Ditemukan 970 data
80 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf KP2LN Jakarta I ;Hardi Sumaryadi, SE.Ak., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafKP2LN Jakarta I :Burhanudin., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BidangInformasi dan Hukum Kanwil II DJPLN ;Rahayu Widiastuti, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafBidang Informasi dan Hukum Kanwil III DJPLN, beralamat diJalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat berdasarkan Surat KuasaHal. 1 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
SONY PRASETYO
Tergugat:
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
54 — 37
;Menimbang, bahwa dengan dibantahnya dalildalil gugatan Penggugatmaka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya, untuk kepentingan ituPenggugat telah mengajukan alat bukti berupa buktibukti tertulis yang diberitanda bukti P1 sampai dengan bukti P36, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksiFajar Yurisdian, SE.AK dan saksi Iwan HanafiMenimbang, bahwa untuk kepentingan bantahannya, Tergugatmengajukan alat bukti berupa buktibukti tertulis yang diberi tanda dengan buktiHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor
Terbanding/Turut Tergugat I : ASTON MARTIN PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEPHINE ALEXANDRA ELLYANA BORU PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat III : ERICK GILBERT PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ROULI BASA BORU PANGGABEAN
268 — 62
TOBING, SE.AK
Terbanding/Turut Tergugat I : ASTON MARTIN PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEPHINE ALEXANDRA ELLYANA BORU PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat III : ERICK GILBERT PANGGABEAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ROULI BASA BORU PANGGABEAN
YULIARTI, S.H.
Terdakwa:
DENI HENDRAYANI Bin ONI DAMILI
109 — 6
Saksi HIKMAT GUNAWAN, SE.AK Bin OMAN DEDI .R dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi mengenali terdakwa karena sebelumnya pernah samasama bekerja di Dealer Honda Daya Motor yang beralamt di JI. SutisnaSenjaya, Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;Bahwa sejak bulan Oktober 2018 terdakwa sudah diberhentikansebagai karyawan dealer Honda Daya Motor dan sudah tidak bekerjalagi sebagai marketing di dealer Honda Daya Motor yang beralamat diJI. Sutisna Senjata, Empangsari Kec.
64 — 13
Rawa Danau1Ekowisata, berkedudukan di Sempur No. 2 Bogor, dalam halini telah memberi kuasa kepada IRADIANKUSUMAWARDHANI, SH. dan DWI ATMOKO,SE.Ak.,SH.
PT Pancaperkasa Laksana
Tergugat:
PT Millenia Furniture Industries
113 — 16
Panca PerkasaLaksana tanpa disertai bukti pbendukungnya seperti invoice tagihan plus PPN ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugatyaitu Bukti Surat T 1 yaitu berupa bukti Surat Kartu Tanda Penduduk NIK3515181901770003 atas nama Dody Primbodo,SE.AK, selaku Direktur UtamaPT Mellinia Furniture Industries, yakni tetang identitas atas nama DodyPrimbodo,SE.AK, selaku Direktur Utama PT Mellinia Furniture Industries.
131 — 21
AZMI tertanggal 27 Januari 2017, Datapenyerahan BPKB CV.RAHMAT MOTOR An.M.NASIR danYUSWANUDDIN tertanggal 31 Agustus 2016, Data penyerahanBPKBCV.ALFA SCORPII An.MUSDAR dan MUHAMMAD NASIR YUSUFHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Birtertanggal 07 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima BPKBCV.HONDA 88 Bireuen dengan PT.MANDALA FINANCE, nomor :NO.07/BPKB/HM88BIR/MMF/20 tertanggal 04 Juli 2016 An.CURMARLINA, FAISAL SE.AK, ABDUSSALAM AHMAD, ZUNIZAM,NURHAYATI, WAHID WAHYUDI, MANNAZIR
81 — 17
Hendra Gunawan, SE.AK.4. Dhani adriani, SE.AK Bahwa setelah saksi membaca laporan / kesimpulan Pemerintah bahwaada duplikasi Pembayaran gaji dan tunjangan tunjangan ; Bahwa benar TA 2003 Pemerintah Kota Pematang menganggarkandana PKU yang diperuntukkan :1. Biaya pegawai : berupa pemberian uang tunai jasa kerhormatan bagipersonil KPUPersonil Sekretariat.PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan).PPS (Panitia Pemungutan suara).KPPS (Kelompok Pemungutan suara)Biaya barang.Po se we pMBiaya Operasi.
Suruhen Pelawi
Tergugat:
1.Suriyanta Br Tarigan
2.Ng Kee Heng
596 — 187
Mhum,Advokat Medan;Sebagai PH kami pernah menyurati Badan Keuangan OJK Jakarta yangmendapat balasan pihak asuransi yang tidak membayar atau mengklaimPolis tersebut mendapat sanksi yang tegas dari pihak OJK dari KantorKeuangan Jakarta dengan sanksi PASAL 53 s/d 54 UNDANGUNDANGOTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan Kepala OJK Jakarta ANTO PRABOWO, SE.Ak Tanggal 10September 2018 mengatakan Pasal 53 ayat 1Setiap badan asuransi lalai sengaja mengabaikan tidak memenuhi
114 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang keliru, salah menerapkan hukumdan tidak berdasar hukum tersebut, secara langsung berakibat putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu juga keliru, salahmenerapkan hukum dan tidak berdasar hukum.Bahwa berdasar fakta dan data yang terungkap di persidangan, dan telah diuraikansecara lengkap dan jelas di dalam Pembelaan dan Memori Banding terungkap bahwa :341Bahwa besarnya kerugian negara berdasar kesaksian dari Yasid, SE.AK
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMAD IDRUS, S.H.
Terbanding/Terdakwa II : GETRIDA MANDOWEN,SE
110 — 38
jasa.Halaman 12 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP13Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak
serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupabarang/jasa.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak
211 — 308
TPK/2017/PN Mdn tidak pernah mengetahui sama sekali laporan tersebut dan yangmembuat laporan hasil audit dari Inspektorat Kab.Pakpak Bharat adalahKepala Inspektorat Kab.Pakpak Bharat yang bernama BUDIANTAPINEM, SE.Ak.
;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tim yang melakukan audit tidak pernahdilibatkan didalam pembuatan laporan dan tidak pernah mengetahuitentang draft pembuatan laporan tersebut;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tim yang melaksanakan audit didalamkegiatan ini tidak pernah menandatangani hasil laporan tersebut dantidak pernah mengetahui sama sekali laporan tersebut dan yangmembuat laporan hasil audit dari Inspektorat Kab.Pakpak Bharat adalahKepala Inspektorat Kab.Pakpak Bharat yang bernama BUDIANTAPINEM, SE.Ak
merasa perlu untuk mengusulkan kepadaPPK karena untuk pekerjaan kontruksi ULP menganggap PPK telahmenyusun HPS secara keahlian, dan seluruh pelelangan di Kab.PakpakBharat ULP tidak pernah menggunakan kewenangannya untukmengusulkan perubahan HPS.Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dilaksanakan proseslelang dari kegiatan ini sewaktu ULP Kab.Pakpak Bharat menetapkanPT.MANGUN COY menjadi pemenang lelang dari kegiatan ini bahwaseluruh Pokja mengetahuinya termasuk juga didalamnya KASIMANBERUTU, SE.Ak
64 — 14
Mikro Bersubsidi dariKementerian Perumahan Rakyat ini oleh terdakwa dana bantuan tersebut jugadipergunakan untuk keperluan di luar itu antara lain adalah untuk kegiatanoperasional Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut , pembayarandeposito atas nama isteri terdakwa, untuk kesejahteraan karyawan Koperasi BMTMizan Bungbulang Kabupaten Garut, pembayaran tabungan, pembelian materialuntuk Garut Pos, pembelian material untuk Radio Mizan dan lainlain ;Bahwa, menurut keterangan saksi Ahli Rukaesih , SE.Ak
Bahkan sesuai keterangan saksi ahli dari BPKP yakni Rukaesih, SE.Ak. selakuketua tim mengatakan bahwa kerugian negara yang timbul adalahsebesar dana yang diperoleh yakni Rp.3.015.000.000, dengan pertimbangankarena sejak semula koperasi BMT yang dikelola terdakwa ini tidak layak untukmendapat subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat.
20 — 3
ceraidari pimpinannya yaitu Sekda Kabupaten Indramayu atas nama BupatiIndramayu, dan sejak tanggal 11 April 2017 Penggugat telah mengajukanpermohonan ijin perceraian dan proses dikeluarkan Surat Keputusan IjinPerceraian sebagaimana yang dimaksud sedang dalam proses diBKPSDM Kabupaten Indramayu, dimana Asisten Administrasi SekdaKabupaten Indramayu melalui surat Nomor: 800/777/Um, tanggal 15 Mel2017, tentang Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian telahditandatangani oleh 4Hj.Sri Wulaningsih, SE.Ak
F.X. Soesilo Andiwinata Darmawan
Tergugat:
SANNY MEGIAWATI NINGSIH
220 — 141
Achmad Mudani, SH,SE.Ak,CA,BKP untukberkonsultasi terkait kondisi internal PT SDI yang mengalami kesulitanModal Kerja. Dari situ kKemudian terjadi perikatan untuk melakukan SpecialAudit atau Prosedurprosedur yang disepakati (Agreed upon procedure).Jika pihak penasehat hukum saudara FX Soesilo menganggap Tergugat(Ic.Ny. Sanny Megiawati Ningsih) tidak bermodal, maka pertanyaannyakemudian adalah; Bagaimana TERGUGAT bisa jadi Pemegang Sahammayoritas kalau memang tidak punya modal ?
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bendahara Pembantu) agar segera mencairkan DanaPerjalanan Dinas anggota Dewan Kota Manado sesuai denganpermintaan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000, sertamenyiapkan berkasberkas administrasinya; Bahwa berdasarkan perintah saksi FREDDY HENKY OROHkemudian saksi DEIBY SASUWUK, saksi YUDHI VIDIA ROMPAS SE.Ak. dan saksi FATMAWATI RACHIM menyiapkan DokumenPencairan Dana Perjalanan Dinas berupa Surat Penyediaan Dana(SPD), Surat permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintahMembayar (SPM) termasuk
1252 — 627
PANTO ADI PATMODJO, SH.Sekretaris Il : DARINNUSROCHHal 12 Putusan No.18/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Sby.Bendahara : SUMARTO kemudian digantikan NUNUNG Q (istri Ir.BOEDIARSO sekaligus adik kandung Ketua ) ;Bendahara Il : ASRIK HOFIFAH kemudian digantikan OKTORAKHARISMA (anak kandung Ketua I)DanPengawas : AUDI FIRMANA, SE.Ak. (anak kandung Ketua 1)BUKTI BERTANDA: T.L.II2.
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tannawi, SE.Ak., beralamat diWisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman No.28,Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Januari 2013,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto No.4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak,2.
88 — 22
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dansaksi AHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dansaksi AHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCUKUSWANDISH.
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), saksi Drs.H.LEDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan)sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.UCU KUSWANDI, SH., M.Si.
ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT.), dandalam rapat Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Prosespenunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Cimahi, seharusnya dilakukan proses pengadaan barangdan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak atau Surat PerintahKerja (SPK), hal ini bertentangan dengan ketentuan yang
SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksiAHMAD ZULKARNAEN, MT.), saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd,(Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H.
57 — 37
Asmawaty, SE.AK (Turut Tergugat III); Muhammad Baharudin,MT (Turut Tergugat IV).8.