Ditemukan 5755 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg Itsbat Nikah [pabtg]
Register : 09-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MASDEN KAHFI, SH
Terdakwa:
SAPRIANSYAH bin AKHMAD KHAILAN Alm
12847
  • H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
113. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 170 / KUM / 2017 tanggal 3 April 2017perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
115. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/381/KUM/2017 tanggal 5 September 2017 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Bupati nomor 188.45/470/KUM/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
116. 12 (duabelas) Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/470/KUM/2017 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
117. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 349 / KUM / 2017 tanggal 11Agustus 2017perubahan empat atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
118. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
8814
  • Formulir isian penilaian kualifikasi, yang terdiri dari data adminitrasiperusahaan sejumlah 8 (delapan) lembar, dengan dokumen lampiran : Pengesahan badan hukum perseroan dari Kemen Kum dan HAM RI,No. AHU29703.AA.01.01.tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010. jin Usaha Jasa Kontruksi No. 2.008388.7504.29.000A tanggal 10Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan perijinanterpadu Pemkab. Bone Bolango dan ditanda tangani oleh KepalaKantor PPT Dra. Hj.
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
19231703
  • 00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:12 6845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama Susi, si 00:00:20pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin dia 00:00:31perasaannya.Lebak sama ini nih gimana nih?
    00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:126845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama00:00:20Susi, si pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin 00:00:31dia perasaannya.Lebak sama ini nihgimana nih?
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
21960
  • Kum. DangRI No.C151.HT.3.01Th.2000 yang beralamat di Tanjung Biru Nomor.33Villa Duta, Bogor 16143. Berdasarkan Akta pendiriannya, CV. ValentineOffset bergerak di bidang :a. Distributor, supplier, leveransir, grosir, komisioner dan keagenan;b. Perdagangan pada umumnya;c. Melaksanakan Kegiatan usaha dalam bidang industri, terutamakonveksi;d. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa;e. Kontraktor (Biro bangunan);.Pengadaan barangbarang dan alatalat kebutuhan kantor.. Pertamanan;a> .
Register : 23-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
TRI TARUNA FARIADI,SH
Terdakwa:
ABDUL MANAN S Sos Bin Alm SURYANI
809
  • Banjar No.002 tahun 2017;
    49.SK Bupati Banjar nomor: 188.45/337/KUM/ 2017 tentang penunjukan petugas khusus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016;
    50.1 (satu) berkas izin gangguan (HO) Baru An. UD. Hasil Bumi Doa Ibu Sdr HAMIDI;
    51.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
241107
  • Bahwa Terdakwa I pernah menyetujui anggaran di Kemenag RI dalam APBNP tahun2011 yaitu sebesar kurang lebih Rp 3 Triliun lebih yang programnya langsungdituangkan oleh pemerintah.e Bahwa transkrip pembicaraan antara Nomor 628118118193 milik Terdakwa IZulkarnaen Djabar dengan Nomor 628170129569 milik FAHD EL FOUZpada tanggal 1 Agustus 2011 pukul 10:32:42, yaitu ; SUBJEK PERCAKAPANTuut..9569 Halo bang.8193 Ya salamualaikum.9569 Kum salam bang.8193 Ha..9569 Malem sholat taraweh ya bang ye?.
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
248509
  • (BB-77)708 1 (satu) lembar : Nota Dinas nomor : ND.847/II/Kum-4/2006, tanggal 8 Nopember 2006, perihal personil panitia pengadaan dan panitia penerima/pemeriksa pekerjaan revitalisasi jaringan dan perluasan jaringan SKRT. (BB-78)709 4 (empat) lembar : Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.495/Menhut-II/2006, tanggal 3 Nopember 2006, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Penunjukkan Langsung Pembangunan SKRT Phase Akhir Dephut.
    (BB-856)867 1 (satu) lembar : Nota Dinas Nomor:ND-810/II/KUM-4/2006 yang ditujukan kepada Biro Umum Kehutanan tentang SKRT Phase Akhir Tanggal 17 Oktober 2006 beserta 2 (dua) lembar disposisinya.(BB-857)868 1 (satu) lembar : Surat Nomor : 226/TIK/BPPT/X/2006 tentang SKRT Phase Akhir Dephut dari BPPT Kepada Sekjen Dephut yang ditujukan kepada Sekjen Dephut, tanggal 16 Oktober 2006 beserta 4 (empat) lembar disposisinya.
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
7902399
  • hukumnya angka itu, karenasaksi kebetulan periode lalu juga Baleg, 3 tahun saksi Baleg, angka itubiasanya kalau tidak ada payung hukum kita taruh di Pergub bukandihilangkan tetapi kami taruh di Pergub biar Gubernur yang mengatur;Bahwa saksi membenarkan percakapan dalam BAP No. 43 mengenaipembicaraan 25 Februari 2016 jam 07:47:08; Dari 62818157421Ke 62811130334Tanggal : 25 Februari 2016Waktu : 07:47:08Durasi : 00:06:27SUBJEK PERCAKAPAN MENIT KE0334 Halo 00:00:117421 Assalamu'alaikum. 00:00:120334 Ya kum
Register : 11-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa III : YURIA ULFAH Binti BEJO ABDILLAH
Terbanding/Terdakwa I : DWI HANDAYANI Binti WASIS
Terbanding/Terdakwa II : FAFAN ADIANTO WAHYU PURBADI Bin SUHAR WAHYUDI
710

  • 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 650 Kum / 2016 tentang Hasil Evalusai Rancangan Peraturan Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 Tertanda Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah yang dilegalisir oleh Kabag Hukum Kab. Tanah Laut Kaisar Muslim, SH.

    h.

Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
635278
  • Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/09/2013;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/21/KUM/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Penyampaian LHKPN ;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ir. R. Dwidjono PHS tanggal pelaporan 02/07/2015;
14. 1 (satu) buah Asli BPKB nomor 5-10514506 atas nama PT.
Putus : 19-08-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT.HUTAN RINDANG BANUA Melawan PT. AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN
10654
  • Nomor : Nomor : 435 / Menhut - II / 2009 tanggal 23 Juli 2009,tersebut juga dipertegas lagi dengan Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementrian Kehutanan No : S.300/Kum-2/2015 tanggal 8 April 2015 ( Bukti P-55 ) terkait lokasi objek sengketa yakni, perihal Permohonan Pertimbangan Hukum Status Areal Penggunaan Lain APL, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
13329
  • Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P. 56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
435.