Lebih jauh simak Doktrin gugatan wanprestasidan PMH;5. Bahwa memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugatuntuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikandirinya. Walaupun pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaituadanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidaksembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;6. Bahwa lebih jauh dijelaskan oleh Moh.

Tergugat berdinasdi Tanjungpinang pada bulan ke empat antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcoklagi Tergugat sering keluar kota dan keluar malam dengan alasan berdinas, halmanadibantah secara tegas oleh Tergugat, dari keterangan saksi kedua Penggugat (ERNIJUNIARTI binti MAAZ BUJANG) yang pernah tinggal serumah dengan Penggugattidak diperoleh fakta kalau Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, sedangkanmenurut saksisaki yang diajukan oleh Tergugat (SRIYANTO bin WIRO SUDARMOdan FAISAL RIZAL bin SIMAK

,paham betul bahwa Tenaga Kerja Asing wajib mempunyai ijin kerja, hal inidapat kita simak dari Akta BERITA ACARA RAPAT Nomor 05 Tanggal 15Juni 2016 putusan catatan rapat butir 2 "Permohonan kepada Perseroanuntuk mengajukan penerbitan ijin keda dan ijin tinggal di Negara Indonesiaantara lain ljin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Ijin TinggalTerbatas (KITAS) untuk Komisaris Perseroan";11.

pengadilan ini.Menyatakan hukum, putusan perkara ini dapat dijalan terlebin dahuluwalaupun dari Tergugat dan Tergugat Il, ada upaya melakukan hukumverset, upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi.Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat Il, untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perkara ini.Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 45/PDT/2021/PT.DPSMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Tangkisan1Bahwa setelah Tergugat simak

menyatakan 7(tujuh) bidang tanah yang dimaksud dalam gugatannya merupakan tanahmilik adat dan bukan tanah negara tidaklah benar karena surat Mabes TNIAU Nomor : B/96904/21/14/ DIRPASBEKAU, tanggal 26 Oktober 1992,Berita Acara tentang penelitian tanah Cibogo dan Babakan Jeruk LanusHusein Sastranegara sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjutpenghapusannya dan terhadap tanah tersebut samapi dengan sekarangmasih tercatat sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor : IKMN50504006 atau tercatat dalam SIMAK

Bukti T.Il.Intv. 7:Bukti T.Il.Intv. 8:Bukti T.I1.Intv. 9:Surat Edaran Mendagri Dirjen Agraria Nomor : 593/III/AGR,tanggal 7 Januari 1983, Perihal : Penyelesaian tanah rakyatyang diambil oleh Pemerintah Jepang ; (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 209 K/TUN/1997(fotocopy) yang memperkuat Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 72/B/PTUNBDG/1995 danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 141/B/1996/PT.TUN.JKT ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;SIMAK

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;.

RKAK/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli ).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas = pembantuan WISMP = 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan Matriks

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.halaman 106dari 112 hal, putusanNomor : 54/PID.SUS.K/2013/PTMDN.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.12:73.74.75.76.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksidan Jasa Konsultasi dan Dokumen Kontrak LampiranTata Cara Swakelola dan

dikeluarkan oleh ParaPenggugat dalam mengurus tanah objek sengketa dan kerugian immateriil,lagi pula besaran kerugian materiil yang dituntut Penggugat juga sama tidakjelas dan kabur karena tidak terperinci, demikian pula kerugian immateriilnyasangat kabur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehinggasudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat II:1.Setelah membaca dengan saksama dan berulangulang surat gugatanPenggugat, maka yang Tergugat simak

Dapat kita simak faktafakta dalamsidang, antara lain sebagai berikut :a. Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyaSaksi1 Tommy Wibisono, Pangkat Lettu Chb, NRP219603365493477, Jabatan Sesmin Pok Banmin dtgBagpam Seskoad, Kesatuan Seskoad.b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April2013 ketika Saksi mendapatkan penempatan pertamasetelah mengikuti Secapa Reg dan berdinas di Seskoad,dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidakada hubungan keluarga.c.

Untuk itu marl kita simak dan kaji secara teliti cermat alat bukti Sertifikat HGB 599,600, 601, 602 tahun 1994 (fotocopy terlampir) dan UndangUndang pokok agraria,Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Pasal 24 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak pakai atas tanah menyatakan :Ayat (1) "Hak Guns Bangunan dapat berallh den dialihkan kepada pihak lain"Ayat (3) "Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus ddaftarkan pada Kantor Pertanahan"59I beli yag dilakukan melalui

Pada haiaman pendaftaran peralihan hak/n dan pencatatan lainnya tidak ada tulisan / catatan kosong belum teradihak kepada pemilik pemegang hak pihak lain, demikian pulaterjadinya an jaminan / hipotik kepada Bank juga tidak ada, dengankata lain, Penggugat H Andi Idris Manggabarani,SE sebagai pemiliksah tanah / HGB 599, 600, 601, 602 tahun 1994.n bila kita simak dan kaji sec,ara teliti / cermat Akta Perjanjian PengikatanNo,228/L111112005 tanggal 23 Maret 2005 pada halaman 3, yang berbunyiberikut :dalam

Dapat kita simak Putusan(Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyebutkan: "mengenai honorariumAdvokat tidak ada sesuatu peraturan dalam H.I R yang mengharuskanseorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upahtersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab managugatan tersebut harus ditolak ;Oleh karenanya seluruh gugatan ganti rugi materil yang didalilkanPenggugat tersebut HARUS DITOLAK.Mengenai kerugian Imateriil

dalamlaporannya tertanggal 27 Maret 2013 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetappada isi gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat danTergugat V telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Jawaban TergugatI:Bahwa gugatan Penggugat saya nyatakan ditolak secara keseluruhan sangattidak mendetail pada objek sengketa dan tidak mendasar pada hukum ;Bahwa setelah saya pelajari dan simak

Sutomo Nomor 103 atau Jalan Indragiri Nomor 1,Surabaya, telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMNatau Simak), sebagaimana tersebut dalam Formulir Data Tanah PoldaJatim Nomor Register 61523010 tertanggal 16 November 1992;Bahwa selain faktafakta pada poin 2 dan 3 tersebut, putusan Judex Jurisseharusnya mempertimbangkan faktafakta hukum yang lebih luas danmenyeluruh baik yang bersumber dari putusan Judex Facti (Hakim TingkatPertama) maupun putusan Judex Facti (Hakim Tingkat Banding

Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli No 04 tanggal 09 Juli2018 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, S.H.tersebut, sekilas telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata,akan tetapi dapat simak secara gambling (/ncocreto)ternyata tidak selaras dengan nilainilai kepatutan dankeadilan, hal ini seiring dengan pendapat Prof. Z.

Dan bila kitasemua simak kejadian yang menimpa din pemohon di atas maka timbulpertanyaan apakah pemohonkah yang melakukan KDRT....? Atautermohonkah yang melakukan tindakan KDRT. sebagaimana dalil termohondalam jawaban poin 2 ....?

Maka apa yang diperbuat /dilakukan oleh Tergugat II TergugatIII Tergugat IV secara berjamaah /bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum ;17.Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C DesaDesa Dawuhan Lor, TergugatIV menulis/mencatat No. 34, Nomor persil144, Kelas DesadI luas tanah 0.033 da, atasnama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal

1. Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014
2. Form Cek List /Daftar Simak Pokja,
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
5. Bill of Quantity (BoQ),
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK),
7. Spesifikasi Teknis,
8. Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,
9. Gambar,
10. Dokumen Pengadaan Nomor

Made Winarsa, M.Si.91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,101) Surat Pemberitahuan

INKAMINA 905;91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,101) Surat Pemberitahuan

INKAMINA 905;Dikembalikan kepada Suyadi dan Fuad Bachtiar Bau Agiel.91) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 201492) Form Cek List /Daftar Simak Pokja,93) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),94) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),95) Bill of Quantity (BoQ),96) Kerangka Acuan Kerja (KAk),97) Spesifikasi Teknis,98) Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak,99) Gambar,100) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/

tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak

KUALITAS PENGGUGAT ;Bahwa, apabila kita simak dan pelajari alasan dan dasardasar alas kepemilikanPenggugat dalam pengajuan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, fakta terungkap jelas dan terang, bahwa Penggugat sudah tidakmempunyai kualitas (on bevoegd) untuk dinyatakan sebagai orang yangmempunyai hak prioritas atas tanah objek sengketa ;FaktaFakta tersebut dapat Tergugat jelaskan antara lain ;a.

Bahwa perlu kita simak secara seksamadakwaan Jaksa/Penuntut Umum Mailili.5.5.