Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Arsip negara
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. BINTON SIMORANGKIR, SH. MH.
62 — 35
  • ;on Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas nyata bahwa seluruhtindakan atau perbuatan Terdakwa dilakukan adalah dalam kapasitasnya sebagaiPegawai Negeri atau Pejabat Negara incasu sebagai KEPALA DINASPERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI ATAU SELAKU PENGGUNAANGGARAN sehingga unsur Setiap Orang dalam rumusan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 adalah TIDAK TEPAT DITERAPKAN kepada TerdakwaDrs. BINTON SIMORANGKIR, MM;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 12 Nopember 2014 — - Drs. JASMAN HARUN (Terdakwa) - BAMBANG WIDIANTO, SH. (JPU) - DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH (JPU)
127 — 135
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah.2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan UsahaMilik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danPerusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasakan perjanjian dengan Negara.Sebelum ahli menjelaskan pengertian Kerugian Keuangan Negara, ahli akanmenjelaskan mengenai Kerugian Negara.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
125 — 34
  • Yang masuk penyelenggara Negara menurut Pasal 2Undangundang No.28 tahun 1999, meliputi :Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara ;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;oa ro Ny >Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
153 — 38
  • daerah, antaralan : SK Bupati, SKKepla Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturanperundangundangan.eBahwa Ahli menerangkan Peraturan Bupati merupakan peraturan perundangundangan, termasuk didalamnya SK pengangkatan seseorang dalam sutujabatan yang mengatur mengenai tupoksi dalam jabatan tersebut.ePerbedaan pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999 adalah dalam Pasal 2 dilakukanoleh siapa saja dan Pasal 3 dilakuakn Pejabat
    Negara (PNS) karenakewenangannya dan orangorang yang berkaitan dengan jabatan negeri (ada diTugas Pokok dan Fungsinya/Tupoksi).eMAsalah Subyek hokum dalam ketentuan pidana dalan undangUndang No. 18tahun 1999 tentang JAsa Konstruksi hanya kepada Penyedia JAsa yaituPerencana, Pelaksana dan Pengawas, sedangkan ketentuan pidana untukPenggna Jasa tidak ada.124 125 eBahwa Ahli menerangkan mengenai kewenangan selalu mengacu kepada perturanperundangundangan dan SK mengenai tupoksi suatu jabatan, kewenangantersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
119 — 18
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
107 — 77
  • rangka koordinasi pengurusanperbaikanperbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor BPPMDKab.Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akantetapi mereka terdakwa tidak membuat laporan penggunaan danaperjalanan yang disertai dengan bukti tiket,bukti nginap, bukti lumsum, buktitransportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan merekaterdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat
    Negara, yang berbunyi : Pertanggungjawaban biayaperjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmelampirkan dokumen berupa :a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
204 — 32
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
136 — 104
  • Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SuratTeguran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara di bidangperpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena Surat Teguran merupakan penetapan yang dikeluarkan olehpejabat negara di bidang perpajakan maka Surat Teguran adalah suatu keputusan dibidang Perpajakan dan sengketa yang timbul atas suatu keputusan di bidangperpajakan merupakan Sengketa Pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3423 — 3037 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 ayat (1)KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhikualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayaitu selaku pejabat
    Negara (Anggota DPRRI) yang menjalankan fungsilegislatif dan menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara;ad.2 Menerima hadiah atau janji;a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
226 — 40
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
133 — 17
  • BantuanSosial yang sudah direalisasikan itu tetapmerupakan Uang Negara, karena ~walaupun secaraprosedur sudah keluar dari Kas Negara dan pengelolatidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke KasNegara, namun dalam hal peruntukkannya tetap beradadalam pengawasan Pejabat Negara yang merupakanwakil dari Pemerintah =;6 dan alasan 7.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
92 — 18
  • Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
373 — 313
  • objek sengketa yang pernah diajukan olah salah satu ahli warisyaitu Maryani bin H Sukari alias Maryanih/Tergugat XIV, yang manaputusannya dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap; Sedangkan buktibukti dan alasanalasan yang diajukan dalam perkaragugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah samadan tidak ada perbedaan dengan buktibukti dan alas hak sebagaimanatercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan melawan hukum yang oleh Pejabat
    Negara yangdijadikan dasar baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Maryani bin H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
435 — 220
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2. Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara ;3. Menteri ;4. Gubernur ;5. Hakim ;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;7. Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi, = Kolusi danNepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-08-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 9 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JULI ISNUR, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : DU NUN alias AGUAN alias ANUN
102 — 121
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Hal. 290 dari 372 hal. Putusan.
    No. 18/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRao fF wnMenteri,Gubernur,Hakim,Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa berlandaskan pijak pada pengertian Pegawai Negeridan Penyelanggara Negara sebagaimana disebutkan di dalam :1. 1. UU No. 31 Tahun 1999 ;Zs 2. UU No. 20 Tahun 2001;3. 3.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
185 — 90
  • Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum definisi orang peroranganadalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
129 — 243
  • PUTUHENA, S.T.M.T sebesar Rp. 98.000,00 permeter per segi adalah tindakan kesewenangwenangan yang melanggar hukumdan berakibat pada Kerugian Keuangan Negara; Bahwa Ir.M.V.PUTUHENA,S.T,M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Ambondengan menerima pemberian uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari pemilik tanah Ny.ELSYE PARERUNG adalah perbuatan melanggar etika pejabat negara dandikategorikan sebagai perbuatan gratifikasi dan melawan hukum.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. HENTJE ORHEN SINA
123 — 65
  • Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara/badan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
223 — 59
  • dan Penyidikansedangkan sekarang sudah masuk Proses Pemeriksaan Dipengadilan ,maka untuk ini menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa Patut Untuk ditolak ;TENTANG AKIBAT HUKUM APABILA PERHITUNGAN KERUGIANNEGARA YANG DITULIS TIDAKLAH TEPAT.Bahwa kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa, bahwapenyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikankekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplindan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat
    negara pada umumnya,dan para pengelola keuangan pada khususnya ;Bahwa sebagaimana dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada TindakPidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No.Halaman 221 dari 235 halaman Putusan Nomor : 07/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yangmenilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BadanPemeriksa Keuangan (BPK) dan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
269 — 288
  • C PPK PanwasKabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadaprekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ,untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK BawasluProvinsi dilampiri SPTJM.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.1.
    C PPK PanwasPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 134 dari 840 halamanKabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadaprekapitulasi beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ,untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK BawasluProvinsi dilampiri SPTJM.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.1.
    Nomor:113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam NegeriBagi Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap.h. Peraturan Menteri Keuangan R. Nomor:117/PMK.02/2016 tentang perubahan Atas Perturan MenteriKeuangan Nomor: 65/PMK.02/2015 Tentang Standar BiayaMasukan T.A 2016.i.