sebagaimana diuraikan di atas, selanjuinya Hakim akan menilaiapakah anak/ terdakwa Antok Sahardi Bin Sahardi dapat dipersalahkan melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak/ Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Subsidaritas yakni Primair diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidanaJo Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Subsidairdiatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetao berlaku dan dipegang teguhasas/orinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanoa kesalahan (geen straf zonderschuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapat dihukum haruslahlebih dahuu dibuktikan kesalahannya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak/ terdakwa bersalah atautidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelahdiketahui apakah perouatan anak/ terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telahmemenuhi

Anak maka anak/ Terdakwa Antok harus dinyatakantelan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dakwaan Subsidair PenuntutUmum tidak peru diperimbangkan lagi;Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dan Penasehat Hukumanak/ terdakwa Antok yang memohon kepada Hakim apabila anak/ terdakwadinyatakan bersalan dan memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana sepertiyang telah direkomendasikan oleh pihak Bapas Malang : Pidana

Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasanyang dijatunkan terhadap Anak paling lama '% (Satu per dua) dari maksimum pidanapenjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf dan j UU No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem PeradilanPidana Anak dilaksanakan berdasarkan asaS 2... perampasanHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2017/PN PbIkemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaranpembalasan

Anak, sertapasalpasal dalam Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);MENGADILI:1.

Tindakan seorang anaktidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja.Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistemperanan yang diharapkan (role expectation), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkandalam lingkungan keluarga;Menimbang, bahwa dalam Pasal angka 3 UndangUndang No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang Berkonflik denganHukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur

Anak;Menimbang, bahwa selain daripada itu Pasal 71 ayat (4) UndangUndang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggaris bawahi bahwaPidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;Menimbang, bahwa menurut Hakim, rumusan Pasal 71 UndangUndang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan guidance ofsentencing, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka undangundang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi

yang dapat diterapkan pada anaktersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana / bersifat custodial atau pengenaan tindakan /bersifat non custodial, sehingga ketentuan dalam Pasal 71 tersebut merupakan batasanyang diberikan oleh UndangUndang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa sejalan dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16 ayat (3) Undangundang Nomor: 2003 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: penangkapan, penahanan

, atau tindakpidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku danhanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (vide Pasal 64 huruf g UndangUndang27Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesianomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: Hakim wayjibmempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan

Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasalpasal dalam UndangUndang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undangundang Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa RISKI HERYANTO PUTRA Bin ARIYANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secaraberlanjut;302 Menjatuhkan

makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice) ; .Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dalam pertimbangan tersebut diatas, adalah dakwaan melanggarpasal 363 ayat (1) ke3, ke4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yang jika dikaitkan dengan pasal 26 UndangUndang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang manan ancaman bagi pelaku tindak pidana

anak adalah 2 (setengah) dari pidana terhadap orang dewasa, maka dalam hal ini ancaman pidana bagiTerdakwa Stemy adalah 5 (lima) bulan dan terdakwa Elsa adalah 3 (tiga)bulan penjara ; Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33KUH Pidana, lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ; Menimbang, bahwa dipandang cukup

AnakBerhadapan Hukum, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifatmelawan hukumnya perbuatan Anak Berhadapan Hukum, sehingga AnakBerhadapan Hukum dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannyatersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dinyatakanterbukti bersalah, maka terhadap Anak Berhadapan Hukum harus dijatuhipidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kKemasyarakatan atasnama Klien BAMBANG SARYADI, yang pada pokoknya merekomendasikanagar klien dijatuhi diberikan putusan berupa Pembinaan dalam lembagasesuai pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut: Perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh klien adalah perbuatan tindakpidana; Perbuatan klien telah merugikan orang lain, knususnya pihak (korban).

shabuberatnya 0,94 (nol koma sembilanempat) gram ; Bahwa perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I jenis shabushabu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;; Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 04/Pid.Su.Anaks/2017/PN BirPerbuatan Anak TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak ; ATAUKEDUA :Bahwa Anak TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekirapukul 23.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun2017 bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Meunasah Dayah KecamatanKota Juang Kabupaten Bireuen dan atau ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu seberat 0,94 (nol koma

Anak ; Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anakmenyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya baik Anakmaupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap suratdakwaan tersebut ; 277 22222 222222 ===Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didepan persidanganPenuntut Umum telah menghadirkan saksisaksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah yaitu : 1.

Anak disebutkan bahwa : Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa lahir pada tanggal 01 Agustus 1999dan saat ini masih berumur 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatasTERDAKWA dikategorikan sebagai anak yang masih dibawah umur yangpenyelesaian perkaranya pun masih dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana

Anak, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya dari perundangundangan yangbersangkutan ; 72272 ==MENGADILI1.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)dan Ayat (2) ke1 dan ke2 KUHPidana Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;wennnennnee Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, PenuntutUmum dipersidangan telah mengajukan saksisaksi yaitu :1 Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi, didepan persidangan bersumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi tahu Anak dihadapkan kepersidangan ini sehubungandengan

Anak, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah diSMK 2 Pekanbaru ; 22 nnn nnn nn nen5 Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.

Anak, apakahAnak dapat dipersalahkan tentu perbuatan Anak harus memenuhi unsurunsur yangterdapat dalam dakwaan tersebut, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

MH bahwa benar Anak Aldi Saputra lahirdi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1998 ; wennnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur Anak telahterpenuhi ;wnn= Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dakwaan tunggal Pasal 365Ayat (1) dan Ayat (2) ke1 dan ke2 KUHPidana Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam

yang memberatkan :e Perbuatan Anak telah mengakibatkan korban mengalami luka ;e Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : Anak belum pernah dihukum ;e Anak mengakui perbuatannya ;e Anak masih berstatus sebagai pelajar SMKN 2 Pekanbaru ;e Telah ada perdamaian antara Anak dan saksi korban Rinaldi AgusPratama dan telah diberikan biaya pengobatan ; Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke1 dan ke2 KUHPidana JoUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

UU RI Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .ATAUKETIGA Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekirapukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus2016, bertempat di Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kab.Bireuen atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam WilayahHukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika

Jadi klien berdasarkan didalam pasal yang tersebut diatas masihmasuk dalam kategori anak yang penyelesaian perkaranya pun masihdalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak.203. Terhadap perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yangdilakukan klien yang mana Pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah Pasal114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RINo.35 Tahun 2009, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan : a.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ATAU23Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ATAUKetiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusundalam bentuk dakwaan Alternatif, maka oleh Hakim akan memilih langsung salahsatu dakwaan yang sesuai dengan faktafakta dipersidangan yaitu dakwaan KetigaMelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak yang mengandung unsurunsur sebagai berikut : 1. Setiap Orang ; 2.

Anak, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya dari perundangundangan yang bersangkutan ; MENGADILI1.

MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN DALAM BENTUK TANAMAN ; Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidanganberlangsung dimana terhadap Anak tidaklah tergolong kepada orangorang yangdikecualikan dari pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupunalasan pembenar, maka karenanya terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yangsetimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak disebutkanbahwa : Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anakyang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa lahir pada tanggal 08 April 2002dan saat ini masih berumur 15 tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatasTERDAKWA dikategorikan sebagai anak yang masih dibawah umur yangpenyelesaian perkaranya pun masih dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana

memiliki nilai ekonomis amak akan dirampas untukNE Qala ; === wn = nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen nnn nee nen nnn nn ne nnn nee een nceMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara ; Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan UndangUndang RI No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, UndangUndang RI No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP, UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak, Pasal 111 ayat (2) UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya dari perundangundanganyang bersangkutan ; 22222 nne nena on cee nee nn nen cc ne nn cee ce nce naMENGADILI1.

Tua terdakwa dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;Bahwa dalam perkara a quo tidak dilakukan Diversi atau prosespengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana karena ancaman pidana dari pasal yangdidakwakan terhadap Anak adalah diatas 7 (tujuh) tahun dan bentuk suratdakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sehingga tidak memenuhisyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Pasal 3 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman PelaksanaanDiversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tentang penunjukanHakim;e Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;e Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama terdakwa dariPetugas Pembimbing Kemasyarakatan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Orang Tua

PUTUSANNomor : 1/Pid.B.An/2015/PN.Cbn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkaraperkara Pidana Anak padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang Anak telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara TerdakwaTerdakwaNama : JUNAEDI FIRMANSYAH Als ADI Bin ERMANSYAHTempat Lahir : CirebonUmur / tanggal lahir : 14 Tahun / 02 Juni 2000Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kmp Baru RT. 007/01 Kel

subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosialyang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasakeadilan masyarakat (sosial justice);15Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yangmendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, yangjika dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,yang mana ancaman bagi pelaku tindak pidana

anak adalah % (setengah) dari pidanaterhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.e