Ditemukan 5493 data
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
92 — 31
Pemohon:
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
3 — 3
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
15 — 6
Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
92 — 11
Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG ABahwa terkait dengan syarat bukti permulaan yang cukup yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam penangananperkara pidana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984,No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
46 — 0
Pemohon:
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
12 — 0
Pemohon:
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
50 — 14
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut,
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
37 — 4
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor LirikDalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai caramelakukan penyelidikan yaitu. dengan pengolahan TKP, pengamatan,wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen.Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat,peristiwa dan/atau kegiatan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajibmembuat rencana penyelidikan
yang diajukan kepada penyidik, paling sedikitmemuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidikyang akan melaksanakan penyelidikan, objek, Sasaran dan target hasilpenyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan,peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;dan kebutuhan anggaran penyelidikan (vide Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang
Termohon juga telah melakukan proses penyitaanterhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam bukti T29 sampai denganT33; Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuaiPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakantidak ada penyelidikan seperti dalil Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimmengambil alih pendapat ahli dalam perkara
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
19 — 12
Pemohon:
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
Termohon:
1.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
2.Pemerintah RI cq KAJAGUNG RI cq KEJATI JAMBI
3.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq KAPOLRESTA JAMBI cq KASATRESKRIM POLRESTA JAMBI
64 — 16
YUNITA SARI ANGGRAINI
Termohon:
1.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
2.Pemerintah RI cq KAJAGUNG RI cq KEJATI JAMBI
3.Pemerintah RI cq KAPOLRI cq KAPOLDA JAMBI cq KAPOLRESTA JAMBI cq KASATRESKRIM POLRESTA JAMBI
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.PUJIANTOK
3.KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
4.KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
5.KADIV PROPAM MABES POLRI
6.KOMNASHAM
78 — 21
Penggugat:
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.PUJIANTOK
3.KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
4.KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
5.KADIV PROPAM MABES POLRI
6.KOMNASHAM
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN
120 — 52
Pol : LP/2005/K3/X/2001/OPS/TABES tanggal 05 Oktober 2001 di Poltabes MS yang dilakukan oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Memerintahkan TERMOHON untuk memproses/menindaklanjuti Laporan Polisi No.
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
11 — 0
Pemohon:
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
62 — 28
KAPOLRI, cq. KAPOLDA METRO JAYA, cq. KAPOLRES KOTA DEPOK
51 — 9
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KAL.TENG. Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
ROMIANI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalteng Cq Kapolres Barsel UP Kasat Reskrim Polres Barsel
80 — 15
Pemohon:
ROMIANI
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalteng Cq Kapolres Barsel UP Kasat Reskrim Polres Barsel
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Kepulauan Bangka Belitung, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
27 — 7
,
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDA Kepulauan Bangka Belitung, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
25 — 17
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
22 — 9
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
146 — 24
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT