Menyatakan serta menetapkan bahwa penilaian ganti kerugian yang sahadalah penilaian yang dilakukan oleh KJPP IDR (Iskandar dan Rekan)sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian Nilai Ganti Kerugian(Nilai Penggantian Wajar) Objek Pengadaan Tanah Milik PT KarawangCipta Persada (Developer) Bagi Pembangunan Untuk Jalur Kereta CepatJakarta BandungKCIC Nomor 062.2/IDR/DP.3/AL/IV/2018 tertanggal 9April 2018 karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang UndangNomor 2/2012 dan kode etik penilai sebagaimana

diatur dalam SPI 306;10.Menghukum Termohon II dan Termohon Ill untuk melaksanakanpemberian ganti kerugian kepada Pemohon secara tanggung rentengsesuai dengan nilai yang dihasilkan dari penilaian ganti kerugian yangdilakukan oleh KJPP IDR karena telah sesuai dengan ketentuan dalamUndang Undang Nomor 2/2012 dan kode etik penilai dalam SPI 306;11.Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ataspengajuan permohonan a quo;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quoberpendapat

.: 116/2003 denganmempertimbangkan bahwasanya harga lahan akan terus menanjak naikseiring berjalannya waktu, oleh karena itu, Penggugat menunjuk KANTORJASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitusuatu Kantor Penilai Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei2019 untuk melakukan penilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untukmendapatkan harga pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar

/ appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019tertanggal 25 ##$Mei 2019 yangditandatangani oleh Ir.

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45huruf 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdimana Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkanhasil penilaian dari Penilai, maka Pengadilan Negeri Klas IBTaskmalaya telah mengirim Surat Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), masingmasing :a. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada RIJAHUSAENI, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) JI. RayaDewi Sartika No. 353 Lt.2, RT. 00/RW. 013, Cililitan,Kramat Jati, Jakarta 13640;b. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada TEGUHHERMAWAN dan Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Perum Sirnagalin Kencana, Blok No. 11,Indihiang, Kota Tasikmalaya;17.8.

Bahwa dari Bukti T8a ternyata PN Tasikmalaya q.q Terlawan telahmengirim Surat Kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RIJAHUSAENI untuk melakukan penilaian harga terhadap objek tanah danbangunan yang diperlukan dalam penentuan taksiran harga gunapelaksanaan lelang eksekusi dan dari bukti T8C KJPP Rija Husainidan Rekan telah mengeluarkan Laporan Penilaian objek sengketa yangdimintakan tersebut;2.

Bahwa dari bukti Bukti T9 ternyata Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya telah menetapkan Limit harga terhadap tanah danbangunan yang akan dilelang berdasarkan limit dari hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T8 a s/d d dan bukti T9 juga diperoleh fakta mengenai nilai limit lelang untuk objek sengketayakni :1.

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona Karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir. Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM dalam perkara lain;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

tersebut disepakati bahwa terhadap bidang tanah milikmasyarakat yang belum memiliki sertifikat agar melakukan pengurusan suratsurat danmembuat alas hak atas tanah miliknya dan untuk proses pelepasan hak atas tanahmilik masyarakat termasuk tanah milik Terdakwa YENI SOFYAN dibantu oleh saksi H.ELI SATRIA PILO, SH selaku Notaris, sedangkan untuk penentuan harga / nilai hargapasar tanah ditetaobkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh TimIndependen yang telah ditunjuk yaitu Tim Appraisal dari KJPP

dilakukanrapat/ musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang yangdihadiri juga olehAnggota Sekretariat Pembebasan Ganti Rugi Tanah, TokohMasyarakat Sungai Bangek, serta perwakilan dari Kelurahan Balai Gadang danKecamatan Koto Tangah bersama terdakwa YENI SYOFYAN dan para pemilik tanahlainnya dan telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan hak atas tanah miliknyadengan besaran ganti rugi sesuai dengan indikasi nilai harga pasar tanah yang sudahditetapkan oleh Tim Appraisal KJPP

Koto Tangah KotaPadang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.7.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 4/TIPIKOR /2019/PT PDG9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima riburupiah).Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 29/Akta Pid.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MMdalam perkara lain;8.

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,JI.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

selanjutnya Tergugat selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang melaksanakan Pengadaan Tanah terhadap objekpengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru InternasionalYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi 5 (lima) Desa diKecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mulai dari menyiapkanpelaksanaan pengadaan tanah, pembentukan Satuan Tugas A dan SatuanTugas B untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, demikian pula dengan10.11.37Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat III adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ; 49 4.

Salmunyang dilaksanakan oleh KJPP RN.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m ?danbangunan seluas 1.264m ?.KJPP RN.

No. 994 K/Pid.Sus/2017Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPPwajib mematuhi KEP!

ARCPLAN CIPTACONSULTAN ;1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan BangunanPasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNANNomor : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;2 (dua) lembar Dokumentasi/foto pada saat transaks!

Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);------------------------19. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Rekening : 1200007584456 atas nama Angreita Yuniati Ben periode 25 Maret 2012 s.d 26 Maret 2012;-----------------------------------------------------------------------20. 1 (satu) lembar daftar KJPP rekaman Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri;----------------------------------------------------------------------- Dikembalikan kepada saksi yang berhak

Roy Bento; Bahwa benar saksi pada tanggal 08 Februari 2012, dari pihak BankMandiri atau dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charliedan Rekan tidak ada yang datang kerumah saksi yang beralamat di JI.Muncang Blok Y No. 105, Rt. 014 Rw. 08, Kel. Lagoa Kec. Koja JakartaUtara untuk melakukan pengecekan atau pun dokumentasi terhadaprumah saksi tersebut; Bahwa benar saksi pada tanggal 08 Februari 2012, yang ada atauberada di Rumah saksi yang alamat JI.

Koja Jakarta Utara ; Foto copy surat keterangan Nomor : 08/PPAT/II/2012, tanggal 5 Maret2012 dari Kantor Notaris Teddy Anwar, SH. ; Foto copy Surat Keterangan dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta,tanggal 11 Juli 2011 ; Bahwa benar saksi pihak Bank Mandiri menunjukkan kepada DoddyPratama Daftar KJPP Rekanan Bank Mandiri dan setelah diperlihatkandaftar tersebut Sdr. Doddy Pratama menunjuk KJPP Romulo, Charlie &Rekan yang beralamat di Gedung Panca Tunggal Lt. 3Jl.

Bank Mandiri (Persero)Tok, dengan pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie danRekan yang di Gedung Panca Tunggal Lt. 3Jl. Cikini Raya No. 91FJakarta 10330, dan kerja sama tersebut berlangsung sekitar 1 (satu)tahun dan jika baik akan diperpanjang; Bahwa pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, diperbolehkan mengambilpenilaian properti dari pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charliedan Rekan yang di Gedung Panca Tunggal Lt. 3ul.

Cikini Raya No. 91FJakarta 10330 adalah karena dalam pengajuan pemberian kreditdiperlukan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang idependent dan pihak JasaPenilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie dan Rekan adalah salah satuKJPP yang idependent dan juga salah satu rekanan KJPP Bank Mandirisehingga pihak PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengambil penilaianproperti dari pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie danRekan)j 7 2722 2n non nnn nnn nnn nnn nnn nnn non renee nn nnn nn nee Bahwa benar saksi tidak pernah menghubungi saksi Hartati padatanggal pada tanggal 27 Februari 2012, sebelum transaksi jual bellidilakukan saksi Rogayah dengan Doddy Pratama di Kantor Notarissaksi Teddy Anwar, SH)3 == Bahwa benar saksi barang bukti yang memperkuat keterangan saksiadalah 1 (satu) lembar daftar KJPP Rekanan

Bahwa Penilaian Ganti Kerugian dilakukan dan menjadi Tanggung JawabJasa Penilai Publik (KJPP).Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yangkami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam amarnya sebagaiberikut:1. Menolak Permohonan PEMOHON KEBERATAN Untuk seluruhnya.2.

Bahwa penilaian ganti kerugian dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) dan menjadi tanggung jawab KJPP.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 UndangUndang NO. 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdiselenggarakan melalui tahapan :a. Persiapan merupakan tanggung jawab Gubemur dan instansi yangmemerlukan tanahb. Pelaksanaan danc. Penyerahan Hasil merupakan tanggung jawab Badan PertanahanNasional Republik Indonesiad.

Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP).2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait denganpelaksana ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan tol Pematang PanggangHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Padt.G/2019/PN.Kag Kayuagung II , telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik (Good goverment)sehingga dapat dikatakan bahwa Turut Termohon Keberatan tidak pemahmelakukan perbuatan melawan hukum;3.

Fotocopy Laporan Penilaian KJPP SIH Wiryadi & Rekan Nomor126/SK/SIH/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T.T1 ;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatuapapun lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI;Menimbang

tidak terdapat pertentangan norma didalam peraturanperaturantersebut, menurut hemat Majelis Hakim hasil penilaian jasa penilai barumerupakan acuan dasar dalam penentuan bentuk dan atau besarnya nilaikerugian saat dilaksanakan musyawarah, bukan otomatis langsungmenetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon didalam dailildaliljawabannya mengutarakan bahwa penilaian ganti kerugian dilakukan danmenjadi tanggung jawab Kantor jasa Penilai Publik (KJPP

Harga Ganti Rugi SPAM Semarang Barat,dankembali Para Termohonmenyampaikan dan membacakan kemudianmenekankan secara lisan terkait dengan besar ganti kerugiandiputuskan secara sepihak tanpa musyawarah, dan Para Pemohontidak menerima karena harga yang diputuskan masih dibawah hargayang layak dan adil;Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa dari Para Pemohon, TimAdvokat meminta klarifikasi terkait besarnya ganti kKerugian yang sudahdiputuskan secara sepihak kepada perwakilan dari DPU dan TimApprisal KJPP

MARWOTO NO JENIS TANAMAN SUMLAY TOTALBESAR SEDANG KECIL1 JATI Z 10 23 352 MAHONI 11 113 SENGON 6 26 324 SIRSAT 18 185 PETAI 2 26 ALPUKAT 2 27 JERUK 3 38 LAMTORO 3 19 WARU GUNUNG 5 2 710 MANGGA 6 611 KAYU LOKAL JAWA 2 212 PEPAYA 50 513 PISANG 100 10014 SINGKONG 100 100 17.Bahwa perbedaan besar ganti kerugian yang diberikan tiap warga sertaberbedanya jumlah tanaman maka jelas KJPP IMMANUEL, JOHNNY danREKAN tidak cermat dan akurat dalam melaksanakan Penilaiannya makaharus dinyatakan cacat hukum hasil

Foto copy Laporan Apraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) IMMANUEL,JOHNNY DAN REKAN, diberi tanda bukti T3;4. Foto copy Surat Undangan An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota SemarangNomor: 005/21985, tertanggal 14 September 2017, yang dilampiri daftar hadir danBerita Acara Sosialisasi, diberi tanda bukti T4;5.

diajukan oleh Para PemohonKeberatan bertanda P7, yang sama dengan lampiran bukti surat yang diajukan olehTermohon I, Termohon Il dan Turut Termohon bertanda T1 yang berupa BeritaAcara Hasil Musyawarah Tentang Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Proyek SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang Tahun 2018 yang didukung dengan bukti surat bertanda P8yang sama dengan bukti surat bertanda T3 yang berupa Laporan Apraisal KantorJasa Penilaian Publik (KJPP

Areyanti,MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, PimpinanRekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018, sebagaiPenilai Publik yang bertugas untuk melakukan Penilain terhadap ObyekTanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, dan atas penilaianTergugat Empat / Ir.

AreyantiiMAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, PenilaiPublik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugat bahwa hasilPenilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak Benar DanDiskriminatif, serta tidak sesuai Fakta Hukum:Halaman 6 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG4.

Hasildaripada penunjukkan KJPP tersebut disampaikan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk ditetapkan sebagai penilai sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 2 Tahun2012 jo. Pasal 63 PepresNo 71 Tahun 2012 jo.

Areyanti, MAPPI (Cert),KJPP Areyanti, Junita, PenilaiPublik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018,Pimpinan Rekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018,sebagai Penilai Publik yang bertugas untuk melakukan PenilaianterhadapObyek Tanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, danatas penilaian Tergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugatbahwa hasil Penilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak BenarDan Diskriminatif, serat tidak sesuai Fakta Hukum;Halaman 47 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG5.

, Tergugat menetapkannya berdasarkan hasilpenilaian yang dilakukan oleh KJPP, sebagai berikut : Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPPBudi Edy Saptono & Rekan dan hasil penilaian KJPPtersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian No.

tanggal 6 Februari2018 dengan hasil penilaian untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftarHalaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt/2021/PT MDNa.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian, NilaiPasar SHM No. 2280 an Soeganda Kosuma Rp2.004.100.0000 (dua milyar empat juta seratus riburupiah) dan Nilai Likuidasi Rp 1.287.600.000 ( satumilyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah), Lelang II (kedua) sampai IV (keempat) berdasarkan hasilpenilaian KJPP

Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam LaporanPanilaian No. 00028/2.008409/PI1/07/PS.0122/1/II/2020tanggal 12 Februari 2020, untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftara.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian untuknilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empatratuSs empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai LikuidasiRp.1.012.0.

OOO (satu miliar dua belas juta Rupiah); Bahwa KJPP Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPPSapto, Kasmodiard dan Rekan tersebut di atasmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudah mendapatizin dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif,independen dan memiliki kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilaitersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual Obyek Lelang berdasarkan hasil penilaianPenilai / KJPP (vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 43ayat (2) ;b. Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yangdilakukan adalah lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilalLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c.

PENGGUGAT selakupembeli yang beritikad baik atas obyek sengketa Villa 2 dan 3 tidakmengetahui obyek sengketa Villa 2 dan 3. tersebut dijadikanAnggunan/jaminan oleh TERGUGAT pada TERGUGAT II (PT Bank ArthaLestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPPSyarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (dua milyardsembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari dari:1.

tidak baik;Menyatakan Sertipkat Hak Tanggungan (SHT) No 3406/2015,tertanggal 03/09/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.6357/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT adalah tidak Sah oleh karenanya batal demihukum;Menyatakan surat pengajuan permohonan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No.252/KRD/X1/2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidaksah sehingga batal demi hukum;Menyatakan harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPP

Syarif,Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (duamilyard sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:a.

Syarif, Ending & Rekanjasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober 2017 Nomor:422/KP/LP/KJPP/X/2017 senilai Rp 2.900.000.000, (dua milyard sembilan ratusjuta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap ke2 (kedua) buah Villa yaitu SerenityUbud Villas 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut melekat Hak Milik dengan Sertifikat(SHM) No. 1674, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, dengan Surat UkurNo. 01204/Kenderan/2015, tertanggal 27 Maret 2015 dengan luas 407 M2(empat ratus tujuh meter per segi ), atas nama Desak

(empat ratus empat puluh meter per segi) atas namaDesak Nyoman Karmini (Tergugat I), dimana terhadap kedua sertifikat tersebuttelah digunakan sebagai Anggunan/jaminan oleh Tergugat pada Tergugat IIyaitu (PT Bank Artha Lestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian asetlelang dari KJPP Syarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnistertanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000,(dua milyard sembilan ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilaisudah

Karena waktu itu ada pemahaman saya bahwa jikalau ingin membelirumah maka nilai terlebin dahulu melalui jasa independent Non Bankyang biasa disebut KJPP bidang jasa penilai properti dimana hargaproperti tersebut akan terlihat nilai sesungguhnya berdasarkan LuasTanah, Luas Bangunan dan Nilai NJOPnya.4. Maka rumah sdr.

Rahman saya ikut nilai ke KJPP bersama Ruko yangingin saya beli terlebin dahulu, kKemudian saya mendatangi rumahnyauntuk mengambil Fotocopy dokumen yang diperlukan KJPP untukmenilai aset sdr. Rahman.5. Sebelum Penilaian keluar sdr. Rahman tahu jikalau ada pilihan lain selainrumahnya yang ingin saya beli. Sdr rahman datang berkunjung kerumahbertemu dengan keluarga saya, yang mana disinilah sdr.

SAYA) beliau memohonuntuk ditutup dulu sambil menunggu hasil appraisele dari KJPP, sayatutuplah satu bulan senilai Rp.6.650.000 (bila tidak jadi beli akan digantidi bulan 4 karena ada BONUSNYA yang KELUAR) JAWABAN ATASPOINT 312. Penyampaian dari bank BRI datang lagi harus membayar angsurankarna di bulan januari masuk lagi hitungan 90 hari, sdr.

Rahman kembalimeminta tolong yang kedua untuk meminjam Rp.6.650.000 yang sebagaijanjinya lagi (bila tidak jadi beli akan diganti di bulan 4 karna adaBONUSNYA yang KELUAR ) JAWABAN ATAS POINT 313.Tanggal 18 Januari Hasil Appraisle dari KJPP keluar yang menyatakannilai rumah sdr.

Rahman yang dijual Rp.750.000.000, hanya dinilai pasarRp.605.000.000, sedang nilai jual cepat Rp.424.000.000, melihat hasilini dia tidak menerima tetap di harga di awal.14.Dengan hasil Appraisle ini saya memilih Rumah toko yang sejak awaladalah tujuan saya dengan nilai Rp.902.000.000, yang hanya dijual kesaya senilai Rp.800.000.000. oleh Almarhum H.Sigit Mardianto(berdasarkan Penilaian KJPP)15.

TOP FINANCE
2.AHMAD LAMADIA S.SOS
3.KJPP GUNTUR EKI ANDRI & REKAN
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
5.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin, Bambang Purwanto, Rozak Uswatun (MBPRU) & Rekan

melakukanPMH adalah hal yang tidak jelas (Obscuur Libel) ;Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnyauntuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSIIIGUGATAN KEKURANGAN PARA PIHAK 1.Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan PerjanjianKredit Notaris No. 64 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat olehNotaris / Pejabat Publik Suhairiadi, S.H.Bahwa, kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP

Mengenai agunan kredit yang dijaminkan untukmenjamin kredit yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding, KJPPMBPRU lah yang paham dan telah memiliki penilaian rinci terkaitagunan tsb ;Bahwa, dengan demikian, seharusnya Penggugat/Pembanding jugamengikutsertakan Notaris Suhairiadi, S.H. dan KJPP MBPRU sebagaipihak Tergugat dalam gugatannya yang mengerti dan paham terkaitPerjanjian Kredit No. 64 tgl 19 Desember 2012;.

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan )

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan ), Team ApresialPembebasan Lahan Kreta Api Trans Sulawesi Makassar Parepare, alamatJalan Kebayoran Lama No. 225 Jakarta Selatan ( Permata Kebayoran PlazaBlok All ) 122220 Indonesia, Sebagai Tergugat Ill ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 19/Pdt.G /2017/BR,Telah membaca berkas dan segala suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar

Bahwa besaran nilai kKompensasi untuk masingmasing calonpenerima, didasarkan pada perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP), dengan maksud untuk mendapat harga yang wajar dan dapatdipertanggung jawabkan;20. Kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan dihitungoleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Apraisal, diberikan kepadapemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukansebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;21.

Sesuai hasil penilaian KJPP Irfan dan Rekan Nomor00010/2.011701/P1/02/0372/I/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 padaSpan T.0O1R T.O1A Persil Nomor P.2, milik Marten Tabun luas tanah3690 m2 dan tanaman berupa 2 batang Pohon Kosambi, 1 batangPohon Dilak, 1 batang Pohon Beringin, 3 batang Pohon Kabatek, 4batang Bunga Kuning, 51 batang Kayu Kula, 16 batang Pohon Kom, 26batang Pohon Pole, 1 batang Kayu Pisang, 2 batang Kepok Hutan, 3batang Pohon Nunak, 8 batang Kayu Namon, 1 batang Pohon Kuslaungdan 2 batang

PenataanRuang Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor : 045.2/79/PU/2017tanggal 29 Agustus 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Ruang,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 12/Pdt.PKons/2021/PN Olm11.Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Kompensasi tanah, bangunan,tanaman pada ruang bebas (ROW) jalur SUTT 150 kV GI Bolok GITenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda P.11;12.Asli dan fotokopi surat Laporan Hasil Penilaian dari KJPP

Pembanding harus ditolak;Menimbang, berdasarkan dalildalil gugatan para Penggugat/paraPembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yangpada pokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiBahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat/para Pembandingadalah butir 30 gugatan mengenai nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar.Yang menentukan harga limit lelang itu bukan Tergugat/Terbanding akan tetapimenggunakan kantor jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RazakUswatun & Rekan (KJPP

MBPRU) yang beralamat di Jalan Palembang nomor11a Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangsebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ketentuan Peraturan Menteri Keuangannomor 27/PMK.06/206 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menentukannilai limit lelang sedangkan KJPP MBPRU tersebut tidak dilibatkan dalamperkara sehingga mengakibatkan perkara a quo kurang pihak.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai kurangpihak

dengan tidak dilibatkannya KJPP MBPRU adalah karena yangbersangkutan bukanlah orang yang terlibat langsung dalam perkara akan tetap!