Bahwa kepentingan Penggugat dengan obyek sengketa adalah sehubungandengan dikeluarkannya Surat Keputusan aquo, yang memutuskan danmenetapkan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas namaYunalis, ahli muda pendidikan Nomor Induk Pegawai 19541111197702 2 001Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) tanggal 6 Oktober 2015.4.

Fotokopi surat pemberhentian tidak hormat dari DinasKepolisian Negara R.I. terhadap Tergugat oleh KepalaKepolisian Daerah Bengkulu, tertanggal 9 Januari2012, telah dilegalisir oleh Kasat BRIMOB Bengkulu,sebagai bukti (P.4);Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksisaksi dan telahdidengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2012/PACrp Hal. 3 dari 9 halSAKSI PERTAMA, dibawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa saksi kenal

Foto Copy Surat Edaran Pemberhentian tidak hormat dari DinasKeparajuritan TNI , Nomor SE/02/I/2017 tanggal 8 Januari 2017, telahdilegalisir, Kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telahmenghadirkan saksisaksi di persidangan yang dibawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pelanggaran yang langsung dapat mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon (Pemberhentian Tidak Hormat);e Bahwa saksi membuat pengumuman pada semua Departemen hanya yangbersifat umum, sedangkan yang khusus sudah diatur dalam Peraturan Perusahaan;e Bahwa semua Karyawan Tergugat sudah mengetahui isi Peraturan PerusahaanPT.

berakhirnya sanksi yang pertama (SP1) Penggugat melakukankesalahan yang kedua, kesalahan yang kedua adalah merupakan kesalahan yangberat maka tidak diberikan lagi SP2, kemudian oleh Tergugat/Pemohon Kasasilangsung mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP3);Bahwa SP3, yang diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah merupakankesalahan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 61 ayat(1), yaitu Pelanggaran yang langsung dapat mengakibatkan pemutusan hubungankerja tanpa pesangon (pemberhentian

tidak hormat), pemberlakuan PHK olehTergugat/ Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sudah sesuaidengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang dikutip kembalioleh Penggugat/Pemohon Kasasi a quo di atas;Bahwa disamping Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/ TermohonKasasi adalah pelanggaran berat, Penggugat/Termohon Kasasi dalam perjanjiankerja dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tinggal (satu) bulan lagi berakhir demihukum tanggal 20 Agustus 2014, dengan demikian tanpa PHK pun

No. 341 K/Pdt.Sus/20121011Gusman Tanjung (Yance) Terhitung awal tahun 2009 hingga 11 Agustus 2011,dengan masa kerja 3 tahun ;Bahwa Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat, telah mengikuti semuapekerjaan sesuai yang telah ditetapkan oleh Tergugat dengan penuh tanggungjawab ;Bahwa para Penggugat tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejaktanggal 11 Agustus 2011, karena diberhentikan secara tidak patut olehTergugat ;Bahwa Tergugat telah melakukan Pemberhentian Tidak Hormat tanggal 11Agustus

berikut : Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2008 (Vide Bukti P7) berbunyi : Ayat(1) : Pemberhentian tidak dengan hormat karenaalasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5huruf a diusulkan oleh Jaksa Agung MudaPengawasan kepada Jaksa Agung dalam waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerimaputusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan ayat (1) sebagaimana tersebut diatas,maka wewenang Jaksa Agung Muda Pengawasan untukmengusulkan Pemberhentian

tidak hormat kepada JaksaHalaman 8 dari 53 halaman, Putusan Permohonan Nomor 13/P/FP/2016/PTUNJKTAgung hanya dibatasi waktu paling lama 30 (tiga puluh) harisetelah menerima putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap ; ==Bahwa berdasarkan fakta berupa putusan Pengadilan dalamperkara Tindak Pidana atas nama Pemohon sebagaiterdakwa, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejaktanggal O08 Agustus 2012.

dengan4, Tergugat akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARAPenerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku.1) Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor:898/SDM.03.6Kpt/05/SJ/X1I/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasNama Irma Suryani, SE, NIP. 197904242007012001 (selanjutnya disebutsebagai obyek sengketa dalam perkara a quo) merupakan SuratKeputusan terkait pemberhentian

Tidak Hormat atas nama Penggugatkarena Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda AcehNomor : 22/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukantindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan lebih subsidair danterhadap yang bersangkutan dijatunkan pidana berupa penjara selaam 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana

Tidak Hormat tersebut didasarkan pada PutusanPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 22/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNAterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaanlebih subsidair dan terhadap yang bersangkutan dijatuhkan pidanaberupa penjara selaam 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)

suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum,Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 107/G/2019/PTUNJKTmasyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakantercela; Bahwa menurut ahli apabila pemberhentian setelah beberapa tahunkemudian, maka harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan subtansidan objek keputusan dan harus diperhatikan seseorang yang diputuswaktu dulu tidak bisa langsung diberhentikan seketika harus memenuhialas hukum dalam pemberhentian

tidak hormat tersebut tentu harusdiawali dengan pemeriksaan guna memperoleh putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap sebagai alas hukum memberhentikan secaratidak hormat; Bahwa menurut ahli sebagai alas fakta unsurunsur harus dipenuhisesuai dengan pasal 46 pasal 7 huruf b dan c Undangundang Nomor 30Tahun 2014 dengan mematuhi AUPB dan ketentuan perundangundangan dan persyaratan prosedur ; Bahwa menurut ahli, Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut punyakewenangan atas pertimbangan tertentu dan

PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;- FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.002/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan Sdr Jan Widodo menjadi Direktur PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;- FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 16 Januari 2012 berisi pengalihan kendali operasional kantor PT PT BPR Gondangrejo kepada Sdr Wisnu Wijaya (Direktur ) ;- FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 3 September 2012 berisi pemberhentian

tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;- FC Legalisir Surat No.001/SP Dir-Dirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;- FC Legalisir Surat No.001/SP Dir-Dirut/IV15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal surat PHK berisi pemberhentian Sdr - Sebuah korek Jan widodo sebagai Direktur PT PT BPR Gondangrejo ;- FC Legalisir Laporan bulanan Sept 11 s/d Sept 12 ;- FC Legalisir Daftar Nomonatif Kredit posisi bulan:a.

Direktur Utama PT PT BPR GondangrejoKaranganyar ;FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.002/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan Sdr JanWidodo menjadi Direktur PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 16Januari 2012 berisi pengalihan kendali operasional kantor PT PT BPRGondangrejo kepada Sdr Wisnu Wijaya (Direktur ) ;FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 3September 2012 berisi pemberhentian

tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/TV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/IV15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat PHK berisi pemberhentian SdrSebuah korek Jan widodo sebagai Direktur PT PT BPR Gondangrejo ;FC Legalisir Laporan bulanan Sept 11 s/d Sept 12 ;FC Legalisir Daftar Nomonatif Kredit posisi bulan:a Juni 2012;b September 2012 ;Hal 3 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.Sus

tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/TV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/IV15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat PHK berisi pemberhentian SdrSebuah korek Jan widodo sebagai Direktur PT PT BPR Gondangrejo ;FC Legalisir Laporan bulanan Sept 11 s/d Sept 12 ;FC Legalisir Daftar Nomonatif Kredit posisi bulan:a Juni 2012;b September 2012 ;FC Legalisir berkas 14 debitur (

tidak hormat sdr SugengSetiyana,FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/ITV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur),FC Legalisir Surat No.001/SPDirDirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal surat PHK berisi pemberhentian SdrJan widodo sebagai Direktur PT PT BPR Gondangrejo, FC Legalisir Laporan bulananSept 11 s/d Sept 12, FC Legalisir Daftar Nomonatif Kredit posisi bulan Juni 2012 danSeptember 2012, FC Legalisir berkas 14 debitur (kasus 1.a) terdiri

tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;e FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;e FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat PHK berisi pemberhentian SdrHal 59 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PNKrgSebuah korek Jan widodo sebagai Direktur PT PT BPR Gondangrejo ;FC Legalisir Laporan bulanan Sept 11 s/d Sept 12 ;FC Legalisir Daftar Nomonatif Kredit posisi bulan:a Juni

Hal 3 dari 14dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 09 April 1985 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KandanganKabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : tentangPemberian MPP dan Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas KeprajuritanAngkatan

Usaha Negara oleh Kepala Kepolisian Daerah(Kapolda) Lampung menerbitkan Surat Keputusan Kapolda LampungNomor Kep/466/ VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, tentangPemberhentian Tidak Hormat Dari Dinas POLRI atas nama AnggaSetiawan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentinganPemohon Kasasi yang telah mengapdi dengan perestasi yang baik secaraterus menerus selama bertahuntahun, seyogyanya menjadi pertimbangansebelum menerbitkan surat pemberhentian

tidak hormat tersebut sertaTermohon Kasasi juga telah tidak memperhatikan Asas Kecermatandalam AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diaturdalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu objek perkara a quoadalah kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;5.

Menyatakan Batal Keputusan KepalaDesa Sidogemah Nomor : 141/15 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak HormatHal. 7 dari hal. 14 hal Putusan No : 62/B/2018/PT.TUN.SBYSaudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tertanggal 7 Agustus 2017 dan seterusnya ; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertamatersebut hanya melihat hanya sebatas bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan TergugatNomor 141/15 Tahun 2017 tentang Pemberhentian

Tidak Hormat Saudara MustakimDari Jabatannya mendahului Surat Keputusan Camat Sayung Nomor 141/24 Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Tergugat Surat Keputusan Nomor 141/15 Tahun 2017, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/13 Tahun 2017Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Mustakim Dari Jabatannya Sebagai Bekel/Kadus Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tertanggal 21 Juli 2017 (T7) ;Menimbang, bahwa mencermati alasan Tergugat

Polri wajib : Menaati danmenghormati Norma kesusilaan, norma agama, nilainilai Kearifanlokal, dan norma hukum.Bahwa apabila Penggugat dalam Sidang KKEP diputus melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Pasal 11 ayat 1 huruf (c) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya tidak harus dikeluarkan Objek sengketa aquo yang menyatakan Pemberhentian

Tidak Hormat kepada Penggugat melainkan penghukuman hanya bersifat mutasi, dan penundaaan kenaikan pangkat karena sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah di pidanaterkait penyalahgunaan narkotika oleh sebab itu pembinaan masih dapat dilakukan kepada Penggugat.

Bahwa apabila TERGUGAT ingin melakukan Pemberhentian Tidak Hormat kepada PENGGUGAT haruslah Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : 1. Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluisidang KKEP terhadap :a.

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan PengadilanPidana atau Komisi Etik.perkaraperkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagikarena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutanMenimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 27Januari 2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 diketahui bahwaPenggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tangal 29 Januari 2021,kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan PengadilanTata

Keputusan Nomor 880/13/BKDD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan Keputusan Walikota PontianakNomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, yang di nilai tidak lazimmencederai supremasi hukum dan keadilan, pada hal seharusnyaTergugat harus melakukan tegoran/peringatan keras agar tidakmenjadikan preseden buruk bagi Pembinaan Pegawai di Negaratercinta ini, namun justru Tergugat melegalkan keputusan Walikotatersebut dengan merubah jenis hukuman disiplin bagi Penggugat yangjauh lebih berat yakni dengan pemberhentian

tidak hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Keputusan Tergugat merupakanHalaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015Keputusan yang sangat mematikan yang mengakibatkan hilangnyahak pensiun bagi Penggugat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

UndangUndangNomor 3 Tahun 2009:Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Walikota mempunyaikewenangan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipildi lingkungannya yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampaidengan Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e.Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada saatdijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian

tidak hormat berpangkatPembina Golongan Ruang IV/a maka penerbitan Surat Keputusan WalikotaPontianak Nomor 880/13/BKDD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yangkemudian diubah dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 telan sesuai dengan peraturanperundangundangan, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 (objek sengketa) yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang menguatkanSurat Keputusan Walikota Pontianak

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada PutusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik.Untuk perkaraperkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.Bahwa Penggugat telah menjalani tahaptahap Pemeriksaansebagaimana Perkap No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :Halaman 5 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLGSidang Kode Etik Profesi Polri di Polres Oku Timur tentang dugaanPelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH ) dari Dinas Polrisecara Sewanangwenang dan telah melanggar Hukum dengan ketentuanhukum yang berlaku serta bertentangan dengan asasasas UmumPemerintah yang baik ( AUPB ) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum,dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat stersebut sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UndangUndang UndangUndang NO.9 tahun 2004 Tentang Peradilan

Rumusan HukumKamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknyabahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yangberkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusanPengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upayaadministratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundangundanganyang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telahdinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa

tidak bisa menemukan dimana keberadaan kunci rumahtersebut, Tergugat marahmarah dan mengatakan ya sudah kita cerai saja danTergugat tibatiba langsung pergi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 Penggugat mendapat kabar dari atasanTergugat bahwasanya Tergugat sudah lama tidak masuk untuk melaksanakankewajibannya sebagai seorang aparatur negara kemudian Penggugatdiperintahkan untuk membuat berita acara dan pada Desember 2012 Penggugatmenjalani proses persidangan pemberhentian

tidak hormat Tergugat sebagaiaparatur negara yang selama 154 hari secara berturutturut tidak masuk dinasdan bahkan sampai dengan saat sekarang ini keberadaannya belum diketahui;Hal. 2 dari 14 halaman.Putusan No.516/Pdt.G/2013/PA.

Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil(untuk selanjutnya disebut obyek sengketa);PENGGUGAT TIDAK MEGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIFHalaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.a.

Bahwa terhadap perkara a quo adalahsehubungan dengan Pemberhentian Tidak Hormat terhadap AparaturSipil Negara / PNS. Maka sebagaimana dimaksud dalam asasperaturan perundangundang yang seyogyanya berlaku adalah asaslex specialis derogat legi generali, maka berdasarkan asas tersebut,aturan terkait dengan upaya administratif yang dapat berlaku dalamperkara a quo adalah Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara.c.

Keny Erviati, S.Pd., tersebut diatas ditujukankepada Walikota Surabaya (Tergugat) yang pada pokoknya terkaitkeberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil.d.

Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr.

Bahwa alasan Tergugat dalam menajuhihukuman pemberhentian tidak hormat pada Penggugat telah disampaikanTergugat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan angka 7, yang intinyamenjelaskan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugatberhubungan dengan jabatan yang dimiliki oleh Penggugat selaku KepalaSekolah SMPN 54 Surabaya, sehingga dasar penjatuhan hukumansebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa telah sesuai sebagaimanadimaksud dalam kententuan peraturan sebagai berikut :a.

Fotokopi SK Pemberhentian Tidak Hormat Tergugat sebagai anggotaTNI, Nomor Kep./6411/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, fotokop!tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telahdiberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.2;Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkansaksisaksi ke persidangan masingmasing bernama :1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, UMUr 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,bertempat tinggal di RD.

melakukan BAP terhadap Penggugat karena pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya adalah putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dianggapmelanggar PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai NegeriSipil, bukan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang hukuman disiplin ;Bahwa, tanggal 15 April 2011 Penggugat dipanggil diminta untuk hadir danmenghadap ke BKD Kabupaten Kediri, ternyata di BKD Kabupaten KediriPenggugat disuruh menandatangani Surat Pemberhentian

Tidak Hormat;Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):272829Bahwa, Tergugat (Bupati Kediri) menerbitkan Keputusan Nomor188.45/167/418.32/2011, tanggal 04 April 2011, tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Endang Purwatiningsih ;Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut didalamkonsideran

Bahwa syaratsyarat yang dimintakan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung belumpernah dipenuhinya maka muncullah putusan yang kedua Nomor 032/SEK/SK/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama FIRDAUS M.

Obyek sengketa tidak cacatprosedural1) Bahwa argumentasi yangdibangun Penggugat yang mengaitkan penerbitan obyek sengketadengan penjatuhan hukuman displin, menunjukkan bahwa Penggugattelah mencampuradukkan antara penjatuhuan hukuman disiplin denganpenjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;2) Bahwa pemberhentian tidakhormat Penggugat sebagai PNS tidak termasuk dalam

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil;3) Bahwa oleh karenaterbitnyaobyek sengketa tidak termasuk ranah penjatuhan hukuman disiplin yangmengacu pada Peraturan pemerintah Nomo 53 Tahun 2010, makaseluruh prosedur penerbitan obyek sengketa harus mengacu padaketentuan pasal 266 Peraturan pemerintah Nomor harus mengacu pada11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;4) Bahwa sebelum penerbitan obyeksengketa, pemberhentian

tidak hormat Penggugat sebagai PNS telahdiusulkan terlebih dahulu oleh Sekretaris Daerah selaku Pajabat YangBerwenang sesuai Nota Dinas Nomor:800/1777/ KPSDM/2019, tanggal26 April 2019, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, sehingga dengan adanya usulan PyBaquo sebelum menerbitkan

Bahwa dengan dilaluinya seluruh prosedur danmekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat, jelasPutusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 24menunjukkan bahwa penerbitkan obyek sengketa memenuhiasas tertib penyelenggaraan negara.7.1.4. Asas Profesionalitasa.