Ditemukan 237 data
Drs. MURAD ISMAIL dalam Jabatan sebagai Gubernur Maluku
Tergugat:
RAPHAEL SHIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SpeceCon Internasional
135 — 83
Bahwa apa yang menjadi tanggung jawabdari Tergugat untuk memulai Pekerjaan sesuai Perjanjian a quo sama sekalltidak pernah dilakukan oleh Tergugat.Bahwa Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan dan/ataumemenuhi unsurunsur yang menjadi syarat Default Events dan ReliefEvents, Force Majeure dan Terminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 50sampai dengan Pasal 59, maka jelasjelas Tergugat telah melakukanwanprestasi atas Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.Bahwa terhadap tidak dipenuhi
kantor Tergugat sehingga hal inijuga menjadi sesuatu yang aneh bagi Penggugat.Bahwa sampai dengan tanggal 6 April 2016 Tergugat tidak melakukantindakan dan/atau pekerjaan apapun terkait Pembangunan Pusat BisnisTerpadu Victoria Park maka sesuai pasal 17 Perjanjian Bangun Guna Seraha quo, maka jelas dan terang tidak dilaksanakan Pekerjaan PembangunanPusat Bisnis Terpadu Victoria Park sampai dengan Tahun 2016 makaTergugat telah melakukan perbuatan Default Events dan Relief Events,Force Majeure dan Terminasi
199 — 69
Keputusan PT BJU yang melakukan terminasi/pemutusankerjasama secara sepihak menyebabkan kerugian materiil danteknis bagi PT ANZ antara lain :PT BJU mengambil datadata tambang milik PT ANZ secarasepihak; Hasil Rekonsiliasi data absen yang dihitung oleh PT ANZ, PT ANZtelah melakukan kelebihan bayar kepada PT BJU sebesarRp 2.383.395.498, (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh TigaJuta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat RatusSembilan Puluh Delapan Rupiah) ; Kinerja dan tindakan yang telah dilakukan
Melakukan terminasi/penghentian kerjasama secara sepihak dengancara demobilisasi seluruh personil layanan teknis dan operasionaldari Site Anzawara pada tanggal 13 November 2018;Telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupakerugian materiil ;Hal 10 dari 23 Hal Putusan No. 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel18.
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
671 — 564
bagi Negara.Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, secara substantif ObjekSengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, danPembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral yang berbunyi sebagai berikut:Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi
bersangkutan setelah KontrakKerja Sama ditandatangani;....Bahwa dengan adanya kejadian Musibah Banjir sebagai keadaan diluarkemampuan manusia/kahar sebagaimana yang telah disampaikan olehPENGGUGAT melalui Surat Nomor: 010/SCHM/11/19 pada Februari2019 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas terlebin kontrakkerjasama a quo belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi, makasudah sepatutnya Kontrak Kerjasama antara PENGGUGAT denganSKK Migas tidak bisa diakhiri secara otomatis serta tidak dapatdikenakan terminasi
Putusan Nomor 80/G/2021/PTUNJKT.Kontrak Kerja Sama ditandatangani tidak dapat dikenakanpengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi).3.3.
) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenalan atas WilayahKena Minyak dan Gas Bumi yang sudah ditetapkan KontraktornyaPasal 6Kewayjiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi)yang belum memenuhi pastu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) dapat tidak dikenakan kepada Kontraktor yang KontrakKenya Samanya diterminasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaiberikut:Ae wxb.
Terjadi keadaan kahar (force majeure) pada Wilayah Kerja Minyakdan Gas Bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Samaditandatangani; atauBahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Permen ESDM No.30/2017 tersebutBUKAN merupakan ketentuan mengenai TERMINASI Kontrak KerjaSama, namun pengaturan mengenai perlakuan atas KEWAJIBANFINANSIAL setelah terjadinya TERMINASI Kontrak Kerja Sama.Sehingga apabila PENGGUGAT belum memenuhi Komitmen PastiEksplorasi sebagaimana diatur pada Pasal 4.2 dan Pasal 4.3 serta Pasal13.3
44 — 63
pertimbangan yang tepat dan benar, sehinggaMajelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut danmengambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding serta perlumemberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:Mernimbang, bahwa selama ini anakanak tersebut tinggal bersamaTerbanding/keluarga Terbanding di Jakarta dan kedua belah pihak telahmelibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikemukakan secarajelas dalam Surat Nomor 218/14/KPAI/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 perihalSurat Terminasi
112 — 29
Batang AlumIndustri dan kemudian Terdakwa ada menadatangani surattanda terima barang PC / Note Book tertanggal 9 Mei 2014yang ditandatangani Terdakwa dan saksi Deddy DwiWidayanto ;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.14Bahwa yang meminta laptop adalah benar Terdakwa danspesifikasi dari laptop adalah sesuai permintaan dari Terdakwakepada perusahaan ;Bahwa Terdakwa meminta disediakan laptop sesuai spesifikasiadalah untuk kepentingan kerja dari Terdakwa ;Bahwa berdasarkan surat terminasi
eksternal seagate kapasitas 1 TB , taslaptop Sony Vaio , mouse logitech dan Ms Office 2010 original dan secarakeseluruhan ditaksir seharga Rp.14.318.000, (empat belas juta tiga ratusdelapan belas ribu rupiah) ;Menimbang , bahwa saksi Phllip S.Widjaja , MSc pada tanggal12 Nopember 2014 bertempat di Jakarta bertemu dengan Terdakwa dandalam pertemuan tersebut saksi Phillip sebagai Komisaris PT Batang AlumHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 34/Pid.B/2016/PN Btg.20Industri mengatakan bahwa Terdakwa mendapat terminasi
99 — 83
keinginan Penggugatuntuk mengetahui arus kas atas pemasukan dan biaya yang timbul daripengelolaan villa seperti pajak terhutang atau kewajiban kepadainstansi / badan pemerintah yang terkait, komisi yang wajib dibayarkankepada agen pemasaran, pembayaran WiFi dan TV kabel, tagihanlistrik, taginan air, biaya pegawai dan biaya lainnya adalah keinginanyang sesat dan keliru, diduga karena Penggugat tidak paham atas hakdan kewajiban yang dimilikinya yang diatur dalam PerjanjianManagement.Bahwa permintaan terminasi
PN.Dpslaporan keuangan yang diterima oleh Penggugat tidak akuntabel, tidakprofessional , tidak diketahui oleh Head of accounting dan prosentasakurang dari 10% setiap tahunnya dari harga penyewaan villa 3,6 dan 9tersebut ;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalahhubungan kerjasama dalam pengelolaan villa dengan Penggugatsebagai villa owner dan Para Tergugat sebagai pengelola berdasarkanmanagement yang diketahui dan pernah dibaca oleh saksi sendiri ;Bahwa yang menjadi dasar untuk terminasi
3,6 dan 9 dan rutin juga menerima laporan yang dikirim melalu viaemail dan hal ini tidak pernah berubah/diubah sejak tahun 2005 sampaidengan sekarang ; Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalahkerjasama dalam pengelolaan villa dengan Penggugat sebagai VillaOnwer dan Para Tergugat sebagai Pengelola berdasarkan Managementagreement yang diketahui dan pernah dibaca oleh saksi; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ketidakpuasan Penggugat yang menjadi dasar untuk terminasi
447 — 179
/PN.Jkt.Pst. 8 Originating Interconnected ska Ska 24 11 54%SMS (to OLO)9 Originating Interconnected 103 185 0%MMS (to OLO)10 Terminasi Interkoneksi Voice 261 251 250 204 4% 0% 18% Lokal (dari fixed)11 Terminasi Interkoneksi Voice 261 251 250 204 4% 0% 18% Lokal12 Terminasi Interkoneksi Voice 261 251 250 204 4% 0% 18% Lokal (dari mobile)13 Terminasi Interkoneksi Voice 380 357 344 229 6% 4% 33% Lokal (dari satellaite)14 Terminasi Interkoneksi Voice 493 461 452 304 6% 2% 33% Jarak Jauh (dari fixed)15
Terminasi Interkoneksi Voice 501 463 456 223 8% 2% 51% Jarak Jauh (dari mobile)16 Terminasi Interkoneksi Voice 498 453 448 448 9% 1% 0% Jarak Jauh (dari satellite)17 Terminating Interconnected ska Ska 24 11 54%SMS (from OLO)18 Terminating Interconnected 103 185 0%MMS (from OLO)Ratarata penurunan 6% 1% 25%9.
Long Run Incremental Cost (LRIC)Bottom Up sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteritentang Interkoneksi ;(3) Dalam menggunakan metode Long Run Incremental Cost(LRIC) Bottom Up sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan menyertakan biaya elemen jaringan onnet ;Pasal 15(1) Permenkominfo 9/2008 : Biaya elemen jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) dan ayat (3) untuk panggilan offnet merupakan penjumlahanbiaya originasi disisi penyelenggara pembangkit panggilandengan biaya terminasi
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
221 — 93
Pemohon sendiri telah wanprestasimelaksanakan prestasinya sesuai kontrak (Non Adimpleti Contractus), bahwadalam hal ini Majelis berpendapat:Bahwa dalil Termohon tentang Progress pekerjaan telah mencapai 57,042%adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta.Bahwa dalam pertemuan di Kejaksaan Agung tanggal 18 Juli 2012 (Bukti P64), Termohon mengaku progress 25,997% yang senyatanya adalah 0,34%dan Termohon memohon agar disetujui melanjutkan pekerjaan; dimanaADHIKMN JO tidak pernah mencabut Surat Terminasi
Bahwa dalam pertemuan di Kejaksaan Agung tanggal 18 Juli 2012 (bukti P64), Termohon mengaku progres 25,997% yang senyatanya adalah 0,34%dan Termohon memohon agar disetujui melanjutkan pekerjaan dimanaADHIKMN JO tidak pernah mencabut surat terminasi tanggal 14 Mei 2012(bukti P6)3.
Bahwa dalam pertemuan di Kejaksaan Agung tanggal 18 Juli 2012 (BuktiP64) Termohon mengaku progress 2,997% yang senyatanya adalah0,34% dan Termohon memohon agar disetujui melanjutkan pekerjaan;dimana ADHIKMN JO tidak pernah mencabut Surat Terminasi tanggal 14Mei 2012 (Bukti P6)Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak dapatdipertimbangkan dan harus ditolak.3.
09 Februari2012, Perihal : SURAT PERINGATAN II (BUKTI P2), namun Termohontetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga Pemohon denganmerujuk Surat ke2 Pemohon Perihal : Peringatan dan beberapa minuteof meeting, Pemohon menegaskan dengan menerbitkan SuratPeringatan III pada tanggal 22 Maret 2012.Bahwa walaupun telah diberi beberapa kali peringatan tetapi Termohontetap tidak berhasil memenuhi kewajibannya dan akhirnya sesuai Paal7.2 Perjanjian, Pemohon dengan Surat tanggal 14 Mei 2012 tentang :Terminasi
Perjanjian Subkontraktor (Bukti P6) yang intinya Pemohonmenyatakan: Mengakhiri (terminasi) Perjanjian Subkontraktor denganTermohon.b.
126 — 53
72M2, masingmasingTipe 72 m2/105 m2 di Kavling 88K dan Tipe 72m2/l05m2 di Kavling 88L(hanya selesai 20,62%).Bahwa Penggugat terbukti tidak menyelesaianpembangunan tersebut hingga masa perjanjian berakhir tanggal 5Januari 2015.Bahwa berdasarkan kesepakatan,waktu pembangunan hinggapenyerahan kunci terhadap 4 Unit Rumah Contoh itu adalah 120 hari,terhitung dari 30 Agustus 2014 atau diberi toleransi memulai pekerjaanpaling iama 7 (tujuh) hari dihitung dari saat Surat Perintah Kerjaditerbitkan sehingga terminasi
Bahwa Tergugat menolak keras dalll Pengugat pada posita nomor 13, 14,dan 15 dengan argumentasi bahwa permohonan cashbon sejumlahRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) diajukan pada tanggal 23 Pebruari2015,padahal saat itu masa kontrak kerja telah berakhir.Bahwa terminasikontrak adalah 5 Januari 2015 sehingga secara hukum/by law,hal itu tidaksah/mengikat lagi.Bahwa terlepas dari terminasi kontrak tersebut,menurut ketentuan Pasal 4.2Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan No.005/SPKPBR.II/IX/2014 tanggal
Pengugat pada posita nomor 16dengan argumentasi poin jawaban nomor 6 di atas.Bahwa selain itu, faktaempirik menunjukkan bahwa menurut Laporan Harian Bobot KemajuanPekerjaan Periode tanggal 89 Februari 2015,prosentase bobot kemajualpekerjaan untuk pembangunan 2 Unit Rumah Contoh Tipe 54 M2 baru24,65%.Sedangkan untuk 2 Unit Rumah Contoh Tipe 72 M2,untuk periodeyang sama, bobot kemajuan pekerjaan hanya 20,62%.Bahwa faktafakta tentang bobot kemajuan pekerjaan dan masa perjanjianpengerjaan telah berakhir/terminasi
WaktuPelaksanaan,menyatakan bahwa untuk melaksanakan pekerjaansebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Surat perjanjian pemboronganini,PIHAK KEDUA (in casu Tergugat Rekonvensi) bersedia dan sanggupuntuk menyelesaikannya dalam waktu 120 (seratusn dua puluh) hari kerjaserah kunci kepada Beriian Residencexerhitung sejak tanggal Suratperintah Kerja diterbitkan dan sampai tanggal Serah Terima PekerjaanPertama.Bahwa ditautkan dengan ketentuan Pasai 6 tersebut,maka bataswaktu "serah terima kunci" atau waktu berakhirnya/terminasi
kontrak adalah5 Januari 2015.Bahwa akan tetapi,faktanya sampai 5 Januari 2015 yang merupakan saatberakhirnya/terminasi kontrak dan sekaligus serah terima Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 223/PDT/2017/PT MDNkunci,oembangunan 2 (dua) Unit Rumah taitu Contoh Tipe 54 m2/116m2,lokasinya di Kavling 8A dan di Kavling 8B Tipe 54/90m2,tidakdipenuhi/hanya diselesaikan 24,65%.Sedangkan pembangunan 2 UnitRumah Contoh Tipe 72 m2, masingmasing berlokasi di Kavling 88K yakniTipe 72 m2/105 m2 dan di Kaviing 88L
7 — 1
pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Februari 1990, agama Islam,pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Rt.13Rw. 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, KabupatenJepara, Sekarang Domisilli Di Rt 20 Rw 04 Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagaiPenggugat;melawanXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, O07 Januari 1996, agama Islam,pekerjaan Terminasi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SRI RAHMI
39 — 12
Terdakwa mendapatkan surat Rekomendasi Hasil PelaksanaanAsesmen dari BNN Provinsi Bengkulu adalah pada tanggal 1 April 2019,dari LKS Peduli Sosial Nasional (Pesona) tanggal 26 Pebruari 2019,sedangkan Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2019 dan SuratKeterangan Terminasi Klien IPL Yayasan Hidayatul Mubtadilen padatanggal 21 Maret 2016;3.
ELVINA ELISABETH SIANIPAR, S.H
Terdakwa:
RIZAL SIMANUNGKALIT
16 — 7
Telekomunikasi Indonesia, Tok Medan mengalami kerugiansebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan adapunbagian kabel Telkom yang hilang dari dalam Box Rumah KabelSKIRAS adalah Kabel terminasi primer ke sekunder dengankabel jumper dan helsa plusa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal363 Ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:2.
26 — 16
.3201010505560008 atas namaPenggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danHalaman 4 dari 14 halaman, perkara Nomor 3171/Pdt.G/2017/PA.CbnPencatatan Sipil kabupaten Bogor, bertanggal 11 Mei 215, Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;Buktibukti tersebut sebagai berikut:6 Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor :1538/KPAI/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 tentang Terminasi
250 — 371
(lima juta sembilan ratusdelapan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketiga sampaiseterusnya Sdr. Drs. ADI KUSUMAH BUDIHARTO sebagai direktur PT. ALLmengajukan Kredit Investasi (Kl) pada Bank Mandiri Cabang CikokolTangerang Banten dengan jaminan agunan aset milik PT. HOKARI LINEXPRATAMA dan agunan aset milik PT. ARGHANIAGA PANCA TUNGGALdan Fixed Asset milik PT.
(lima juta sembilan ratusdelapan puluh tiga ribu dollar amerika serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketiga sampaiseterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukan Kredit Investasi(Kl) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang Banten dengan jaminanagunan aset milik PT. HOKARI LINEX PRATAMA dan agunan aset milik PT.ARGHANIAGA PANCA TUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.
(lima juta sembilan ratusdelapan puluh tiga ribu dollar amerika serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketiga sampaiseterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukan Kredit Investasi(Kl) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol Tangerang Banten dengan jaminanagunan aset milik PT. HOKARI LINEX PRATAMA dan agunan aset milik PT.Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 56/PID/2018/PT BTNARGHANIAGA PANCA TUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.
(lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dollarAmerika Serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketigasampai seterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukanKredit Investasi (KI) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol TangerangBanten dengan jaminan agunan aset milik PT. HOKARI LINEXPRATAMA dan agunan~ aset milik PT. ARGHANIAGA PANCATUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.
(lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dollaramerika serikat).Bahwa selanjutnya untuk melakukan pembayaran terminasi ketigasampai seterusnya terdakwa sebagai direktur PT. ALL mengajukanKredit Investasi (KI) pada Bank Mandiri Cabang Cikokol TangerangBanten dengan jaminan agunan aset milik PT. HOKARI LINEXPRATAMA dan agunan~ aset milik PT. ARGHANIAGA PANCATUNGGAL dan Fixed Asset milik PT.
204 — 54
ternyata baru ada 18 Maret,7 Mei, 10 dan 11 Juni 2009;bahwa dalam penandatanganan kontrak tersebut dalam halaman penandatanganan juga tidakdicantumkan tanggalnya, hanya dalam kolom tanggal pada sisi kontraktor (Pemohon Banding) ditulistangan tanggal 9 September 2009;bahwa dalam kontrak tersebut pada lampiran point 7.0 tentang Jangka Waktu Pekerjaan di 7.3disebutkan :Jangka waktu pelaksanaan KONTRAK adalah 33 (tiga puluh tiga) hari kalender untuk 3 sumur denganjJangka waktu kontrak 12 (dua belas) bulan Terminasi
122 — 47
Bahwe dengan telah saya terima uang jasa terminasi tersebut,segala yang menyangkut hak saya kepada PT. ANDALAN MITRAPRESTASIselama hubungan kerja telah selesai;3. Bahwa dengan ini saya menyatakan tidak akan melakukan tuntutandalam bentuk apapun kepada PT. ANDALAN MITRA PRESTASImaupun PT.
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan tidak boleh melebihi50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disampingberkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untukkredit Tergugat yang bersangkutan;Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam Pasal ini adalah batal menuruthukum;Bahwa mengingat semua Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat selama bekerjapada Tergugat maupun proses terminasi
;Pada angka 32 Gugatan Penggugat mendalilkan:Bahwa mengingat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat selama bekerja padaTergugat maupun proses terminasi tanpa kompensasi apapun kepada Penggugatwajarlah kiranya apabila Penggugat berpendirian Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenaPerusahaan melakukan efisiensi...Selanjutnya pada angka 2 dan 3 Petitum Penggugat mendalilkan:2.
sampai tanggal mulai pengundurandiri; didasarkan buktibukti yang telah diperiksa pada persidangan Tanggal 5Desember 2013 yang terdiri dari:(Bukti P 5.2):Email From: Frederikus Suparwoto Date: Mon, 17 Sep 2012 10:31:11 +0700;Subject: Surat pengunduran diri;(Bukti P 5.3):Email From: Carolina Fransisca Date: Mon, 17 Sep 2012 10:22:51 +0700;Subject: Fw: flight details Immanuel dan;(Bukti P 5.4):Final Settlement tanggal 18 September 2012;Bahwa ketiga bukti diatas telah berhasil membuktikan tentang Proses Terminasi
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
kompensasi untukpemutusan hubungan kerja pada kategori kesalahan berat adalah 0,5 (setengah) x10111213141516171819201 (satu) gaji pokok dalam sebulan, diberikan untuk jabatan supervisor ke bawahdengan masa kerja 3 tahun atau lebih;Bahwa karena jabatan Tergugat sebagai Area Marketing Manager Brand HondaRegional Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 60 Peraturan Perusahaan tersebuttidak berhak atas kompensasi;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 telah dilakukan pertemuan bipartit denganTergugat terkait proses terminasi
292 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dugaan Pelanggaran adanya syarat Terminasi Pekerjaan;Dugaan Pelanggaran Penilaian dengan sistem gugur;Dugaan Pelanggaran terhadap Syarat Tingkat Kandungan DalamNegeri (TKDN);e.
Pemohon Keberatan Dianggap Menciptakan Hambatan Yang SifatnyaMembatasi Peserta Tender Dengan Melakukan:1) Penyatuan paket pekerjaan drilling dengan cementing;2) Penetapan persyaratan terminasi pekerjaan;(Vide: Putusan KPPURI, halaman 6 s.d. halaman 8)Tanggapan Pemohon Keberatan:1.11.21.31.4Tentang Penyatuan Paket Pekerjaan Drilling Dengan Cementing:Pemohon Keberatan tidak pernah melakukan perbuatan yang sifatnyamenciptakan hambatan dalam rangka untuk membatasi PesertaTender sebagaimana disebutkan
Ariaz selaku Ahli PTK 007 dari SKK Migas,dalam pemeriksaan ahli di persidangan sudah menjelaskan bahwa: PTK 007 tidak menentukan secara spesifik mengenai batasanjangka waktu terminasi. PTK 007 hanya mensyaratkan agarkontrak harus memuat kondisi apa yang dapat menyebabkanterminasi dini, jadi penilaian maupun batasan jangka waktuterminasinya diserahkan kepada pertimbangan KKKS;Bahwa Sdr. Dino Andrian selaku Saksi dari Kasubdin Pengadaan SKKMigas dan Sdr. DrIng Bonar TH.
Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/2017terganggu atau terhentinya aktivitas pengeboran maka akansemakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh KKKS, yangpada akhirnya akan dibebankan kepada Negara sebagai kerugianNegara berdasarkan prinsip cost recovery;Bahwa dengan demikian, penetapan persyaratan terminasi pekerjaanterbukti bukan suatu hambatan dalam tender perkara a quo, sebaliknyapenetapan tersebut adalah hal yang lazim terjadi yang dilakukan untukkepentingan mitigasi resiko kerugian apabila terjadi halhal
yangdipersyaratkan dalam perjanjian, artinya penerapan terminasipekerjaan itu ada syarat tangguhnya yang disepakati dalam perjanjian,oleh karena itu keliru jika KPPURI melihat hal tersebut adalahpelanggaran;sehingga dengan demikian, dugaan investigator KPPU yangmenyatakan bahwa Pemohon Keberatan menciptakan hambatandengan melalui penetapan persyaratan terminasi pekerjaan,sepatutnya dinyatakan keliru dan tidak terbukti;B.
111 — 35
Bahwa Penggugat dalam posita gugatan, menekankan padaSurat Berita Acara Terminasi dibuat pada tanggal 3 juni 2020, surattersebut bermakna surat perjanjian bersama atau surat kesepakanbersama, agar para pihak mentaati isi surat tersebut, dan tidak salingmenlanggar isi Surat tersebut, karena terbukti Tergugat melanggar, makaTergugat disebut Wanprestasi/ Ingkar Janji, bukan rana hukum PengadilanAgama atau Kewenangan Pengadilan Agama, melainkan KewenanganPengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengandung
Fotokopi Berita Acara Terminasi Nomor 045.65/06/VI/P2TP2A tanggal 3Juni 2020 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang diketahui olehTim P2TP2A Dinas PPPA Kab. Maros, bukti tertulis tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai (P.2);3.