Ditemukan 956 data
43 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya keseragamandan terjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesiapada umumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya saat itu seperti yang dimaksud olehundangundang , menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetapsah,karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud
9 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0027/Pdt.P/2019/PA.
19 — 19
serta sudah sulit dipisahkan; Bahwa calon suami Pemohon seorang yang sudah memilikipekerjaan dan berpenghasilan yang cukup memadai;Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas, maka terbukti antaraPemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Teddy Adhitia bin AntonAsmono Hadi tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuaiyang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Pekawinan;Menimbang, bahwa Secara teknis administratif, sebagai syaratperkawinan bagi ummat
19 — 9
dengan dirinya;Menimbang, bahwa terhadap keinginan dan kerelaan calon suami untukmenikahi anak Pemohon yang sedang hamil bukan karena berhubungan badandengannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulamaulama empat mazhab yangtermasyhur, termasuk ulamaulama di Indonesia, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambalimenyatakan status pernikahannya tidak sah, adapun Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafiimenyatakan sah pernikahannya;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasebagian besar ummat
24 — 23
TlbIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
RAMUJO bin SARIAJI
77 — 8
Mesin JFK1E1064489 menjadi Jaminan Kredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S-4395-EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No. Mesin JFK1E1064489;
- Dikembalikan kepada LAMSINI binti TAMSIO.
6..Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Mesin JFK1E1064489 menjadi JaminanKredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9Pebruari 2021, 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014Nopol S4395EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No.
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
SYUKRI YALDI alias ARI alias UDIN
185 — 72
KHOIRUL ANAM, adapun ucapan baiat tersebutadalah SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEIKH ABUBAKAR ALBAGHDADI SEBAGAI PEMIMPIN UMMAT ISLAM UNTUKMENDENGAR DAN TAAT SERTA PATUH DALAM PERINTAHNYA BAIKDALAM SUSAH DAN SENANG.JAD (Jamaah Anshorut Daullah) adalah organisasi Jamaah Anshor Daulahyang disingkat JAD adalah suatu organisasi dibawah tanah / under groundyang dideklarasikan pada bulan Oktober tahun 2014 atau 2 bulan setelahSYEH ABU BAKAR AL BAGDADI mendeklarasikan dirinya sebagai KhilafahDaulah
Saksi dengan Ustadz WILDAN EDI saling dudukberhadapan kemudian Saksi bersalaman dengan Ustadz WILDANEDI, lalu Ustadz WILDAN EDI mengucapkan kata kata baiat,adapun Saksi berbaiat kepada amirul mukminin SYEIKH ABUBAKAR AL BAGHDADI sebagai pemimpin ummat Islam untukmendengar dan taat serta patuh dalam perintahnya baik dalam susahHalaman 57 dari 94 halaman Putusan No. 396/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Tim.dan senang.
INDRA dan BANG IRFAN.Bahwa benar yang mana dulu saksi pernah beranggapan bahwa ISISadalah pasukan Panji Hitam yang dipimpin oleh SYEIKH ABU BAKARAL BAGHDADI sebagai amirul mukminin dan di dukung dengan haditsyang pernah saksi baca segara untuk berbaiat.Bahwabenar dapat saksi jelaskan bahwa demokrasi adalah istempolitik yang cara pemilihan pemimpinya dengan cara pencoblosanSuara terbanyak, dan saksi setuju. dengan demokrasi demikemaslahatan ummat di Indonesia.Bahwa benar dapat Saksi pahami bahwa Daulah
KHOIRULANAM, adapun ucapan baiat tersebut adalah SAYA BERBAIAT KEPADAAMIRUL MUKMININ SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI SEBAGAIPEMIMPIN UMMAT ISLAM UNTUK MENDENGAR DAN TAAT SERTAPATUH DALAM PERINTAHNYA BAIK DALAM SUSAH DAN SENANG.JAD (Jamaah Anshorut Daullah) adalah organisasi Jamaah AnshorDaulah yang disingkat JAD adalah suatu organisasi dibawah tanah /under ground yang dideklarasikan pada bulan Oktober tahun 2014 atau2 bulan setelah SYEIKH ABU BAKAR AL BAGDADI mendeklarasikandirinya sebagai Khilafah Daulah
6 — 0
Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan antara lain:a.Termohon tidak mau memperhatikan dan mendengarkan nasehat Pemohon sebagaiseorang suami dalam rangka membentuk rumah tangga yang baik dan agar kehidupanrumah tangga berlangsung dengan baik khususnya dalam rangka membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;b.Termohon selalu membantah segala saran dan nasihat Pemohon selaku suaminyaterutama dalam hal ibadah wajib dan sunnah sebagai ummat
8 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
94 — 33
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang: bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
76 — 23
Forum Ummat Islam (FUI).3. Yayasan Bhakti Sentosa.4.
9 — 2
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
15 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
12 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
22 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
88 — 36
,Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi & Bantuan HukumPengacara & Jawara Bela Ummat (LBH PEJABAT) yang berlamat di JalanSaguling Il No. 31 Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021;Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanansebagai berikut :1.Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26Agustus 2021;Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus2021 sampai dengan 3 September
18 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Padt.P/2021/PA.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Ketua GerejaMasehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT), olehkarena Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara(GMAHKDNT) bukanlah Badan Hukum Perdata atau Pengusaha yangmemberikan pekerjaan pada Penggugat, Ketua Gereja Masehi Advent HariKetujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) adalah Badan HukumKeagamaan yang memberikan misi pelayanan pada ummat
46 — 1
diajari shalatdan mengaji oleh Tergugat, yakni dengan mendatangkan guru mengaji kerumah, belakangan ini anakanak mengaji di Mesjid Pasar Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar mengaji adalah ibu Tergugat, kadangkadang juga diantar oleh Penggugat; Bahwa meskipun Saksi beragama Budha, namun bila anakanak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi memang ada sarana ibadah buat orangberagama Budha sebagaimana rumah ummat
anakanak Penggugat dan Tergugat tinggaldengan Tergugat, yakni di rumah orang tua Tergugat; Bahwa selama ini keadaan anakanak tersebut sehat dan baikbaik; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anakanak Penggugat denganTergugat ada mengaji; Bahwa meskipun ibu Penggugat beragama budha, namun bila anakanakPenggugat dan Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat
No. 0376/Pdt.G/2018/PA.TPIPasar, Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar anakanak tersebut mengaji selama di MesjidRaya AlHikmah Pasar Tanjungpinang adalah Saksi sendiri dan kadangkadang diantar oleh Penggugat; Bahwa dari penuturan Penggugat, Saksi mengetahui bahwa di rumahorang tua Penggugat ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat Budha pada umumnya; Bahwa Tergugat tidak bersedia anakanaknya berada dalam asuhanPenggugat karena Tergugat khawatir terhadap keyakinan agama/aqidahanakanak
9 — 2
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat' tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat slam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan