903/Pdt.G/2012/PA.Smdg

PUTUSANNOMOR : 903/Pdt.G/2012/PA.SmdgBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diKABUPATEN SUMEDANG, sebagai PEMOHON LAWANTERMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempattinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagaiTERMOHON.Pengadilan

Agama tersebut.Setelah mempelajari berkas perkara tersebut.Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon serta buktibukti ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2012terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada 29 Maret 2012 denganregister perkara Nomor: 903/Pdt.G/2012/PA.Smdg, telah mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

suami istri yang sah yang menikahpada tanggal XX/XX/XXXX di KUA KABUPATEN SUMEDANG dan telahdikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bersikeras untuk berceraidengan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, tidak adakecocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisahtempat tinggal selama 4 bulan ;Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap persidanganmeskipun Termohon telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilanNomor : 903

Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli periode 1999/2004yang juga tanpa memperhatikan ketentuan PP.100/2000 clan Surat EdaranMendagri clan Otoda nomor 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkankepada pihak eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2001guna dibahas di dalam sidang Dewan.

Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanpamemperhatikan ketentuan PP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun2000 dan Surat Edaran Mendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudiandiserahkan kepada pihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalamRAPBD 2003 guna dibahas didalam sidang Dewan.

Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli periode 1999/2004 yan,g jugatanpa memperhatikan ketentuan PP.100/2000 clan Surat Edaran Mendagriclan Otoda nomor 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000 langsungmenyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkan kepadapihak eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2001 gunadibahas di dalam sidang Dewan.

Umar Alatasselaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanopa memperhatikan ketentuanPP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun 2000 dan Surat EdaranMendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 langsungmenyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkan kepadapihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2002 gunadibahas didalam sidang Dewan.

/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan HutanProvinsi Riau tanggal 7 Desember 2016, untuk selanjutnya disebutSK Menhut No 903 Tahun 2016.seluruhnya bukan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan.

SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentangKawasan Hutan Provinsi Riau disebutkan sudah ada penunjukan,pemetaan dan penataan, tentunya itu sebuah penetapan.

SK.903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau bukanmerupakan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan atau penetapankawasan hutan.

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya disebutPeta Lampiran SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P25 (Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnyadisebut SK Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/12/2016)dan bukti

;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P12, P29, P30, T15,dan T131 diketahui bahwa objek sengketa berada pada kawasan hutan yaitukawasan hutan lindung sesuai dengan SK Menteri LHK Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.

Menyatakan perkara Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.BN telah selesai karena dicabut ;

3. Membebankan biaya perkara ini Kepada Penggugat sejumlah Rp 490..000,- empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

903/Pdt.G/2023/PA.Bn

903/Pdt.G/2018/PA.Ckr

PUTUSANNomor 903/Pdt.G/2018/PA.Ckr244% Jt2) FaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara :PENGGUGAT , Lahir di Bekasi, 7 Mei 1983 Umur 34 tahun, NIK:3216224705830010, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1,Pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di ALAMAT , Untukselanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT , Lahir di Bekasi, 5 Januari 1979 Umur 38

Tahun, agama Islam,Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempattinggal di ALAMAT , Selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,Nomor 903/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalildalil sebagai

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita PengadilanAgama Cikarang,Nomor 903/Pdt.G/2018/PA.Ckr. masingmasing tanggal 2 Mei2018 dan 15 Mei 2018,

yang dibacakan di perrsidangan, Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai denganpembacaan surat gugatan Nomor 903/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tertanggal 18

903/Pdt.G/2015/PA.SIT

No. 903/Pdt.G/2015/PA.Sit.2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 14 tahun 4 bulan danterakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat, telah melakukan hubunganlayaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 2 orang anak bernama: 1).ANAK KANDUNG 1, umur 13 tahun, 2).,ANAK KANDUNG 2, umur 2tahun 6 bulan;3.

No. 903/Pdt.G/2015/PA.Sit.telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudiandirubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan perkara Nomor 0903/Pdt.G/2015/PA.Sit antaraPenggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dicabut;2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesarRp 291000.

No. 903/Pdt.G/2015/PA.Sit.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Skg gugur;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

903/Pdt.G/2022/PA.Skg

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 16 Maret 2020, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

903/Pdt.G/2020/PA.JB

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah).

903/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Bahwa dengan demikian pelelangan yang dilakukan Tergugat melaluiTergugat Il, tanggal 27 Juli 2016 sehingga terbit Risalah Lelang No.903/2013adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikanPenggugat & Il, adapun perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukanTergugat , Il dan Ill adalah sbb :.

Disini jelasbahwa adanya jumlah hutang tidak pasti itu adalah non executable, tidakmemenuhi syarat dan Risalah Lelangnya No.903/2016 sehingga harusdibatalkan secara hukum;halaman 13 dari 91 putusan No.175/Pdt.G/2016/PN.Blb5.

Gunung Rahayu permeternya sebesar Rp. 6.200.000 .X luastanah 568M2 = Rp. 3.521.600.000, , dikarenakan harga lelang senilai Rp.1.301.000.000 dibawah harga pasar maka Risalah Lelang NO.903/2016tanggal 27 Juli 2016 cacat hukum;Bahwa ternyata TERGUGAT dalam menentukan nilai limitnya tidakmemperhatikan asas kepatutan/kewajaran.

Terhadap pembeli lelang/TERGUGAT Ill, implikasinya berupa hakpembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hakhak yangmelekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidak dapatdinikmati dan mengakibatkan Risalah Lelang No.903/2016 tanggal 27Juli 2016 cacad hukumVil.

Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor. 903/2016 yang diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandungtanggal 27 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T. 25;26.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1385 tanggal 09 Juli 2019, dengan Nama KAPAL NELAYAN 2017 903 yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan Nama Pemilik KOPERASI NELAYAN FALA CEMERLANG yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sula

telah hilang karena tercecer di sanana pada 16 November 2020

Penggugat dan saksi saksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 12 Oktober 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, NomorHal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor1298/Pdt.G/2011/PA.Plg1298/Pdt.G/2011/PA.Plg, telah mengajukan permohonancerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasansebagai berikut1.Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yangmenikah pada tanggal 18 Juli 2009 berdasarkan AktaNikah No. 903

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugatberdasarkan Akta Nikah No. 903/133/VII/2009 tanggal21 Juli 2009 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3.

hadir dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya,sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah danpatut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil,lalu) pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti bukti tertulis berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Nomor : 903

adalah milik Penggugat I, II danIll secara bersamasama ;Bahwa atas tanah Penggugat , II dan Ill tersebut sekarang ini, telahmemperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 630.2/903/PKM/1990tanggal 19 Oktober 1990 dari Kantor Pertanahan Kotamadya Medan danternyata luas dari sebahagian tanah Grant Sultan No. 285 yang sekarangmenjadi hak milik Penggugat I, II dan III bersamasama adalah 5163 M?

;Bahwa batas tanah Penggugat , II dan Ill tersebut serta ukurannyamenurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kotamadya Medan tanggal 19Oktober 1990 No. 630.2/903/PKM/1990 yang ukuran dan batasbatasnya sepertitersebut dalam gugatan ;Bahwa Penggugat I, II dan Ill telah mendapat surat izin membanguanatas pemagaran tanah tersebut di atas, pada tanggal 4 Maret 1991 dengan No.0427/640/MD/582/1990 ;Bahwa Tergugat pada tahun 1991 telah meruntuhkan pagar permanenttanah Penggugat I, Il dan Ill sekarang, dari

Menyatakan demi hukum Penggugat I, II dan III adalah selaku pemilik tanahtersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan PendaftaranTanah No. 630.2/903/PKM/1990 tanggal 19 Oktober 1990 yaitu tanah yangberasal dari sebahagian Grant Sultan No. 285 yang terletak di JI. Menteng VIIKotamadya Medan ;3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah Penggugat , II dan Illseluas 800 meter kepada Penggugat , II dan III dalam keadaan baik dankosong ;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa penerbitan SK tanggal 19 Oktober 1990 No.630.2/903/PKB/ 1990dan segala akibatnya berupa pemagaran oleh para Tergugat Rekonvensi di atastanah Penggugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi PenggugatRekonvensi baik materil maupun moril berupa :Kerugian materil :Habisnya waktu dan ongkos/biaya untuk

Mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat sebahagian ; Menyatakan demi hukum Penggugat , II dan Ill adalah selaku pemilik tanahsebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran TanahNo. 630.2/903/PKM/1990 tanggal 19 Oktober 1990 yaitu tanah yang berasaldari sebahagian Grant Sultan No. 285 yang terletak di Jalan Menteng VIIKotamadya Medan ; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah Penggugat , II dan Illseluas 800 M?

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 14 April 2021 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

903/Pdt.G/2021/PA.Bjn

No: 903/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr.telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namunbelum dikaruniai keturunan;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonisdan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2014 keadaannya mulai tidakharmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa terjadinya perselisinan dan pertengkaran tersebut disebabkana.

No: 903/Pdt.G/2015/PA.Kab.

No: 903/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr.

Lahir Lumajang, 12 Mei 1980, Agama Islam,Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.026,RW.007, Desa Kalidilem, Kecamatan Randuagung, KabupatenLumajang , Dalam hal ini selaku kuasa atas nama WASTYA, bertempattinggal di Dusun Krajan RT.028, RW.008, Desa Kalidilem, KecamatanRanduagung, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Agustus 2012 dan Surat Ijin Khusus,Nomor17.KU.PDT/2012/PN.Lmj. tertanggal 27 Agustus 2012 KetuaPengadilan Negeri Lumajang, Nomor : 903

/VIII/W/2012/PN.Lmj ;Selanjutnya disebut sebagai....................sseseees PEMOHON I;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telanh membaca suratsurat dalam perkara ini ; Telah memeriksa buktibukti suratyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar keterangan saksiSaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28Agustus 2012 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriLumajang di Lumajang di bawah register perkara ,No.903/Pdt.P/2012/PN.Lmj ,tanggal

Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 26September 2012, Nomor : 903/Pen.Pdt/IX/2012/PN.Lmj, penetapan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi olehAGUS LUCHMANTORO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, dandihadiri oleh Para Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,Ttd. Ttd.(AGUS LUCHMANTORO,SH.)

Desember 2009Nomor 00097/506/09/903/12 tanggal 06 Januari 2012, atas nama PT BaliBangun Tirta, NPWP 02.217.812.3903.000, beralamat di Jalan Dr. MuwardiNomor 7, Kelurahan Sumerta Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar 80235,sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 2.809.459.793Penghasilan Dari Luar Usaha (5.267.517.450)Penghasilan Bruto (2.458.057.657) Halaman 2 dari 8 halaman.

Desember 2009 Nomor:00097/506/09/903/12 tanggal 06 Januari 2012, atas nama PT BallBangun Tirta, NPWP 02.217.812.3903.000, beralamat di JalanDr. Muwardi Nomor 7, Kelurahan Sumerta Klod, Denpasar Timur,Kota Denpasar 80235, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember2009 Nomor: 00097/506/09/903/12 tanggal 06 Januari 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.217.812.3903.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1791/B/PK/Pjk/2019perkara a quo yaitu.

K/Pdt/...perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Uraian Ketetapan PajakBahwa SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00036/205/05/903/07 tanggal28 Nopember 2007 Tahun Pajak 2005 diterbitkan oleh KPP Denpasar Timurberdasarkan hasil penelitian data Alat Keterangan yang dilakukan oleh KPP DenpasarTimur yang dituangkan dalam Laporan Penelitian atas Data Alket Pemohon Banding Nomor LAP016/WPJ.17/KP.0204/2007 tanggal27 Nopember 2007, dengan rincian

/I/2008tanggal O01 Pebruari 2008 diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur tanggal 05Pebruari 2008 berdasarkan LPAD NomorS8/WPJ.17/KP.01/2008 tanggal 05 Pebruari 2008;Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh OrangPribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 November 2007 Tahun Pajak 2005dengan alasan sebagai berikut :a.

Berdasarkan rincian tersebut, maka menurut Pemohon Banding seharusnya SKPPPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007adalah SKP NIHIL;Uraian Keputusan Permohonan Keberatan Pemohon BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 27Januari 2009 berupa menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atasSKPKB PPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007Tahun Pajak 2005, sehingga perhitungan semula menjadi sebagai berikut

Pemohon Banding atas SKPKBPPh Orang Pribadi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.23171/PP/M.XIII/14/2010, tanggal 20 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal27 Januari 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 Nomor: 00036/205/05/903

Maryanto :"pahwa SKPKB PPh Orang pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28Nopember 2007 a.n Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal.Dengan demikian keputusan keberatan batal.

Rp.Rp.Rp.PajakJasa Masa Pajak Januari00012/207/05/903/06BandingKeputusantanggal 11Pemohon Uraian Dasar PajakKeluaranPajak yang Pengenaan dapatSanksiAdministrJumlah Yang harus Hal.3 dari16 hal. Put.

No.03/B/PK/PJK/2009Nomor : KEP051/WPJ.17/BD.06/2007 tanggal 11 April2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor :00012/207/05/903/06 tanggal 22 Agustus 2006 atasnama : PD.

April 2007tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor00012/207/05/903/06 tanggal 22 Agustus 2006 atas nama :PD. Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,NPWP : 01.413.292.2 903.000, alamat : Jl.

Bukti surat No.903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000.- sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditanda tangani oleh Sekda Pa Edi Mambuay;

b.

Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

c.

Bukti surat No.903/1377/Set tanggal 12 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000.- yang ditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

23.). Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;

24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD

Nomor : 903/ 16 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010 dan Nomor 903 /250 / NK / DPRD Nomor: 903 / 17 / NK/ SET tanggal 28 Desember 2010, bahwa penganggaranSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 yang merupakan urusanwajib dianggarkan sebesar Rp.15.300.206.000,(Lima Belas Miliar Tiga Ratus JutaDua Ratus Enam Ribu Rupiah), dimana anggaran tersebut sudah termasukProgram/kegiatan pada Angka VI, yakni Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat, yang rinciannya sebagai berikut : NO

/13/NK/2011 Nomor: 903/24/NK/SET tanggal 12 Desember 2011 oleh Bupati Kabupaten Jayapuraatas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan Pimpinan DPRD, yakniterdakwa Drs.

Bukti surat No.903/1307/Set tanggal 22 Nopember 2011 perihalkesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesarRp. 1.000.000.000. sesuai kKemampuan keuangan daerah yangditanda tangani oleh Sekda Pa Edi Mambuay;b. Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihalkesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesarRp. 4.422.200.000. yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPDEdison Mabuay ;c.