Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
62 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanandibidang pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KenaHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlgperubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa perbuatan terdakwa WINARTO danterdakwa II RYAN ALDOdapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena benih beninglobster jika secara terus menerus diambil dan dijual akan hilang dan punahekosistemnya.Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo.
    benihbenih lobster jika teruismenerus diambil dan dijual akan punah ekosistemnya ;Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam sektor usaha perikanandengan subsektor pemasaran benih bening lobster yang rencananya akandijual kepada pembeli dan kegiatan tersebut wajib memenuhi PerizinanBerusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahanatas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    usahaperikanan pemasaran (jual beli) benih bening lobster dengan PerizinanBerusaha di bidang pemasaran ikan;Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengedarkan benih lobster yangdapat merugikan sumber daya ikan karena benih bening yang terusmenerus diambil dan dijual akan hilang dan punah ekosistemnya,Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 202p tentang Cipta Kerja Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasamenyesal;Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakimmemandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua ini yakni Pasal88 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 626/PID.SUS/2022/PT MKS
Tanggal 12 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Irmawati, SH
Terbanding/Terdakwa : DANDI BIN BURAHIN
44 — 7
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMANTO Bin WARINTO.
41 — 13
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 23-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MASRANI Bin Alm IBRAHIM
38 — 10
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 14-10-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN Parigi Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Prg
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKBAR
2.ANDI SIDIK TK TELLONG
3.ANDRI SIDIK TK TELONG alias EMPEN
54 — 20
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 28-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lgs
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
SOE TUN
37 — 12
  • Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SOE TUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYO YULIANTONO BIN MUSTARIJANTO
2.ELFIN ADJAR DWI ATMODJO BIN WILLY BORDOS SOEROTO
23 — 0
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.GEMPA RUDIANTO Bin TUKILAN
2.ALDINO BIN NURROKHIM
58 — 26
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 01-11-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 201/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 4 Januari 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : UNSALA Bin SARUAN
36 — 7
  • matapancing dan ikan campuran berjumlah + 10Kg yang ditangkap olehterdakwa di muara Nunukan masuk wilayahINCONCSIA 22222 e nen n nn ne nee ene nen een en ene nn nn en nn eeennnnnsss Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN menangkap ikandengan menggunakan kapal PMN tanpa nama adalah kapalpenangkap ikan jenis kayu dengan bobot + 1 GT, berbenderaFilipina dengan mesin 13 PK merk Mikawa sebayak 2 unit milikterdakwa sendiriBahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004
    :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka Hakim banding akan memutus perkara ini yangamamya sama sebagaimana termuat dalam amar putusan HakimTingkat Pertama, sehingga amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukantanggal 10 Oktober 2011 No. 115/Pid.B/2011/PN.NNk beralasan untukdikuatkan22 22222 none eoe=Mengingat, pasal 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009tentang perikanan Serta Peraturan Peraturan Hukum lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI11 Menerima
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Bin ANDANG
31 — 19
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    /2019/PN.Kdi Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarikHalaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.Kdi(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang
    ;Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
39 — 34
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 22-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID/2016/PT MTR
Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Terdakwa : M. SUPIANDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : AHMAD BAYHAQI, SH.
36 — 20
  • Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.AtauKedua :Hal 3 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTRBahwa ia Terdakwa M.
    Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n Undangundang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Parimanta.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 21 Januari 2016 Nomor.
    Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 04/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Pari Manta sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.
    putusanPengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat pasal 193, pasal 241, Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana pasal 88 jo pasal 16 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 15-09-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN Smp
Tanggal 12 Oktober 2015 — Jaksa Penuntut:
SYAIFUL ARIF
Terdakwa:
1.MUASAN Bin MUKRAMIN
2.MUSLIMIN Bin NAWI
3.NAWI Bin MU'DIN
28 — 7
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
Aisyah Kendek, S.H.
Terdakwa:
ARIF Bin ABUNAWAS
63 — 20
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TNR
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DANANG LEKSONO WIB, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. ARIFIN alias ARI bin Alm. JARMAN
91 — 10
  • sekoci diturunkan sambil membawa jarring untuk melingkariikan yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
    yang terkumpul setelah itu jarring diangkat dan dinaikkan ke kapal.Bahwa kegiatan terdakwa selaku nahkoda KM CAHAYA dalam halmelakukan kegiatan penangkapan 315kg ikan jenis kembung tanpadilengkapi dokumendokumen yang sah yaitu tanpa dillengkapi Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI).Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 tentangperubahan UU RI No. 31 Tahun 2004
    setelah ditanyakan kepada terdakwa jika terdakwaselaku nahkoda KM Cahaya dalam melakukan kegiatan pelayaran diPerairan Talisayan tanpa dilengkapi Surat ijin berlayar yang dilkeluarkan olehHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN TnrSyahbandar, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Berau Guna proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdalam Pasal 98 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31Tahun 2004
    Berlayartanpamemiliki Surat PersetujuanBerlayar yangdikeluarkan oleh SyahbandarMenimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud berlayaradalah bepergian dengan kapal;Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 42 ayat (3) UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan menyatakan bahwa: Setiap kapal perikanan yang akan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhanperikanan wayjib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan
    Dengan demikian unsurBerlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 UU RINo.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangperikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
51 — 10
  • Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Bea Cukai sejak tahun 2004 yangbertugas di bagian Pelaksana.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana bertugasmengawasi barang cargo yang berada di terminal Cargo Dosmetik danInternasional di Bandara Juanda Sidoarjo.Bahwa system atau mekanisme pengiriman barang tersebut awal mulabarang datang diterima oleh petugas Cargo lalu barang ditimbang dan diukurdimensinya lalu di beri Label SMU(Surat
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA1. Setiap orang,2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP3.
    Pasal26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 03-05-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.FELISYA RISKA IMAMA SH
2.RAHMANDA BAYU SULISTIA SH
Terdakwa:
1.RAHMADI alias MADI bin MARKASI
2.M. ALI Alias MUHAMMAD ALI alias ISUR bin MASLANI
3.ALPIANNOR alias USUP bin RIDUAN
54 — 25
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 21-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 48/PID/2014/PT PAL
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, SH
26 — 12
  • besar juga ikanikan kecil (bibit ikan) serta rusaknyabiota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang danperlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewanlainnya yang ada dilaut sedangkan pelarangan terhadap alat bantu kompresor;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak memperhatikan asasasas yangterkandung dalam Pasal 2 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentangperubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asastersebut antara lain asas manfaat asas yang menunjukkan bahwa pengelolaanperikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, asasefisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, danberdaya guna untuk
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
2.ADIA PRATISTIA, S.H.
Terdakwa:
ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR
37 — 25
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
46 — 8