: Tanggal 17 April2016 s/d Tanggal 16 Mei 2016Pengadilan Tinggi : Tanggal 17 Mei 2016 s/d Tanggal 15 Juni 2016IHakim Tipikor : Sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016Perpanjangan : Sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 6Ketua Pengadilan September 2016;TinggiPermintaan : Sejak tanggal 7 september 2016 s/d tanggal 6Perpanjangan ke Oktober 2016;MARI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor

tidak mengatur tentang penjatuhan pidana penjara danpidana denda;Bahwa,mencermati amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura ternyata tidak ada pernyataan tentangKesalahan Terdakwa terhadap dakwaan Primaire,Subsidaire dan LebihSubsidaire karena kebenaran hakiki membuktikan Terdakwa(Pembanding) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi47secara bersamasama, karena Mejelis hakim tidak menguraikan apakahPembanding sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang

Ada yang kurang lengkap;Bahwa,pertimbangan Majelis Hakim kurang lengkap dalam putusannyadengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Paulus RobiSarunggu,saksi Ignasius Babaga, saksi Aminadab Jumami,saksi A ThanRoses;Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura mempertimbangkan secara lengkap obyektif dansempurna, maka tentunya dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakanbatal demi hukum atau Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Bahwa,dengan alasanalasan

Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.1/Pid.Sus48TPK/2016/PN.Jap,tanggal 7 Juni dalam perkara Terdakwa Drs.PaulusNong,M.Pd/Pembanding;3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umu batal demi hukum;4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan PenuntutUmum;5.

Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa dengan rumusan delik seperti tersebut dalam pasal55 ayat(1)ke1 maka terdakwa Drs.Paulus Nong,M.Pd, dikategorikan sebagaipelaku tindak pidana karena turut serta melakukan perbuatan dan karenaitu Terdakwa dipidana sebagai pelaku perouatan dengan kwalifikasi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwaMajelis Hakim Tipikor tingkat banding

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIKL.IA KHUSUS BANDUNGPUTUSANNomor : 60/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Khusus TIPIKOR pada Pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : IDIH BIN MAMITempat Lahir : CianjurUmur / Tgl.

CianjurTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2011;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 22Maret 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke1 sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 21 April 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke2 sejak tanggal 22 April 2011 s/d21 Mei 2011 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

ke1 sejak tanggal09 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung ke2 sejak tanggal09 Juli 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/dtanggal 01 September 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 02September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 1Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung pada hari SELASA, tanggal : 06 DESEMBER 2011,oleh kami EKA SAHARTA WINATA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis,YANUAR ANADI, SH.MH. dan DANIEL PANJAITAN, S.H., LL.M., masingmasing selaku Hakim Anggota Ad Hoc Tipikor, Putusan tersebut diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA,Tanggal

13 DESEMBER 2011, dengan didampingi oleh kedua Hakim AnggotaAd Hoc Tipikor yang sama dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S.

Bahwa sahnya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebutadalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri PHITipikor Kelas IA Kendari;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan alasanalasantersebut diatas maka Pemohon memohon kepada PengadilanNegeri PHI Tipikor Kelas IA Kendari atau Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus penetapansebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2.Memberi izin kepada Pemohon untuk tahun kelahiran Pemohondari tahun 1952 menjadi tahun 1957;3.

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor danberdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/I1/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa danmengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakniperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan

No.46 Tahun2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamahagung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang PengoperasianPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatandan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi,Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan Umum secara terus menerus atau untuksementara waktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi telah turutserta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh

NUSANTARA JAYA MIX;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMVI.Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31Oktober 2018 dengan Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin Satrio Prayitno, S.H.

., tanggal 25 Oktober 2018, yang manapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan PermohonanBanding tanggal 6 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, S.H.

Jaksa Penuntut Umummengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2018 Nomor :25/PID.SUSTPK/2018/PN.BJM, dan Pernyataan Banding tersebut telahdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm.tanggal 5 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm

Surat Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggalDesember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padatanggal 17 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Vill.

Surat Kontra Memori Banding Terdakwa atas memori banding JaksaPenuntut Umum tertanggal 26 Desember 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 27 Desember 2018, danKontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin;IX.

Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar PaniteraMuda Tipikor tanggal 19 September 2019 Nomor 337/PDT/2019/PT.MKStentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danHim 2 dari 7 him Put No 337/Pdt/2019/PT MKSmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 337/PDT/2019/ PT.MKS. di tingkat banding;3.

Ketua Majelis.dto. dto.e GADING MUDA SIREGAR, SH.MH MAHMUD FAUZIE, SH.MHdto.e ARDI DJOHAN, SHPanitera Pengganti.dto.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SHNip. 196112311985031029T.TARMULI,SHPerincian biayaperkara:1. Meterai............. : Rp. 6.000,00,2. Redaksi............. : Rp. 5.000,00,9: LBS sccesssnnaseexve : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses ........ : Rp. 136.000,00, Jumlah Rp. 150.000,00,

,M.H.HINDRA PAMUNGKAS, SHCHRISTINA WULANDARILS.H.AHMAD AFWAN HOFAR, SH.RAHMANTIO ARYO DAMAR,, S.H.YUSRI, S.H.Kesemuanya Advokat / Penasihat / Konsultan Hukum yang beralamat diKantor SNW & PARTNERS, Jalan Parasamya No. 19 Beran Lor RT / RW 22Tridadi Sleman DI Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupunoa fF woN Prbersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 27 Mei2019 di bawah Register No.371 TPK

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;Majelis Hakim Pangadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 6 Pebruari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 7 Pebruari 2019sampai dengan 7 April 2019;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 8 April2019 sampai dengan 7 Mei 2019;.

mempertimbangkanbuktihalaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS TPK/2019/PT YYKbukti formil dalam Proses Persidanganadalah tidak benar, karena sesualfakta persidangan bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh baik ituPenuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa (keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) telah diperiksaoleh Majelis Hakim dan telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalammemutus perkara.Bahwa Penasihat Hukum salah paham denganmenyampaikan bahwa PN Tipikor

Yogyakarta hanya mempertimbangkanbuktibukti formil saja karena proses pemeriksaan pidana menuntutpencarian kebenaran dengan alat bukti sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti yang sah dan didukung keyakinan hakim (negative wetterlijk stelsel).Hanya saja Majelis Hakim PN Tipikor Yogyakarta kurang memberikan rasakeadilan pada masyarakat dengan memutus dibawah batas yangditentukan UndangUndang.3.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan PenasihatHukum Terdakwa bahwa majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan tentang pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yangintinya :a.

ELKANA PINALIA, yang menyatakan dipersidangan pernah ditambang sedikitdibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangat tidakadil (onrechtwardig) dan telah salah dalam menentukan hukumnya, yakni dengankurang cukupnya memberikan Pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga CACAT hukum dan putusan DAPAT DIBATALKAN(Vernietigbaar

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri /HI / TIPIKOR/ SamarindaKelas 1A Nomor 88/Pdt.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A Nomor88/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4.

PUTUSANNomor : 07/PID.SUS/2011/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : Drs. FAOGOHUKU HULU ALIAS AMABONNYTempat lahir : FanedanuUmur / Tgl. lahir : 47 Tahun/10 Juli 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Gereja No. 03 Kel.

Nomor 1449 K/Pdt/2015telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memeriksa secarasaksama terhadap perkara a quo, sehingga dalam beberapa hal telahmengenyampingkan

Namun PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutuskan dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Sigli Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., dengan menyatakantanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie adalah sah milik Penggugat/Terbanding (lihat putusanPengadilan Negeri Sigli halaman 48);.

Tipikor/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkanbahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Apri12 Maret 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

No. 2536 K/Pid.Sus/2018dan selaku Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara yang melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum dantangggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan berdampak buruk padaprogram pendidikan dan juga merugikan masyarakat, maka dakwaansubsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahanTerdakwa oleh karena itu Mahkamah Agung haruslah membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PID.SUSTPK/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMARGELAP;Pamekasan;48 Tahun / 05 Januari 1967;Lakilaki;Indonesia;Dusun Malangan Tengah Desa PademawuTimur Kecamatan Pademawu, KabupatenPamekasan;Islam;Kepala Desa Pademawu Timur KecamatanPademawu, Kabupaten Pamekasan;PGA;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal15 April 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19September 2016;9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 September 2016 sampaidengan tanggal 5 Oktober 2016;10.

,SH;Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor Advokat& Konsultan Hukum PL DADING.SH & ASSOCIATES di JalanWonoagung No. 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Juli 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dandidaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 26 Januari 2016, Nomor 181/HK.07/7/2016;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Halaman 2 dari 52 Putusan NOMOR 86/PID.SUSTPK/2016/PT SBYTelah membaca Penetapan

DalamNegeri, Menteri pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor :15 tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, sementara Penggugat telah divonisolejh Pengadilan Negeri kelas 1 B Tindak Pidana Tipikor

Ruang Penata Tingkat (III.d);(Sesuai denganTSurat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor549/1/KR.II/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihalPemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR; (Sesuai denganfOLOCOP)); nne nnn n nnn nn nn en nn nn ene nn ene n nn ne nn nn nn enna nn nene nn nenenHalaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDGT4 : Surat Bupati Cianjut Nomor 800/0616/BKPPD/2019, tanggal 22Januari 2019, Perihal Tanggapan Surat Keberatan; (sesuaiCENGAN ASli);nnn nnn nnn

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi Penggugat bernama :2BACHRUDDIN ALI, Bahwa saksi menyatakan, Pada Tahun 2012, saksi tahu Penggugat kenamasalah, pada saat itu saksi sebagai Sekda Kabupaten Cianjur; Bahwa saksi menyatakan, posisi Penggugat pada saat itu sebagai KasubagRumah TanQQ@ 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ence nnn cence nee Bahwa saksi menyatakan, Penggugat kena masalah Pidana Tipikor

Bahwa Ahli berpendapat SKB sudah sesuai kewenangan, ini ada kekeliruandari Menteri Dalam Negeri sebelumnya, ada SE Mendagri tanggal 29 Oktober2012, itu mengatakan bahwa kalau PNS yang dijatuhi hukuman yang sudahincraht itu masih dapat menduduki jabatan structural, kKemudian pada rapatsebelum keluar SKB dinyatakan SE yang lalu ada sesuatu kekeliruan, intinyasemua PNS yang melakukan tindak pidana harus dipecat; Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR

konsideran dan tidak menyebutkan SKB 3Menteri sebagai dasar penerbitan SK objek sengketa a QuO; Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, MajelisHakim telah mendengar saksi ahli yang bernama DEDI HERDI, SH., M.Si., yangpada pokoknya berpendapat sebagai berikut: Pada prinsipnya SKB bukan dasar hukum dalam menjatuhkan seorang ASNdiberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah Jabatan; Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketetntuan yang berlaku, pada saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR

Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukumanselama 2 (dua) tahun yangmerupakan salah satu tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan extra ordinarycrime yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangannegara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormatkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Aparatur Sipil Negara,oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi

PUTUSANNOMOR : 1424/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaiberikut :Nama lengkap : IMAM SAIPULLAHTempat lahir : JakartaUmur/Tgl.

Meterai Rp6.000,Jumlah Rp176.000,(Seratus tujuh puluh enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari MAULIDANI (Pemohon).Banda Aceh, 27 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

PUTUSANNo. 554 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Dua, RI 008 RW 002, DesaCiketak, Kecamatan Kadugede,Kabupaten Kuningan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon

yang menjadi Tersangka / Terdakwa dalam Kredit PembibitanSapi Perah adalah hanya kelompok peternak sedangkan pegawai BankJatim sampai saat ini belum pernah ada yang menjadi Tersangka maupunTerdakwa;Bahwa Kredit Usaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim semuanya macetuntuk seluruh Jawa Timur khususnya untuk Kabupaten Pacitan dan diKabupaten Pacitan ada enam kelompok peternak yang menerima KreditUsaha Pembibitan Sapi dari Bank Jatim yang kesemuanya macet, akantetapi tidak semuanya diajukan ke Pengadilan tipikor

, yang diajukan kePengadilan tipikor hanya Kelompok Pacitan Agromilk dan PacitanAgromilk II;Bahwa Pacitan Agromilk II beranggotakan sepuluh orang yang terdiri daritujuh orang Pegawai Negeri Sipil dan tiga orang bukan Pegawai NegeriSipil, tetapi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor hanya delapan oranganggota dan dari delapan orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/Gurusebanyak lima orang tetapi yang diberhentikan dengan tidak hormathanya empat orang yaitu Para Penggugat;Bahwa dua orang yang tidak diajukan

ke Pengadilan Tipikor juga sebagaiPegawai Negeri Sipil tetapi sampai sekarang tidak pernah diajukansebagai Tersangka / Terdakwa;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara tipikortidak ada rasa keadilan dan hal ini diikuti oleh Tergugat yang telahmemberhentikan Anggota Kelompok Pacitan Agromilk Il yaitu ParaPenggugat sehingga Para Penggugat merasa tidak ada rasa keadilandalam perkara ini;.

;Bahwa, saksi mengetahui tentang Putusan Tipikor Nomor 287/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby.tanggal 19 April 2018;Bahwa, saksi terpidana 1 tahun subsidair 2 bulan dan denda 50 juta;Bahwa, saksi mengetahui PNS yang terpidana adalah saksi sendiri (GatotSunyoto), Endro, Setyadi, Sartono, Suwarno;Bahwa, saksi diberhentikan dengan hormat dan dengan hak pensiun;Bahwa, kelompok yang mendapatkan kredit Agromilk ada dua yaitu Agromilk dan Agromilk II;Bahwa, yang memberikan kredit adalah Bank Jatim ;Bahwa, terpidana

Saksi DHENY ADITYA PERMANA;Bahwa, saksi adalah anak dari Bapak Gatot Sunyoto (Saksi pertama dalamperkara ini);Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa, Anggota Agromilk Il adalah Gatot Sunyoto, Suramto, Setyadi,Sartana, Endro Sukmono, Suwarno, Supriyadi, Sugiyanto, Eko Budi ;Bahwa, yang diajukan ke Tipikor ada delapan orang diantaranya yang PNSadalah Setyadi, Endro, Gatot Sunyoto, Suwarno dan Sartono;Bahwa, delapan orang tersebut dijatuhi hukuman selama satu tahun