Ditemukan 5799 data
864 — 844 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK CHINATRUST INDONESIA, selaku Kreditur dari PT.FitU Garment Industry (Dalam Pailit), dalam hal ini diwakili olehkuasanya Willing Learned, SH, Advokat pada Firma HukumLearned & Rekan, berkantor di Gedung Hijau IV No. 16 PondokIndah;2 Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Kabupaten Bandung, berkedudukan di Stasion MajalayaNo. 32 Majalaya, Kabupaten Bandung;3 Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serkiat Pekerja Nasional (DPCSN) Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Cisurung
65 — 45
dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masingsebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiildan formil Korupsi di Indonesia halaman 50'"' menyebutkan bahwa istilah jabatan dankedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembagahukum privat seperti PT, CV, FIRMA
82 — 47
., kesemuanya Advokat dari Firma Hukum PrasetioHalaman 1 dari 85 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2017/PN.BdgErawan & Partners, beralamat di Gedung Wira UsahaLantai 8 Suite 802 Jalan HR.Rasuna Said, KaretKuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Oktober 2017, selanjuinya disebutsebagai Tergugat,Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Juli
55 — 19
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
1494 — 1492 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat danear ANCalon Advokat Magang, berkantor di Firma Hukum MartinSuryana & associates, Advocates & Legal Consultants, alamatdi Jalan Raya Margorejo Indah D205B, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;DR. HASAN ANOEZ, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Buncit Raya Nomor 145, Jakarta Selatan,pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Rusili, S.H.
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
DRS. HARIS SEMIAWAN ALIAS HARIS
169 — 97
yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan; Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yangHalaman 47 dari 83 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma
48 — 20
Adapun yangberbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapaisedangkan korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma,Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DarwanPrins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang No.31
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
AGUS MULYA
263 — 1526
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan; Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
102 — 58
hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistemhukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan,organisasi, institusi).Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajibansubjek hukum itu ada dua yaitu subjek hukum orang (persoon) tersebutdibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pertama, manusia pribadi (naturalijkpersoon) dan kedua, badan hukum (rechtpersoon).adalah PT(Perseroanterbatas) dan koperasi (Badan usaha yang berbentuk badan hukum maka iasebagai subjek ) dan UD, FIRMA
208 — 573
meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangmempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Ahli menerangkan bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UU KUP,Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma
112 — 28
Adapun yang berbadan hukum misalnya ; Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai, sedangkan koorporasi yang tidak berbentuk badan hukummisalnya ; Firma, Commanditaire atau CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Adytia Bhakti,bandung 2002, halaman 17).Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan diatasbila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No.
1.Samuel Pangaribuan, S.H
2.MARTHYN LUTHER, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROLIATI
125 — 0
Nomor: 305/LEG/2021 tanggal 31 Juli 2021
38. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari FIRMA HUKUM TRI MANDIRI JUSTICE No: 03/P/TMJ/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 Hal: Penggunaan Dana Dalam Rekening Pribadi
39. 1 (satu) bundle fotocopy Surat KUASA / POWER OF ATTORNEY oleh FIRMA HUKUM TRI MANDIRI JUSTICE No.33/SK/TMJ/XI/2021 tanggal 15 November 2021
40. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari PT.-128237 tanggal 30/06/2021
76. 1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Bank Maybank NOMOR REKENING: 8-034-128237 tanggal 30/07/2021
77. 1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Bank Maybank NOMOR REKENING: 8-034-128237 tanggal 31/08/2021
78. 1 (satu) bundle fotocopy print out Rekening Koran Bank Maybank NOMOR REKENING: 8-034-128237 tanggal 30/09/2021 s.d. 31/01/2022
79. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari FIRMAHUKUM TRI MANDIRI JUSTICE No.: 148/P/TMJ/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Hal: Permohonan Data Transaksi
80. 1 (satu) bundle fotocopy SURAT KUASA / POWER OF ATTORNEY dari FIRMA HUKUM TRI MANDIRI JUSTICE No.33/SK/TMJ/XI/2021 tangal 15 November 2021
81. 1 (satu) lembar data lengkap mutasi transaksi pindah buku dari rekening no. rek: 8034128237 atas nama LIM SIEW LAN ke rekening no. rek: 8787013708 atas nama AHMAD RUSTAM RITONGA, S.H
82. 1 (satu
68 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam PasalI butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
76 — 40
.= Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013, diminta untuk memfasilitasi /mengkomunikasikan perihal adanya tumpang tindih hak antara Penggugat danPara Tergugat;= Bahwa saksi bekerja di HMA Konsultan (Firma Hukum) yang berkantor di Jl.Gatot Subroto Banjarmasin, adapun permintaan untuk dijadikan fasilitator berawal55dari partner kerja HMA yaitu Konsultan Pajak yang meminta HMA untuk menjadifasilitator dan kemudian ditunjuklah saksi sebagai mediatornya;Bahwa pada saat memfasilitasi permasalahan tersebut
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
427 — 606
., M.H. para Advokatpada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH)beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said, Kota Jakarta, Indonesia dan Jl. Raden Patah, Komp.Sumber Jaya, Blok A No. 56, Nagoya, Kota Batam, Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Tanggal tanggal 04 Oktober 2019,Lawan:1. PT. Tri Sakti Lautan Mas, bertempat tinggal di JI. Gatot Subroto Bo. 24Ketapang, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec.
,MH. adalah juga Advokad pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto danHermanto (AKHH) beralamat di Konvergence Indonesia, Level 19, Rasuna SaidEpicentrum Jl. HR.
583 — 243
pajaknya sendiri; Wajib pajak harusmelaporkan pajaknya dengan benar dan jelas, jika tidak benar dapatdikenakan pidana;Hal. 85 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma
hadiah, pemakaian sendiri, pemberian cumacuma,penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antarcabang;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanHal. 140 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma
dan pemungut pajak, yang mempunyai hakdan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHal. 182 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.undangan perpajakan; Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
109 — 41
;Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, JIn. Jend.
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
369 — 230
lembar tulisan tangan asli dokumen pendapat atas suratpenasehat hukum saksi Tamin Sukardi No : 026/FR Law Firm/IV/2018 tgl 26April 2018 yang diterima tgl 2 Mei 2018, perihal surat: Pembantaran /penahanan dan atau pengalihan jenis tahanan rutan menjadi tahanan kota;8. 1 (satu) lembar tulisan tangan asli yang salah satu tulisannya 1.Maringan Situmorang";9. 1 (Satu) lembar tulisan tangan asli dokumen pendapat hakim anggota Il.perihal Surat permohonan penasihat hukum saksi Tarmin Sukardi Nomor035/FR.Law FirmA
No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli 2018;10. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;11. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat pernyataan menjalankantugas nomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;12. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen petikan keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentang pengangkatan kembali Hakim AdHoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat
60 — 18
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukumadalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagaibadan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 83599 66rr Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, olehkarena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai denganfakta di persidangan
230 — 769
terdekat; dan3. memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Sedangkan mengenai Tanda Daftar Perusahan (TDP), kantorcabang wajidb membuat TDP kantor cabang.Halini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri PerdaganganNomor 37/M DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan PendaftaranPerusahaan (Permendag 37/2007) yang berbunyi: perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT),Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma