Ditemukan 5801 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
208 — 58
208 — 58
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimban9, bahwa oleh karena unsur "diri sendiri, "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat altematif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah "diri sendiri" atau "orang lain" atau "korporasi" yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Putus : 21-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 21 Juli 2011 — JAKA MUNTARA Bin (Alm) SAID DIREJA
67 — 26
67 — 26
Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 599 66Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 207/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 Februari 2017 — IWAN HUJAYANTO Bin Drs. H. SUKRIMAN H.S.;
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
97 — 27
97 — 27
Adapun yang berbentukbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Halaman 141 dari 164 Putusan No. 207/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Putus : 12-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus/2011/PN.Sby Tanggal 12 Mei 2011 — H.M. KHUDLORI, SH., MHum
120 — 39
120 — 39
Adapun yang berbadanhukum = misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Register : 27-06-2012 — Putus : 29-10-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 29 Oktober 2012 — H. MOCHAMMAD EFFENDI, S.Pd., M.Si Bin DJUANDA.
72 — 8
72 — 8
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum153antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
425 — 1023
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
425 — 1023
pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan; Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentukHalaman 50 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbiapapun, firma
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
350 — 401
350 — 401
Bahwa tidak jelas apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumdari kantor Respati dan Rekan Firma WHukum sebagaimanadinyatakan dalam Gugatan, halaman 1 dalam kapasitas sebagaiDewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Kota Batam, badan hukum perdata ... yang diwakili oleh O.K.Simatupang, Ketua Dewan Pengurus Kota Batam Masa Bhakti 20142019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus ProvinsiAsosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:005/DPPAPINDO KEPRI/X/2014
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 27 Mei 2016 — SYAHDANI NUR,ST.,MT bin MUHAMAD TAHER
83 — 48
83 — 48
Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul"Hukum Pidana Materiil danformil Korupsidi Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwaistilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembagahukum public namun juga pada lembaga hukum privat sepertiPT.CV,FIRMA dan lain lain;2.
Register : 27-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
189 — 83
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
189 — 83
Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/
Register : 20-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pi.Sus/TPK/20 14/PN.Bdg Tanggal 1 Oktober 2014 — Ir. RONI GHUFRONI, BAE
95 — 31
95 — 31
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Putus : 09-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 9 Februari 2017 — - ADELY LIS Alias JULI
142 — 74
142 — 74
Adapun yang berbentuk badan hukumantara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yangbukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Register : 30-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk Tanggal 14 Desember 2015 — FAHRUDIN BIN BAKERI, DK
126 — 34
126 — 34
Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidakberbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dinubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Register : 14-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
153 — 92
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
153 — 92
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Register : 12-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 20 Mei 2014 — CANDRA DARUSMAN Bin H. RUSMAN ARSEN
49 — 22
49 — 22
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : CHANDRA DARUSMAN jugadisebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehingga dalam perkara
Register : 06-08-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tanggal 13 Desember 2011 — OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB
78 — 20
78 — 20
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasiyang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum,misalnya Firma, Usaha Dagang.Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini.
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
172 — 107
172 — 107
., kesemuanya warganegaraIndonesia, Para Advokat pada Firma HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamat di GedungHalaman 2 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJ KToffice 8, Lantai 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 5253, Sudirman Central Business District Lot 28, Jakarta12190, untuk bertindak atas nama Penggugat ,Penggugat Il dan Penggugat Ill, selanjutnya disebutsebagai .........................:....4 PARA PENGGUGAT;MelawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukandi Jalan Jenderal
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
146 — 55
146 — 55
.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23 Desember 2013 dari Notaris M.
.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma Sinar Nusa Nomor 38 tanggal 23Desember 2013 dari Notaris M.
3548/14 ktanggal31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu) UnitJaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepada JANTJEARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB) memberikanKuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA) dan pihak keduamenerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
3548/14ktanggal 31 Desember 2013;174) Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pembuatan 1 (satu)Unit Jaring Bobo (Purse Seine);175) Surat Kuasa tanggal 03 Agustus 2013 dari anggota KUB kepadaJANTJE ARI SOUKOTTA yang isinya pihak pertama (anggota KUB)memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua (JANTJE ARI SOUKOTTA)dan pihak kedua menerima kuasa dari pihak pertama;176) Fotocopy Akta Kelompok Nelayan Sinar Nusa No. 21 Tanggal 14November 2014 dari Notaris Pattiwael Nicolas, SH.;177) Fotocopy Akta Pendirian Firma
Register : 19-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 15 Juni 2015 — YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, DKK
82 — 45
82 — 45
Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan untukmelakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RHL) kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (Penghijauan), dibentuk
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK. Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
135 — 22
135 — 22
tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dankedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukumpublik saja (Pegawai Negeri Sipil), oleh karena Undang Undang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :1 Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formilKorupsi di Indonesia'' menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanyasebatas pada lembaga hukum publik namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT,CV, FIRMA
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53 /PID.SUS/TPK/2013 /PN.Bdg Tanggal 1 Oktober 2013 — EMUS MUSTARMAN Bin HARJA
95 — 12
95 — 12
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan