Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.

KUHP telahditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbataspada penggunaan daya upaya : nama palsu atau keadaan/martabat palsu ataudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; Dimana denganmenggunakan salah satu atau lebih dari daya upaya tersebut orang lain menjaditergerak untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan pihutang; Dengan kata lain bahwa penyerahan barangsesuatu itu dengan pengunaan daya upaya harus ada hubungan causal

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telahditentukan bahwa dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanyaunsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan TataUsaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan,sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru bolehberproses (pointd interest, pointd action) ;b.

Setiawan S.H. dalam bukunya Pokokpokok Hukum perikatanmenguraikan unsurunsur dari Pasal 18365 KUHPerdata sebagai berikut;1) Perbuatan yang melawan hukum (onrechimatige daad);2) Harus ada kesalahan;3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas,terdapat persesuaian dengan tindakan Para Tergugat yang menuduhPengugat tanpa alasan yang jelas dalam laporan di Kepolisian tersebut.Tuduhan penipuan

dahulu walaupunada verset, banding, maupun kasasi ;Namun apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat llltelah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :GUGATAN KABUR ( Obscuur Libel ) :bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur danteknis hukum acara perdata yakni tidak menyebutkan Perihal / JenisGugatan ;bahwa Penggugat secara tegas tidak menyebutkan alas hakdan causal

dan Tergugat;Bahwa kerugian materiil dari Penggugat semakin bertambah dengantimbulnya biayabiaya pengeluaran dalam rangka melakukan langkahlangkah dan konsultasi hukum, serta penyiapan dan pembuatan berkasgugatan perkara a quo dimana kerugian ini sebesar Rp. 50..000.000, (limapuluh juta rupiah);Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pdt/2019/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa Penggugat didukung alat bukti yang tidak dapat disangkalkebenarannya serta secara hukum (Conditio sine quanon) membuktikanhubungan causal

Tergugat akanmenemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga,sehingga mengganggu pelaksaan ibadah kepada Allah Swt.Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan denganpendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>tibi>> dalam kitabnya ailMuwa>faqa>t jus Il halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelissebagai berikut:ab 2B 13) Ee, AEN 5 Chat etlicta atid 2b gle GY Agila ad 4 gical ldCb AW Coby BR HG IGIG stud We Aatitil fe ia allio 35capa ol pully Ese lg causal

2 halaman 4,Poin 2 halaman 5, Poin 1 halaman 6 maupun pada Petitum poin 12;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;e Harus ada hubungan causal

Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul harus adahubungan sebab akibat (causal) ;Bahwa perbuatan hukum dari PARA TERGUGATsebagaimana yang telahdiuraikan tertulis di atas, tentunya BUKAN hanya memenuhi 1 (satu)unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi telan memenuhiKESELURUHAN dari unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdata ;Bahwa KEBENARAN dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas,DIBUKTIKAN kembali dengan bersesuaian berdasarkan

Astra Sedaya Finance)" yang telah mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil (Judicial Review pasal 78 ayat (15) UU No.41 Tahun 1999 beserta penjelasannya terhadap UndangUndang Dasar1945 untuk dibatalkan, dengan alasan ketentuan tersebut bersifat terbuka,tidak menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana (Dader) tertentu, danjuga tidak mensyaratkan adanya "causal verband" antar "alat angkut"dengan pelaku tindak pidana sehingga semua alat angkut yang terkaittindak pidana yang dimaksud dengan UndangUndang

Penerapan azas causaliteit yang kabur.Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteitdengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolaholah PemohonKasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai.Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causaldengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal denganperbuatan.

Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukummengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukanPemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatuanalisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahanakibat ke sebab (a posteriory);Bahwa jika dilinat dari pengertian a priory dan a posteriory, makaPemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatukeadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan jugaperbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan

UndangUndangNo. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwa : PutusanPengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukandan hal yang terjadi dalam persidangan selama segketa itu diperiksa;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hal.9 s/d hal.12 yang pada pokoknya mengatakan tidak ada hubungan hukum (Causal

Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkankerugian kepada Para Penggugat, karena unsurunsur perbuatanmelawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh ParaPenggugat.6.

centimeter kali lima centimeter tembus padabagian bawah ketiak kiri dengan ukuran dua centimeter kali satucentimeter dengan jarak antar tusukan kurang lebih empat puluhcentimeter koma tepi luka rata koma dinding Iluka bersin koma sudut lukatajam dan tidak ada jembatan jaringan yang diduga sebagai penyebabHalaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 101/Pid.B/2016/PN Jnpkematian sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor:03/PKM/BKL/V1V/2016 tanggal 6 Juli 2016;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal

tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatuperaturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkanpengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d.adanya hubungan sebabakibat (causal

Juga apakahkerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yangdimohonkan untuk diuji;.

Menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas darihubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinyaperbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmemberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikatdan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teoriyaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sinequa non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian

yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layakmerupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dihubungkan denganketerangan saksi TOMY PATTISINA ternyata bahwa rumahtempat tinggal Penggugat adalah di Penggilingan Tengah No. 74 Rt/Rw. 004/006Kebalen, Babelan, Bekasi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antaraperbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiaptiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapat untungtergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih ataulebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengajamengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umun disini tidakperlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanyang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empaft)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut