Poso sebagai staf di seksi perencanaan dan program di bidangSekretariat dan saya juga sebagai Admin SIMDA (Systim InformasiManajemen Daerah) sejak tahun 2012 s.d sekarang dan memiliki tugasmenginput dokumen perencanaan RKA (rencana kegiatan anggaran) daritiap bidang teknis kedalam sistem aplikasi komputer serta berkoordinasidengan TAPD (Tim Anggara Pemerintah Daerah).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :Pasal 89 :Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepaladaerah tentang pedoman penyusunan RKASKPD sebagi acuanKepala SKPD dalam menyusun RKASKPD.Pasal 90:Berdasarkan Pedoman penyusunan RKASKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat ( 3) Kepala SKPD menyusun RKASKPD.b.

Poso merangkap Pengguna Anggaran yaitu :1) Mengkoordinasikan semua program kegiatan yang ada pada dinaskelautan dan perikanan pada saat itu kepada instansi lain yang terkait2) Melakukan pembinaan kepada seluruh staf dan pegawai3) Menunjuk Pantitia Pengelola kegiatan pada Dinas Kelautan danPerikanan seperti PPTK, bendahara dan tim pemeriksa barang Berdasarkan penyampaian dari TAPD (Tim Anggaran Pemrintah Daerah),bahwa kegiatan Pengadaan Perahu, Rompong, Cool Box dan Mesintersebut merupakan pokok pikiran

Semula diu sulkan masuk dalam RKADinas PULH, tetapi dalam pembahasan di tingkat TAPD anggaran hibahkepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana disepakati dicantumkandalam DPA Sekretariat Daerah.

Semula diusulkan masuk dalam RKA Dinas PULH, tetapidalam pembahasan di tingkat TAPD anggaran hibah kepada PerusahaanDaerah Kabupaten Jembrana disepakati dicantumkan dalam DPA SekretariatDaerah. Kemudian Dana Hibah tersebut dianggarkan dalam APBD KabupatenJembrana Tahun 2008 pada Pos Belanja Hibah pada Perusda/BUMD/BUMNdengan Kode Rekening 1.02.03.00.00.5.1.4.04.01.

yangmempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut kepada Bupatidibawah pengawasan leading sektor (Dinas Cipta Karya) ;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk penggunaan anggaran BantuanKeuangan ini apakah langsung dibebani pajak oleh pemerintah daerah,tetapi 1tu sudah ada aturannya, yang saksi tahu anggaran sudah masuk kerekening penerima ;Bahwa saksi mengetahui siapa yang menentukan DAK Sanitasi tersebutdiberikan kepada penerima dalam bentuk bantuan keuangan yaitu yangmenentukan adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

DPPA SKPD : 1.20.04.01.02.05.5.2. yang diatur dalam PerdaNomor : 13 Tahun 2015 tentang APBD Perubahan Tahun 2015 dan PerbubNomor : 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2015, danpengadaan tersebut telah melalui evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Tingkat Propinsi Jambi dan telah disetujui bersama oleh semua anggotaDPRD Merangin;Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan kegiatan tersebut ada kendaladalam pembayaran tagihan dari PT.

Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaanbidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudiandihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas SosialKota PagarAlam TA 2017, setelan RKAP tersebut ditandatangani olehKepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKAP tersebutdiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelahdisetujuli TAPD dokumen RKAP tersebut dibawa keKomisi DPRD KotaPagar Alam sebagai mitra Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk dibahassecara

Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKAPtersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudianditandatangi oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudianDPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatanganioleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, STHalaman 79 dari 148 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.=" Bahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017yaitu: PenggunaAnggaran > H.

pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT JAPAyat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretaris daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.untuk menginput penambahan dan pengurangan anggaran pada SKPDbaik RKA SKPD maupun DPA SKPD setelah hasil pembahasan DPRDdengan TAPD Pemerintah Daerah Kota Tual.Bahwa saksi tidak tahu dasar pengalokasian dana kegiatan Fasilitasipengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014, nantinyasetelah selesai pembahasan APBD antara DPRD dengan Tim TAPD KotaTual barulah kami mengetahui bahwa ada pengalokasian dana kegiatanFasilitasi pbengembangan usaha kecil menengah

Minum sebesar Rp. 1.800.000.e Belanja Bantuan Modal Usaha sebesar Rp. 390.000.000,Bahwa sumber dana untuk kegiatan Fasilitasi pbengembangan usaha kecilmenengah Tahun Anggaran 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2014.Bahwa dana untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecilmenengah Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam mata anggaran belanjabarang dan jasa dengan nomor rekening 1.15.1.15.01.17.14.Bahwa berdasarkan hasil pembahasan DPRD dengan TAPD

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.rapat antara TAPD Kota Tual dengan Tim Anggaran DPDR selanjutnyaskors dicabut dan siding dilanjutkan kemudian terjadi penambahananggaran pada SKPDSKPD termasuk kegiatan Fasilitasi pengembanganusaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014.Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangatDaerah (RKASKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual ada menganggarkan dana untukkegiatan Fasilitasi pengembangan usaha

kecil menengah naikmenjadi Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dengan perincian:e Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesarRp. 2.400.000,e Belanja ATK Kantor sebesar Rp. 1.292.850.e Belanja Cetak sebesar Rp. 750.000,e Belanja Penggandaan sebesar Rp. 275.150,e Belanjasewa Gedung sebesar Rp. 3.500.000,e Belanja Makan Minum sebesar Rp. 1.800.000.e BelanjaBantuan Modal Usaha sebesar Rp. 390.000.000,Bahwa pada bulan Januari 2014 saat pembahasan batang tubuh APBDsidang di skors, kemudian Tim TAPD

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.Bahwa sehubungan dengan panitia anggaran merupakan perwakilan darifraksifraksi, biasa dalam panitia anggaran untuk membahas APBD untuk KotaTual ada 2 (dua) orang mewakili fraksi untuk panitia anggaran dalam 1 (satu)fraksi.Untuk tahun 2014 Pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) masuk dalam Panitia anggaran dalam 1 (satu) tahun saksitidak termasuk ada teman saksi yang mewakili fraksi.Bahwa Pembahasan APBD biasa dilakukan dalam bentuk

proposal hibah dari Panitia) Pembangunan/PanitiaPenyelenggara Kegiatan/Kelompok Masyarakat harusmencantumkan susunan panitia diketahui oleh Kepala Desa/Lurah,kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakanoleh perguruan tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang dariperguruan tinggi tersebut.Bahwa seharusnya Gatot Pujo Nugroho tidak menyetujui hasil evaluasiberupa rekomendasi usulan proposal yang disampaikan oleh Terdakwakepada Gatot Pujo Nugroho melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

No. 2341 K/Pid.Sus/20169.10.11.Bahwa seharusnya Gatot Pujo Nugroho tidak menyetujui hasil evaluasiberupa rekomendasi usulan proposal yang disampaikan oleh Terdakwakepada Gatot Pujo Nugroho melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibahdan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2013, bahwa demikian juga walaupun rekomendasi usulanproposal dari Terdakwa disetujui olen Gatot Pujo Nugroho dan kemudiandianggarkan dalam

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi SumateraUtara bersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadap pembahasanKUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasan hasil Evaluasikementrian dalam Negeri RI tentang Evaluasi Raperda Provinsi Sumuttentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentangPenjabaran APBD.Hal. 79 dari 225 hal. Put.

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi SumateraUtara bersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadappembahasan KUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasanhasil Evaluasi kementrian dalam Negeri RI tentang EvaluasiRaperda Provinsi Sumut tentang APBD Tahun Anggaran 2013 danRancangan Pergub tentang Penjabaran APBD.Dokumen Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012.1 (satu) fotokopi Lampiran Rincian Plafon Anggaran SKPD PerProgram dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.1 (satu

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utarabersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadap pembahasan KUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasan hasil Evaluasikementrian dalam Negeri RI tentang Evaluasi Raperda Provinsi Sumuttentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentangPenjabaran APBD.Dokumen Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012.1 (satu) fotokopi Lampiran Rincian Plafon Anggaran SKPD PerProgram dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.1 (satu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa terdakwa selaku Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERTKUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DinasHal. 20 dari 76 hal.

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020;Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Sulawesi Tenggarasekaligus PPK sebagai dasar pengajuan proposal penggunaan AnggaranBelanja Tak Terduga (BTT) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untukpengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP(Reagent RT PCR) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TahunAnggaran 2020; Bahwa setelah melalui proses penganggaran di Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan asistensi dengan Tim AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulawesi Tenggara, disetujuilahanggaran

Bahwa Proses Penganggaran pengadaan Alat Pemeriksaan Covid19 (RTPCR) dan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan COvid19 (ReagenRT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid19 Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yaitu setelah ada instruksi dariKementerian sekitar bulan Maret 2020 untuk melakukan refocushing,kemudian dilakukan rapat dengan TAPD, dan pada saat rapat tersebut Sekdameminta kepada saksi selaku Kepala BPKAD untuk menyiapkan dana Rp.600.000.000.000, (enam ratus miliar

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 padaBadan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ProvinsiSulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan ;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Usulan ini dibahas bersamadengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBDTahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008tentang APBD Tahun 2008.e Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selakuPengguna Anggaran (PA) menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagaiberikut:1.

Usulan ini dibahas bersamadengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBDTahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008tentang APBD Tahun 2008.Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selakuPengguna Anggaran (PA) menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut:1.

Usulan ini dibahasbersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam DraftRencana APBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersamadengan Panitia Anggaran DPRDKab.

Kabupaten Langkat 1T.A.2008, dan kegiatantersebut merupakan rangkaian dari sebelas (11)item kegiatan pada Pos Bagian KeuanganSekdakab Langkat pada T.A.2008 sesuaidengan PERDA No.1 Tahun 2008, tentangAPBD Kabupaten Langkat T.A.2008 ;Bahwa terhadap kedua kegiatan yakni Penyusunan Neraca Awaldan Bimbingan Implementasi Peraturan Perundangundangan(Permendagri No.59 tahun 2007), Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) seingatTerdakwa dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

SETYO ADuJIl, MM:Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik, isi BAPsudah benar dan tandatangan dalam BAP tersebut adalah benartandatangan saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) PemkabTemanggung sejak tanggal 7 Nopember 2003 s/d 24 April 2008;Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Ketua Tim PenyusunRAPBD TA 2004 Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan BupatiTemanggung Nomor: 903/25.c/2003 tanggal 1 Agustus 2003;Bahwa pada waktu pembahasan oleh TAPD untuk

anggaran BantuanPendidikan PutraPutri Anggota DPRD, tidak ada satupun SKPD yangberinisiatif mengusulkan sehingga di tingkat TAPD tidak ada pembahasanmengenai bantuan pendidikan itu;Bahwa pengalokasian dana bantuan pendidikan untuk Putraputri Dewanadalah insiatif Bupati (Totok Ary Prabowo).

Papua Barat selaku KPA) mengajukanpengusulan anggaran kepada sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarakan dalamAPBDPerubahaan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahaan Provinsi PapuaBarat diantaranya biaya pengadaan tanah untuk Pembangunan KantorPerumahaan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp. 4.500.000.000, (empat miliarlima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersama antara terdakwa Sdr.

Papua Barat selakuKPA) mengajukan pengusulan anggaran kepada sekertaris Daerah ProvinsiPapua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangdianggarakan dalam APBDPerubahaan TA. 2015 pada SKPD DinasPerumahaan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah untukPembangunan Kantor Perumahaan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp.4.500.000.000, (empat miliar lima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersamaantara terdakwa Sdr.

Perwakilan Provinsi Sumatera Utaraatas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan PemerintahSumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Nomor 87.C/LHP/XVIILMDN/Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/201505/2013, tanggal 13 Mei 2013, merekomendasikan kepada GubernurSumatera Utara agar:1) Memerintahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup segera menyusunsistem dan prosedur terkait tata kelola penganggaran, biaya pengujian,pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengujian sampel pada UPT;2) Memerintahkan TAPD

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa terdakwa selaku Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/I/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XIVTAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;Surat Bank Sulsel No.007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 tentangPenegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak Ill;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/I/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD