Ditemukan 5769 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 21 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.GANDA YUSAF ABDI,SH
2.SETYO WAHYU T,S.H
Terdakwa:
Mirza Azwari
86 — 36
  • Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/378/KUM/2021

    19. Fotocopy realisasi fisik dan keuangan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa bidang sumber daya air T.A. 2021

    20. Adendum Kontrak Nomor 02A/PPK/DAK.01/SDA-DPUPR/2021 atas Surat Perjanjian Nomor 02/PPK/DAK.01/SDA-DPUPR/2021

    21.

Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 15 Maret 2017 — ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI
181 — 153
  • standar harga bangunan selain denganmenggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar KeputusanBupati Tabalong Nomor : 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentangPerhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan LampiranSurat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
    standar harga bangunan selain dengan menggunakandasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasarKeputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret2009 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN), Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tabalong tentang Perhitungan Harga Satuan TertinggiBangunan Gedung Negara dan Lampiran Surat Keputusan GubernurKalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
    1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJM10.Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar Keputusan BupatiTabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalongtentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara danLampiran Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor:188.44/0562/KUM
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2709 — 5659
  • dinyatakan sebagai keuntungan yangdiperoleh Muhammad Nazaruddin dalam kedelapan proyekpemerintah yang dikerjakan oleh PT NKE dapat dibandingkan antaradata yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan data yang terungkapsebagai fakta hukum di dalam persidangan perkara ini adalah sebagaiberikut :Halaman 22 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pst3.15.3.16.Tabel 04 FEE UNTUK PEE UNTUNsGRUP PERMAIGRUP PERMAINAMA DIANNGGAP EUNTUNGANNO TAHUN KEUNTUNGANPROYEK PT NKE VERSIPT NKE VERSI SURATtee, KUM
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 9 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALFIAN KIAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ASLAN ARIESANDI MAKSUM alias ANDI Diwakili Oleh : FRENGKI ULOLI, S.Pd., S.H.
237 — 80

  • 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No. 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

    28.

    1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial No. 41 tanggal 25 Agustus 2015;

    29.

    Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit An. UD.

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-06-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
ROH WIHARJO, SH, MKn
Terdakwa:
ACHMADI Bin Alm ABDUL HAKIM
80 — 43
  • jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM
    /2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
    Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
    dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;
    5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
113 — 1642
  • Lombok Barat Nomor : 01/KUM)J/III/2009yang telah didisposisi diberikan persetujuan bantuan danasebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) tanggal 6 Maret2009 dan kwitansi penerimaan dana bantuan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) tanpa tanggal, (Fiktif / yangbersangkutan tidak pernah menerima bantuan dana)/941574. Proposal dari Panitia Pembangunan Masjid NURUL IMANDusun Batulayar Utara Desa Batulayar Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
283 — 122
  • FIG Project tanggal 22 Maret 2010.547 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian DispensasiPenggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatankepada PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
Arditya Bima Yogha, S.H.
Terdakwa:
WIWIK ISTURINI
61 — 23
  • untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;

    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    6. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM

    /2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

    2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan

    Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

    3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

    4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan

    rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;

    5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;

    6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-06-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
ROH WIHARJO, SH, MKn
Terdakwa:
ARIF FADILLAH, S.Sos Bin Alm JAMBERI
86 — 42
  • jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM
    /2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
    Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
    dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;
    5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
    6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-10-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr
Tanggal 15 Februari 2024 — Penuntut Umum:
SENATOR BORIS PANJAITAN,S.H
Terdakwa:
HERIYANTO
22 — 7

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5103 — 9293
  • Contoh : Qoluthairukum maakum, kalau dilihat di dalam kamus Qolu artinya merekaberkata, Thair artinya burung, kum artinya kamu, Maakum artinyabersamamu, maka artinya burungmu ada bersamamu. Kalau seperti ituHalaman 234 dari 636 Hal. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrtidak bisa karena orang tidak akan mengerti, maka disini ahlimenggunakan asal usul kata, jadi Thair di artikan kKeberuntungan, bukanburung.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.AMANAT PANGGALO, S.H
6.M. ANGGA WILANTARA, S.H
7.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
8.HARLAN, S.H.
9.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
10.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Hadi Prabowo, S. Sos Alias Bapak Elsya
64 — 0
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.AMANAT PANGGALO, S.H
6.M. ANGGA WILANTARA, S.H
7.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
8.HARLAN, S.H.
9.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
10.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Nenny Tandi Rapak, S.Hut., M.Si Alias Nenny
112 — 47
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.M. ANGGA WILANTARA, S.H
6.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
7.HARLAN, S.H.
8.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
9.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Ir. Daniel Lebang, M., M. Alias Daniel
111 — 0
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 4/ 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH.,MH. Bin H. DARKANI SEMAN
151 — 34
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
77 — 349
  • Menetapkan barang bukti berupa:
a. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45 / 032 / KUM /2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I dalam Wilayah Kabupaten Tapin, tanggal 10 Februari 2016;
b. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang di Legalisir, Surat Keputusan Kepala Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - Drs. ANANG BAKHRANIE
87 — 0
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — - DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH
161 — 25
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan;5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.