Ditemukan 556011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ADIA PRATISTIA, S.H.
2.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
Terdakwa:
SIRAJUDDIN TAHAP Als RAJUK Bin DG. MANANDRANG
35 — 23
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 19-05-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 20-06-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kdi
Tanggal 8 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAT, S.H., M.H.
Terdakwa:
AKSAN ALIAS LAHAJI BIN PATAHANGI
21 — 5
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 430/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
IRFAN Bin LA HODA
25 — 13
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan; Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan
    kecilBerdasarkan pasal 1 (Satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan nelayan kecil adalah orang yang = matapencahariannya) melakukan = penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawlsdilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentanglarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls)dan pukat tarik (Seine nets) di wilayah pengolaan perikananRepublik Indonesia dan
    ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.HARDIANSYAH Alias BELA Bin DAENG DINA
2.MARHALIM Alias LALING Bin Alm. MUNTAHA
76 — 47
  • pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ataumemelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;2.
    Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
    tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2019/PN Kdi1.
    tentang perikanan sebagaimana telah di ubah denganUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-07-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 258/Pid/B/2013/PN-TB
Tanggal 17 September 2013 — Pidana : 1. WIRAWAN
1119 — 758
  • Perk : PDM82/TBALAI/09/2013 tertanggal 17 September 2013 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara int memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan terdakwa WIRAWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RINo.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRAWAN dengan pidana
    kelainanWajah : Dijumpai luka robek pada bibir wajah sebelah kanan denganukuran +0,5 cmAnggota Gerak Atas : Dijumpai luka memar pada lengan bagian dalam denganukuran + 1 cm Dijumpai luka robek pada jari kelingking sebelah kanandengan ukuran + 0,5 cmKESIMPULAN :1Telah diperiksa seorang perempuan umur 35 Tahun, keadaan sadar.2 Luka memar dan robek disebabkan benturan benda keras dan tumpul.Perbuatan terdakwa Wirawan tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004
    Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pidana yang akan dijatuhkan lebih lamadari masa Penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan apabila Terdakwa dinyatakantetap berada dalam tahanan ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhiPidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya Perkara ;Mengingat Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Umum
Register : 12-08-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 03-10-2024
Putusan PN TOLITOLI Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tli
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Dwi Resti Prabandari, S.H.
Terdakwa:
EVANDER RAHMAN alias PANDER
18 — 16
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 23-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
2.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
3.AJI SUKARTAJI, S.H.
Terdakwa:
1.I PUTU JIMMY SAI REEVE
2.DARIMAN Als DAMONG Bin DURAHMAN
3.WASEH Bin KARNA (Alm)
45 — 10
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 14-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Pbl
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HERMAN HIDAYAT SH
Terdakwa:
CASNOTO
93 — 11
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Sbw
Tanggal 9 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO
Terdakwa:
1.A. RAHMAN ak MUHIDDIN
2.RAMLI ak MALIUN
96 — 39
  • Pasal 8 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 53ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbw.
    Pasal 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAU2. Dakwaan kedua: Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 jo.
    Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Sbwatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.
    Pasal 9Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.
    Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. A. RAHMAN Ak. MUHIDDIN danTerdakwa II.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
Masri Bin Jasrul
100 — 17
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-09-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
H. ABD. RAHIM Bin HAMUNDING
111 — 7
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum
Register : 04-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Sel
Tanggal 23 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H
Terdakwa:
1.UMAR
2.JABIR
21 — 23
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2024 — Putus : 02-02-2024 — Upload : 03-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lwk
Tanggal 2 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.Reza Pahlevi, S.H.
2.M. YUSUF RACHMAN, S.H., .M.H
3.JAINUARDY MULIA, S.H
4.Muhammad Taufik Wahab, S.H.
Terdakwa:
1.Jarwadi. J Buluan Alias Wadi
2.Lusrin Patanduk Alias Lusi
3.Samring Alias Papa Rasya
4.Nasrun H. Aris
5.Fahri
41 — 0
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Habibi, S.H
Terdakwa:
Hasibuan Bin Hayat
25 — 22
  • Menyatakan terdakwa HASIBUANI BIN HAYAT bersalah melakukantindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakanalat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan,sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Ketiga Pasal 100B JoPasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perikanan.2.
    Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 71/PermenKp/2016 Tentang Jalur PenangkapanIkan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010TentangAlatPenangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang RI No. 31Tahun 2004
    tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaanalat setrum selain yang belaku secara umum; Bahwa alat penangkapan ikan yang dilarang apabila adanya potensimerugikan/membahayakan kelestarian lingkungan dan keselamatanpengguna dan orang disekitarnya serta diatur larangannya berdasarkanPeraturan PerundangUndangan; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan penangkapan ikandengan alat setrum dapat dikenakan sanksi Hukum sebagaimana pasal84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim denganmempertimbangkan faktafakta hukum dipersidangan akan memilih langsungdakwaan manakah yang tepat untuk dikenakan terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangantersebut diatas, Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling tepat yangdikenakan terhadap Anak yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 100B Jo.Pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 2004
    Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubahdengan Undangundang Nomor 45 tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN PkbTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
SURIYON JANNOK
68 — 23
  • Menyatakan terdakwa SURIYON JANNOK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Suriyon Jannok, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 12.45 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 93 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Lebih Subsidair:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN BnaBahwa ia terdakwa SURIYON JANNOK, pada hari Sabtu tanggal 02Pebruari 2019 sekira pukul 12.45
    Sus/2019/PN BnaBahwa, pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menegaskansetiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memilik SIPI;Bahwa, terdakwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai nahkodatugasnya diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yaitusebagai pemegang kewibawaan umum
    Seri FA 001023 an: KM KHF1980 GT. 63,74berdasarkan ketentuan pasal 76 A UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yangdihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan,maka barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa + 100 kilogram ikanCcampuran yang terdiri dari ikan jenis cumicumi, kurisi,
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 641/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Sukarso Bin Supardi
40 — 19
  • diajukandipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :iP4.Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidakmematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu) atau musimpenangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 100 Jungtopasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004
    BERKAH SAMUDRA BAHARI diperintahkan untuk bergerak kePelabuhan Benoa Bali untuk diproses lebih lanjut;n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
    Penangkapan Ikan III WPPNRI 571, WPPNRI711,WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718; Ahli menerangkan bahwa Mereka harus melakukan penangkapan ikandengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, bila tidak maka melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31tahun 2004
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c. Daerah, jalurdan waktu atau musin penangkapan ikan;Terdakwa membenarkan keterangan ahli;Halaman 10 dari26 Putusan Pidana Nomor 641 /Pid.Sus/2018/PN Dps6.
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf cUndang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang yangmelakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : c.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-07-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 171/PID.SUS/2024/PT BJM
Tanggal 8 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : M. KHOIRUN NI'AM, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : NASRUDIN Als UDIN Bin MAWARDI (alm)
Terbanding/Terdakwa II : MAHMUDIN Als MAHMUD Bin AHMAD JUMASARI
44 — 41
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL SAMAD ALIAS ACOK BIN MUHAMMAD SANUSI
Terbanding/Terdakwa II : ERWIN SAHPUTRA BIN SUTRISNO
89 — 50
  • YASMIN dan Sdr.MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa , Terdakwa II, Sdr.YASMIN danSdr.MUSLIADI tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dari pihak yang berwenang.Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR
    YASMIN danSdr.MUSLIADI tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dari pihak yang berwenang.Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMBPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 56 ke1KUHP.ATAUKEDUA:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa ABDUL SAMAD ALIAS ACOK BIN MUHAMMAD SANUSI,Terdakwa Il ERWIN SAPUTRA BIN SUTRISNO , Saksi YASMIN
    YASMIN dan Sdr.MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa akibat perobuatan para terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.13.500.000.000, (tiga belas miliyar lima ratus juta rupiah) dan merusakekosistem perairan laut.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 56 ke1KUHP.ATAUKETIGA:PRIMAIR
    Seharusnya MajelisHakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senintanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalamPasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikansemua Unsur temasuk Unsur penangkapan, pembudidayaan, pengolahan,dan pemasaran ikan.Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMB3.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
1.Rusdin Bin Hamir Pilok
2.Aswanto alias Wanto
3.Deni Askar alias Erik
46 — 11
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 20-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 147/PID/2015/PT KPG
Tanggal 18 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : KUO BRATAKUSUMA, SH
Terbanding/Terdakwa : SURATMAN alias MANI
22 — 5