Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — FAISAL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2009
    Nomor 302 K/TUN/20094. Sunawan, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa Koniflikdan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang5. Saleh Yahya, S.H., Jabatan Staf Seksi SengketaKonflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang ;6.
    Nomor 302 K/TUN/2009meter persegi), atas nama PTI. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;3.
    Nomor 302 K/TUN/2009(empat puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi). Surat Ukur Nomor 06,tanggal 02 Desember 1998, atas nama PT. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;5.2. Bersifat individual, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas,yang ditujukan pada satu institusi atau lembaga dan bukan untukumum ;5.3.
    Nomor 302 K/TUN/200916.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Karang Anyar, tanggal02 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 04, tanggal 02 Desember1998, luas 671.510 M? (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratussepuluh meter persegi), atas nama PT. Angkasa Pura (Persero),berkedudukan di Tangerang ;16.2.
    Nomor 302 K/TUN/2009Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meterai..................... Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RedakSl...............:00055 Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi.......... Rp. 489.000, Untuk salinanJumlah 2.0.0.2... eee eee Rp. 500.000, MAHKAMAH AGUNG RI.=========>= a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 302 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. NILMAWATI, dkk vs MILING DG.MADO Alias MULING DG. MADO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. Hj. NILMAWATI;JAYA LANGKARA MAPPE;Ir.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhlil Mappe, 6. Anmad Mannarai Mappe, 7.Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;5.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 231 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 231 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/201410111213141516ONIE SETYAWAN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;MOHAMAD NURHEDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;ENNY YULIANASARI, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah SPPT PBB Tahun 2012, Nomor Objek Pajak32181300120120037.0, atas nama Ibu Ida Cholida yang terletak di Desa KarangSegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa SPPT
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur danTidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugatbertentangan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor 153/WPJ.07/KB.08/1995tentang pembatalan SPPT PBB tahun 2012 dengan Nomor Obyek Pajak32.18.130.012.012.0030 atas nama Ibu Ida Cholida;Adalah dalil gugatan yang Kabur dan tidak jelas.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi..... Rp 489.000.00Jumlah .............0.00.. Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
393 — 609
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG., ; WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR., ; DJULIAMAN, K 0 R I, dkk.
119 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 194 K/TUN/2009
    No. 194 K /TUN/200912.1314.15.16.17.18.19.20.21.22.KASPAR SIANTURI, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Kampung Rawabadung, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;.
    No. 194 K /TUN/20097. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditaksir Rp.203.000, ;Bahwa setelah Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAtersebut diucapkan di persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAJAKARTA tanggal 21102001 No.124/G TUN/2001/PTUN JKT isinyaMENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT nama SARBINI BIN H.
    SAYUTIdkk SELURUHNYA maka TERGUGAT , Il, Ill mengajukan BANDING kePENGADILAN TINGGI TUN Jakarta, sehingga Keputusan PENGADILANTINGGI TUN JAKARTA membatalkan Putusan PENGADILAN TUN JAKARTANo.124/G TUN/2001/PTUN JKT tersebut, kKemudian SARBINI BIN H.
    No. 194 K /TUN/2009PHP.
    No. 194 K /TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung SebagaiTurut Terlawan I..
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Termohon Kasasi II (semula Tergugat II Intervensi/ dahulu TerbandingIl) dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo;5.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Surat Ukur Nomor 00904/ Sukagalih/2008, tanggal 25/06/2008, luas3.032 m?, NIB. 10.15.07.04.03955, atas nama Dr.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum, DK vs. REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, DK
135 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 79 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 79 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1AGUS PRAMUDIJONO, SH.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya DarmoNomor 135 B, Surabaya, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 02 April 2013,2 Dr. HC.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Penggugat I dan II dapat saja mengajukan gugatanini asalkan ada kuasa dari ketua ikatan alumnidimaksud.
    No.48/PK/TUN/2002,tanggal 11 Juni 2004, dengan Majelis Hakim Prof.Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, Prof. Dr.Valerine JLK, SH, MH, dan Ny.
    Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. UTI RAGUWATI, DKK VS WALIKOTA SINGKAWANG
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 531 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara diantaranya:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Negara Pontianak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkaneksepsieksepsi Tergugat selebihnya;.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014September 2005 serta beberapa pasal di dalam SPKB yaitu Pasal 1 ayat(1), ayat (2) (vide hal 6 s.d. 11 tentang Duduk Perkaranya).
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014Hukum Adipurna Sukarti) yang beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3Pontianak. Padahal keberadaan pihak H. Tamsil Sjoekoer, S.H.
    Putusan Nomor 531 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK), DK vs. H. SAMSARI AS vs. GUBERNUR RIAU
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 340 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — MUHAMMAD YAMIL, AP vs. WALIKOTA BATU
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 160 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
264 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20155.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/20157.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 139 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — WALIKOTA SURABAYA vs. DRA. RAHMI WILANDARI
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 406/K/TUN/2012 tanggal 29 Januari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat denganposita gugatan sebagai berikut
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/201410.11.12.13.14.Bahwa jelaslah penggantian stempel tersebut sangatlah mendesakmengingat digunakan untuk tugas kedinasan.
    Bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal29 Januari 2013 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugatpada tanggal 12 Oktober 2013 melalui Surat Pemberitahuan danPenyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 62/G/2011/PTUN.Sby jo. Nomor 406 K/TUN/2012 tanggal 8Oktober 2013.2.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014Peninjauan Kembali / Penggugat melakukan Penggandaan stempel ataupenggantian stempel tanopa sepengetahuan Kepala Tata Usaha.
    Putusan Nomor 15 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — SUWAIBATUL ASLAMIYAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, DKK
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 94 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Kuasa Khusus Nomor 66/SKUMP..02.02/X/2019, tanggal28 Oktober 2019:ll.1.IR. RIMBUN SITUMORANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2. Hj.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4048, luas 1.897 m?, atas nama Hj Ailita;Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4047, luas 940 m?
    Putusan Nomor 94 K/TUN/202028 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4046, luas 1.942 m?, atas nama Ir. Rimbun Situmorang;4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4045, luas 1.927 m?, atas nama Hj Ailita;5.
    Putusan Nomor 94 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH vs. KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20153.16.3.17.3.18.undangan yang berlaku.
    Dari bunyi Pasal 1 angka 9 tersebutdapat dipahami bahwa Objek dari sengketa TUN adalah Keputusan TataUsaha Negara, sedangkan objek gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015sudah sangat jelas bukan Objek dari sengketa TUN, karena objek yangdiperkarakan adalah sebuah Rekomendasi Panitia Pelaksana KegiatanPelayanan Komunikasi Masyarakat yang dapat dijelaskan mengenaiperbedaan kedua objek tersebut, yaitu :a.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai Penyeledi Ayahan A. A.
    Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 590 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
    Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 481 K/TUN/2015
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010
Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2010
    No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
    No. 281/K/TUN/20104.
    No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
    No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
    No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Putus : 28-04-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 03/G/2005/PTUN-PBR
Tanggal 28 April 2005 — PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL
144 — 98
  • Simanungkalit berkeberatan denganputusan Mahkamah Agung R.I, tersebut diatas danmengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke MahkamahAgung R.I. dan kemudian Mahamah Agung R.I.menjatuhkan putusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29September 2003 dengan amar putusanMengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon : L,Simanungkalit, SH. tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal26 = Juli 2000 Nomor : 219 K/TUN/1999tersebut ;Mengadili Kembali1.
    PK.13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dandisertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHIDepnakertrans melaluikeputusan No.
    No.13PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;Bukti P4 : Memori Peninjauan Kembali L. Simanungkalit tertanggal 15Januari 2002 atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;Bukti P6 ................Bukti P6 : Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK Migas/199746tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. CaltexPacific Indonesia dengan L.
    No.13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September2003;: Surat PT. Caltex Pacific IndonesiaNo.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentangPembicaraan Bipartit antara PT. Caltex PacificIndonesia dengan L. Simanungkalit mengenai Hak hakNormatif ;: Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.II.IntT.II.IntT.II.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.IntT.I1.Int121314151617181950tanggal 29 September 2003 ;: Putusan Mahkamah Agung R.I.
    No.219 K/TUN/1999tanggal 26 Juli 2000 ;: Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas (PTKMIGAS)No.Pts.08/BW/PTK MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia dengan L.