tanggetada No. : 335002 Dikmudora ILA TH, 2018Kab. Kolaka3. GUNTUR SUHANDOKO, Pembina, Kepala SMPN Camat SK BupatiS.Pd V/a 3 Watubangga Watubangga No. : 335NIP.19700704 199412 1 HLA Th. 20130034, Hu. ST. ROSANA, S.Pd Pembina, Pengawas Camat SK BupatiNIP.19620424 198310 2 IV/a Sekolah Dinas Tirawuta No. : 335002 Dikmudora ILA Th. 2013Kab.
159 — 95
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Il/Tanjungpura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/97/VII/2013 tanggal 25 Juli 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/II09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 20133. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidangatas nama Terdakwa danpara Saksi4. Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Mendengar : 1.
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.V1I/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 PUT.46885/PP/M.VI/16/20139
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Gedeon Didik Prabowo
58 — 28
Bahwa sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwamohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untukmempertimbangkan halhal yang meringankan dari diriTerdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukanberat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:1) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antaralain :a) Pengamanan konflik horizontal di Maluku Utaratahun 2001.b) penugasan pengamanan wilayah Maluku padatahun 20132) Terdakwa telah mendapatkan tanda kehormatan :a) Satya Lencana kesetiaan
98 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 83 K/Pdt/20132. HASAN WIJAYA LAUW, beralamat di Jalan Taman Surya II Bok E4/3,Rt.001/Rw. 018, Pengadungan, Kecamatan Kalideres, KotamadyaJakarta;3.
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1180 K/PID.SUS/20132) Nomor : 188.4/02/PPBJ/DSTKT/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunanANTONI, ST bin ACHMAD, ST (Ketua), JOKO SUSILO, SIPem binSARUJIMIN (Sekretaris) dan MIRHAN, AMd bin AHMAD (Anggota),Bahwa berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007Bab huruf C angka 1 a 3, bahwa Pemilihan Langsung dapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHMA NOVIYANTI, SH
133 — 42
Pengadaan Nasional menyatakanbahwa One Indirasari Hardi, Ir Lulus Ujian Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar Jakarta 31 Desember 201013.1 (Satu) lembar surat permohonan pengukuran ulang lapangan (MC0)nomor : 36/CMAPDG/RTNH/VIII2013 tanggal 30 Agustus 2013 oleh PT.Cendrawasih Mulo AnoHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 15/TIPIKOR/2016/PT PDG14.1 (satu) lembar surat persetujuan melakukan pengukuran ulang15.16.17.18.19.20:Dake22.lapangan (MC0O) nomor : Um01 IIRc.9/93.A tanggal 2 September 20132
172 — 26
Rumah KPR Type 36 (kredit) di Griya Utama jalan TrikoraBanjarbaru mulai Juli 20132. Mobil Vios bekas Taxi senilai Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) beli di tahun 2013Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti1.Bukti penerimaan Negara, penerimaan Negara bukan pajak 210010 atas nama bendahara Kanwil Dep. Agama Prov.
76 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadapPegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampaidengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lainseperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanahsebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMADHELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya SidangPanitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;.
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan KegiatanKegiatanPRONA namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kuitansi ;e Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani olehsaksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) danmengajukannya kepada saksi H.
No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaPasal 12 yaitu :a. Ayat(1) :Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan ;(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;b.
164 — 34
B&U/2013 000 9.350.0 9.350.0 70.961.00000 Tgl 00 00 01 09/04/20132 ea non 15.000 = 0350/SP2D/pee Lspbj/2013 Hal 31 dari 177 hal Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2017/PN. Bna Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit Nangka 08/10801/LS 67.571.68.950. B&J/2013 000 11.900. 4.900.000 16.800. 50.771.00000 Tgl 000 000 0D 09/04/20137000 big x 10.000 = 0353/SP2D/Rp70.000.000 Lspbj/2013Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit 04/10801/LS 72.520.Jengkol 74.000.
B&J/2013 Rp67.1 2.500.0 64.630.00btg) 000 Tgl 30.000 00 04 06/05/20131 Ls = Rp69.000.000 0499/SP2D/Lspbj/2013 2.500.000Tgl11/05/20132 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup /LH (DAK)2 Peningkatan Peran sertaMasyarakat dalamPengendalian LH42/N0801/LS 148.568119.840 B&J/2013 .000 13.600. 15.100. 133.468.0.000 Tgl 000 000 008.000 btg x 15.000 = 22/05/20135 Rp120.000.000Pembersihan Lahan, 0563/SP2D/Pembuatan Lubang 31.760.
B&U/2013 000 9.350.0 9.350.0 70.961.00000 Tgl 00 01 09/04/20132 ea non 15.000 = 0350/SP2D/pee Lspbj/2013 Hal 64 dari 177 hal Putusan No. 13/PID.SUSTPK/2017/PN. Bna Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit Nangka 08/10801/LS 67.571.68.950. B&J/2013 000 11.900. 4.900.000 16.800. 50.771.00000 Tgl 000 000 0D 09/04/20137000 big x 10.000 = 0353/SP2D/Rp70.000.000 Lspbj/2013Tgl15/04/2013Pengadaan Bibit 04/10801/LS 72.520.Jengkol 74.000.
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena
212 — 41
Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RlNo. 938/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.
94 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tali Asin Tahap Porprov XII tahun 20132.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA Diwakili Oleh : HENGKI RONALDDAPOTUA PARDOSI,SH
203 — 68
Asuransi Videi tanggal 10 Januari 20132)Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10Januari 20133)Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekuranganperlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013Dikembalikan kepada saksi ERNIYANTI6.
73 — 23
Aan untuk membeli sabusabudengan menggunakan mobil kendaraan Xenia warna birumuda.Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 109K/PM J04/AD/VI/20132) Bahwa benar kemudian setelah Narkotika jenis sabusabu didapatkan secara bergantian Saksi3, Terdakwa danSdri.
174 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH/SATUAN1 2 3 1. 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup 1 bendel(BLH) Tahun Anggaran 20132. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup 1 bendel(BLH) Tahun Anggaran 20133. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1 bendelTahun Anggaran 20134. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1 bendelTahun Anggaran 20135. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 1 bendelNomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
171 — 56
yangmenjadi agunan/ jaminan konsumen/ Irsan Bakti Harahap/ PTBank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 35
Bahwa Perkawinan antara) PENGGUGAT DANTERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor CatatanSipil Kotamadya Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, telan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/2013/ PN.Bks, tertanggal18 Desember 20132. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ......dan seterusnya ......