Ditemukan 5367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
96 — 46
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
219 — 160
  • Bahwa akta outentik yaitu akta yang dibuat oleh ataudihadapan pejabat negara / pejabat publik yang tunjuk dan diberiwewenang untuk membuat akta tersebut (UU. No. 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7 juncto 1867 KUH. Perdata).Baik secara yuridisformil maupun secara teoritisakademis, akta outetikdibedakan atas dua jenis dan/atau terbagi atas:(1) Akta Pejabat (ambtelijke acta), yaitu akta yang dibuat sendirioleh Pejabat Umum (notaris), yang diberi wewenang untuk itu.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
470 — 257
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
83 — 24
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
203 — 39
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnyaumum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapasaja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyekHal. 387 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbyhukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangEnergi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
352 — 477
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
155 — 43
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaanyang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Halaman 249 dari 300 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017./PN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
369 — 228
  • Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
233 — 145
  • (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)Seandainya dalam keputusan Pemerintah tersebut terdapat persoalan,maka langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap keputusan ParaPemohon Keberatan mengenai perpanjangan SPI berupa gugatan tatausaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusanperpanjangan yang dikeluarkan oleh Para Pemohon Keberatan selakuinstansi Pemerintah atau pejabat negara dapat dikategorikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 9 Undangundang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
188 — 97
  • Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untukpasalpasal berikutnya dalam undangundang ini, dan pengertianPenyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum Pasal1 angka 1 Undangundang Nomor 28, Tahun 1999 yaitu, yang dimaksud denganPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual dengan ketentuanperaturan perundangundangan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1017 — 435
  • barangnya;Bahwa Dibayarkan ketika materialnya sudah berada di lapangan;Bahwa Untuk melakukan proyek tahun 2015, supaya EE tahun2012 dapat diberlakukan untuk pekerjaan tahun 2015 : HPSumurnya 28 hari; EE tahun 2012 harus direview lagi, berdasarkankondisi sekarang, dihitung ulang, tidak harus tender lagi, kdireviewoleh yang punya pekerjaan;Bahwa Bentuk pengakuan negara terhadap HPS adalah karena ituperintah perpres terhadap panitia tender; karena dia dibentukberdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat
    negara, PPKmaupun panitia tender bukan dibentuk swasta, sehinggaproduknya adalah produk negara;Bahwa Kewajiban memiliki nowp dan kewajiban perpajakan tahunterakhir, sebagai syarat perusahaan ikut dalam prakualifikasi;dibuktikan pada prakualifikasi;Bahwa Kalau lelang dilaksanakan tahun 2015, tahun terakhirnyaadalah tahun 2014;Bahwa Jumlah HPS tidak rahasia, rinciannya yang bersifatrahasia;Bahwa Berita acara serah terima pekerjaan yang bertanggal 15februari 2017 artinya PHO, sesuai dengan tanggal:
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
374 — 189
  • Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerahsecara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semataakan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam halpengelolaan aset Pemerintah Daerah.Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 271 dari halaman394Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
253 — 153
  • Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerahsecara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semataakan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam halpengelolaan aset Pemerintah Daerah.Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 271 dari halaman394Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
264 — 70
  • Bahwa yangmenandatangani NPHD itu ada yang bersamasama dan ada yang tidak;Bahwa pedoman kami sudah ada surat domisili pejabat Negara ituberhak bertanggungjawab apa yang sudah ditandatanganinya memangsaksi tidak melihat tim kami tidak mengecek namun saksi sudahmengatakan kepada tim dengan prinsip kehatihatian, lemahnya systemadministrasi ;Bahwa seingat saksi tahun 2012 dirumah dinas memang fokusnya padaTAPD terakhir selaku sekda sebagai TAPD, kepala biro keuangan selakusekretaris TAPD, sakhira zandi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
89 — 14
  • UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan;2) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat Negara danpegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
433 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Jakarta dalam hal ini kebutuhan mendesak akan pengadaan bus sebagaimoda transport umum yang berkualitas sehingga menghilangkankepercayaan masyarakat kepada Pemerintah; Perbuatan Terdakwa adalah Typecal Pejabat Negara yang melakukanKorupsi karena keserakahan (corruption by greeds) tanpa mengindahkanhakhak dan kebutuhan masyarakat;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan Pasal 2 ayat
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
542 — 604
  • dalam pengaruh;Bahwa ilustrasi dalam perkara tindak pidana apabila keterangan terdakwayang satu dengan yang lainnya berbeda, terkait ilustrasi tersebut abhlliberpendapat keterangan tersebut akan berdampak kepada yangbersangkutan dimana seharusnya mengatakan A namun ternyata B justru haltersebut akan menjadi persoalan sendiri makanya untuk membuktikan diaharus mengatakan apa adanya nanti dilihat persesuaian antara keteranganyang satu dengan yang lainnya;Bahwa mengenai ilustrasi apabila ada suatu pejabat
    negara legislatifyang membuat surat dimana didalam surat tersebut mengenaiperubahan suatu anggaran kepada pithak eksekutif apakah perbuatanpejabat tersebut merupakan intervensi kepada pihak lain, atas ilustrasitersebut ahli berpendapat ahli hanya membatasi bentuk formulasi surattersebut terhadap perbuatan dan tanggungjawab, seharusnya surattersebut diklarifikasi apakah sesuai dengan sifat dari jabatannya ataubagaimana namun ahli hanya mengkonstruksikan bahwa kalau itubenar ada intervensi artinya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
114 — 51
  • ApalagiTerdakwa tergolong Pejabat Negara yang memiliki kedudukan, seharusnya bisadipercaya masyarakat untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat.Oleh karenanya pula seiring dengan kedudukannya yang tinggi tersebutseharusnya memikul kewajiban yang tinggi pula dan oleh karenanya dituntutlebih atas kepatuhannya terhadap hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menyimpulkan perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana dalam serangkaian peyimpangan yangterjadi telah memenuhi syarat sebagai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
98 — 10
  • luar rumah saksi ada Terdakwa Entis Sutisna yang mengantarKepala Desa Pajagan ke rumah saksi.Bahwa benar pada saat Kepala Desa menyerahkan uang dan Kepala Desamengatakan ini ada uang pemberian dari warga yang menerimapembebasan dan saksi sempat menolak pemberian uang dari kepala desaakan tetapi kepala desa mengatakan bahwa uang ini aman Karenapemberian dari warga.Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000, tersebut di pergunakan untukDinas dan Kegiatan Kecamatan.Bahwa benar saksi mengetahui selaku Pejabat
    Negara atau Pegawai NegeriSipil tidak boleh menerima hadiah atau pemberian.Bahwa benar saksitelah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,melalui Penyidik.Bahwa benarsaksi menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar saksi menandatangani Form C bertempat di Balai DesaPajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, pada saat saksimenandatangani Form C tidak ada Panitia lain yang barenganmenandatangani, karena pada saat saksi menandatangani hanya saksi yangbelum menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
287 — 68
  • Prasasti Mitra ditujukan kepada MenteriKesehatan selaku petinggi negara dalam arti untuk menghormati makasaksi menerapkan ketentuan di beberapa perusahaan saksi kelola terkaitdokumen yang ditujukan kepada pejabat negara setingkat Menterikebiasaannya surat tersebut saksi yang tandatangani untuk memenuhirasa kepantasan saja ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ingat pernah bertemu dengan NukiSyahrun;Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Nuki Syahrun untuk bertemuSutikno perihal kebutuhan saksi untuk dicarikan