., dalam bukunyaDasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007,hal 222) menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi :e Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindakpidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkanoleh adanya perbuatan melawan hukum.

Kaligis, S.H., M.H dalam bukunya DasarHukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni,2007,hal.224),adalah sebagai berikut :Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakanberarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ;Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi menurut Prof. Jean Rivero & Prof.

Kaligis,S.H., M.H., Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik, Alumni,Bandung, 2007, hal 96 dan hal. 103) ;Bahwa begitu juga peristiwa penyerahan uang pada tanggal 5Desember 2008 di rumah almarhum H. MUSA yang dilakukanoleh saksi H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA., selaku WakilKetua P2T, sedangkan Terdakwa SYAFIUDIN, S.H., tidakmengetahui kalau saksi ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA akanmelakukan pembayaran kembali di rumah para ahli warisalmarhum H. MUSA.

., dalam bukunya DasarHukum Mengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni,2007,hal 224),adalah sebagai berikut : Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakan berartimelakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; Pengertian Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasimenurut Prof. Jean Rivero & Prof. Waline adalah:Hal. 49 dari 73 hal. Put.

Inipun merupakan bukti nyata bahwa penerapan hukum pada tingkat bandingadalah keliru sama sekali;Bahwa kesalahan penerapan hukum yang lainnya yang paling prinsipilialah kebijakan publik diartikan sebagai ranah perdata. Ini adalah sebuahkekeliruan besar penerapan hukum;Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Saksi Ir. Marthen Luther Rumadasselaku Sekda Nomor; 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September yangditujukan kepada PT. Padoma disebutnya sebagai perjanjian perdata.

DR Jimly Asshiddigie, SH (ibidem halaman84) menjelaskan:Badan hukum publik itu adalah badan hukum yang mempunyai kewenanganmengeluarkan kebijakan publik baik yang mengikat umum atau algemeenbindend seperti undangundang perpajakan atau yang tidak mengikat umumseperti pengundangan Anggaran pendapat dan belanja negaraDimana kedua wewenang itu tidak memiliki oleh badan hukum privatkendatipun syaratsyarat sebagai badan hukum telah terpenuhi;Bahwa kalau pada Surat Ketua MARI Nomor KMA/126/IV/1995 tanggal

Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahIndonesia;Kelas IX1) Pentingnya usaha pembelaan Negara;Bentukbentuk usaha pembelaan Negara;Peran serta dalam usaha pembelaan Negara;Pengertian otonomi daerah;)))5) Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan;) Kebijakan publik di daerah;) Pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia;) PoliPengadaan Program Subsidi Hardware dan SoftwarePembelajaran SMP Tahun 2011 luar negeri dalam hubunganinternasional di era global:9) Dampak

serta masih ada di Kantor Kelurahan Pekayon,Kecamatan Pasar Rebo, Kota Admnistrasi Jakarta Timur,sehingga tidak dapat diterima secara logika hukum apabilaTergugat tidak melakukan penelitian dan pantauan langsungterhadap Kelurahan, Kecamatan dan/atau fakta dilapanganatas permohonan peningkatan hak atas tanah tersebut, makadalam hal ini Bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik terkait asas bertindak cermat(Principle of Carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintahsebelum membuat kebijakan

publik meneliti semua fakta yangrelevan dan memasukkan pula semua kepentingan yangrelevan ke dalam pertimbangannya faktafakta hukum yangterkait adanya catatan buku Letter C yang berada di KantorKelurahan Pekayon, yang sejatinya Panitia Tanah A dalampemeriksaan data Yuridi dalam hal ini tidak melibatkan aparaturKelurahan atau Kecamatan Setempat.

Padahal sebuah kebijakan publik seharusnya melibatkanmasyarakat. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dr. W. Riawan,ahli Hukum Administrsi Negara dalam keterangannya di persidanganHalaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/201360.61.menyatakan bahwa dalam hal suatu tindakan hukum yang diterbitkanbersinggungan dengan masyarakat, maka haruslah tindakan hukumtersebut sesuai dengan kearifan, diketahui dan melibatkanmasyarakat lokal.

Jadi singkatnya hukum tidakdimaknai secara formal sebagai wet, tetapi dimaknai secara materiil sebagairechf.Olen karena itu sifat melawan hukum materiil identik denganonrechtmatige daad (Vide : Barda Nawawi Arief, Konsepsi Ajaran SifatMelawan Hukum Materiil dalam hukum pidana Makalah pada seminar NasionalAspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak PidanaKorupsi, Kerjasama KejaksaanAgung RI dengan FH UNDIP Semarang tahun2004, hal 2728)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Dye penulisbuku Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant NugrohoD (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yangdikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yangmembuat sebuah kehidupan bersama tampil.

., M.H.dalam makalahnya Antara Kebijakan Publik (Publiek Beleid, Azas PerbuatanMelawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)yang pada pokoknya adalah Pengertian menyalahgunakan wewenang dalamhukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertianyang eksplisitas sifatnya. Mengingat tidak adanya eksplisitas pengertiantersebut dalam hukum pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensifberdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A.

mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa Apabila BPKP mengaudit kerugian Negara dengan mencampur adukanantara uang Negara dan uang Swasta ,maka Hasil Audit tersebut harus dinyakatantidak mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa Mengenai adanya bantuan Sosial seperti bantuan untuk Sepakbola dan BLT(Bantuan Langsung Tunai) itu dikatagorikan bukan Korupsi ;Bahwa saya ahli juga ahli Dibidang Keuangan Publik yang meliputi AdmimnistrasiNegara termasuk Hukum Tata Negara ;Bahwa Anggota DPRD tidak punya kewenangan melaksanakan kebijakan

Publik(Pemerintah) ;Bahwa adanya Anggota DPRD yang menerima uang setelah selesai dilaksanakankebijakan Publiknya ia tidak dikatakan turut serta melakukan tindak pidana karenaHukum Pidana mencari kebenaran Materil ;Bahwa mengenai pengadaan barang dan Jasa sudah selesai, orang tidak terkaitdengan pengadaan dan Uang Negara telah dikembalikan berarti sudah selesai ,uangnya bukan kerugian Negara ; Negara disini melakukan kegiatan Hak dankewajiban dan bukan melakukan hukum Publik ;Bahwa ahli sebelum diminta

., M.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 , Gejayan , Kel. / Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2016 ;Lawan:1. Pemerintah Ri cq Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jl. Argolubang No. 19 Baciro Yogyakarta ............sebagai Tergugat I; 2.

ASN berfungsi sebagai: (a) pelaksana kebijakan publik yang dibuatoleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; (b) pelayan publik yang memberikan pelayanan publikyang professional dan berkualitas; (c) perekat dan pemersatu bangsa yangmempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Salah satu prinsip bagi profesi ASN adanya komitmen, integritas moral, dantanggung jawab pada pelayanan publik serta profesionalitas jabatan.

Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunansehubungan dengan pembentukan kebijakan publik danproses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkaitdengan pembangunan ruang terbuka hijau;Halaman 48 dari 99 halaman. Putusan Nomor 64 P/HUM/2017e. Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalamrealisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaanruang terbuka hijau;f.

Yogyakarta, pekerjaan Advokatdan/atau Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukumdan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)YO Va ea, ~~~ nnn mm nnn nmeSelanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT:MELAWAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; Tempat Kedudukan di : JalanMalioboro, Komplek Kepatihan Danurejan 55212 Yogyakarta,Provinsi D.I. Yogyakarta;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/02637September 2017 memberikan kuasaFRO C1 ) rr naritertanggal1. NamaJabatan2. NamaJabatan3.

Namun pandangan Majelis Hakim sangat bertentangan denganparadigma kebijakan publik yang dipikul oleh seorang aparatur Pemerintah,yakni Terdakwa itu sendiri selaku Sekda Provinsi Irian Jaya Barat waktu kini(kini Papua Barat) ;Dokrin hadirya Pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tanganPemerintahan Pusat adalah sematamata bertujuan untuk melakukan pelayananpublik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (WargaNegara Indonesia) yang ada di daerah secara langsung maupun tidak langsungdemi terwujudnya

Uraian ini bukan dimaksudkan untuk mendikte ataupun untukmenggurui, namun sematamata hanya untuk mengingatkan kembalibahwa dalam asas hukum pada umumnya dan asas hukum agraria padakhususnya perlu dipertimbangkan 3 (tiga) nilai dasar yang menjadipedoman dalam memutus suatu perkara;Bahwa teoriteori yang mendasari praktek hukum yang ada untukmencapai suatu tujuan hukum adalah nilai dasar keadilan, nilai dasarkemanfaatan hukum, nilai dasar kepastian hukum dan kebijakan publik;1) Nilai Dasar Keadilan:

Kebijakan atau policy, kalau kita lihattextbook misalnya kita beri contoh textbook yang ditulis oleh Thomas erda mengatakan publicpolicy atau kebijakan publik is whatever government choose to do or not to do, jadi yangdimaksud kebijakan pemerintah itu, setiap pilihan yang dilakukan pemerintah untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu jadi itu. kalau sekarang apa yang dilakukan olehkepala daerah itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan membuat atau melaksanakan suatukebijakan kalau menurut hemat

Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah bertujuan menumbuhkan danmengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomiannasional berdasarkan demokrasi ekonom;Pasal 4:Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:1.Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya denganprakarsa sendiri;Perwujudan kebijakan

publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;4.

2013, dan NomorD1/PAM/16/V/ 2013;47.Bahwa atas tindakan tersebut, Tergugat IV telah melanggar hak subyektifPara Penggugat/Para Wakil Kelompok serta Anggota Kelompok untukmendapatkan informasi secara jelas sebagaimana diatur dalam:a.Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi yang telah mencantumkan tentang tujuan daridibentuknya undangundang tentang Keterbukaan Informasi yakni"menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";b.