; Tim TAPD melakukan pembahasan bersama Kepala SKPD terkaitdengan mempertimbangkan rekomendasi calon penerima hibah danbansos tanpa membahas lagi kelayakan calon penerima hibah ygtelah diverifikasi oleh SKPD terkait ; Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; +Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas

TAPD ; .

Tim TAPD melakukan pembahasan bersama Kepala SKPD terkaitdengan mempertimbangkan rekomendasi calon penerima hibah danbansos tanpa membahas lagi kelayakan calon penerima hibah yg telahdiverifikasi oleh SKPD terkait ; Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; +Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas

Adapun outputnya adalah Surat Ketua TAPD KepadaGubernur Banten No. 900/939.Adm.Pemb/ XI/2012 tanggal 23 Nopember2012 perihal Pertimbangan atas rekomendasi Usulan Hibah dan BantuanSosial APBD TA. 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD (Ir. H.

Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; f. Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ; 23g.

Tabril Dahlanyang mengatakan Resiko harus kita perhitungkan;Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD KabupatenKerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akandilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD:3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD:4.

Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MarufKari Selaku Ketua TAPD, saksi Syukur Kela Berajo (sebagai terpidana yangtelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal03 Juni 2010) selaku wakil koordinator TAPD, Candra Purnama selaku WakilKoordinator TAPD dan Syamsurrijal selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

Tabril Dahlanyang mengatakan Resiko harus kita perhitungkan;Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinciharus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkanpada malam hari pukul 20.00 WIB;Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD:4.

Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MarufKari Selaku Ketua TAPD, saksi Syukur Kela Berajo (sebagai terpidana yangtelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, Candra Purnama selakuWakil Koordinator TAPD dan Syamsurrijal selaku Sekretaris TAPD dimintauntuk tidak meninggalkan

Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:1. Nasrul Madin;2. Ruslan BK selaku Pimpinan Rapat:3. Samsul Arifin;4. Terdakwa IV (Irmanto);5. Munir:6. H. Mirza Yahya;7. H. Tabril Dahlan;8.

Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO(Kepala Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Staf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan)dan SUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakantanpa menggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan mendesak

Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Staf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan

Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYARHalaman 111 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Smr(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Sitaf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota

Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Sitaf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan

, saksi Syukur Kela Barajo selakuwakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selakuwakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapatpembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapatdihadiri oleh pihak TAPD

tersebutoleh Panggar DPRD Kabupaten Kerinci dan sebelum rapatpembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatifmenyampaikan bahwa dari pihak TAPD = atas nama saksiMaaruf Kari Selaku Koordinator TAPD, saksi SyukurKela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksiCandra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksiSyamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidakmeninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang laindipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudianKetua Panggar DPRD Kabupaten

selakuwakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selakuwakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapatpembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapatdihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu) saksi

) Eksekutif denganPanitia Anggaran DPRD( Legislatif;Bahwa, saksi ada mendengar perihal sesuatudiucapkan oleh pimpinan rapat ( RUSLAN BK) padawaktu itu) adalah: dari TAPD Eksekutif An; MAARUFKARI,SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA danSYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangansedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan;Bahwa, setelah ada kesepakatan antara TimAnggaran TAPD Eksekutif dengan Panitia Anggarankemudian barulah ditandatangani oleh Eksekutif (Bupati ) Kerinci

sidang yang dipimpin JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsungdipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (DaftarInventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab.

;(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah;Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA danPPAS;5.

Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2)dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah danDPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2012;.

KUA dan PPAS., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS:Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Ketua PanitiaAnggaran Legislatii menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06 /Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:Nasrul Madin;Ruslan BK selaku Pimpinan rapat;Samsu Arifin;Irmanto;Munir;H. Mirza Yahya;H.

No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak

KetuaPanitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan ruangan

Maaruf Kari Selaku Koordinator TAPD;2. Syukur Kela Barajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4.

Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, saksi SY UKUR KELA BERAJO (sebagai terpidana yang telah memperolehputusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai PenuhNo. 06 /Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku wakil koordinator TAPD,CANDRA PURNAMA selaku wakil koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan

Munir. dandari Pihak Eksekutip (Pemda TK II Keinci) timanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu : 1.Maruf Kari selaku Ketua TAPD, saksi SyukurKela Brajo selaku wakil TAPD 3.

Munir. dan dari Pihak Eksekutif (Pemda TK II Kerinci) timanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu : 1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD,saksi Syukur Kela Brajo selaku wakil TAPD, 3. Candra Purnama selaku wakilKoordinator TAPD, 4.

Bdg(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikanhasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Walikotamelalui Ketua TAPD.(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5

.(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBHberdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.(6) Persetujuan Walikota terhadap DNCPBH

(lima puluh jutarupiah).29.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan danInvestasi DPPKAD Kota Bandung) yang dalam pertimbangannya dibahasmengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW jyaitu sebesar Rp.21.000.000, sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandung tentangpenjabaran APBD

yang dilakukan olehsaksi selaku anggota TAPD, Drs.

antara TAPD dan Banggaruntuk membahas kembali APBD Kota Bandung dan di dalamnya jugaHalaman 130 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.

tugas dan tanggung jawab saksi selaku TAPD, antara lain: a.

Sementara TAPD di hadiri olehSekda (Drs.

Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggung jawab kepadaBupati Bengkalis.

Daerah (TAPD) Kab.Bengkalis TA. 2012, antara lain:Is10.

tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kab.

No. 2565 K/Pid.Sus/201 1(TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara(PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yangdisusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD KabupatenKerinci untuk dilakukan pembahasan bersama ;Selanjutnya pihak Panitia Musyarawarah DPRD Kabupaten Kerincimenyusun jadwal sidang/rapat Pembahasan Kebijakan Umum PerubahanAPBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan keIITahun 2008 sebagai berikut : No/Hari

tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanruangan, kemudian Ketua Panggar DPRD Kabupaten

No. 2565 K/Pid.Sus/201 1berhasil diselesaikan dikarenakan belum adanya kesepakatan disetujui atautidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008 yang diajukan TAPD tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator

TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanruangan, kemudian Ketua Panggar DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikanbahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB ;Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekirapukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD KabupatenKerinci yaitu saksi Maaruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi CandraPurnama dan

tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanHal. 32 dari 58 hal.

;Mekanisme pembahasan anggaran yang dilakukan oleh pihakbanggar adalah:e TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atauketua)e DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)e Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurnae Setelan mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untuk rapatbersama membahas APBDe Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusan banggarmaka pagu yang sudah ditetapkan oleh banggar di kembalikan keOPD melauli TAPD selanjutnya Komisi mengundang OPD untukmembahas

TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atauketua)2. DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)3. Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurna4. Setelah mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untukrapat bersama membahas APBD5. Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusanbanggar maka pagu yang sudah ditetapkan oleh banggar dikembalikan ke OPD melauli TAPD selanjutnya Komisimengundang OPD untuk membahas anggaran di OPD tersebutuntuk dilakukan Hearing6.

TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atau ketua)2. DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)3. Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurna4. Setelan mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untuk rapatbersama membahas APBD5. Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusan banggar makapagu yang sudah ditetapkan oleh banggar di kembalikan ke OPDmelauli TAPD selanjutnya Komisi mengundang OPD untukmembahas anggaran di OPD tersebut untuk dilakukan Hearing6.

Ketua TAPD membawa pagu anggaran APBD Kab. Benteng keGubernur untuk di verifikasi9.

BengkuluTengah TA. 2017 saksi menjabat sebagai Ketua Tim TAPD;Bahwa sesuai SK BUPATI Nomor : 900 168 Tahun 2017 tanggal 7 Maret2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.

Sementara TAPD dipimpin olehAsisten Administrasi dan Umum sdr.

Bengkalis TA. 2012, saksi tidak pernah melihat baik permohonanproposal tertulis dari penerima hibah, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD apa lagi pertimbangan TAPD saksi selaku Sekretaris TAPD tidakpernah membuat atau melihat pertimbangan TAPD tersebut.

Memimpin TAPD;b.

Azrafiany Aziz Raof, SH selaku Sekretaris TAPD jugaikut dalam rapat pembahasan Rancangan APBD antara TAPD denganDPRD Kab. Bengkalis TA. 2012.

Pada saat Rapat Banggar dengan TAPD tentangfinalisasi Ranperda APBD Kab.

serta apa tugaspokoknya dan siapa penanggungjawab dan ketua Tim TAPD untukanggaran perubahan tahun 2011 adalah Tim yang dibentuk untukmempersiapkan proses penyusunan APBD dimanapenanggungjawabnya adalah Sekretaris Daerah dan ketuanya adalahKepala DPKD sesuai dengan SK pembentukan Tim TAPD;Bahwa saksi sebagai sekretaris Tim TAPD Kabupaten SijunjungSumber Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan tugas pokok saudara sesuai dengan SK Bupati Sijunjungyang saksi terima;Bahwa mekanisme

MM:Bahwa saksi adalah Kordinator Tim TAPD dalam PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung TahunAnggaran 2011;Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku Kordinator Tim TAPD berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/624/KPTSBPT/2010tanggal 11 Nopember 2010;Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim TAPD dalam PenyusunanPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KabupatenSijunjung Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:Halaman 70 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK

Nursidin Jamil;Sementara anggota Tim TAPD Kabupaten Sijunjung yang hadir dalamRapat Pembahasan;KUPA & PPASP TA 2011 tersebut adalah :1.

Menimbang bahwaselain sebagai anggota Tim TAPD, terdakwa jugadiangkat sebagai Plh. Kepala DPKD sekaligus sebagai Plh.

dan Nurlina, SE, Ir Abdidar danSurya Saputra MAP termasuk dalam Kelompok IV;Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Asistensi dan Verifikasi(Kelompok IV) adalah membantu TAPD :1.

YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), Saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / Sekretaris TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD) ,saksi BERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD),saksi MADRAM MUHYAR (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksiAGUS BUDI PRASETYO (Kabag Pembangunan SekdakotBalikpapan/anggota ), saksi JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan),saksi SUKARYANTO

Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M. RIZAL EFENDI dan Pimpinan DPRD sebagaimana NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor:170/94.1/DPRD/VII/2014 dan Nomor: 903/0361/BPDSKT tanggal 23 Juli2014. Setelah menerima telepon dari sdri.

YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTA TEKKO(orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO(Kabag Pembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (SekwanDPRD Kota Balikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan danRisalanh

(Suryanto), Sekretaris Bapedda Kota Balikpapan/TAPD(Muhammad Yosmianto), Anggota Bapedda Kota Balikpapan/TAPD (BerthaTekko), Kepala BPKAD Kota Balikpapan (Madram Muhyar) KabagPembangunan Sekdakot Balikpapan (Agus Budi Prasetyo) Sekwan DPRDKota Balikpapan (Jumali) Kabag Persidangan dan Risalan Sekwan(Sukaryanto), Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan (Drs.

Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) tahun 2010;6. Surat Nota Dinas No. 466/3732-1-KESRA/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 dari Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Banten kepada Gubernur Banten;7. Rancangan KUA PPAS TA 2011;8.

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650-Huk/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2011;5. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011, estimasi Rp 4.250.000.000,00;6.

Fotocopy 1 (satu) berkas Nodis dari Kabiro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ke Gubernur melalui Sekda Daerah selaku ketua TAPD Provinsi Banten Nomor: 978.3/4842-KesraXI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;11. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;12. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor: 910/MOU.15-Huk/2011 dan

Setelah mendapat persetujuan Kabid BindalDPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftar namanamapenerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepada BidangAnggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam Format RKAPPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) namaLembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKAPPKD tanggal 9November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi,MSP. (Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos KosasihSamanhudi, SPd, MM, MSi.

(Karo AdministrasiPembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah ProvinsiHal 39 dari 105 hal.

Biro Kesramengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur Banten melaluiTAPD untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD dan SKPD Biro Kesra,namun Sutan Amali, SH.

,MM. dalam jabatannyaselaku Asda Ill Setda Provinsi Banten yang juga sebagai KoordinatorTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersamasama denganWahyu Hidayat, S.Hut,MM.

Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTN(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberianhibah;(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaGubernur melalui TAPD;(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;(6) Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Rancangan KUAPPAS disampaikan

Pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telpon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014.18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD

Dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Bappedamembuat surat kepada SKPDSKPD untuk mengajukan perubahannya.Selanjutnya di bentuk TAPD berdasarkan pada SK Gubernur Riau.c.

Pembahasan antarabanggar dan TAPD inilah yang nanti akan disahkan oleh pimpinan DPRD.Berdasarkan pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalambentuk nota kesepakatan KUA dan PPAS. SKPD menyusun RKA programdan kegiatan masingmasing SKPD. Setelah RKA disusun, dihimpun olehPPKD, disampaikan kepada TAPD, maka jadilah dokumen rancanganAPBD.

Catatandan koreksian itu yang kembali dibahas lagi oleh Banggar dan TAPD.

untukmenyempurnakannya, hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD inilahyang dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Setelah dicermati ada koreksian, proses lanjutnyadilakukan perbaikan oleh Pemda dan DPRD yang dalam hal ini adalahBanggar dan TAPD.

Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeribagi DPRD propinsi dan Gubernur bagi DPRD Kab/Kota bersama TiamAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);e. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA sertarancangan PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah; danf.

Sebelum TAPD menyusun Rancangan KUA, PPAS, TAPD terlebihdahulu melaksanakan musrenbang yang dilaksanakan sekitar bulanMaret, April 2012, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatanmaupun Musrenbang Kabupaten.

) sebagai anggota biasa, sedangkan ketua TAPD adalahSekretaris Daerah (Sekda).

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danRancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Penyusunan KUA dan Rancangan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) oleh TAPD dan selanjutnya disampaikan keKepala Daerah.1.89. Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepadaDPRD. Pembahasan Rancangan KUA dan PPASDibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRDdi kantor DPRD Kab. Jeneponto.

Jeneponto, namun banggar DPRD ketika itu melalui wakil ketua TAPD H.Mangga T menyampaikan kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah kabupatenJeneponto selaku ketua TAPD agar program aspirasi DPRD tersebutdiakomodir, dengan memasukkan SKPD terkait dalam pembahasan KUA PPAS,selanjutnya SKPDSKPD dimaksud, diatur olen banggar DPRD Jeneponto.

H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelahn rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (Sselaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

BERTHA TEKKO (selaku Tim TAPD),bahwa saksi Ir.

ABDULLAH, S.Sos selaku Ketua DPRDKota Balikpapan memerintahkan tim TAPD (SURYANTO), TerdakwaMUHAMMAD YOSMIANTO, dan BERTA TEKKO) untukmenambahkan anggaran pembebasan lahan RPU menjadiRp.12.500.000.000, pada PPAS;Bahwa saksi menjelaskan melihat tim TAPD (Terdakwa MUHAMMADYOSMIANTO dkk) menelpon sdr.

melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.

.(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepadaWalikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBHberdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.(6) Persetujuan Walikota terhadap DNCPBH

dalam proposalpermohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang ada dalamsurat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposalsebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dariDinas Koperasi UKM dan Perindag sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).25.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan

yang ada dalamsurat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposalsebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dariDinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).29.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan

Ketua TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota melaluiSurat Pertimbangan untuk = selanjutnya dibuatkan PersetujuanWalikota.

dan Banggar di DPRD Kota Bandung ;Bahwa dalam rapat ada daftar hadir dan notulen rapat, namun itu dibuatoleh pihak Banggar DPRD, untuk TAPD hanya dilakukan pencatatanbiasa oleh anggota TAPD yang hadir dalam rapat tersebut (tidak adapencatatan khusus) ;Bahwa berdasarkan catatan rapat atau notulen rapat yang dilakukan olehsaksi selaku anggota TAPD, saksi Drs.

untukdiberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPD mencatat ataumemasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.

mana TAPD tersebut diaturmenurut SK BUPATI Kab Natuna No 261 tahun 2012 tentang pembentukantim anggaran pemerintah daerah penyusunan perubahan anggaranpendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Kab Natuna tahun anggaran 2012dengan berpedoman permendagri No 22 tahun 2011 tentang pedomanpenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012dan yang menjadi ketua TAPD kab natuna adalah saksi sendiri karena sekdatersebut melekat dengan ketua TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD

sebagaisekretaris TAPD.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalahsebagai berikut:a.

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasigapestra ada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahumengenai dana bansos yang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKDKab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapesira tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acaradari hasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD

untuk diberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPDmencatat atau memasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.