Ditemukan 6363 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tidak cukup tersedia" danPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD";Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
156 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamnya tidak mengandung berisisanksi pidana, sehingga apabila ketentuan dalam peraturan tersebutdilanggar adalah bukan perbuatan hukum dalam arti hukum pidana, tetapiperbuatan hukum dalam arti administrasi/tata usaha negara, karenaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengandung/berisi sanksi pidana adalahpenafsiran yang keliru pula;Menjadi pertanyaan bagi kami Penuntut Umum adalah bagaimana terhadapsekian banyak perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah terbutki dan parapelakunya didakwa melanggar Keppres
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
224 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Daerah memilikikewenangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalampenyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilakukan kerjasama denganpihak Ketiga dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melaluiproses pelelangan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Mengingat bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur tata carapelelangannya, maka seharusnya dalam pelelangan mengacu pada prosespelelangan serta prinsipprinsip yang diatur dalam peraturan yang telah adayakni Keppres