Rp 201. 000,(Dua Ratus seribu rupiah);Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Agustinawati (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERASANUSI,S.H.NIP. 19610505 198002 1001 Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Bna

DANIEL PANJAITAN, S.H,LLM, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: HakimAdhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang bertempat tinggal diJalan Pengadilan No 8 Medan yang dalam perkaraNo.04/Pdt.G/2018/Pn.Pms Tergugat II selanjutnya disebut sebagaiPihak Ketiga.Bahwa Pihak Kesatu, Pihak kedua dan Pihak Ketiga ingin mengakhiridengan damai (dading) perkara yang dajukan oleh pihak kesatu terhadappihak kedua dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 di PengadilanNegeri Kota Pematangsiantar dan telah terdaftar dalam

pertimbangan tersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2022/PT.AMBMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan yang terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 26/Pid.SusTPK/2021/PN.Ambtanggal 13 Desember 2021 perlu dibatalkan, yang amarnya sebagaimana akandisebutkan lebih lanjut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor

berikut:Bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta alat buktitertulis, maka Terdakwa selaku Kepala Desa dan Terdakwall selakubendahara diperoleh faktafakta hukum telah melakukan korupsi yangmenyalahgunakan kewenangannya mengakibatkan kerugian Negara yangdilakukan dengan cara mark up dan sebagainya, karena Para Terdakwamempunyai kekuasaan dalam jabatannya;Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklan tepat terdakwa dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor

,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat kepentingan,yang apabila ada sesuatu, Terdakwa akan didakwakan dengan bentukalternatif

, akan tetapi kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikuti polapendakwaan secara subsidair, maka apapun yang didakwakan karenadakwaan Primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor, maka otomatis dalamunsur melawan hukum Pasal 2 UndangUndang Tipikor semua sudahtercakup melawan hukum, termasuk dalam hal ini menyalahgunakanwewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Bahwa pola pikir (mindset) dan perilaku (behavior) seperti ini,

, penyalahgunaan wewenang khusus (species) diaturdalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor mempunyai makna tersirat, bahwaapabila pejabat atau penyelenggara negara yang mempunyai wewenangmelakukan korupsi akan dihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalampenegakan hukum, justru Pasal 3 UndangUndang Korupsi seringdisalahgunakan dengan memberi hukuman ringan, yang disebabkankarena Pasal 3 tersebut mempunyai minimal hukuman (1 tahun) yang lebihkecil dari minimal hukuman pada Pasal 2 UndangUndang Korupsi

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tersebut Tidak =menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat,khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, tanggal 14 Juni 2016 yang telah kami terimapada tanggal 29 Juni 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016 kami mengajukanupaya hukum kasasi dan akta permohonan kasasi (pasal 244 dan 248 Ayat (2)KUHAP yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Nomor46/Pid.Sus/TPK /2015/PN Bna tanggal 11 Juli 2016 Oleh karena itu maka sudahsah dan telah menurut ketentuan undangundang yang berlaku.

Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut pendapat kami Judex Facti, baik Pengadilan NegeriTipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salahdan keliru menerapkan hukum terhadap pemohon kasasi H Awaluddin S.H.

Awaluddin S.H., Sp.N., M.H., disebutkan dalam surat tuntutanadalah pada Tahun 2011, telah diubah begitu saja tanpa pemberitahuansebelumnya, begitu pula tertera dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikordan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor namun hal ini tidak menjadipertimbangan Judex Facti berikut Surat Dakwaan tersebut;1.

TNIAD Barak Pamen,Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 19 September 2019 Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang,

MATCH A hcscsssccccseceseccesseesee sess eeeeees Rp 6. 000,wo) UL TFT aN cs eee cars es arcs were Rp 196. 000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/II/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariKUSMA DEWI, SKM (Pemohon).Banda Aceh, 15 Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

peradilan yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, maka pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Kelas A Kendarisudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagaiberikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;2. Menetapkan merubah / mengurangi nama anak pertama pemohon yangsemula bernama LA ODE MUHAMMAD IZZAT MUNAJAT SYABANYmenjadi LAODE MUHAMMAD !IZZAT MUNAJAT, yang merupakan namayang telah sesuai dengan Ijazah SD dan SMP ;3.

PUTUSANNomor : 201/ PID/2014/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara :Nama lengkap : PT.

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/17/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 131 /Pid.B/ 2013/PN.

M.HumHakim Anggota IT; Panitera Pengganti;dto. dto.ADI DAHROWLISA,SH.MH T.TARMULLSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari 28 Putusan No. 201/Pid/2014/PT.BNA

tahun20142019;e Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periodetahun 20092014 dan Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : 1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat PerintahPenetapan/Penahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22,Desember 2015;2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari2016;4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPerkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret2016;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;6 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal

2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;7 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30Juni 2016;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;9 Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September2016;10 Perpanjangan Mahkamah Agung RI

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22 Agustus 2016, Putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri

No. 2349 K/Pid.Sus/2015Bahwa dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda 206 sampai denganhalaman 210, yang kemudian telah diambil alin dan dijadikan pertimbanganhukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindadipertimbangkan bahwa bilamana dihubungkan dengan perbuatan terdakwadalam kedudukannya yang mempunyai Jabatan sebagai Pejabat PembuatKometmen (PPK) terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana faktafakta hukumdibawah ini : Bahwa

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatunkan atasdiri Terdakwa, yang semula berdasarkan putusan Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi /Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dendasebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganpengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selanjutnya Judex Facti MajelisHakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yangsemula berdasarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum denganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah ) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19Maret 2015 ;Hal. 115 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa Ir.

., M.S, dibacakan keterangannyadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimanadalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perseoranganatau termasuk korporasi. Orang perseorangan atau naturlijk persondan korporasi atau rechtperson adalah subyek hukum yang memilikihak dan kewajiban dalam hukum.

Bahwa Seorang Penyedia Barang/Jasa sebagai pihak yangmenyediakan penggandaan Bahan Ajar (Hanjar)/Modul/Handoutkegiatan PSKGJ yang dibiayai dari keuangan negara, termasukdidalam unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3UU Tipikor karena masuk dalam pengertian orang perseorangan(naturlijk person), yakni subyek hukum yang memiliki hak dankewajiban hukum.

Sedang terhadap perbuatan Saksi AdJlWIWEKO dapat disangka melanggar ketentuan Pasal 2 UU Tipikor,karena telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangannegara.

masuk dalam unsur pegawai negerisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Tipikor, karena yangbersangkutan adalah Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamundangundang tentang kepegawaian.Bahwa Yang dimaksud dengan unsur memalsusebagaimana dalamPasal 9 UU Tipikor adalah merupakan perbuatan dengan carabagaimanapun membuat atau mengubah tulisan pada bukubuku ataudaftardaftar yang isinya tidak sesuai atau menjadi lain dengan yangsebenarnya atau menjadi palsu.Bahwa Suatu perbuatan atau tindakan yang

Yang dimaksud dengan unsur bukubuku atau daftardaftaryang khusus untuk pemenksaanadministrasi sebagaimana dalam Pasal 9 UU Tipikor adalah dua obyek korupsi yang diatur dalam pasalini.

PUTUSANNomor : 36 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : DRS. H. GUSNAR HASIBUANTempat lahir : SibuhuanUmur/Tgl.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim KetuaMajelis, KAREL TUPPU, SH.MH. , Hakim Tinggi Tipikor, Dr.

., MH. dan SAZILI,SH.M.Si. masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 252/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :JUMAT, tanggal : 16 AGUSTUS 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas

,adalah persepsi yang keliru.Oleh karena untuk memenuhi syarat secara teknis yudisial guna dapatdipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selainsyarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarindainlitis, Halaman.8283 ), secara otentikkedudukan terdakwaselakuwhistleblower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi46tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatantersebut

Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 22 Maret 2012; sehingga dijadikanpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi,Kecuali mengenai perlunya penambahan FRASA SUBSIDAIR dalam Amar47Putusan; DAN strafmaat atas hukuman subsidair pengganti dendamengingat kondisi terdakwa yang memerlukan perawatanberdasar SuratDokter Vasculer Center tanggal 17 Mei 2012 dan sudah terbayarnya KerugianNegara oleh terdakwapenyerta lainnya yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;Menimbang

Hakim Tinggi Tipikor PengadilanTinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH.Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.

terhitung mulai tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal07 Juni 2012 selama 7(tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka pernyataanbanding tersebut secara formal dapat diterima;28Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor

BangkaBelitung menjatuhkan putusan dengan pidana tambahan membayar uangpengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang No31 Tahun1999;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, telah mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDYSUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung masingmasing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggali itujuga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka37Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

ABDUL RAHMAN, SH, MH,SUSANTI HERMAWATY, SH, LA ODE ABDUL RAHMAT, SH, DODI, SH, ASRIANIMAKMUR, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di JalanSupuYusufNomor 15 Plaza Kubra Lantai 2, Kelurahan Mandonga Kecamatan MandongaKota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khususyang telah ditandatanganioleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2017dan yang telah didaftar dalambuku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor: 245/Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kdi tanggal 29 Mei 2017tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Kditentang Penetapan Hari Sidang pada hariSenin, tanggal 5 Juni2017;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa Dra. Hj. WARDAHMAHMUD, M.M.

Hj, WARDAH MAHMUD, M.M.diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari olehPenuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS04/Lasusua/Ft.1/2017 tanggal 26 Mei 2017yang dibacakan di depan persidangan,sebagai berikut:PrimairBahwa Terdakwa Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, MM. baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi MULIATI MANSYUR, SH dan saksi SUCIPTOWARSO, S.Ag., MM.

WARDAH MAHMUD, M.M.dengandemikian perobuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang apa yang telahdiuraikan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI),sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lainwalaupun Terdakwatidaklahmenerima keuntungan atas dirinya pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menuruthemat Majelis Hakim Tipikor unsur ini telah terpenuhi;Ad.3.

WARDAH MAHMUD, M.M.telahdinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor jugaberkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalamdakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAPharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Dra.Hj.

Tambun SelatanKabupaten Bekasi.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan penahanan :1.Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI , terhitung sejaktanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 diRutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dari KejaksaanAgung RI terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 September 2015 di Rutan Salemba Cabang KejaksaanAgung RI ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Materaipenetapan Rp6.000,00Jumlah: Rp196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/275/HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari WAHYUNI (Pemohon).Banda Aceh, 19 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN Bna

Menetapkan agarTerdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 22/Tipikor/2013/PNJPR tanggal 12 September 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Budiyono tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyakRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 17/TIPIKOR.

BANDING/2013/PT.JPRtanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 22/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 12September 2013 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Hal. 63 dari 75 hal. Put.

Dengan demikian dirasakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor: 17/TIPIKOR.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan74dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.

Teuladan No.7 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK