Ditemukan 6661 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2080 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — PT KANZEN MOTOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut :KPP Wajid Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugasmelaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualanatas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayahwewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) diatur bahwa :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:a wsb
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2130 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — PT. KAZEN MOTOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakanpenyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) diatur bahwa:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPPWajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:a. wsb
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:a. wsb.
Register : 21-06-2011 — Putus : 27-07-2011 — Upload : 08-08-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 77/PID.B/2011/PN.MGL Tanggal 27 Juli 2011 — HARI GUSWANTO, SH Bin SUWARNO
40 — 5
40 — 5
Surat dari Brigadir HARIWonosobo NomorPermohonan Bantuan dan PasehatGUSWANTO Nrp.81080791,R/315/V/2011/Res Wsb tanggalHukum ;jabatanAnggota Polsek Mojotengah Polres Wonosobo perihal PermohonanBantuan Hukum/ Penasehat Hukum .Pengadilan Negeri tersebut:= Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;* Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa;= Telah memeriksa barang bukti;" Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;" Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
Register : 27-12-2011 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 16-01-2013
Putusan PA WONOSOBO Nomor 2333/Pdt.G/2011/PA.Wsb Tanggal 9 Januari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
26 — 2
26 — 2
Wsb.
Putus : 03-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 206/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 3 Juli 2018 — MUSYAFAK, dkk lawan HERIBERTUS SURONO dkk
60 — 28
60 — 28
Berkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriWonosobo Nomor. 31/Pdt.G/2017/PN Wsb. tanggal 12 Maret 2018;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatantertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Wonosobo' pada tanggal 23 Agustus 2017Hal. 3 Putusan No.206/PDT/2018/PT.SMGNo.31/Pdt.G/2017/PN.Wsb. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :1
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613/B/PK/PJK/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA
19 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal 16B ayat(3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) danpenjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:a. wsb.
Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676/B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat(3) UU PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1)UU PPN dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwaPajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuksementara waktu maupun selamanya, untuk:a. wsb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ataupenyerahan Jasa
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1567 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
37 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat (3)maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) danpenjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN menyatakanbahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementarawaktu maupun selamanya, untuk:a. wsb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak tertentu;CG. o.sd. ...; danQsdiatur dengan Peraturan Pemerintah.Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan salah
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
SAIDI
Tergugat:
BUPATI WONOSOBO
462 — 224
SAIDI
Tergugat:
BUPATI WONOSOBO
462 — 224
diberikanPERINGATAN LISAN SECARA LANGSUNG, PERINGATANSECARA TERTULIS TERLEBIH DAHULU, SEBELUMDIBERHENTIKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGANTIDAK HORMAT DAN TIDAK MENERIMA HAK PENSIUN;Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai Anggota Partai PolitikNasdem dan Pengurus Partai Nasdem Kecamatan Watumalang,dan telah dikabulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai PolitikNasdem Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tersebut dalam SuratNomor : 23/SI.2/DPD Nasdem Wsb
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1982 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabiladalam batang tubuh belum memberikan kejelasanbunyi pasalnya maka dapat dilihat dalampenjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) maka harus dilinat dahulu pasal 16Bayat (1) dan penjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:Halaman 59 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017a. wsb.
Putus : 12-11-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053 K/Pdt/2014 Tanggal 12 Nopember 2014 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, vs PT KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,
97 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalamrangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:a. wsb. ....5Hal. 23 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014Ce wxoxyd. ....;e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak;5.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014;
Dalam hal ini diwakili oleh:
1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
4. Gamal Resmanto, S.H.;
5. Widodo Iswantoro, S.H.;
6. Samsudin, S.H.;
7. Kristian Masiku, S.H.;
8. Justinus Tampubolon, S.H.;
9. Janter Manurung, S.H.;
10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.;
11. Yudha Rangga, S.H.;
12. Mansur Munir, S.H.;
13. Arfa Gunawan, S.H.;
14. Gousta Feriza, S.H.;
15. Sururudin, S.H.;
16. Rozy Fahmi, S.H.;
17. Nur Syamsiati Duha, S.H.;
18. Eddi Mulyono, S.H.;
19. Deni Aulia Ahmad, S.H.;
20. Adria Indra Cahyadi, S.H.;
21. Bayu Nugroho, S.H.;
22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.;
23. Gugum Ridho Putra, S.H.;
24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.;
Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015;
L A W A N
1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.;
4. J.S. Simatupang, S.H.;
5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
6. Taufik Irawan, S.H.;
7. Horas M.T. Siagian, S.H.;
8. Saut Lumbanraja, S.H.;
9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
11. Alexander Laka Duma, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Ichwan Setiawan, S.H.;
14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
15. Linda Sugianto, S.H.;
16. Yusman Arifin, S.H.;
17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
22. Jannes L. Toruan, S.H.;
23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
24. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
27. Simon Manurung, S.H.;
28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
29. Pither Singkali, S.H., M.H.;
30. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
31. Daniel Tunapa M, S.H.;
32. Vinsensius H.R., S.H.;
33. Adi Satria Noer, S.H.;
34. Fahmi Hanafiah, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;
2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. J.S. Simatupang, S.H.;
4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
5. Taufik Irawan, S.H.;
6. Horas M.T. Siagian, S.H.;
7. Saut Lumbanraja, S.H.;
8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
10. Alexander Laka Duma, S.H.;
11. Irwan, S.H.;
12. Ichwan Setiawan, S.H.;
13. Linda Sugianto, S.H.;
14. Pither Singkali, S.H., M.H.;
15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
18. Jannes L. Toruan, S.H.;
19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
20. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
23. Simon Manurung, S.H.;
24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
25. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.;
27. Nana Sumarna, S.H.;
28. Adi Satria Nofi, S.H.;
29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.;
30. Vincen Rautealo, S.H.;
31. Duma Barrung, S.H., M.H.;
32. Elyas M. Situmorang, S.H.;
33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;
PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.;
4. J.S. Simatupang, S.H.;
5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
6. Taufik Irawan, S.H.;
7. Horas M.T. Siagian, S.H.;
8. Saut Lumbanraja, S.H.;
9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
11. Alexander Laka Duma, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Ichwan Setiawan, S.H.;
14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
15. Linda Sugianto, S.H.;
16. Yusman Arifin, S.H.;
17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
22. Jannes L. Toruan, S.H.;
23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
24. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
27. Simon Manurung, S.H.;
28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
29. Pither Singkali, S.H., M.H.;
30. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
31. Daniel Tunapa M, S.H.;
32. Vinsensius H.R., S.H.;
33. Adi Satria Noer, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;
3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;
DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.;
Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Baroto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Nur Yanto, S.H., M.H.;
Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Ani Turbiana, S.H.;
Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Agus Riyanto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.;
Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Tjasdirin, S.H., M.H.;
Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Oryza, S.H.;
Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;
Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;
Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Dharmawan Hendarto, S.H.;
Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
194 — 136
194 — 136
Sekretaris DPD Partai Golkar RembangRembangtertanggal 5 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.03/GolkarDPD/Wsb/XH/2014 a.n. H.Rudi Suharyadi, SE. Jab. Wakil Ketua DPD Golkar Kab.Wonosobotertanggal 6 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat a.n. Zaenal Arifin Jab. Wakil Ketua GolkarKota Kediri dan a.n. Bambang Margono Jab. Wakil SekretarisDPD Golkar Kota Kediri tertanggal Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.43/DPD.II/PG/XII/2014 a.n. Ir. SujonoJab. Wakil Sekretaris dan a.n. Suhartono, A.Ma.
Putus : 24-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN WONOSOBO Nomor 24/Pid.B/2013/PN.WSB Tanggal 24 April 2013 — Pidana
73 — 6
73 — 6
Pol : LP/B/06/XII/2012/JTG/RES WSB/Sel Lksn dibuat tanggal 23 Desember 2012dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Desember 2012 keluar SuratPerintah Penyidikan No.
Register : 09-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — DRS. LEXI BERTI RARUNG, Letkol Caj NRP. 33263
99 — 18
99 — 18
Bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepadaPangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset PuskopadEs wsB Dam VII/Wrb berupa SPBU di JI. Anmad Yani Jl. Bethesda Kec.Sario Manado dan Toko Kartika di JI. Suprapto No. 1 Kota Manadodengan alasan adanya rencana tata Kota. Padahal fakta yangsebenarnya tidak pernah ada wacana dari Anggota Puskopad BDam VII/Wrb untuk melakukan penjualan asset Puskopad B DamVII/Wrb berupa SPBU yang terletak di JI. Anmad Yani JI. BethesdaKec.
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
100 — 58
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
100 — 58
Adapun ketentuan tersebutmenyatakan sebagai berikut:(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib memuat ketentuanketentuan pokok yaitu:A. wsb.
Register : 28-07-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/ PDT .SUS - PHI / 2015 / PN.BDG Tanggal 15 Februari 2016 — PT. VOKSEL ELECTRIC TBK; L A W A N; NOVA PRAYOGA; ABDUL HAMID; ACEP RAHARJA; ACHMAD SAEPULLOH H;
ADE SUCIPTO BIN KASDI, DKK;
210 — 452
210 — 452
Bukti P 7 : Berita Acara Perhitungan dan PemotonganDenda dibawah Nomor. 0360/BA/LOG.00.01/ WSB/2015 ;Bukti P 8 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0026/BAPPD/DAN.02.03/DISTJATIM/2015 tertanggal6 Oktober 2015 ;Bukti P 9 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0019/ BAPPD/DAN.02.03/DIS JATIM/2015 tertanggal31 Agustus 2015 ;7910.
Putus : 05-07-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 5 Juli 2011 — Ir. SUJARWO
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1176 K/Pid.Sus/2011A. 6 (enam) unit Chain Saw, yaitu 2 (dua) unit Chain Saw merk Husparnawarna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merek Stihl warna orange, 1(satu) unit Chain Saw Merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Sawmerk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil warnaOrange, 1 (satu) unit computer (CPU) merk Power Logic, monitor merkPlatron L 177 WSB dan Printer merk Canon Pixma 1980 dan 3 (tiga) unitmesin chain saw dalam keadaan rusak, d/rampas untuk Negara;B. 1 (satu) unit
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014;
Dalam hal ini diwakili oleh:
1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;
Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
4. Gamal Resmanto, S.H.;
5. Widodo Iswantoro, S.H.;
6. Samsudin, S.H.;
7. Kristian Masiku, S.H.;
8. Justinus Tampubolon, S.H.;
9. Janter Manurung, S.H.;
10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.;
11. Yudha Rangga, S.H.;
12. Mansur Munir, S.H.;
13. Arfa Gunawan, S.H.;
14. Gousta Feriza, S.H.;
15. Sururudin, S.H.;
16. Rozy Fahmi, S.H.;
17. Nur Syamsiati Duha, S.H.;
18. Eddi Mulyono, S.H.;
19. Deni Aulia Ahmad, S.H.;
20. Adria Indra Cahyadi, S.H.;
21. Bayu Nugroho, S.H.;
22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.;
23. Gugum Ridho Putra, S.H.;
24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.;
Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015;
L A W A N
1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.;
4. J.S. Simatupang, S.H.;
5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
6. Taufik Irawan, S.H.;
7. Horas M.T. Siagian, S.H.;
8. Saut Lumbanraja, S.H.;
9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.;
10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
11. Alexander Laka Duma, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Ichwan Setiawan, S.H.;
14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
15. Linda Sugianto, S.H.;
16. Yusman Arifin, S.H.;
17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
22. Jannes L. Toruan, S.H.;
23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
24. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
27. Simon Manurung, S.H.;
28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
29. Pither Singkali, S.H., M.H.;
30. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
31. Daniel Tunapa M, S.H.;
32. Vinsensius H.R., S.H.;
33. Adi Satria Noer, S.H.;
34. Fahmi Hanafiah, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;
2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
MUHAMMAD BANDU
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. J.S. Simatupang, S.H.;
4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
5. Taufik Irawan, S.H.;
6. Horas M.T. Siagian, S.H.;
7. Saut Lumbanraja, S.H.;
8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.;
9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
10. Alexander Laka Duma, S.H.;
11. Irwan, S.H.;
12. Ichwan Setiawan, S.H.;
13. Linda Sugianto, S.H.;
14. Pither Singkali, S.H., M.H.;
15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
18. Jannes L. Toruan, S.H.;
19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
20. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
23. Simon Manurung, S.H.;
24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
25. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.;
27. Nana Sumarna, S.H.;
28. Adi Satria Nofi, S.H.;
29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.;
30. Vincen Rautealo, S.H.;
31. Duma Barrung, S.H., M.H.;
32. Elyas M. Situmorang, S.H.;
33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;
PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.;
3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.;
4. J.S. Simatupang, S.H.;
5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;
6. Taufik Irawan, S.H.;
7. Horas M.T. Siagian, S.H.;
8. Saut Lumbanraja, S.H.;
9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.;
10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.;
11. Alexander Laka Duma, S.H.;
12. Irwan, S.H.;
13. Ichwan Setiawan, S.H.;
14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.;
15. Linda Sugianto, S.H.;
16. Yusman Arifin, S.H.;
17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.;
18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.;
19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.;
20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.;
21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.;
22. Jannes L. Toruan, S.H.;
23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.;
24. Partogi Baringin Manurung, S.H.;
25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.;
26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.;
27. Simon Manurung, S.H.;
28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.;
29. Pither Singkali, S.H., M.H.;
30. Nikson Gaus Lalu, S.H.;
31. Daniel Tunapa M, S.H.;
32. Vinsensius H.R., S.H.;
33. Adi Satria Noer, S.H.;
Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;
3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;
DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:
1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.;
Direktur Tata Negara Direktorat Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Baroto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Nur Yanto, S.H., M.H.;
Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Ani Turbiana, S.H.;
Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Agus Riyanto, S.H., M.H.;
Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.;
Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Tjasdirin, S.H., M.H.;
Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Oryza, S.H.;
Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;
Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;
Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
12. Dharmawan Hendarto, S.H.;
Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
485 — 1449
485 — 1449
Sekretaris DPD Partai Golkar RembangRembangtertanggal 5 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.03/GolkarDPD/Wsb/X1V/2014 a.n. H.Rudi Suharyadi, SE. Jab. Wakil Ketua DPD GolkarKab.Wonosobo tertanggal 6 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat a.n. Zaenal Arifin Jab. Wakil Ketua GolkarKota Kediri dan a.n. Bambang Margono Jab. Wakil SekretarisDPD Golkar Kota Kediri tertanggal Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.43/DPD.IVPG/XIV2014 a.n. Ir. SujonoJab. Wakil Sekretaris dan a.n. Suhartono, A.Ma.
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
465 — 398
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
465 — 398
WSB telah dilakukanpenyetoran sebanyak 3.073.899.724 yang disetorkan sebanyak 14 kali.Bahwa Ahli belum mendapatkan informasi terkait dengan lunasnyapembayaran kelebihnan keuangan negara dari PT. SAM dan PT. WBS.Bahwa Setelah dilakukan audit oleh Irjen, itu tidak membuat temuan kamimenjadi berkurang. Alasannya karena kerugian keuangan negara itu tidakbisa dikurangi.