Ditemukan 5493 data
79 — 31
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dkk
Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (KAPOLRI) cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)Nusa Tenggara Timur, beralamat di: Jl Soeharto , No.03 Kupang,selanjutnya disebut TERGUGAT I;. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Propinsi NusaTenggara Timur cq. Pemerintah Daerah Kota Kupang, beralamat diJl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Walikota Baru Kupang selanjutnyadisebut TERGUGAT 1;. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
51 — 8
Pembanding/Penggugat : SUTRISNO Diwakili Oleh : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
16 — 0
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
17 — 2
Pemohon:
WILMORA YUDHA HASIBUAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
52 — 19
Pemohon:
YUS MARLINA
Termohon:
Pemerintah RI Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. KAPOLRESTA JAMBI Cq. KASAT NARKOBA POLRESTA JAMBI
43 — 3
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq. Kapolres Bungo Cq. Kasat Reskrim Polres Bungo
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
22 — 11
MAJID TOLLA
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sulsel Cq. Kapolres Maros Cq. Kasat Reskrim Polres Maros
5 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
227 — 120
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Snt, antara Safrizal dan Suwardi melawan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Muaro Jambi, Lebih Khusus Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kumpe Ilir, Kanitreskrimum;2. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini nihil.
Pemohon:1.Safrizal2.SuwardiTermohon:1.Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jambi cq Kapolres Muara Jambi cq Kasat Reskrim Polres Muara Jambi Cq Kapolsek Kumeh Ilir, Cq Kanitreskrimum2.Kanitreskrimum Polsek Kumpeh Ilir
2 — 2
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
EBIT NATANAEL SIMBOLON, S.Psi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
30 — 7
Pemohon:
EBIT NATANAEL SIMBOLON, S.Psi
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Termohon:
KAPOLRI C.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASU
29 — 5
ZUNUZA, SH, MKn
Termohon:
KAPOLRI C.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDASU
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
15 — 1
Pemohon:
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
CIPTA AYUNAS SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
9 — 4
Pemohon:
CIPTA AYUNAS SIREGAR ALIAS UCOK SIREGAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3 — 0
Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
87 — 46
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
OLIVINA SAGALA, SE
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
37 — 0
Pemohon:
OLIVINA SAGALA, SE
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
68 — 16
TAMZIL, ST
Termohon:
1.KAPOLRES Pinrang
2.KAPOLDA Sulawesi Selatan
3.KAPOLRI
R RENDY FATLAND Alias RENDY
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
167 — 23
Pemohon:
R RENDY FATLAND Alias RENDY
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAWA BARAT Cq. KAPOLRESTA BOGOR Cq. BOGOR UTARA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IV
244 — 83
PASORE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM POLDA SULSEL Cq. SUBDIT IVpermasalahan dalam praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut adalah berawal adanya Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh Pemohontanpa ada tanggal dan tahun ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14KUHAP menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannyaatau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana;Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri
yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17,dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesualPasal 184 KUHAP;Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP menyebutkan:1) Alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa;2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;Halaman 23 Putusan Nomor :24/Pid.Pra/2020/PN.MksMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri
didapati bukti permulaan yang cukup yaitupaling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara, sehinggaharus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya ketentuan yang mengatur dalammenetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut, maka Hakim akanmempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhiprosedur seperti yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)Peraturan Kapolri